Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belum Tentu Membuat Rakyat Sejahtera

Di ruang rapat utama sebuah kantor gubernur, layar proyektor raksasa menampilkan grafik berwarna hijau yang menanjak tajam. Sang kepala daerah tersenyum lebar di hadapan para wartawan dan pejabat forum koordinasi pimpinan daerah.

“Alhamdulillah, tahun ini pertumbuhan ekonomi daerah kita menembus angka 6,8 persen!” ujarnya penuh kebanggaan. “Jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukti bahwa iklim investasi kita sangat sehat dan roda pembangunan berjalan di jalur yang tepat.”

Tepuk tangan riuh bergema di ruangan berpendingin udara itu. Berita tentang lonjakan angka pertumbuhan ekonomi itu langsung menghiasi halaman depan surat kabar lokal keesokan harinya.

Namun, dua ratus kilometer dari gedung pemerintahan yang megah itu, di sebuah desa pesisir di wilayah provinsi yang sama, seorang nelayan bernama Pak Karman sedang duduk termangu di beranda rumahnya yang berdinding papan. Ia baru saja pulang melaut sejak subuh. Hasil tangkapannya hari itu tidak cukup bahkan untuk menutup biaya solar perahunya yang terus merangkak naik.

Di sisi lain provinsi, di kawasan lingkar tambang yang menyumbang puluhan triliun rupiah terhadap angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut, puluhan ibu rumah tangga mengantre panjang demi mendapatkan bantuan beras sepuluh kilogram. Debu truk pengangkut material tambang berterbangan setiap menit di depan rumah mereka, sementara anak-anak muda kampung itu hanya bisa menjadi penonton karena tidak memiliki sertifikat keahlian untuk melamar kerja di perusahaan raksasa di belakang desa mereka.

Inilah paradoks terbesar dalam cerita pembangunan ekonomi di banyak daerah kita: angkanya melompat tinggi di atas kertas statistik, tetapi dompet rakyat kebanyakan tetap tipis di dunia nyata.

Mengapa bisa terjadi jurang yang begitu lebar antara statistik pertumbuhan ekonomi dengan kenyataan hidup masyarakat sehari-hari?

Untuk menjawabnya, kita harus berani membongkar isi dapur dari angka yang sering diagung-agungkan para ekonom dan pejabat publik itu: Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam ilmu ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Sederhananya, jika tahun lalu total nilai produksi di sebuah provinsi mencapai Rp 100 triliun dan tahun ini naik menjadi Rp 107 triliun, maka daerah itu dicatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

Masalahnya, angka statistik itu bersifat buta. Ia hanya menghitung seberapa besar kue ekonomi yang berhasil dipanggang, tanpa pernah bertanya: siapa yang memanggang kue itu, dan ke mulut siapa saja potongan-potongan kue itu masuk?

Bayangkan di sebuah kabupaten yang memiliki seratus ribu penduduk, masuk satu perusahaan tambang mineral atau pabrik pengolahan skala raksasa milik pemodal dari luar daerah. Dalam setahun, perusahaan itu mengekspor hasil produksinya senilai puluhan triliun rupiah.

Seketika itu juga, angka pertumbuhan ekonomi kabupaten tersebut melonjak drastis. Bahkan bisa menembus dua digit. Kabupaten itu mendadak mendapat predikat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia.

Namun, mari kita telusuri ke mana aliran uang puluhan triliun rupiah itu pergi.

Mesin-mesin pabriknya dibeli dari luar negeri. Tenaga ahlinya didatangkan dari kota besar atau luar negeri. Saham perusahaannya dimiliki oleh konglomerat yang tinggal di Jakarta atau Singapura. Keuntungan bersih perusahaan langsung ditransfer ke rekening kantor pusat di ibu kota. Pajak penghasilan badan dan royalti sumber daya alam sebagian besar masuk ke kas pemerintah pusat, baru kemudian dibagi kembali dalam porsi tertentu.

Lalu apa yang tertinggal di kabupaten tempat perusahaan itu beroperasi?

Yang tertinggal sering kali hanyalah upah buruh kasar bagi segelintir warga lokal, warung-warung makan kecil di depan gerbang pabrik, jalan raya yang rusak dilindas truk bertonase berat, serta kerusakan lingkungan yang biaya pemulihannya harus ditanggung oleh generasi mendatang.

Secara statistik, kabupaten itu tampak kaya raya dan tumbuh pesat. Secara riil, masyarakat lokalnya hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri. Inilah yang sering disebut sebagai pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksklusif dan terisolasi—tumbuh tinggi di satu titik, tetapi tidak menetes ke bawah.

Penyebab kedua mengapa pertumbuhan ekonomi gagal menyejahterakan rakyat adalah ketimpangan struktur sektor usaha di daerah.

Mari kita perhatikan sektor-sektor apa saja yang biasanya menjadi penyumbang utama lonjakan pertumbuhan ekonomi daerah. Sering kali, mesin pendorong utamanya berasal dari sektor-sektor padat modal seperti pertambangan, perkebunan monokultur skala besar, industri pengolahan berteknologi tinggi, atau properti mewah.

Sektor-sektor padat modal ini memang mampu mencetak nilai transaksi yang luar biasa besar dalam waktu singkat. Namun, mereka memiliki satu kelemahan mendasar bagi kesejahteraan rakyat luas: daya serap tenaga kerjanya sangat terbatas.

Sebuah pabrik modern bernilai investasi Rp 5 triliun hari ini mungkin hanya membutuhkan tiga ratus orang pekerja karena hampir seluruh lini produksinya sudah dikendalikan oleh robot dan sistem komputer otomatis.

Sementara itu, ke mana jutaan penduduk daerah lainnya menggantungkan hidup?

Mayoritas rakyat kita di daerah masih bekerja di sektor-sektor padat karya tradisional: pertanian tanaman pangan, perikanan tangkap skala kecil, peternakan rakyat, perdagangan eceran di pasar tradisional, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ironisnya, ketika pemerintah daerah terlalu silau mengejar investasi besar dari luar demi mendongkrak grafik pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor tempat jutaan rakyat kecil menggantungkan hidup justru sering kali terpinggirkan dari prioritas anggaran dan perhatian kebijakan.

Lahan-lahan sawah subur dibiarkan beralih fungsi menjadi kawasan industri atau perumahan tanpa perlindungan tata ruang yang ketat. Anggaran penyuluhan pertanian dan pengadaan benih unggul jauh lebih kecil dibandingkan anggaran promosi investasi ke luar negeri. Akses permodalan bagi pedagang pasar tradisional dan pengrajin desa masih terbelit bunga tinggi dan syarat agunan yang rumit, sementara investor raksasa mendapat karpet merah berupa keringanan pajak dan kemudahan perizinan dalam hitungan jam.

Akibatnya terjadilah ekonomi dua kecepatan. Segelintir pelaku usaha besar melaju dengan kecepatan mobil balap di jalan tol, sementara jutaan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil berjalan terseok-seok di jalan berbatu. Ketika kedua kecepatan itu dirata-ratakan dalam sebuah rumus statistik, hasilnya memang tampak bagus, tetapi sesungguhnya menyimpan bom waktu kesenjangan sosial yang sangat berbahaya.

Faktor ketiga yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan adalah lemahnya keterkaitan rantai pasok (supply chain) antara industri besar dan ekonomi lokal.

Sering kali, kehadiran industri besar, hotel berbintang, maupun pusat perbelanjaan modern di daerah gagal mengungkit ekonomi warga sekitar karena tidak ada jembatan yang menghubungkan keduanya.

Ambil contoh sederhana di sektor pariwisata atau perhotelan. Sebuah daerah membangun kawasan wisata baru yang megah. Puluhan hotel berdiri. Tingkat hunian kamar penuh setiap akhir pekan. Pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan akomodasi melonjak tajam.

Namun, coba masuk ke dapur hotel-hotel berbintang tersebut. Dari mana mereka membeli beras, sayuran, buah-buahan, daging ayam, dan ikan untuk menyajikan sarapan bagi para tamu?

Ternyata, sebagian besar bahan pangan itu didatangkan dari distributor besar di kota provinsi atau bahkan impor, bukan dibeli dari petani dan peternak di desa-desa sekitar hotel tersebut.

Mengapa pihak hotel tidak membeli dari petani lokal? Alasannya klasik: kualitas produk petani lokal dianggap tidak seragam, pasokannya tidak berkelanjutan, dan tidak ada lembaga pengumpul yang bisa menjamin pengiriman tepat waktu dengan standar kebersihan tertentu.

Di sinilah letak kegagalan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah sering kali berhenti pada tahap “mengundang investor datang”, tetapi absen pada tahap “menyiapkan rakyatnya agar mampu menjadi mitra rantai pasok bagi investor tersebut”.

Tanpa intervensi kebijakan yang cerdas—seperti melatih petani memenuhi standar kualitas pasar modern, memperkuat koperasi atau BUMDes sebagai agregator hasil panen warga, serta mewajibkan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM lokal—maka investasi sebesar apa pun yang masuk ke daerah hanya akan menjadi pulau-pulau kemakmuran yang terpisah dari lautan kemiskinan di sekelilingnya.

Faktor keempat yang tidak boleh dilupakan adalah inflasi lokal dan kenaikan biaya hidup yang menggerus daya beli warga.

Masuknya uang dalam jumlah besar ke suatu daerah akibat ledakan proyek infrastruktur atau ekspansi industri besar sering kali memicu efek samping yang jarang dihitung secara cermat: lonjakan harga kebutuhan hidup di tingkat lokal.

Harga tanah di sekitar kawasan industri atau kawasan wisata baru meroket hingga sepuluh kali lipat dalam beberapa tahun. Harga sewa rumah dan kamar kos melonjak. Harga bahan pangan di pasar lokal ikut terdorong naik mengikuti daya beli para pekerja pendatang yang bergaji tinggi.

Bagi segelintir warga lokal yang kebetulan memiliki tanah luas untuk dijual atau disewakan, situasi ini tentu membawa berkah. Namun bagi mayoritas warga yang berpenghasilan tetap atau bekerja di sektor informal dengan upah pas-pasan, lonjakan biaya hidup itu justru membuat hidup mereka semakin terhimpit.

Pertumbuhan ekonomi tercatat naik, tetapi pendapatan riil mereka setelah dikurangi kenaikan biaya hidup justru menyusut. Mereka merasa semakin miskin di tengah daerahnya yang katanya sedang tumbuh pesat.

Lantas, bagaimana seharusnya pemerintah daerah mengubah arah kemudi pembangunan ekonominya agar setiap persen pertumbuhan benar-benar terasa di meja makan rakyat?

Langkah pertama harus dimulai dari mengubah indikator keberhasilan pembangunan di kepala para pemimpin daerah.

Angka pertumbuhan ekonomi (PDRB) tidak boleh lagi dijadikan satu-satunya berhala yang dipuja setiap akhir tahun. Setiap laporan capaian ekonomi daerah harus selalu disandingkan secara sejajar dengan tiga angka lainnya: angka penurunan kemiskinan ekstrem, angka penyerapan tenaga kerja lokal, dan indeks ketimpangan pendapatan (rasio Gini).

Jika pertumbuhan ekonomi naik 7 persen, tetapi rasio Gini juga ikut melebar dan angka pengangguran terbuka tidak bergeser, maka kepala daerah harus berani mengakui bahwa strategi ekonominya masih pincang dan perlu segera dikoreksi.

Langkah kedua adalah membangun jembatan rantai pasok yang memaksa terjadinya efek tetesan ekonomi ke bawah.

Pemerintah daerah harus bertindak sebagai mak comblang yang aktif antara investasi besar dan ekonomi rakyat. Sebelum memberikan izin usaha kepada industri besar, jaringan ritel modern, atau kawasan pariwisata, pemerintah daerah dapat menyertakan syarat kemitraan yang terukur: mewajibkan penyerapan tenaga kerja lokal melalui program pelatihan vokasi yang dibiayai bersama, serta mewajibkan penyerapan bahan baku dan produk UMKM lokal dalam porsi tertentu.

Pada saat yang sama, dinas-dinas teknis di daerah—seperti dinas pertanian, dinas kelautan, dan dinas koperasi—harus turun tangan mendampingi petani, nelayan, dan pelaku UMKM agar mampu memenuhi standar kualitas yang diminta oleh pasar modern tersebut.

Langkah ketiga adalah memperkuat fondasi ekonomi dari bawah melalui sektor-sektor yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak.

Investasi publik melalui APBD harus diprioritaskan pada infrastruktur dasar yang menurunkan biaya produksi rakyat kecil: irigasi pertanian, jalan usaha tani, pelabuhan perikanan rakyat, akses listrik dan internet di desa-desa terpencil, serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kesehatan masyarakat. Ketika biaya produksi petani dan pelaku usaha kecil turun dan produktivitas mereka naik, maka pertumbuhan ekonomi akan tumbuh secara organik dari bawah—sebuah pertumbuhan yang mungkin tidak meledak-ledak secara statistik dalam semalam, tetapi kokoh, merata, dan tahan banting menghadapi krisis.

Pada akhirnya, angka pertumbuhan ekonomi hanyalah alat ukur, bukan tujuan akhir dari berdirinya sebuah pemerintahan daerah.

Tidak ada gunanya sebuah kabupaten atau provinsi membanggakan grafik pertumbuhan ekonomi tertinggi di atas panggung seminar nasional, jika pada saat yang sama anak-anak di pelosok desanya masih putus sekolah karena orang tuanya tidak sanggup membeli seragam, jika petaninya masih terjerat utang rentenir setiap kali musim tanam tiba, dan jika kekayaan alamnya hanya menyisakan lubang-lubang tambang yang menganga tanpa meninggalkan kesejahteraan bagi anak cucu.

Pertumbuhan ekonomi yang sejati adalah pertumbuhan yang wajahnya terlihat pada senyum lega para pedagang di pasar tradisional, pada hasil panen petani yang dibeli dengan harga layak, serta pada terbukanya lapangan kerja bermartabat bagi anak-anak muda di kampung halamannya sendiri. Tanpa itu semua, angka pertumbuhan tinggi hanyalah fatamorgana indah di atas kertas laporan.

Loading