Satu kebiasaan kalau akhir tahun tiba: kantor-kantor pemerintah sibuknya luar biasa. Bukan sibuk melayani warga. Tapi sibuk menghabiskan uang. Hotel-hotel penuh oleh acara rapat koordinasi, sosialisasi, atau apa pun namanya—yang penting judulnya: penyerapan anggaran.
Lalu, munculah angka sakti itu: SiLPA. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
Kalau angkanya besar, ada dua kubu yang akan bersorak dengan nada berbeda. Kubu pertama bilang: “Wah, kita hebat! Kita hemat!” Kubu kedua menyindir: “Bukan hemat, itu namanya tidak bisa kerja!”
Mari kita bedah pelan-pelan. Pakai logika sederhana saja.
Efisiensi: Sang Pujaan yang Jarang Muncul
Dahulu, kalau ada sisa uang di kantong setelah belanja ke pasar, ibu-ibu kita dipuji. Artinya pandai menawar. Pandai mengatur prioritas. Di dunia birokrasi, idealnya begitu. Namanya efisiensi.
Misalnya, sebuah dinas menganggarkan pembangunan jembatan senilai Rp10 miliar. Begitu dilelang, ada kontraktor kredibel yang sanggup mengerjakan dengan kualitas yang sama persis tapi harganya hanya Rp8,5 miliar. Sisa Rp1,5 miliar itu adalah kemenangan. Itu efisiensi murni.
Atau, sebuah instansi bisa memotong biaya rapat yang biasanya di hotel bintang lima, dipindah ke aula kantor sendiri. Konsumsinya beli di UMKM sebelah. Ternyata hasilnya sama, pesannya sampai, dan uang negara sisa banyak. Itu namanya hemat yang bermartabat.
Kalau SiLPA lahir dari rahim seperti ini, kita harus angkat topi. Pejabatnya layak diberi penghargaan. Sayangnya, dalam catatan sejarah anggaran kita, SiLPA jenis ini jumlahnya tidak dominan. Ia seperti mutiara di tengah hamparan pasir. Ada, tapi sulit dicari.
Gagal Serap: Ketika Rencana Hanya Jadi Macan Kertas
Sekarang kita lihat sisi gelapnya. Sisi yang membuat Menteri Keuangan sering mengeluh: uang daerah menumpuk di bank.
Mengapa uang tidak keluar? Biasanya penyakitnya ada tiga: takut, malas, atau memang tidak mampu.
Ada pejabat yang saking takutnya dengan aparat penegak hukum, dia pilih tidak mengeksekusi proyek sama sekali. Baginya, “lebih baik tidak membangun daripada masuk penjara.” Ini mentalitas yang berbahaya. Akibatnya, rakyat yang seharusnya sudah bisa lewat jalan mulus, tetap harus melewati jalan berlubang karena anggarannya “diamankan” di bank.
Lalu ada faktor teknis. Perencanaan yang asal-asalan. Proyek dianggarkan bulan Januari, tapi lelang baru dimulai bulan Agustus. Begitu masuk bulan November, kontraktor baru mau kerja, eh, sudah musim hujan. Proyek mangkrak. Uang tidak terserap. Jadilah SiLPA.
Ini bukan hemat. Ini kegagalan manajemen. Ini adalah dosa birokrasi kepada rakyat. Karena uang yang nganggur itu punya opportunity cost. Uang Rp1 triliun yang diam di bank daerah itu seharusnya bisa jadi ribuan beasiswa, ratusan puskesmas, atau modal bagi petani. Kalau hanya diam, dia hanya menguntungkan bank yang memutar uangnya, sementara ekonomi rakyat di bawah tetap lesu.
Paradoks Akhir Tahun: “Pokoknya Habis”
Karena takut dicap “gagal serap”, birokrasi kita punya jurus pamungkas: belanja gila-gilaan di dua bulan terakhir. Desember adalah bulan tersibuk bagi para bendahara.
Anda mungkin sering melihat aspal jalanan tiba-tiba ditebalkan padahal masih bagus. Atau marka jalan dicat ulang padahal belum pudar. Atau, yang paling sering, pejabat daerah berbondong-bondong “studi banding” ke luar kota.
Tujuannya satu: supaya SiLPA-nya tidak terlalu besar. Supaya tahun depan anggarannya tidak dipotong oleh pusat.
Ini yang lucu. Di sistem kita, kalau kita hemat dan menyisakan banyak uang, tahun depan jatah kita justru dikurangi. “Lho, kemarin dikasih Rp100 miliar saja sisa Rp20 miliar, berarti tahun depan kasih Rp80 miliar saja cukup ya?” begitu logika pengambil kebijakan di atas.
Akhirnya, daripada anggaran dipotong, lebih baik dihabiskan untuk hal-hal yang tidak perlu. Inilah yang merusak mentalitas birokrasi kita. Kita tidak didorong untuk hemat, tapi didorong untuk menghabiskan jatah.
SiLPA dan Wajah Ekonomi Daerah
Di beberapa daerah, angka SiLPA bisa mencapai triliunan rupiah. Ini angka yang fantastis sekaligus menyedihkan.
Coba bayangkan sebuah provinsi yang angka kemiskinannya masih tinggi, tapi SiLPA-nya juga tinggi. Itu artinya, pemerintahnya punya obat, punya uang untuk beli obat, tapi obatnya tidak diberikan ke pasien. Pasiennya dibiarkan mengerang kesakitan sementara dokter dan perawatnya sibuk berdebat soal administrasi di ruang rapat.
Uang negara itu ibarat darah. Dia harus mengalir agar tubuh (ekonomi) bisa bergerak. Kalau darahnya membeku di satu titik—dalam hal ini di rekening kas daerah—maka bagian tubuh yang lain akan lumpuh. Daya beli masyarakat tidak naik karena proyek-proyek yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal ternyata batal jalan.
Mencari Jalan Tengah: Reward untuk yang Hemat
Lalu, bagaimana solusinya? Apakah SiLPA harus nol? Tentu tidak. SiLPA nol juga mencurigakan. Jangan-jangan semuanya dipaksakan habis tanpa melihat kualitas.
Kita butuh sistem yang bisa membedakan mana “Sisa uang karena pinter nawar” dan mana “Sisa uang karena tidak kerja”.
Harus ada reward bagi instansi yang SiLPA-nya berasal dari efisiensi. Jangan malah dihukum dengan pemotongan anggaran tahun depan. Sebaliknya, bagi instansi yang SiLPA-nya besar karena keterlambatan lelang atau kegagalan perencanaan, pejabatnya harus diberi rapor merah. Kalau perlu, tunjangan kinerjanya dipotong.
Digitalisasi sebenarnya sudah banyak membantu. Dengan e-katalog, harga barang jadi transparan. Tidak ada lagi markup gila-gilaan. Selisih harga antara anggaran dan harga di e-katalog itulah yang seharusnya dicatat sebagai prestasi efisiensi.
Penutup
Pada akhirnya, kita harus sadar satu hal: setiap rupiah dalam APBD atau APBN itu ada keringat rakyat di dalamnya. Ada pajak dari warteg, ada pajak dari buruh pabrik, ada pajak dari petani.
Menyisakan uang karena gagal mengelola adalah bentuk ketidakadilan. Menghabiskan uang secara mubazir hanya demi mengejar target penyerapan adalah bentuk pengkhianatan.
SiLPA harusnya menjadi cermin bagi setiap kepala daerah. Lihatlah angka itu. Jika ia besar, tanyakan pada hati nurani: “Apakah saya sudah bekerja untuk rakyat, atau saya hanya sibuk menjaga tumpukan kertas?”
Birokrasi yang hebat bukanlah yang paling jago menghabiskan uang, tapi yang paling jago mengubah setiap rupiah menjadi senyum di wajah warganya.
Begitulah. Hemat itu baik, tapi jangan sampai saking “hematnya” kita lupa membangun bangsa. Gagal serap itu buruk, tapi jangan sampai karena takut gagal, kita lalu membuang-buang uang negara tanpa guna.
Dilema memang. Tapi itulah seni mengelola negara.
