Peran Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Di sebuah desa pesisir di pantai utara Pulau Jawa, seorang petani tambak bandeng berdiri termangu di atas pematang yang nyaris rata dengan permukaan air laut. Tidak ada badai besar hari itu. Langit cerah. Angin berembus pelan.

Namun, air laut terus merayap naik melewati batas dinding tambaknya, membawa air asin masuk ke dalam kolam-kolam pembesaran ikan, lalu meluber membanjiri jalan desa dan teras rumah warga.

“Dulu, banjir rob seperti ini hanya datang setahun sekali saat bulan purnama besar,” ujarnya pelan sambil menunjuk tiang kayu rumahnya yang sudah lapuk dimakan garam hingga setinggi lutut. “Sekarang, hampir setiap bulan air laut masuk ke ruang tamu. Padi di sawah sebelah sana mati semua karena tanahnya jadi asin.”

Bergeser beberapa ratus kilometer ke wilayah pegunungan di bagian tengah pulau, seorang petani kentang dan sayuran menghadapi cerita yang bertolak belakang namun berasal dari akar masalah yang sama. Musim hujan dan musim kemarau tidak lagi datang mengikuti kalender alam yang diwariskan nenek moyangnya. Hujan turun begitu lebat dalam waktu singkat hingga menggerus lapisan tanah subur dan memicu longsor di lereng bukit, lalu tiba-tiba kemarau panjang datang mengeringkan mata air desa selama berbulan-bulan.

Selama ini, istilah perubahan iklim sering kali terdengar seperti isu elit yang hanya dibahas di ruang-ruang konferensi internasional berpendingin udara—di Paris, Glasgow, atau Baku—dengan bahasa teknis tentang emisi karbon, pemanasan global satu koma lima derajat Celsius, dan pendanaan iklim dunia.

Padahal, korban pertama yang merasakan pukulan paling telak dari perubahan iklim bukanlah para diplomat di meja perundingan internasional, melainkan rakyat biasa di kabupaten, kota, dan desa-desa kita sendiri.

Di titik inilah muncul pertanyaan mendasar: ketika langit semakin sulit ditebak dan garis pantai perlahan bergeser, di mana posisi dan peran nyata pemerintah daerah?

Jujur harus kita akui, di banyak kantor pemerintahan daerah kita hari ini, isu perubahan iklim masih sering dipandang sebagai urusan “orang pusat” atau sekadar tugas tambahan bagi dinas lingkungan hidup yang anggarannya sering kali paling tipis.

Ketika menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perhatian utama hampir selalu tersedot pada proyek pembangunan jalan, gedung perkantoran, pengadaan barang, atau acara-acara seremonial yang dampaknya langsung terlihat dalam satu tahun anggaran.

Isu perubahan iklim dianggap terlalu jauh, terlalu abstrak, dan tidak mendesak secara politis.

Padahal, cara pandang seperti itu adalah kekeliruan strategis yang sangat mahal harganya. Perubahan iklim bukanlah ancaman masa depan yang baru akan datang lima puluh tahun lagi. Ia sudah berdiri di depan pintu rumah warga daerah hari ini—dan ia mengancam langsung tiga urat nadi utama pemerintahan daerah: ketahanan pangan, keselamatan infrastruktur, dan stabilitas ekonomi warga.

Jika petani gagal panen akibat kekeringan ekstrem atau banjir yang merendam ribuan hektare sawah, harga pangan di pasar daerah langsung melonjak dan angka kemiskinan kembali naik. Jika jalan raya, jembatan, dan permukiman di pesisir terus-menerus dihantam abrasi dan banjir rob, anggaran belanja modal daerah akan habis terkuras hanya untuk menambal infrastruktur yang rusak berulang kali.

Lantas, mengapa pemerintah daerah justru memegang kunci paling menentukan dalam menghadapi krisis iklim ini?

Jawabannya sederhana: pemerintah pusat bisa meratifikasi perjanjian internasional dan menyusun target penurunan emisi nasional, tetapi yang memegang kewenangan langsung atas izin tata ruang, pengelolaan air, hutan kota, sampah, dan pertanian rakyat adalah bupati, wali kota, dan gubernur.

Perubahan iklim di tingkat lokal tidak dihadapi dengan pidato diplomasi, melainkan dengan keputusan-keputusan teknis sehari-hari di meja birokrasi daerah.

Setidaknya ada empat peran strategis yang wajib dijalankan secara serius oleh pemerintah daerah jika tidak ingin wilayahnya menjadi korban yang tak berdaya di hadapan krisis iklim.

Peran pertama adalah menjadikan tata ruang wilayah sebagai benteng pertahanan ekologis, bukan sekadar komoditas investasi.

Banyak bencana hidrometeorologi—seperti banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan parah—yang terjadi di daerah sebenarnya bukan semata-mata karena curah hujan yang ekstrem, melainkan karena daya dukung alam daerah tersebut sudah dirusak oleh izin tata ruang yang serampangan.

Pemerintah daerah memiliki kuasa penuh atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jika kepala daerah berani bersikap tegas melindungi kawasan resapan air di wilayah hulu, melarang alih fungsi hutan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi kawasan perumahan atau pertambangan, serta mempertahankan kawasan sabuk hijau mangrove di sepanjang garis pantai, maka daerah tersebut sedang membangun perisai alami paling kokoh dan paling murah untuk menahan amukan cuaca ekstrem.

Sebaliknya, jika hutan mangrove dibabat demi tambak skala besar atau kawasan industri pesisir, maka ketika permukaan air laut naik dan gelombang pasang menghantam, tidak ada lagi dinding alami yang menahan air laut melumat perkampungan warga.

Peran kedua adalah mengubah standar pembangunan infrastruktur daerah menjadi infrastruktur yang tahan iklim (climate-resilient infrastructure).

Selama puluhan tahun, dinas pekerjaan umum di daerah terbiasa merancang saluran drainase, tanggul sungai, jembatan, dan jalan raya menggunakan data curah hujan rata-rata masa lalu.

Di era perubahan iklim, standar lama itu sudah kedaluwarsa. Curah hujan hari ini sering turun dalam volume ekstrem dalam hitungan jam, sementara di pesisir ketinggian pasang air laut terus meningkat.

Pemerintah daerah harus berani memperbarui standar desain teknis seluruh proyek infrastrukturnya. Kapasitas saluran drainase perkotaan harus diperbesar dan terhubung dengan kolam-kolam retensi atau sumur resapan. Jalan raya di wilayah rawan banjir harus dirancang dengan elevasi yang memadai dan sistem pembuangan air yang lancar. Bangunan sekolah, puskesmas, dan fasilitas publik lainnya harus dirancang agar hemat energi, memiliki sirkulasi udara alami yang baik di tengah suhu udara yang kian panas, serta dilengkapi sistem pemanenan air hujan.

Memang, biaya awal pembangunan infrastruktur yang tahan iklim sedikit lebih mahal. Namun, dalam jangka panjang, ia menghemat triliunan rupiah uang rakyat karena daerah tidak perlu membangun ulang jalan dan jembatan yang hancur setiap dua tahun sekali.

Peran ketiga adalah mendampingi petani dan nelayan beradaptasi dengan perubahan pola musim dan cuaca.

Sektor pertanian dan perikanan rakyat adalah sektor yang paling rentan terhadap guncangan iklim. Tanpa intervensi pengetahuan dan teknologi dari pemerintah daerah, petani dan nelayan kita akan bertarung sendirian melawan ketidakpastian alam.

Dinas pertanian di daerah tidak boleh lagi hanya sibuk membagikan pupuk dan benih standar secara rutin. Mereka harus turun ke sawah-sawah membawa inovasi adaptasi iklim: memperkenalkan varietas padi yang tahan kekeringan maupun tahan genangan air asin, membangun embung-embung penampung air hujan di desa-desa tadah hujan, memperbaiki jaringan irigasi tersier agar tidak ada setetes pun air terbuang percuma, serta menyediakan informasi prakiraan cuaca berbasis sains yang mudah dipahami petani sebelum menentukan jadwal tanam.

Begitu pula bagi para nelayan di pesisir. Perubahan suhu permukaan laut membuat pola migrasi ikan bergeser semakin jauh ke tengah lautan, sementara cuaca buruk di laut datang lebih sering dan sulit diprediksi. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi sistem peringatan dini cuaca maritim yang langsung terhubung ke ponsel nelayan, membantu modernisasi alat tangkap dan navigasi perahu, serta mengembangkan mata pencaharian alternatif berbasis ekonomi biru agar keluarga nelayan tidak langsung jatuh miskin ketika musim angin kencang melarang mereka melaut.

Peran keempat adalah membenahi pengelolaan sampah dan mempercepat transisi energi bersih di tingkat lokal.

Selain beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mengerem laju pemanasan global melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dari wilayahnya sendiri.

Salah satu sumber emisi gas metana terbesar di daerah berasal dari tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang masih dikelola dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Gunung-gunung sampah yang membusuk di pinggiran kota itu bukan hanya mencemari air tanah dan merusak kesehatan warga sekitar, tetapi juga melepaskan gas rumah kaca yang daya rusaknya terhadap atmosfer puluhan kali lebih kuat daripada karbon dioksida.

Pemerintah daerah dapat memutus masalah ini sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru dengan membangun sistem pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga, mengolah sampah organik menjadi kompos dan pakan maggot, serta memanfaatkan gas metana dari TPA atau limbah peternakan menjadi sumber energi terbarukan bagi warga sekitar.

Di saat yang sama, pemerintah daerah bisa menjadi pelopor efisiensi energi dengan mulai memasang pembangkit listrik tenaga surya atap di gedung-gedung perkantoran pemerintah, rumah sakit daerah, dan sekolah-sekolah, serta menghidupkan kembali transportasi publik yang nyaman dan ramah lingkungan agar warga tidak terus-menerus bergantung pada kendaraan pribadi yang memadati jalanan kota.

Agar seluruh langkah tersebut tidak berhenti sebagai dokumen rencana aksi yang disimpan rapi di laci meja, kepala daerah harus berani melakukan satu terobosan tata kelola: mengintegrasikan anggaran adaptasi dan mitigasi iklim ke dalam seluruh dinas teknis melalui penandaan anggaran iklim (climate budget tagging).

Dengan cara ini, perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi beban dinas lingkungan hidup sendirian, melainkan menjadi indikator kinerja bersama bagi dinas pekerjaan umum, dinas pertanian, dinas kelautan, dinas perhubungan, hingga dinas kesehatan.

Pada akhirnya, menghadapi perubahan iklim bukanlah pilihan gaya hidup bagi pemerintah daerah yang ingin terlihat modern di mata dunia internasional. Ia adalah kewajiban konstitusional paling mendasar untuk melindungi keselamatan jiwa, mata pencaharian, dan masa depan generasi penerus di daerah.

Alam selalu mengirimkan sinyal yang jujur sebelum memberikan pelajaran yang keras. Air laut yang mulai masuk ke ruang tamu warga pesisir, sumur-sumur yang mengering lebih cepat di musim kemarau, dan banjir bandang yang menerjang tanpa permisi adalah peringatan nyata bahwa cara lama kita mengelola bumi dan membangun daerah sudah tidak lagi memadai.

Jika pemerintah daerah berani bertindak cepat hari ini—menjaga hutan dan pesisirnya, membangun infrastruktur yang tangguh, serta membekali petani dan nelayannya dengan pengetahuan adaptasi—maka daerah tidak hanya akan selamat melewati badai perubahan iklim, tetapi juga akan tumbuh menjadi wilayah yang lebih hijau, lebih mandiri, dan lebih tangguh bagi anak cucu kita kelak.

Loading