Perang itu jauh. Di Timur Tengah sana. Iran vs Israel-Amerika. Tapi dampaknya sampai ke tangki motor kita. Sampai ke antrean SPBU di pelosok Nusantara.
Pemerintah tidak punya banyak pilihan. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sedang megap-megap. Subsidi BBM bisa jebol. Kalau sudah jebol, ekonomi bisa ikut oleng. Maka, keluarlah jurus itu: WFH untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tapi kenapa harus hari Jumat? Kenapa tidak hari Senin? Atau Rabu saja yang di tengah-tengah?
Keputusan itu tentu tidak lahir dari ruang hampa. Pasti ada hitungannya. Ada kalkulasinya. Ada juga rasa “perasaan”-nya.
Kita harus akui, Jumat itu hari keramat. Terutama di Indonesia. Hari yang pendek. Ada ibadah salat Jumat bagi kaum pria. Biasanya, setelah salat Jumat, ritme kerja melambat. Ada yang menyebutnya “hari kejepit” kalau besoknya libur. Ada juga yang menganggapnya hari transisi menuju akhir pekan.
Dengan memilih Jumat sebagai hari WFH wajib, pemerintah sebenarnya sedang melakukan “efisiensi psikologis”.
Bayangkan mobilitas kendaraan di hari Jumat. Biasanya sangat tinggi. Orang ingin cepat pulang. Orang ingin bersiap liburan. Kemacetan di mana-mana. Mesin kendaraan menyala lebih lama di jalanan karena macet. Itu artinya apa? Pemborosan BBM yang luar biasa.
Kalau ASN—yang jumlahnya jutaan itu—tetap di rumah pada hari Jumat, kemacetan berkurang drastis. Konsumsi BBM nasional langsung turun signifikan.
Itu satu alasan. Alasan penghematan operasional kantor juga masuk akal.
Coba hitung. Kalau gedung pemerintahan kosong di hari Jumat, berapa biaya listrik yang bisa dihemat? AC tidak perlu menyala sejak pagi. Lampu-lampu ruangan gelap. Lift berhenti naik-turun. Air tidak mengalir deras.
Dalam skala satu kantor, mungkin kecil. Tapi kalau dikalikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah? Angkanya bisa membuat Menteri Keuangan tersenyum tipis.
Lalu ada sisi kemanusiaan. Sisi keseimbangan hidup.
ASN itu manusia juga. Di tengah tekanan ekonomi karena harga kebutuhan pokok naik akibat krisis energi, WFH adalah “bonus” mental. Mereka bisa bekerja sambil memantau keluarga. Tidak perlu stres di jalanan. Ongkos bensin harian bisa masuk ke kantong tabungan.
Pemerintah sedang mencoba gaya baru. Mengelola krisis dengan fleksibilitas. Bukan dengan pemaksaan yang kaku.
Tentu ada yang protes. “Bagaimana dengan pelayanan publik?” tanya mereka yang sinis.
Jawabannya ada di genggaman tangan. Sekarang tahun 2026. Semua sudah digital. Urus surat, urus perizinan, urus administrasi, hampir semua sudah lewat aplikasi. Kalau masih ada yang harus tatap muka, toh sistem piket masih bisa dijalankan.
Dunia sedang berubah. Perang di sana memaksa kita berubah di sini.
Pilihan hari Jumat ini adalah strategi “soft landing”. Menurunkan konsumsi energi tanpa menghentikan denyut nadi birokrasi. ASN tetap bekerja, tapi mesin kendaraan mereka beristirahat.
Ini adalah bentuk pengorbanan kolektif. Pemerintah berkorban memberikan kelonggaran tempat kerja, ASN berkorban dengan memastikan produktivitas tidak turun meski tanpa pengawasan fisik atasan.
Kita tidak tahu kapan perang itu usai. Kita juga tidak tahu kapan harga BBM akan kembali bersahabat. Yang kita tahu, kita harus bertahan.
Hari Jumat kini bukan lagi sekadar hari menuju libur. Bagi ASN, Jumat adalah hari perjuangan ekonomi. Hari di mana mereka membuktikan bahwa birokrasi bisa tetap berlari meski dari ruang tamu rumah sendiri.
Maka, kalau hari Jumat besok jalanan terasa lebih lengang, jangan heran. Itu adalah sumbangsih para abdi negara. Sedikit menghemat bensin, untuk menyelamatkan APBN yang sedang dalam ujian berat.
Indonesia memang unik. Menyikapi perang dengan WFH hari Jumat. Tapi itulah seni memerintah. Mencari celah di tengah kesempitan. Mengambil manfaat di tengah musibah.
Mari kita lihat, seberapa efektif jurus Jumat ini. Kalau berhasil, mungkin gaya kerja kita tidak akan pernah sama lagi. Bahkan setelah perang usai nanti.
Perang membawa duka. Tapi perang juga memaksa kita menjadi lebih cerdas dan efisien. Semoga.
