Humas Seputar Birokrasi

Humas Seputar Birokrasi

Inventarisasi Aset Tanah Daerah

Pendahuluan Inventarisasi aset tanah daerah adalah kegiatan sistematik untuk mengidentifikasi, mendata, memverifikasi, dan mengelola seluruh tanah milik pemerintah daerah atau yang menjadi penguasaan/kelola daerah. Kegiatan ini lebih dari sekadar pembuatan daftar-ia adalah fondasi untuk tata kelola aset yang transparan, efisien,…

Implementasi Green Office di Kantor Pemerintahan

Pendahuluan Implementasi Green Office di kantor pemerintahan bukan sekadar tren lingkungan-ia adalah langkah strategis untuk mengurangi jejak ekologis birokrasi, menekan pengeluaran operasional, dan memberi contoh kepemimpinan publik dalam aksi iklim. Kantor pemerintahan memiliki peran ganda: selain bertanggung jawab menjalankan layanan…

Menyusun Rencana Tindak Lanjut Monev

Pendahuluan Monitoring dan evaluasi (Monev) adalah mekanisme penting untuk menilai apakah program, proyek, atau kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Namun proses monev tidak berhenti pada pengumpulan dan pelaporan temuan: nilai sebenarnya muncul ketika temuan tersebut direspons…

Teknik Pelaporan LAKIP yang Informatif dan Padat

Pendahuluan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bukan sekadar kewajiban administratif tahunan: ia merupakan alat komunikasi strategis yang mampu menunjukkan capaian, pembelajaran, dan rencana perbaikan suatu organisasi publik. Sayangnya banyak LAKIP yang berujung menjadi dokumen tebal namun “kosong bermakna”: penuh…

Cara Menyusun Dokumen Penguasaan Tanah

Pendahuluan Dokumen penguasaan tanah adalah bukti tertulis yang merangkum status kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah-penting untuk perencanaan, investasi, penyelesaian konflik, atau program pembangunan. Dalam konteks pemerintahan daerah, proyek infrastruktur, atau kegiatan swasta (mis. investasi, perumahan), dokumen ini menjadi rujukan…

Panduan Pengelolaan Retribusi Wisata secara Transparan

Pendahuluan Retribusi wisata adalah pungutan yang dikenakan kepada pengunjung atau pelaku usaha di kawasan wisata. Tujuan retribusi biasanya untuk membantu pembiayaan pemeliharaan fasilitas, pelestarian lingkungan, serta pengembangan layanan pariwisata yang lebih baik. Namun dalam praktiknya, pengelolaan retribusi sering menimbulkan kebingungan…

Panduan Pengelolaan Retribusi Wisata secara Transparan

Pendahuluan Retribusi wisata adalah pungutan yang dikenakan kepada pengunjung atau pelaku usaha di kawasan wisata. Tujuan retribusi biasanya untuk membantu pembiayaan pemeliharaan fasilitas, pelestarian lingkungan, serta pengembangan layanan pariwisata yang lebih baik. Namun dalam praktiknya, pengelolaan retribusi sering menimbulkan kebingungan…

E-Bupot dan Pelaporan Pajak Instansi

Pendahuluan Pelaporan pajak instansi sering terasa rumit bagi banyak organisasi – terutama bagi instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan lembaga nirlaba yang harus melaporkan pemotongan pajak atas pembayaran kepada pihak ketiga. Di era digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong…

Pelatihan Audit Internal Berbasis Risiko bagi ASN

Pendahuluan Pelatihan audit internal berbasis risiko adalah program yang dirancang untuk membekali ASN dengan kemampuan melakukan penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang fokus pada area-area berisiko tinggi dalam organisasi. Tujuan utamanya adalah membantu aparatur sipil negara memahami di mana risiko paling…