Kategori APBD

Pendahuluan Setiap pemerintahan daerah di Indonesia wajib menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk konkret dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. APBD bukan hanya sekadar dokumen anggaran, melainkan juga merupakan instrumen kebijakan yang menggambarkan prioritas pembangunan,…

Pendahuluan Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan fondasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, APBD harus mencerminkan aspirasi masyarakat, kebijakan strategis daerah, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya…

Pendahuluan Dalam ekosistem keuangan publik, istilah “SILPA” atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran kerap kali menjadi topik diskusi di antara para pemangku kepentingan pemerintah daerah, auditor, legislatif, dan masyarakat sipil. Secara definisi administratif, SILPA adalah sisa anggaran yang belum digunakan pada…

Pendahuluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui APBD, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengawasi keuangan daerah sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Nilai dan peran APBD semakin signifikan seiring desentralisasi…