Artikel Seputar Pemerintahan
Artikel Seputar Pemerintahan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diluncurkan oleh pemerintah pusat dengan sebuah misi yang sangat revolusioner: mengubah paradigma birokrasi dari yang semula berorientasi pada proses harian (process-oriented) menjadi birokrasi yang sepenuhnya berorientasi pada hasil nyata (result-oriented). Melalui SAKIP, setiap Organisasi…
Di tengah gencarnya transformasi manajemen aparatur sipil negara yang mengampanyekan sistem meritokrasi, profesionalisme, dan keterbukaan, sebuah praktik purba yang sarat dengan nuansa feodal dan transaksional ternyata masih kokoh berdiri di berbagai kantor pemerintah daerah. Praktik tersebut adalah jual beli jabatan.…
Ketika berbicara tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), ingatan sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat secara otomatis akan tertuju pada sektor kesehatan, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Puskesmas. Hal ini wajar, mengingat klaster kesehatan merupakan pelopor…
Setiap pertengahan tahun, ruang publik dan media massa di Indonesia selalu diramaikan oleh pemberitaan mengenai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam ritual tahunan tersebut, frasa “Wajar Tanpa Pengecualian” atau…
Pemerintah Indonesia tengah gencar melakukan akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai tulang punggung reformasi birokrasi modern. Salah satu lompatan paling radikal dalam penataan administrasi negara adalah peluncuran aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang…
Siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia selalu diwarnai oleh interaksi dinamis—dan sering kali menegangkan—antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD). Salah satu instrumen yang paling sering memicu perdebatan hangat dalam ruang-ruang perencanaan fiskal tersebut adalah Pokok-Pokok…
Demam dekoratif kini tengah melanda birokrasi pemerintahan daerah di seluruh penjuru Indonesia. Corak utamanya adalah perlombaan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Terinspirasi oleh arahan kementerian pusat serta keinginan instan untuk meningkatkan citra daerah, para Bupati dan Wali Kota berbondong-bondong mengalokasikan…
Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paradigma pembangunan nasional mengalami pergeseran radikal. Desa tidak lagi ditempatkan sebagai objek pasif yang melulu menerima instruksi dari pusat, melainkan sebagai subjek otonom yang berdaulat atas arah kemajuannya sendiri. Salah satu…
Meskipun gaung Reformasi Birokrasi telah didengungkan selama lebih dari dua dekade, ada satu penyakit akut yang tampaknya memiliki daya tahan luar biasa di lingkungan pemerintah daerah. Penyakit tersebut bukan berupa kerusakan infrastruktur atau keterbatasan anggaran, melainkan sebuah patologi kultural yang…
Transformasi fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) awalnya dipandang sebagai tonggak sejarah baru dalam dunia pelayanan publik di Indonesia. Melalui status ini, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dipersenjatai dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang…