Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Instansi

Pendahuluan Pengelolaan keuangan yang baik adalah pondasi bagi efektivitas dan keberlanjutan setiap instansi – baik pemerintahan, BUMN/BUMD, lembaga sosial, maupun organisasi nirlaba. Ketika arus kas tertata, penganggaran realistis, proses pengadaan transparan, dan pelaporan akuntabel, instansi mampu memenuhi tugasnya secara andal,…

Penertiban Tanah Terlantar Milik Negara

Pendahuluan Tanah milik negara yang terlantar merupakan persoalan kompleks yang sering muncul di banyak daerah. Pada satu sisi, tanah negara adalah aset publik yang memiliki fungsi strategis – untuk fasilitas umum, konservasi, pembangunan infrastruktur, atau kepentingan publik lain. Namun pada…

Panduan Kerja Sama Publik-Swasta di Sektor Pariwisata

Pendahuluan Kerja sama publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP) telah menjadi salah satu pendekatan utama untuk membiayai, membangun, dan mengelola infrastruktur serta layanan publik – termasuk di sektor pariwisata. Pariwisata tidak hanya soal atraksi alami atau warisan budaya; keberhasilan destinasi tergantung pada kualitas…

Mengenal E-Faktur dan Implementasinya

Pendahuluan Perpajakan di era digital mengalami transformasi yang signifikan-salah satunya melalui penerapan e-Faktur (elektronik faktur pajak). Bukan sekadar dokumen digital pengganti kertas, e-Faktur merepresentasikan perubahan tata kelola administrasi pajak yang lebih modern: otomatisasi, validasi real-time, dan jejak elektronik yang memudahkan…

LAKIP untuk ASN Pemula

Pendahuluan Bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang baru memasuki lingkungan birokrasi, banyak istilah administratif tampak membingungkan – salah satunya LAKIP: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP bukan sekadar dokumen formal yang harus dibuat tiap tahun; ia adalah alat kerja manajerial…

Legalitas dan Kepastian Hukum Tanah Pemerintah

Pendahuluan Tanah yang dikuasai oleh pemerintah – baik pusat maupun daerah – memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, konservasi, dan pemenuhan kebutuhan sosial. Kepastian hukum atas tanah pemerintah bukan saja soal kepemilikan di atas kertas, melainkan juga…

Pajak Hibah, Hadiah, dan Bantuan Sosial

Pendahuluan Pemberian berupa uang, barang, atau hak-baik dalam bentuk hibah, hadiah, maupun bantuan sosial-mempunyai dimensi kemanusiaan dan sosial yang penting. Namun dari sisi fiskal, bentuk-bentuk pemberian ini sering menimbulkan pertanyaan: kapan suatu pemberian menjadi objek pajak? Siapa yang bertanggung jawab…

Integrasi Monev dengan LAKIP dan SAKIP

Pendahuluan Pengelolaan kinerja di instansi pemerintah semakin menuntut akuntabilitas, transparansi, serta bukti bahwa program dan kegiatan memberikan hasil yang diharapkan. Dalam konteks tersebut, tiga instrumen utama-Monitoring dan Evaluasi (Monev), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi…

Cara Evaluasi Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan

Pendahuluan Evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan adalah kegiatan strategis yang bertujuan memastikan mutu layanan pendidikan, meningkatkan profesionalisme pendidik, dan mendorong perbaikan hasil pembelajaran siswa. Evaluasi bukan sekadar penilaian pasif; ia harus menjadi bagian dari siklus manajemen mutu yang memfasilitasi…

Panduan Digitalisasi Destinasi Wisata

Pendahuluan Digitalisasi destinasi wisata bukan sekadar memindahkan brosur ke format elektronik. Ia adalah transformasi menyeluruh dari bagaimana destinasi dirancang, dipromosikan, dikelola, dan dinikmati-menggabungkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas, pengalaman pengunjung, pemasukan ekonomi, serta kelestarian lingkungan dan budaya. Di era di mana…