BUMN Bukukan Kesepakatan US$ 3,8 juta di Osaka Seafood Show 2019

Osaka, 20 Februari 2019: BUMN Perinus menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan FTI Japan Co.Ltd. yang dilakukan di sela – sela kesibukan Osaka Seafood Show 2019 . ​Osaka Seafood Show 2019 merupakan pameran tahunan produk dan industri pendukung perikanan terbesar di wilayah Jepang Barat. Lebih dari…

Pertamina dan Pelindo I-IV Jalin Sinergi

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno mendampingi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Pertamina dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I hingga IV di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Senin (18/2). Kerja sama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan…

Indonesia Borong Medali di Iran Fajr Badminton International Challenge 2019

Karaj, Iran, 7 Februari 2019: Lagu Indonesia Raya berkumandang sebanyak dua kali menandai kemenangan ganda putri Nita Violina Marwah/Putri Syaikah dan ganda putra Adnan Maulana/Ghifari Anandaffa Prihardika dalam final the 28th Iran Fajr Badminton International Challenge 2019  di Kompleks Olah Raga Enghelab, Kota Karaj,…

Perkaya Diri dengan Membaca, Pesan Dirjen HPI bagi Peserta 2019 Moot Court

Jakarta, 1 Februari 2019: Bertempat di Kementerian Luar Negeri, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, menerima kunjungan 100 mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang ikut serta dalam kompetisi peradilan The 2019 Indonesian National Rounds…

Optimalkan Pedoman Good Public Governance, KNKG Pelajari Isu Pemberantasan Korupsi di Daerah

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengoptimalkan penyusunan revisi Pedoman Good Public Governance melalui inventarisasi isu terkait prinsip-prinsip Good Public Governance, salah satunya melalui forum diskusi terkait pemberantasan korupsi.  “Pembahasan ini tidak lepas dari pembahasan kami di KNKG tentang revisi pedoman Good Public Governance. Perlu adanya wadah…

Pentingnya Indonesia Bentuk Instrumen Hukum Penerapan Resolusi DK PBB

Surabaya, 29 Januari 2019: “Indonesia perlu membentuk instrumen nasional sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan keputusan organisasi internasional yang dapat memperkuat peran Indonesia yang saat ini menjadi anggota tidak tetap DK PBB,” demikian dijelaskan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Dr. iur. Damos Dumoli Agusman,…