Teknik Pelaporan LAKIP yang Informatif dan Padat

Pendahuluan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bukan sekadar kewajiban administratif tahunan: ia merupakan alat komunikasi strategis yang mampu menunjukkan capaian, pembelajaran, dan rencana perbaikan suatu organisasi publik. Sayangnya banyak LAKIP yang berujung menjadi dokumen tebal namun “kosong bermakna”: penuh…

Cara Menyusun Dokumen Penguasaan Tanah

Pendahuluan Dokumen penguasaan tanah adalah bukti tertulis yang merangkum status kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah-penting untuk perencanaan, investasi, penyelesaian konflik, atau program pembangunan. Dalam konteks pemerintahan daerah, proyek infrastruktur, atau kegiatan swasta (mis. investasi, perumahan), dokumen ini menjadi rujukan…

Panduan Pengelolaan Retribusi Wisata secara Transparan

Pendahuluan Retribusi wisata adalah pungutan yang dikenakan kepada pengunjung atau pelaku usaha di kawasan wisata. Tujuan retribusi biasanya untuk membantu pembiayaan pemeliharaan fasilitas, pelestarian lingkungan, serta pengembangan layanan pariwisata yang lebih baik. Namun dalam praktiknya, pengelolaan retribusi sering menimbulkan kebingungan…

Panduan Pengelolaan Retribusi Wisata secara Transparan

Pendahuluan Retribusi wisata adalah pungutan yang dikenakan kepada pengunjung atau pelaku usaha di kawasan wisata. Tujuan retribusi biasanya untuk membantu pembiayaan pemeliharaan fasilitas, pelestarian lingkungan, serta pengembangan layanan pariwisata yang lebih baik. Namun dalam praktiknya, pengelolaan retribusi sering menimbulkan kebingungan…

Penyelesaian Sengketa Tanah di Lahan Pemerintah

Pendahuluan – Mengapa Topik Ini Penting Sengketa tanah di lahan milik pemerintah merupakan masalah yang sering muncul di berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya soal “siapa yang punya hak”, tetapi juga menyangkut pelayanan publik, rencana pembangunan, hingga rasa keadilan masyarakat.…

E-Bupot dan Pelaporan Pajak Instansi

Pendahuluan Pelaporan pajak instansi sering terasa rumit bagi banyak organisasi – terutama bagi instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan lembaga nirlaba yang harus melaporkan pemotongan pajak atas pembayaran kepada pihak ketiga. Di era digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong…

Pelatihan Audit Internal Berbasis Risiko bagi ASN

Pendahuluan Pelatihan audit internal berbasis risiko adalah program yang dirancang untuk membekali ASN dengan kemampuan melakukan penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang fokus pada area-area berisiko tinggi dalam organisasi. Tujuan utamanya adalah membantu aparatur sipil negara memahami di mana risiko paling…

Panduan Sertifikasi Tanah Instansi Pemerintah

I. Pendahuluan Tanah adalah salah satu aset penting yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Pengelolaan tanah yang baik menjadi sangat krusial untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu langkah penting dalam pengelolaan tanah adalah melakukan sertifikasi. Sertifikasi tanah…

Peran Pemerintah Daerah dalam Branding Wisata

I. Pendahuluan Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Wisata tidak hanya memberikan pemasukan melalui kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan citra dan reputasi daerah. Agar…

Mengenal Indikator Kinerja Utama (IKU) pada LAKIP

I. Pendahuluan Dalam era reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menyusun laporan kinerja yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. Salah satu instrumen utama dalam sistem akuntabilitas tersebut adalah…