Mari kita seduh kopi yang lebih pahit dari biasanya. Mungkin tanpa gula sama sekali. Sebab, topik kali ini bukan soal admin yang lupa password atau server yang sedang pingsan. Topik kali ini adalah tentang sebuah “perjamuan suci” pasca-pesta demokrasi. Sebuah tradisi yang lebih tua dari jabatan fungsional mana pun di republik ini: yaitu seni membagi kue kekuasaan melalui kursi komisaris dan jabatan strategis.
Inilah esai tentang “politik balas budi”. Sebuah telaah tentang bagaimana keringat tim sukses di lapangan berubah menjadi kursi empuk di ruang ber-AC yang dinginnya melebihi kulkas dua pintu.
Kursi Komisaris dan Jabatan Strategis bagi Tim Sukses
Dalam kamus birokrasi dan kekuasaan kita, ada sebuah istilah yang sangat sakral: “Keringat”. Keringat di sini bukan dalam konteks biologis setelah lari maraton di hari Jumat, melainkan simbol perjuangan para tim sukses, relawan, dan pendukung saat masa kampanye. Keringat inilah yang menjadi mata uang paling berharga. Dan seperti layaknya investasi, setiap tetes keringat yang jatuh di aspal panas saat kampanye diharapkan bisa “cair” dalam bentuk jabatan saat kemenangan sudah di tangan.
Maka, jangan heran jika setelah pelantikan kepala daerah atau pimpinan baru, kita akan melihat daftar nama pejabat atau komisaris BUMD dan BUMN yang isinya lebih mirip daftar hadir rapat tim pemenangan daripada daftar ahli profesional. Inilah fenomena “balas budi politik”, sebuah praktik yang secara administratif legal, namun secara etika sering kali membuat kita ingin meminum kopi pahit berkali-kali.
Logika “Bagi-Bagi Kue” pasca Pesta
Setelah pesta usai, piring-piring kotor harus dibersihkan, dan mereka yang membantu memasak di dapur tentu ingin ikut mencicipi hidangan utamanya. Di dunia politik, “hidangan utama” itu adalah jabatan. Kursi Komisaris di perusahaan pelat merah atau jabatan sebagai staf khusus adalah tempat paling favorit untuk menampung para pejuang politik ini.
Kenapa Komisaris? Karena jabatan ini sering kali dianggap sebagai “jabatan impian”. Tugasnya mengawasi, tanggung jawabnya besar (di atas kertas), tapi dalam praktiknya, ia sering menjadi tempat peristirahatan yang nyaman. Seorang komisaris tidak harus setiap hari masuk kantor pukul delapan pagi dan pulang setelah magrib seperti ASN biasa. Mereka cukup datang saat rapat dewan komisaris, memberikan “masukan strategis” (yang terkadang hanya berupa anggukan kepala), dan berhak atas honorarium serta fasilitas yang bikin iri para pegawai honorer yang sudah kerja sepuluh tahun.
Jabatan ini adalah cara tercepat untuk membalas budi tanpa harus menabrak aturan ASN yang ketat. Sebab, untuk menjadi kepala dinas, Anda butuh latar belakang pendidikan dan pangkat tertentu. Tapi untuk jadi komisaris atau staf ahli? Cukup dengan modal loyalitas dan “kedekatan personal”.
Dilema Kompetensi di Balik Kedekatan
Masalah utama dari balas budi politik ini bukanlah pada “siapa” yang duduk, melainkan pada “bisa apa” orang tersebut. Sering kali, orang yang sangat jago mengatur strategi kampanye, memobilisasi massa, atau melakukan serangan fajar, belum tentu paham bagaimana cara mengelola perusahaan daerah yang sedang merugi.
Bayangkan sebuah perusahaan air minum daerah yang dikelola oleh seorang mantan ketua tim sukses yang latar belakangnya mungkin adalah ahli komunikasi atau malah pengusaha mebel. Tentu ada kesenjangan antara realita bisnis dan kapasitas pribadi. Akibatnya, jabatan komisaris yang seharusnya berfungsi sebagai rem dan kontrol bagi direksi, justru hanya menjadi “stempel restu” bagi kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sehat bagi perusahaan.
Di sinilah letak ironinya. Perusahaan atau lembaga strategis yang seharusnya dijalankan dengan logika profesionalisme, justru tersandera oleh logika “utang budi”. Pemimpin terpilih merasa tidak enak hati untuk menolak, sementara si penerima jabatan merasa itu adalah hak atas perjuangannya. Rakyat? Rakyat hanya bisa menonton dari kejauhan sambil terus membayar tarif layanan yang makin naik karena perusahaannya salah kelola.
Staf Ahli dan Staf Khusus
Selain kursi komisaris, jabatan staf ahli atau staf khusus adalah pelarian kedua yang paling populer. Ruangan ini biasanya diisi oleh para pemikir, konsultan, atau orang-orang kepercayaan yang dianggap memiliki akses langsung ke telinga pimpinan.
Kehadiran mereka sering kali menciptakan “pemerintahan bayangan” di dalam kantor dinas. Pejabat struktural yang sudah merangkak dari bawah merasa dilompati oleh para staf khusus yang “kemarin sore” ini. Para staf khusus ini bisa dengan mudah mengubah kebijakan hanya dengan satu bisikan saat sarapan bareng pimpinan, melampaui kajian teknis yang sudah disusun berbulan-bulan oleh tim birokrasi asli.
Ini menciptakan ketegangan laten di dalam birokrasi. Ada kecemburuan sosial. Para ASN karir merasa, “Buat apa saya sekolah tinggi-tinggi dan jaga integritas, kalau pada akhirnya keputusan ditentukan oleh mereka yang hanya bermodal kedekatan politik?” Semangat kerja pun melorot, setingkat demi setingkat, seiring dengan makin banyaknya wajah-wajah “asing” di lingkaran dalam kekuasaan.
“Yang Penting Orang Kita”
Ada sebuah mantra yang sering digunakan untuk melegitimasi praktik ini: “Kita butuh orang yang searah dengan visi pimpinan.” Kalimat ini sekilas terdengar benar. Memang, seorang pemimpin butuh tim yang bisa bekerja sama. Tapi dalam praktiknya, “searah dengan visi” sering kali diterjemahkan menjadi “yang penting orang kita”.
Logika ini sangat berbahaya karena ia menutup pintu bagi objektivitas. Jika semua jabatan diisi oleh “orang kita”, maka tidak akan ada lagi kritik internal. Semua kebijakan akan dianggap bagus karena tidak ada yang berani bilang “itu salah, Pak”. Kita terjebak dalam ruang gema (echo chamber) di mana pimpinan hanya mendengar apa yang ingin dia dengar.
Birokrasi yang sehat butuh oposisi internal, butuh orang-orang yang berani berkata “tidak” berdasarkan data. Tapi dalam sistem balas budi politik, kata “tidak” adalah pengkhianatan. Dan tidak ada orang yang ingin dicap pengkhianat setelah bersusah payah memenangkan pimpinannya.
Rusaknya Sistem Merit
Praktik bagi-bagi jabatan ini adalah racun bagi sistem merit. Sistem merit adalah sebuah idealisme di mana jabatan diberikan kepada mereka yang terbaik, yang paling kompeten, dan yang paling berprestasi. Namun, saat kursi-kursi strategis dijadikan komoditas politik, sistem merit hanyalah menjadi dongeng sebelum tidur bagi para ASN muda.
Anak-anak muda yang baru masuk ke sistem birokrasi melihat kenyataan ini dan mulai belajar bahwa untuk naik jabatan, mereka tidak perlu pintar-pintar amat. Mereka cukup pandai mencari “tunggangan politik” yang tepat. Inilah yang merusak mentalitas birokrasi kita. Kita sedang mendidik generasi birokrat masa depan untuk menjadi politisi kecil, bukan menjadi pelayan publik yang handal.
Kualitas layanan publik kita tidak akan pernah melompat maju jika nakhoda kapal-kapalnya dipilih berdasarkan jumlah suara yang mereka bawa, bukan berdasarkan kemampuan mereka membaca navigasi di tengah badai.
Satire “Kamar Mandi”: Tempat Kebijakan Sebenarnya Diputuskan
Kadang, jabatan-jabatan hasil balas budi ini menciptakan situasi yang lucu sekaligus tragis. Di kantor-kantor dinas, sering ada pemandangan pejabat fungsional yang pusing tujuh keliling mencari data, sementara di ruangan sebelah, sang “pejabat titipan” sedang asyik membahas rencana golf atau membicarakan proyek-proyek baru yang bisa “digarap” bersama rekanannya.
Kebijakan strategis sering kali tidak diputuskan di ruang rapat formal yang ada notulensinya, tapi diputuskan di ruang-ruang privat, di meja makan mewah, atau bahkan di sela-sela obrolan santai yang tidak terjangkau oleh publik. Inilah birokrasi “jalur belakang” yang membuat segalanya menjadi tidak transparan.
Berani Memutus Rantai
Bisakah kita memutus rantai balas budi ini? Secara teori, bisa. Caranya adalah dengan memperketat proses seleksi dan memberikan transparansi penuh pada setiap pengangkatan jabatan strategis. Publik harus bisa melihat: apa kompetensi orang ini? Apa prestasinya sehingga dia layak jadi komisaris?
Namun, selama biaya politik di negeri ini masih sangat mahal, selama seorang calon pemimpin harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk kampanye, maka balas budi politik akan tetap ada sebagai bentuk “pengembalian modal”. Ini adalah lingkaran setan yang pangkalnya ada di sistem politik kita yang sangat transaksional.
Kita butuh pemimpin yang berani berkata kepada tim suksesnya: “Terima kasih atas keringat kalian, tapi jabatan ini adalah amanah rakyat, bukan hadiah untuk kalian. Jika kalian ingin membantu saya, bantulah dengan cara tetap menjadi mata dan telinga saya di luar sistem, bukan dengan duduk di dalam sistem dan merusaknya.”
Kursi yang Dingin tapi Hati yang Panas
Sampai hari itu datang, kita akan terus melihat wajah-wajah familiar dari masa kampanye duduk di kursi-kursi empuk pemerintahan. Mereka akan tetap menikmati fasilitas negara, sementara rakyat tetap harus berjuang dengan antrean birokrasi yang panjang dan aplikasi yang sering error.
Bagi para penerima jabatan balas budi, ingatlah satu hal: kursi yang kalian duduki itu dingin karena AC, tapi ia bisa membuat hati rakyat menjadi panas jika kalian tidak amanah. Jabatan itu bukan sekadar hadiah kemenangan, ia adalah beban tanggung jawab yang suatu saat akan ditagih.
Selebihnya? Ya sudah, mari kita nikmati kopi kita. Setidaknya, kopi ini kita beli dengan uang sendiri, bukan hasil dari membagi-bagi jatah proyek atau kursi titipan. Di negara yang penuh dengan politik balas budi ini, kemandirian untuk bisa ngopi dengan tenang tanpa utang budi pada siapa pun adalah sebuah kemewahan yang hakiki. Amin.
