Dunia pendidikan kita ini ibarat etalase toko yang sangat indah. Di depannya ada papan pengumuman besar-besaran, ditulis pakai cat emas: “SEKOLAH GRATIS”. Tapi, begitu Anda masuk ke dalam toko itu, Anda baru sadar kalau yang gratis cuma lantainya. Mau duduk? Bayar kursi. Mau baca? Bayar buku. Mau ujian? Bayar biaya administrasi.
Judul artikel kali ini menyentuh urusan dapur jutaan orang tua di Indonesia: Pendidikan Gratis dan Birokrasi Sekolah: Menghapus Pungutan Liar yang Terselubung.
Kita ini sudah puluhan tahun bicara soal wajib belajar. Anggaran pendidikan kita itu 20 persen dari APBN. Angka yang raksasa. Tapi kenapa setiap tahun ajaran baru, jantung para orang tua tetap saja berdegup kencang? Bukan cuma karena takut anaknya tidak masuk sekolah negeri, tapi takut melihat daftar “sumbangan” yang panjangnya melebihi daftar belanja bulanan.
Kreativitas dalam Memungut Uang
Birokrasi sekolah kita itu sangat kreatif. Kalau dilarang memungut “iuran”, mereka ganti namanya jadi “sumbangan sukarela”. Kalau “sukarela” diprotes karena jumlahnya ditentukan, mereka ganti lagi jadi “dana pengembangan fasilitas”.
Modusnya macam-macam. Ada yang lewat jalur Komite Sekolah—lembaga yang harusnya jadi pengawas, tapi sering kali malah jadi “stempel” resmi untuk melegalkan pungutan ke orang tua. Argumennya selalu sama: “Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tidak cukup.”
Saya mengerti, sekolah memang butuh biaya. Mau bikin kegiatan ekstrakurikuler butuh uang. Mau perbaiki pagar yang roboh butuh dana. Tapi, apakah semua beban itu harus diletakkan di pundak orang tua?
Di sinilah letak persoalannya. Birokrasi sekolah sering kali memilih jalan pintas. Daripada capek-capek berdebat dengan Dinas Pendidikan untuk minta tambahan anggaran, lebih mudah memanggil orang tua murid, rapat dua jam, ketok palu, lalu minta uang. Itu bukan pendidikan, itu namanya pemalakan berkedok rapat koordinasi.
Antara Kebutuhan dan Gaya-Gayaan
Saya sering memperhatikan, banyak pungutan di sekolah itu sebenarnya bukan untuk urusan belajar-mengajar yang mendasar.
Ada pungutan untuk studi banding ke luar kota—yang isinya lebih banyak wisata daripada studinya. Ada pungutan untuk wisuda yang mewahnya minta ampun, pakai sewa hotel berbintang dan baju toga yang harganya selangit. Padahal ini levelnya cuma SD atau SMP.
Birokrasi sekolah kita terjebak dalam budaya “gengsi”. Mereka ingin terlihat hebat, ingin terlihat maju, tapi modalnya dari dompet orang tua yang mungkin sedang megap-megap bayar cicilan.
Reformasi birokrasi di sekolah harus berani menyentuh hal ini. Kepemimpinan kepala sekolah harus diuji: mampukah dia mengelola sekolah dengan dana yang ada tanpa harus membebani rakyat? Mampukah dia membedakan mana yang “kebutuhan utama” dan mana yang cuma “keinginan pamer”?
Pendidikan gratis itu harusnya bermakna nol rupiah untuk urusan yang sifatnya wajib. Titik. Tidak boleh ada koma, tidak boleh ada catatan kaki.
Transparansi: Obat Paling Mujarab
Kenapa pungli terselubung ini subur? Karena transparansi di sekolah itu sering kali cuma jadi pajangan di papan pengumuman yang sudah berdebu.
Dana BOS itu uang rakyat. Harusnya setiap rupiahnya bisa dipantau. Tapi coba tanya, berapa banyak orang tua yang tahu persis untuk apa saja dana BOS di sekolah anaknya digunakan? Sering kali, laporan keuangan sekolah itu lebih rahasia daripada dokumen negara.
Di era digital 2026 ini, harusnya setiap sekolah punya “dashboard” anggaran yang bisa diakses oleh semua orang tua lewat smartphone. Berapa dana yang masuk, berapa yang dipakai untuk gaji guru honorer, berapa untuk listrik, dan berapa sisanya.
Kalau sistemnya terbuka, orang tua akan tahu kalau sekolah memang benar-benar kekurangan dana. Kalau memang benar-benar kurang dan sifatnya darurat, rakyat kita itu baik hati, pasti mau bantu. Tapi mereka tidak mau kalau dibohongi lewat angka-angka yang “diatur” di belakang layar.
Pungli terselubung hanya bisa hidup di dalam kegelapan. Begitu lampu transparansi dinyalakan, para tikus anggaran di sekolah akan lari kocar-kacir.
Peran Dinas Pendidikan: Pengawas atau Pembiar?
Dinas Pendidikan di daerah punya tanggung jawab besar. Jangan sampai mereka baru turun tangan kalau ada kasus yang sudah viral di media sosial.
Sering kali, Dinas Pendidikan itu “tahu sama tahu”. Mereka tahu ada pungutan, tapi mereka diam saja karena mereka juga malas kalau sekolah terus-menerus minta tambahan anggaran ke dinas. Akhirnya, birokrasi di atas membiarkan birokrasi di bawah untuk “cari jalan sendiri”.
Ini mentalitas yang harus dibongkar. Dinas Pendidikan harus jadi benteng pertama yang melindungi orang tua dari pungutan liar. Harus ada sanksi tegas. Kepala sekolah yang terbukti membiarkan atau malah menginisiasi pungli harus dicopot. Jangan cuma dipindah tugas, karena itu namanya memindah masalah ke sekolah lain.
Kita butuh integritas yang mengalir dari atas ke bawah. Dari Menteri, ke Kepala Dinas, sampai ke wali kelas.
Penutup: Jangan Rampas Masa Depan dengan Biaya
Sekolah adalah tempat kita menitipkan masa depan bangsa. Jangan jadikan tempat itu sebagai beban yang menakutkan bagi para orang tua.
Kasihan orang tua yang untuk makan saja susah, harus pusing memikirkan biaya “uang gedung” atau “uang seragam” yang dimonopoli oleh koperasi sekolah dengan harga tidak masuk akal. Ini namanya memiskinkan rakyat lewat jalur pendidikan.
Pendidikan gratis bukan cuma soal bebas SPP. Pendidikan gratis adalah soal keadilan akses. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah hanya karena orang tuanya tidak sanggup membayar uang iuran perpisahan yang dibuat-buat oleh birokrasi sekolah.
Mari kita hapus kata “terselubung” itu. Kita buat semuanya terang benderang. Birokrasi sekolah harus direformasi agar kembali ke khittahnya: melayani siswa, bukan memeras orang tua.
Dunia pendidikan kita butuh guru yang pintar, murid yang rajin, dan birokrat yang jujur. Kalau salah satunya hilang, terutama kejujuran birokratnya, maka gedung sekolah kita yang megah itu hanyalah sebuah monumen kegagalan moral.
Sudah waktunya sekolah benar-benar gratis. Tanpa tapi, tanpa nanti.
Begitu menurut kacamata saya sebagai orang yang pernah merasakan pahitnya menunggak uang sekolah. Bagaimana menurut Anda? Apakah sekolah anak Anda sudah benar-benar “bersih”, atau masih ada iuran-iuran kreatif yang menghantui dompet setiap bulannya?
Perjalanan menuju pendidikan yang adil memang panjang, tapi kita harus berani memutus rantai pungutan liar ini sekarang juga. Demi masa depan anak-anak kita.
