Humas Seputar Birokrasi

Humas Seputar Birokrasi

Silpa: Sisa atau Bukti Gagal Belanja?

Pendahuluan Dalam ekosistem keuangan publik, istilah “SILPA” atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran kerap kali menjadi topik diskusi di antara para pemangku kepentingan pemerintah daerah, auditor, legislatif, dan masyarakat sipil. Secara definisi administratif, SILPA adalah sisa anggaran yang belum digunakan pada…

DAU dan DAK: Kenapa Harus Ada?

Pendahuluan Dalam kerangka otonomi daerah, kemandirian fiskal menjadi tonggak penting bagi pemerataan dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem keuangan negara dirancang sedemikian rupa untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil antara pemerintah pusat dan pemerintah…

Perbedaan Belanja Modal dan Belanja Barang

Pendahuluan Dalam dunia manajemen keuangan publik maupun swasta, pengelolaan anggaran merupakan salah satu aspek krusial yang menentukan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dua jenis pengeluaran utama yang sering menjadi fokus pembicaraan adalah belanja modal dan belanja barang. Meskipun keduanya…

PAD: Cermin Kemandirian Daerah

Pendahuluan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu instrumen paling krusial dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian diperbarui dengan UU No. 23/2014), pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih luas untuk…

APBD: Dari Mana Asalnya, ke Mana Perginya?

Pendahuluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui APBD, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengawasi keuangan daerah sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Nilai dan peran APBD semakin signifikan seiring desentralisasi…

WNA dan Status Kependudukan di Indonesia

Pendahuluan Fenomena Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia semakin meningkat seiring dengan tren globalisasi dan keterbukaan ekonomi. Pergerakan manusia lintas negara ini membawa dampak kompleks bagi dinamika kependudukan Indonesia: mulai dari pertumbuhan ekonomi, transfer pengetahuan,…

Pelayanan Akta Kematian: Sering Terlupakan

Pendahuluan Kematian adalah bagian tak terelakkan dari siklus kehidupan. Sebagaimana pentingnya pencatatan kelahiran dalam membentuk identitas hukum seseorang, pencatatan kematian pun memegang peranan yang tidak kalah krusial. Ironisnya, dalam realitas sosial dan birokrasi di Indonesia, pelayanan akta kematian kerap kali…

Kawin Campur dan Status Kewarganegaraan

Pendahuluan Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang tidak hanya mempersatukan dua individu, tetapi juga menggabungkan dua keluarga, budaya, bahkan negara. Dalam era globalisasi dan mobilitas manusia yang tinggi, fenomena kawin campur atau perkawinan antara dua individu dengan kewarganegaraan berbeda…

Penduduk Miskin dan Validasi Data

Pendahuluan Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang mengakar pada berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas pembangunan nasional sejak era Orde Baru hingga pemerintahan kontemporer. Berbagai program dan kebijakan telah dirancang, mulai dari Bantuan…

Nikah Siri dan Masalah Administrasi Kependudukan

Pendahuluan Pernikahan adalah salah satu institusi sosial paling mendasar dalam kehidupan manusia, yang tidak hanya mengikat dua individu secara emosional dan spiritual, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan administratif yang signifikan. Di Indonesia, pernikahan diatur secara ketat oleh Undang-Undang Perkawinan…