Ada satu pemandangan yang sangat khas di negeri ini setiap kali menjelang musim pemilihan: tiba-tiba muncul spanduk-spanduk raksasa di persimpangan jalan terpencil. Isinya bukan jualan kecap, tapi deklarasi pembentukan kabupaten atau provinsi baru. Tokoh-tokoh lokal berkumpul, potong tumpeng, lalu menyerukan satu kata sakti: Pemekaran.
Alasannya selalu mulia, demi “mendekatkan pelayanan publik”. Katanya, kalau mau urus KTP tidak perlu lagi menyeberang lautan atau mendaki gunung seharian ke ibu kota kabupaten yang lama.
Tapi, benarkah begitu? Ataukah pemekaran wilayah ini sebenarnya hanyalah cara halus untuk membagi-bagi “kue” kekuasaan bagi mereka yang belum kebagian kursi? Mari kita bedah pakai logika kewarasan, tanpa perlu bumbu politik yang memabukkan.
Pelayanan Publik: Alasan Suci yang Sering Terlupakan
Secara teori, pemekaran itu bagus. Indonesia ini luasnya minta ampun. Satu kabupaten di luar Jawa bisa seluas satu provinsi di Jawa. Wajar kalau warga di ujung rimba merasa dianaktirikan. Pembangunan tidak sampai ke sana, aspal jalan cuma sampai perbatasan kecamatan kota.
Dengan memekarkan wilayah, logikanya uang pusat (DAU/DAK) akan mengalir langsung ke daerah baru itu. Kantor bupati ada di depan mata, puskesmas jadi lebih dekat, dan sekolah-sekolah baru bermunculan.
Namun, kenyataan di lapangan seringkali bicara lain. Banyak daerah hasil pemekaran yang sudah sepuluh tahun berdiri, tapi kantor bupatinya masih mengontrak ruko. Pelayanan publik tetap jalan di tempat, sementara anggaran daerahnya habis hanya untuk gaji pegawai dan tunjangan pejabat baru. Bukannya mendekatkan pelayanan ke rakyat, yang terjadi justru mendekatkan “jabatan” ke kerabat.
Syahwat Politik: Menciptakan “Kerajaan Kecil” Baru
Kita harus jujur pada satu hal yang sangat kasat mata: pemekaran adalah mesin pencetak jabatan.
Begitu satu kabupaten mekar, maka munculah satu kursi Bupati baru, satu kursi Wakil Bupati, puluhan kursi DPRD, dan ratusan jabatan eselon di dinas-dinas. Ini adalah magnet yang luar biasa bagi para politisi lokal yang gagal bertarung di daerah induk.
Pemekaran seringkali bukan lahir dari kajian akademis yang mendalam soal potensi ekonomi, melainkan dari “kesepakatan di bawah meja” para elit. “Kamu jadi Bupati di sana, saya di sini, saudara kita jadi kepala dinas.” Akhirnya, daerah baru itu bukannya mandiri, tapi justru menjadi beban bagi negara karena PAD-nya nol besar sementara belanja pegawainya selangit.
Inilah yang saya sebut sebagai syahwat politik yang dibungkus rapi dengan pita kesejahteraan rakyat.
Beban Fiskal: Bergantung pada “Susuan” Jakarta
Masalah terbesar dari pemekaran yang dipaksakan adalah kemandirian ekonomi. Banyak daerah mekar yang ibarat bayi yang tidak mau lepas dari susu ibunya (Pemerintah Pusat).
Hampir 90 persen anggaran mereka datang dari transfer pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak seberapa, karena memang tidak ada industri atau potensi alam yang dikelola dengan serius. Fokusnya hanya satu: bagaimana menghabiskan dana transfer untuk operasional birokrasi.
Akibatnya, pemekaran bukannya mengurangi kemiskinan, tapi malah menambah beban utang negara. Kita sibuk membiayai struktur birokrasi yang gemuk di daerah baru, sementara rakyatnya tetap saja susah mencari pupuk atau modal usaha.
Moratorium: Nafas Sejenak di Tengah Kegaduhan
Pemerintah Pusat sebenarnya sudah mencium gelagat ini, makanya ada kebijakan moratorium—penghentian sementara pemekaran. Tapi, tekanan politik di Senayan dan di daerah tidak pernah berhenti. Semua merasa daerahnya “layak” mekar.
Harusnya, syarat pemekaran itu bukan cuma soal jumlah penduduk atau luas wilayah, tapi soal kemampuan mencetak uang sendiri. Jangan mau mekar kalau cuma mau jadi “peminta-minta” abadi ke Jakarta.
Birokrasi di daerah induk juga harus mawas diri. Mengapa warga di ujung wilayah ingin memisahkan diri? Biasanya karena mereka merasa tidak diperhatikan. Kalau pelayanan publik di daerah induk sudah bagus dan merata, isu pemekaran tidak akan laku dijual oleh para politisi.
Penutup: Rakyat Butuh Aspal, Bukan Kantor Bupati Baru
Pada akhirnya, rakyat itu sederhana permintaannya: mereka ingin sekolah yang bagus, jalan yang mulus, dan harga pangan yang murah. Mereka tidak peduli apakah gubernurnya tinggal di kota A atau kota B.
Pemekaran wilayah harus dikembalikan ke khitahnya sebagai alat untuk kesejahteraan, bukan alat untuk memuaskan syahwat kekuasaan segelintir elit lokal. Jangan sampai kita terus membelah-belah wilayah, tapi hati rakyat justru semakin terbelah karena melihat pemimpinnya hanya sibuk berebut kursi.
Begitulah. Memekarkan wilayah itu mudah, yang sulit adalah memekarkan kesejahteraan rakyat di dalamnya. Jangan sampai judulnya “Kabupaten Baru”, tapi nasib rakyatnya masih “Lagu Lama”.
Bagaimana dengan daerah Anda? Sudah mekar tapi jalannya tetap hancur, atau pejabatnya yang makin subur?
