Setiap kali musim penyusunan anggaran tiba, ruang rapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selalu berubah menjadi arena simulasi matematika yang menegangkan. Di atas layar proyektor, angka-angka belanja daerah terus merangkak naik—tuntutan perbaikan jalan, subsidi pupuk petani, insentif guru honorer, hingga biaya operasional rutin kantor tak bisa ditawar. Namun, ketika pandangan kami beralih ke kolom sebelah kiri, yaitu kolom Pendapatan Asli Daerah (PAD), senyum optimistis di wajah kami perlahan pudar. Angka realisasi pajak dan retribusi daerah yang kami kumpulkan dengan bersusah payah dari pasar, restoran, dan hotel setempat sering kali hanya mampu menutup sebagian kecil dari total kebutuhan daerah.
Di sinilah realitas pahit birokrasi daerah bermula. Untuk menutup jurang yang menganga lebar tersebut, pandangan kami secara otomatis akan tertuju pada satu baris pos pendapatan yang paling dinanti: Dana Transfer Pusat. Bagi kami yang sehari-hari bertindak sebagai “koki” anggaran di daerah, pos pendapatan yang berisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) ini adalah juru selamat sekaligus belenggu terbesar.
Fenomena ketergantungan akut terhadap suntikan dana dari Jakarta ini bukanlah cerita baru, melainkan sebuah penyakit menahun yang hingga kini belum jua menemukan obatnya. Sebagai seorang ASN yang bertugas meramu angka-angka ini setiap tahun, saya ingin mengajak Anda menelusuri bagaimana ketergantungan ini terbentuk, bagaimana dinamika di balik layar ruang kerja kami saat menghadapinya, dan mengapa masalah ini begitu sulit diurai.
Bagaimana Daerah Bisa Terjebak dalam Ketergantungan
Untuk memahami mengapa daerah begitu tidak berdaya tanpa dana pusat, kita harus merunut garis waktu pengelolaan keuangan daerah dari awal mula pembentukan postur APBD hingga hilir dampaknya di masyarakat. Ketergantungan ini tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui siklus tahunan yang terus berulang sebagai berikut:
1. Otonomi Semu di Awal Perencanaan
Siklus dimulai ketika perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) digulirkan. Masyarakat dan pemangku kepentingan mengusulkan ribuan program yang luar biasa bagus demi kemajuan daerah. Kami di tim anggaran pemerintah daerah menyusunnya dengan penuh semangat. Namun, saat dokumen KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) mulai disusun, kami langsung terbentur pada kenyataan bahwa potensi PAD kami sangatlah mini. Di sinilah “ilusi otonomi” itu runtuh. Kami sadar, otonomi daerah yang digaungkan sejak era reformasi secara administratif memberikan kewenangan besar kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya, namun secara finansial, dompet kami masih dipegang oleh pusat.
2. Menanti Keputusan APBN di Jakarta
Ketika daerah tidak memiliki kemandirian fiskal, kronologi penyusunan APBD kami menjadi sangat tergantung pada linimasa di tingkat nasional. Kami tidak bisa mengesahkan APBD sebelum ada kejelasan mengenai besaran Alokasi Dana Transfer yang tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Jika pembagian angka transfer dari Kementerian Keuangan terlambat turun, maka pembahasan APBD di tingkat DPRD kabupaten/kota otomatis akan ikut terkatung-katung. Kami di daerah kerap kali berada dalam posisi pasif: menunggu, menerima kepasrahan, dan menyesuaikan seluruh visi pembangunan daerah dengan besaran “jatah” yang diberikan dari pusat.
3. Pembatasan Ruang Gerak Melalui Penguncian Anggaran (Earmarking)
Setelah angka transfer pusat keluar dan masuk ke dalam struktur APBD kita, masalah tidak selesai begitu saja. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pusat semakin memperketat penggunaan Dana Transfer. Dana Alokasi Umum (DAU) yang dulunya bersifat bebas digunakan oleh daerah untuk apa saja sesuai kebutuhan lokal, kini banyak yang statusnya dikunci (earmarked). Pusat menentukan secara sepihak bahwa sekian persen DAU harus digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tertentu. Akibatnya, ruang kreativitas kami dalam menyusun program yang benar-benar spesifik sesuai kearifan lokal menjadi sangat sempit. Kami menjelma menjadi sekadar “juru bayar” untuk agenda-agenda yang dititipkan oleh Jakarta.
4. Ketidakpastian Aliran Kas Selama Tahun Berjalan
Ketika tahun anggaran berjalan, ketergantungan ini berubah menjadi kecemasan harian. Penyaluran Dana Transfer dari pusat tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap berdasarkan pemenuhan syarat laporan dari daerah. Jika di pertengahan tahun terjadi gejolak ekonomi global atau penerimaan negara di pusat meleset dari target, pemerintah pusat tak jarang melakukan kebijakan pemotongan atau penundaan penyaluran dana ke daerah (refocusing). Ketika Jakarta “batuk”, daerah langsung “demam berdarah”. Proyek-proyek di daerah yang sudah berjalan terpaksa dihentikan sementara, pembayaran pihak ketiga tersendat, dan likuiditas ekonomi daerah langsung macet karena kas daerah kosong menunggu transferan pusat masuk.
Realitas di Lapangan
Publik sering kali bertanya, “Mengapa Pemda tidak mengoptimalkan saja potensi daerahnya sendiri agar tidak terus-menerus menengadahkan tangan ke pusat?” Sebagai aparatur yang terjun langsung ke lapangan untuk memungut pajak dan retribusi, jawabannya tidak sesederhana membalikkan telapak tangan. Ada beberapa faktor sistemik yang menghambat kemandirian fiskal daerah:
Keterbatasan Objek Pajak yang Bernilai Tinggi:
Berdasarkan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah, jenis-jenis pajak yang potensinya sangat besar dan stabil—seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)—semuanya dipungut oleh pusat dan masuk ke APBN. Daerah hanya diberikan wewenang memungut pajak yang nilainya relatif kecil dan fluktuatif, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan/perkotaan, Pajak Kendaraan Bermotor (untuk provinsi), Pajak Restoran, Hotel, dan Hiburan. Bagi daerah non-industri atau daerah terpencil, objek-objek pajak ini jumlahnya sangat terbatas.
Ketakutan Mengganggu Iklim Investasi:
Ketika kami mencoba menaikkan tarif retribusi atau memperluas objek pajak baru demi mendongkrak PAD, kami sering kali berbenturan dengan kebijakan kemudahan berusaha. Tarif pajak daerah yang terlalu tinggi akan membuat investor enggan masuk ke daerah kami. Dilema ini menempatkan Pemda pada posisi maju-mundur: ingin menaikkan Pendapatan Asli Daerah, namun takut dicap menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Infrastruktur Pemungutan yang Masih Kuno:
Di banyak daerah, sistem pemungutan retribusi pasar, parkir, dan tempat wisata masih dilakukan secara manual menggunakan kupon kertas. Kebocoran anggaran di lapangan akibat rantai birokrasi pemungutan yang panjang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Digitalisasi perpajakan daerah (e-taxing) membutuhkan investasi teknologi informasi yang tidak murah, yang ironisnya, anggarannya lagi-lagi harus bersaing dengan kebutuhan mendesak lainnya.
Dampak Sistemik bagi Masyarakat Daerah
Ketergantungan akut terhadap dana pusat ini bukan sekadar urusan angka-angka di atas kertas laporan keuangan, melainkan memiliki dampak langsung yang nyata dirasakan oleh masyarakat di daerah:
Ketimpangan Antardaerah yang Kian Lebar: Daerah yang beruntung memiliki kekayaan alam melimpah akan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang besar dari pusat, sehingga APBD mereka melonjak drastis. Sebaliknya, daerah yang miskin sumber daya alam dan industri akan tetap berkubang dalam keterbatasan fiskal karena hanya mengandalkan DAU standar. Hal ini menyebabkan kualitas fasilitas publik—seperti kemulusan jalan, kemegahan sekolah, dan kelengkapan rumah sakit—antardaerah di Indonesia menjadi sangat timpang.
Kebijakan yang Kerap Tidak Sesuai Kebutuhan Nyata: Karena anggaran dari pusat sudah dikunci peruntukannya, Pemda sering kali terpaksa membangun fasilitas yang sebenarnya bukan prioritas utama masyarakat saat itu. Sebagai contoh, sebuah daerah mungkin lebih membutuhkan kapal penyeberangan untuk mobilitas warga kepulauan, namun karena dana yang turun dari pusat adalah DAK fisik untuk pembangunan gedung olah raga, Pemda terpaksa membangun gedung tersebut agar anggarannya tidak hangus dan dianggap tidak berkinerja oleh pusat.
Bagaimana Kita Bisa Keluar dari Jebakan Ini?
Benang kusut ini harus mulai diurai secara perlahan namun konsisten. Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang baru sebenarnya telah memberikan beberapa ruang segar bagi daerah untuk meningkatkan opsen (tambahan) jenis pajak tertentu dan memperkuat local taxing power. Namun, regulasi di atas kertas tidak akan berdampak tanpa adanya terobosan nyata di tingkat tapak.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan Restrukturisasi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Selama puluhan tahun, banyak BUMD di daerah yang alih-alih menyumbang dividen bagi PAD, justru menjadi beban APBD karena terus-menerus meminta penyertaan modal akibat manajemen yang korup dan tidak profesional. BUMD harus dikelola secara korporasi murni oleh kalangan profesional non-birokrat agar mampu menangkap peluang bisnis lokal secara optimal.
Langkah kedua adalah percepatan Digitalisasi Total Penerimaan Daerah. Penerapan sistem pembayaran nontunai (cashless) untuk seluruh transaksi retribusi dan pajak daerah terbukti mampu menaikkan PAD secara signifikan di beberapa daerah percontohan karena menutup celah kebocoran secara instan.
Penutup
Menyusun APBD dengan tingkat ketergantungan pusat yang mencapai 70 hingga 80 persen ibarat membangun rumah di atas fondasi pasir—rapuh dan penuh ketidakpastian. Sebagai ASN yang mengawal proses ini dari tahun ke tahun, kami memimpikan suatu masa di mana daerah-daerah di Indonesia tidak lagi cemas menunggu ketukan palu di Jakarta untuk memulai pembangunan bagi warganya sendiri. Otonomi daerah yang sejati barulah mewujud ketika daerah tidak hanya mandiri secara administratif, tetapi juga memiliki otot finansial yang kuat untuk menyejahterakan rakyatnya secara mandiri.
