Zaman sekarang, kalau tidak bicara digitalisasi, rasanya kita seperti orang purba yang masih memakai batu pemantik untuk menyalakan kompor gas. Di level pemerintahan, kata “Digitalisasi” sudah seperti mantra sakti. Ia diucapkan dalam setiap rapat koordinasi, ditulis besar-besar di baliho pinggir jalan yang wajah pejabatnya lebih lebar dari pesan moralnya, dan dijadikan indikator utama kemajuan sebuah instansi. Pokoknya, kalau sudah punya aplikasi, berarti sudah modern. Kalau sudah pakai QR code, berarti sudah melompat menuju masa depan.
Namun, sebagai rakyat jelata yang kebetulan sering berurusan dengan tetek bengek administratif, saya sering bertanya-tanya di dalam hati yang paling dalam: apakah kita benar-benar sedang memangkas birokrasi, atau jangan-jangan kita hanya sedang memindahkan penderitaan dari kursi plastik di ruang tunggu yang gerah ke depan layar ponsel yang sering menampilkan tulisan “Error 502: Bad Gateway”?
Mari kita bedah pelan-pelan, sambil menyeruput kopi, supaya tidak cepat darah tinggi.
Mantra “Transformasi Digital” dan Obsesi Aplikasi
Setiap kali ada pergantian pimpinan di sebuah instansi—entah itu dinas, kementerian, atau lembaga—hal pertama yang lahir biasanya bukan kebijakan substansial, melainkan aplikasi baru. Nama-namanya selalu kreatif, penuh singkatan yang kalau dibaca butuh lidah yang fleksibel. Ada “Si-Ganteng”, “Si-Paling”, “E-Anu”, dan segala macam “E” lainnya.
Masalahnya, obsesi kita pada “bendanya” (aplikasi) sering kali mengalahkan esensi dari “tujuannya” (pelayanan). Para pejabat kita tampaknya merasa sudah sangat digital hanya karena mereka berhasil memindahkan formulir kertas ke dalam format inputan di layar. Mereka lupa bahwa digitalisasi itu soal sistem, soal mindset, soal kemudahan. Bukan soal menambah beban baru di memori ponsel rakyat yang sudah penuh dengan video WhatsApp grup keluarga.
Bayangkan, untuk urusan yang sebenarnya saling berkaitan, seorang warga harus mengunduh lima aplikasi berbeda. Satu untuk urusan kependudukan, satu untuk pajak kendaraan, satu untuk pendaftaran puskesmas, satu lagi untuk memantau harga cabai. Padahal, HP kita ini memori-nya terbatas. Walhasil, setiap kali mau mengurus sesuatu, kita harus menghapus foto kenangan dengan mantan demi mengunduh aplikasi pemerintah yang hanya akan kita pakai sekali seumur hidup, lalu error pula saat dijalankan.
Ritual “Upload Scan PDF” yang Mengkhianati Semangat Paperless
Inilah puncak dari komedi digital kita. Katanya sudah digital, katanya sudah paperless, tapi di tengah proses pengisian data, tiba-tiba muncul instruksi: “Silakan unggah pindaian (scan) KTP, KK, dan surat keterangan asli dalam format PDF maksimal 200 KB.”
Lho, katanya kita sudah punya KTP Elektronik? Katanya data kita sudah terintegrasi di pusat data nasional? Kenapa saya masih harus memfoto KTP saya, mencari aplikasi kompres foto agar ukurannya tidak lebih dari 200 KB (yang hasilnya sering kali jadi buram seperti masa depan jomblo), lalu mengunggahnya lagi? Bukankah seharusnya sistem pemerintah cukup menarik data dari NIK saya?
Digitalisasi model begini sebenarnya bukan digitalisasi, melainkan “komputerisasi penderitaan”. Kita tetap melakukan birokrasi manual, hanya saja medianya berpindah. Kalau dulu kita lelah karena mengantre di loket sambil berdiri, sekarang kita lelah karena mata pedas menatap layar, mencari-cari tombol “Submit” yang sering kali bersembunyi di balik iklan atau layout yang berantakan. Dan yang paling menyakitkan, setelah semua dokumen diunggah, di akhir proses sering ada kalimat: “Silakan cetak bukti pendaftaran ini dan bawa dokumen asli ke kantor untuk verifikasi fisik.”
Lha, terus gunanya saya unggah-unggah tadi buat apa, Maliiih? Itu kan sama saja dengan menyuruh orang memesan makanan lewat ojek online, tapi setelah pesanan sampai, kita tetap disuruh datang ke restorannya untuk mencicipi apakah benar itu pesanan kita.
Musibah “Server Down” dan Jam Kerja Admin
Mari kita bicarakan soal musuh bebuyutan digitalisasi: Server yang “sedang dalam pemeliharaan” atau down karena lonjakan akses. Di dunia swasta, kalau aplikasi bank atau marketplace down satu jam saja, ruginya bisa miliaran dan permintaan maafnya luar biasa. Di birokrasi kita? Server down adalah takdir yang harus diterima dengan lapang dada.
Lucunya, server pemerintah ini sering kali punya perilaku seperti pegawai manusia. Ia bisa lelah, ia bisa butuh istirahat di akhir pekan, dan ia sering kali “pingsan” di saat-saat paling krusial—seperti saat pendaftaran CPNS atau PPDB sekolah. Kita dipaksa berkompetisi dengan jutaan orang untuk masuk ke pintu digital yang lebarnya cuma seujung kuku.
Lalu ada fenomena “Jam Operasional Aplikasi”. Ini lebih ajaib lagi. Ada aplikasi layanan publik yang hanya bisa diakses pada jam 08.00 sampai 15.00 WIB. Ini logika dari mana? Esensi digitalisasi itu kan menembus ruang dan waktu. Kita ingin orang bisa mengurus izin sambil rebahan di jam dua pagi saat anak-anak sudah tidur. Kalau aplikasinya hanya buka di jam kerja, ya apa bedanya dengan loket fisik? Apakah servernya butuh tidur siang juga? Atau adminnya takut kalau sistemnya jalan otomatis nanti mereka kehilangan pekerjaan?
Digitalisasi atau Sekadar Proyek Pengadaan?
Sebagai pengamat (dan korban) birokrasi, saya kadang curiga. Jangan-jangan, maraknya aplikasi ini bukan didasari oleh keinginan untuk melayani rakyat, melainkan karena ada anggaran pengadaan yang harus diserap. Kita tahu sendiri, proyek perangkat lunak itu “basah”. Harganya bisa ditarik ulur, spesifikasinya bisa dibuat rumit, dan pemeliharaannya bisa jadi proyek tahunan yang tak ada habisnya.
Maka tak heran kalau aplikasinya dibuat asal jadi. Yang penting ada, yang penting di-launching oleh Gubernur atau Menteri dengan seremoni potong pita digital. Soal nanti aplikasinya hang, tampilannya mirip web tahun 90-an, atau datanya bocor ke tangan hacker di luar negeri, itu urusan belakangan. Yang penting laporan kinerjanya sudah “100% Digital”.
Rakyat sering kali hanya jadi objek “uji coba” dari aplikasi-aplikasi setengah matang ini. Kita disuruh jadi beta tester tanpa dibayar, malah disuruh membayar pajak untuk mendanai aplikasi yang bikin kita pusing itu sendiri.
Kesenjangan Digital: Yang Muda Berlari, Yang Tua Terjepit
Kita juga sering lupa bahwa tidak semua rakyat Indonesia itu punya iPhone terbaru atau paham cara membersihkan cache browser. Ada bapak-bapak di desa yang jangankan pakai aplikasi, melihat menu “Settings” di HP saja sudah gemetar.
Ketika birokrasi dipaksakan serba digital tanpa adanya pendampingan atau opsi manual yang tetap manusiawi, kita sebenarnya sedang melakukan marginalisasi. Kita menutup pintu akses bagi mereka yang gagap teknologi. Akibatnya apa? Muncul kasta baru: Calo Digital. Dulu calo ada di depan gerbang kantor dinas, sekarang calo beroperasi di kios-kios fotokopi dengan label “Melayani Pendaftaran Online”. Rakyat kecil tetap harus bayar lebih untuk mendapatkan hak yang seharusnya gratis, hanya karena sistemnya dibuat terlalu rumit untuk orang awam.
Digitalisasi seharusnya inklusif. Ia harus bisa digunakan oleh profesor di kampus maupun oleh pedagang pasar yang hanya pakai HP Android “kentang”. Kalau sistem Anda hanya bisa jalan lancar di PC spek gaming dengan koneksi fiber optik, itu bukan pelayanan publik, itu namanya pamer teknologi.
Menuju Digitalisasi yang Sebenarnya
Lalu, bagaimana seharusnya? Saya bukan ahli IT, tapi sebagai pengguna, saya punya mimpi sederhana. Saya ingin sebuah birokrasi di mana data saya cukup satu kali saja dimasukkan ke sistem negara. One Data Policy yang benar-benar jalan, bukan cuma slogan.
Saya ingin, kalau saya pindah rumah, saya tidak perlu keliling dari RT, RW, Kelurahan, sampai Dispendukcapil hanya untuk mengubah alamat di KTP. Seharusnya saya tinggal klik di satu aplikasi utama, dan semua instansi terkait—dari bank sampai penyedia listrik—otomatis tahu kalau saya sudah pindah. Itulah digitalisasi. Menghilangkan proses, bukan memindahkan proses ke layar.
Digitalisasi harusnya membuat birokrat kita lebih fokus pada pekerjaan substansial, bukan sekadar jadi operator entri data. Biarkan mesin yang mengurus administrasi rutin, dan biarkan manusia (birokrat) yang mengurus kebijakan, empati, dan penyelesaian masalah yang kompleks yang tidak bisa diputuskan oleh algoritma.
Jangan Jadi Robot yang Salah Program
Akhir kata, digitalisasi birokrasi kita saat ini memang masih dalam tahap “lucu-lucunya”. Kita sedang belajar merangkak, tapi gayanya sudah ingin lari maraton. Tidak apa-apa, namanya juga proses. Tapi tolong, para pembuat kebijakan, jangan jadikan aplikasi sebagai berhala baru.
Aplikasi hanyalah alat. Inti dari birokrasi adalah pelayanan. Kalau aplikasinya hebat tapi rakyat tetap dipersulit, tetap dimintai “uang pelicin” lewat jalur belakang, atau tetap harus menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian, maka digitalisasi itu hanya sekadar kosmetik. Ia hanya lipstik di wajah birokrasi yang masih penuh jerawat inefisiensi.
Mari kita pastikan, jangan sampai kita bangga sudah digital, padahal sebenarnya kita hanya sedang memindahkan antrean dari panasnya aspal jalanan ke dinginnya layar ponsel yang bertuliskan “Maaf, koneksi terputus”. Karena bagi rakyat, yang penting itu bukan aplikasinya warna apa atau namanya apa, tapi apakah urusan mereka cepat kelar atau tidak.
Selebihnya? Ya sudah, mari kita berdoa agar kuota internet kita cukup dan server pemerintah hari ini sedang dalam suasana hati yang baik. Amin.
