Ketika Kebijakan Pemerintah Tidak Sesuai dengan Kondisi Lapangan

Di sebuah balai desa di wilayah pesisir yang jauh dari ibu kota kabupaten, puluhan nelayan kecil duduk bersila di atas tikar plastik. Di depan mereka, dua orang petugas dari dinas terkait sedang memaparkan mekanisme baru pengajuan bantuan subsidi bahan bakar solar serta pendaftaran izin usaha perikanan secara daring melalui aplikasi ponsel pintar.

Layar proyektor menampilkan alur pendaftaran yang tampak sangat modern. Mulai dari pembuatan akun menggunakan surat elektronik, pengunggahan pindaian kartu tanda penduduk, pemotretan dokumen kapal dalam format gambar tertentu, hingga pengisian titik koordinat lokasi melaut.

Namun, begitu sesi tanya jawab dibuka, suasana ruangan mendadak riuh.

Seorang nelayan tua bertubuh kurus mengacungkan tangan. Kulitnya legam terbakar matahari laut. Suaranya terdengar serak namun lugas: “Pak, jangankan bikin akun surat elektronik, ponsel saya saja masih ponsel tombol lama yang cuma bisa buat menelepon dan kirim pesan singkat. Di kampung kami ini, sinyal internet baru muncul kalau kita naik ke atas pohon kelapa di pinggir pantai.”

Di sudut lain, seorang nelayan muda menimpali: “Lagi pula, syaratnya harus melampirkan surat keterangan ukur kapal dari pelabuhan besar di kota provinsi. Ongkos perjalanan ke sana saja sudah habis lima ratus ribu rupiah, belum lagi kami harus libur melaut tiga hari. Kalau begini caranya, kami tidak jadi dapat subsidi, malah tombok di jalan.”

Dua petugas dinas itu hanya bisa saling pandang dan tersenyum canggung. Mereka tidak salah secara prosedur. Mereka hanya menjalankan petunjuk teknis yang diturunkan dari meja rapat di ibu kota. Namun, di atas tikar plastik balai desa itu, kebijakan yang dirancang dengan niat baik tersebut langsung rontok ketika berhadapan dengan kenyataan hidup warganya sendiri.

Kisah kebijakan yang gagap di lapangan seperti ini bukanlah peristiwa langka. Jika kita mau menyusuri desa-desa pertanian di lereng gunung, pasar-pasar tradisional di kecamatan, hingga lorong-lorong kampung padat penduduk di pinggiran kota, kita akan menemukan banyak sekali aturan dan program pemerintah yang terasa seperti sepatu mahal berukuran seragam: tampak indah di etalase toko, tetapi membuat kaki pemakainya lecet karena ukuran dan bentuk kaki setiap orang berbeda.

Ada kebijakan larangan pembakaran lahan bagi petani peladang di daerah pedalaman tanpa dibarengi penyediaan alat pembuka lahan tanpa bakar maupun pendampingan teknologi pertanian yang terjangkau—akibatnya petani kehilangan mata pencaharian sementara hutan tetap terancam.

Ada pula kebijakan wajib lapor pajak dan pembukuan keuangan digital bagi pelaku usaha mikro di pasar tradisional, padahal mayoritas pedagang di pasar itu adalah ibu-ibu lanjut usia yang setiap hari berjuang menghitung kembalian uang receh dengan ingatan kepala mereka sendiri.

Di sisi lain, ada kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang langsung menggusur lapak-lapak kecil dari trotoar kota demi keindahan visual, tetapi lokasi relokasi yang disediakan pemerintah berada di gang sempit yang sepi pembeli sehingga para pedagang bangkrut dalam hitungan minggu.

Pertanyaannya mendasar: mengapa kebijakan pemerintah—yang sering kali disusun oleh orang-orang berpendidikan tinggi, dibahas dalam rapat-rapat panjang, dan menghabiskan anggaran kajian tidak sedikit—justru kerap meleset jauh dari kondisi nyata di lapangan?

Penyebab pertama yang paling sering terjadi adalah penyakit “menara gading” dalam proses perumusan kebijakan.

Banyak kebijakan publik lahir di ruang-ruang rapat berpendingin udara di gedung pemerintahan yang jauh dari denyut nadi kehidupan masyarakat bawah. Para perancang kebijakan duduk mengelilingi meja panjang, membuka data statistik makro di layar komputer, lalu menyusun aturan berdasarkan asumsi ideal di dalam kepala mereka sendiri.

Mereka mengasumsikan bahwa seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaringan internet berkecepatan tinggi di rumahnya. Mereka mengasumsikan bahwa semua petani memiliki akses permodalan ke bank. Mereka mengasumsikan bahwa setiap desa memiliki kantor dengan staf administrasi yang mahir mengoperasikan perangkat lunak perkantoran.

Asumsi-asumsi di balik meja itu memang membuat dokumen kebijakan terlihat rapi, modern, dan futuristik. Namun, karena tidak pernah diuji langsung di lumpur sawah, di dermaga nelayan, atau di lorong pasar becek, kebijakan itu kehilangan pijakan buminya.

Ketika sebuah aturan dibuat tanpa empati terhadap keterbatasan nyata yang dihadapi warga paling bawah, maka kebijakan itu tidak lagi berfungsi sebagai alat bantu masyarakat, melainkan berubah menjadi tembok penghalang baru yang menyulitkan hidup mereka.

Penyebab kedua adalah obsesi penyeragaman aturan untuk wilayah yang sangat beragam.

Indonesia adalah negeri yang luar biasa majemuk—bukan hanya suku dan bahasanya, tetapi juga kondisi geografis, tingkat pendidikan, kesiapan infrastruktur, hingga struktur sosial ekonominya.

Kondisi kehidupan warga di kota metropolitan di Pulau Jawa tentu berbeda jauh dengan kehidupan warga di desa pegunungan di Papua atau di pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara. Bahkan di dalam satu kabupaten yang sama pun, karakteristik kecamatan di pusat kota bisa bertolak belakang dengan kecamatan di pedalaman hutan atau pesisir terpencil.

Sayangnya, birokrasi kita sering kali terlalu mencintai pendekatan satu ukuran untuk semua (one size fits all).

Membuat satu aturan seragam yang berlaku kaku dari pusat hingga ke pelosok desa memang jauh lebih mudah dikontrol dan diaudit secara administratif oleh birokrasi. Namun, penyeragaman yang memaksa itu justru mematikan ruang adaptasi lokal. Apa yang sangat efektif diterapkan di kota besar bisa menjadi bencana operasional ketika dipaksakan mentah-mentah di desa terpencil yang infrastruktur dasarnya belum siap.

Penyebab ketiga yang tidak kalah besar pengaruhnya adalah minimnya pelibatan masyarakat terdampak sejak tahap perancangan kebijakan.

Dalam banyak kasus, masyarakat baru diajak bicara setelah draf peraturan atau petunjuk teknis program selesai diketik dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Pertemuan dengan warga di balai desa atau ruang aula kantor dinas pun sering kali hanya bersifat sosialisasi satu arah—pemerintah datang membacakan aturan baru yang sudah jadi, lalu meminta warga mematuhinya.

Padahal, masyarakat di lapangan bukanlah objek pasif yang tidak tahu apa-apa. Petani di desa jauh lebih memahami karakter tanah dan cuaca di wilayahnya dibandingkan konsultan dari luar daerah. Pedagang di pasar jauh lebih mengerti pola pergerakan pembeli dibandingkan perencana tata kota yang hanya melihat peta dari layar komputer. Nelayan jauh lebih hafal seluk-beluk musim angin dan arus laut dibandingkan pembuat aturan di balik meja.

Ketika suara orang-orang yang akan menjalankan dan merasakan langsung dampak kebijakan itu tidak didengar sejak awal, maka titik-titik buta (blind spots) dalam kebijakan tersebut baru ketahuan setelah anggaran terlanjur dibelanjakan dan kegaduhan terjadi di lapangan.

Penyebab keempat adalah tekanan mengejar target kinerja cepat dan tren birokrasi yang membuat pembuat kebijakan terburu-buru.

Di era transformasi digital dan tuntutan inovasi pemerintahan saat ini, banyak instansi dan kepala daerah berlomba-lomba meluncurkan program baru, aplikasi baru, atau peraturan baru dalam waktu singkat demi mengejar penghargaan, pencitraan kinerja, atau serapan anggaran akhir tahun.

Karena dikejar tenggat waktu, tahapan paling krusial dalam siklus kebijakan publik—yakni uji coba skala kecil (piloting) dan evaluasi lapangan—sering kali dilewati begitu saja.

Sebuah sistem atau aturan baru langsung diberlakukan secara massal ke seluruh wilayah tanpa pernah diuji coba terlebih dahulu di dua atau tiga desa percontohan. Akibatnya, ketika terjadi kelemahan teknis atau benturan sosial di lapangan, dampaknya langsung meluas secara serentak dan sulit dikendalikan.

Lantas, bagaimana cara memutus rantai lahirnya kebijakan-kebijakan yang terputus dari kenyataan lapangan ini?

Perubahan pertama harus dimulai dari mewajibkan “turun ke bawah” secara substantif bagi setiap perancang kebijakan sebelum satu huruf pun aturan dituliskan.

Para kepala dinas, kepala bidang, dan staf perencana kebijakan tidak boleh lagi menyusun program hanya berdasarkan tumpukan laporan di atas meja atau hasil pencarian di internet. Sebelum merancang kebijakan tentang pertanian, pergilah ke sawah dan duduklah berjam-jam mendengarkan keluhan petani saat musim tanam. Sebelum merancang aturan penataan pedagang kecil, datanglah ke pasar pada pukul empat pagi saat transaksi riil berlangsung.

Pengalaman melihat dan mendengar langsung kenyataan di lapangan akan menumbuhkan empati kebijakan—sebuah kepekaan moral yang memastikan setiap pasal aturan yang ditulis benar-benar berpihak pada kemudahan hidup warga.

Perubahan kedua adalah membudayakan uji coba terbatas (piloting) dan ruang fleksibilitas adaptasi lokal sebelum kebijakan diberlakukan secara luas.

Setiap kebijakan atau sistem layanan baru sebaiknya diuji coba terlebih dahulu dalam skala kecil selama tiga hingga enam bulan. Biarkan masyarakat menggunakannya, biarkan kelemahan-kelemahannya muncul di fase uji coba tersebut, lalu perbaiki secara jujur berdasarkan masukan pengguna di lapangan.

Selain itu, peraturan di tingkat pusat maupun provinsi harus memberikan ruang diskresi yang terukur bagi pemerintah kabupaten, kota, hingga pemerintah desa untuk menyesuaikan teknis pelaksanaan kebijakan dengan kondisi geografis dan sosial wilayah masing-masing—selama tujuan utamanya tetap tercapai dan akuntabilitas keuangannya terjaga.

Perubahan ketiga adalah mengubah forum sosialisasi menjadi forum dialog dua arah yang setara.

Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap paling awal perumusan masalah hingga penyusunan rancangan solusi. Libatkan tokoh masyarakat, kelompok tani, organisasi nelayan, paguyuban pedagang pasar, hingga akademisi lokal untuk membedah rancangan kebijakan secara kritis sebelum disahkan. Kritik dan keberatan warga di tahap awal justru merupakan penyelamat terbaik agar pemerintah tidak membuang anggaran pada kebijakan yang kelak ditolak oleh realitas.

Pada akhirnya, kecerdasan sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa canggih istilah teknis yang tertulis di dalam dokumen peraturannya, dan bukan pula dari seberapa banyak aplikasi digital yang diluncurkan setiap tahun.

Kebijakan pemerintah yang hebat justru sering kali tampil dalam wujud yang sangat sederhana, mudah dipahami oleh warga paling awam sekalipun, selaras dengan denyut kehidupan sehari-hari masyarakat, dan benar-benar meringankan beban hidup rakyat di lapangan.

Sebab pada hakikatnya, aturan dan kebijakan negara dibuat untuk melayani manusia—bukan memaksa manusia di lapangan mengorbankan hidupnya demi menyesuaikan diri dengan aturan yang kaku di atas kertas.

Loading