Seorang direktur rumah sakit umum daerah (RSUD) di sebuah kabupaten menatap layar komputer di ruang kerjanya dengan kening berkerut. Di depannya terbentang dua dokumen tebal yang tampak saling bertolak belakang.
Dokumen pertama adalah Surat Keputusan Bupati yang menetapkan rumah sakit tersebut sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak lima tahun lalu. Dokumen kedua adalah surat teguran dari pengelola keuangan daerah terkait serapan anggaran dan mekanisme pengadaan alat kesehatan yang dianggap melampaui batas pagu triwulanan.
“Secara status, kami ini sudah BLUD,” ujar sang direktur sambil menghela napas panjang. “Katanya punya fleksibilitas pengelolaan keuangan. Boleh memakai langsung pendapatan yang kami terima dari pasien tanpa harus disetor dulu ke kas daerah. Boleh belanja cepat kalau ada kebutuhan mendesak di ruang gawat darurat. Tapi di lapangan, kami masih diperlakukan persis seperti kantor dinas biasa.”
Keluhan direktur rumah sakit itu bukanlah cerita langka. Jika kita menengok ke ratusan puskesmas, rumah sakit daerah, balai latihan kerja, hingga unit pengelola wisata milik pemerintah daerah yang sudah menyandang status BLUD, kita akan mendengar nada keluhan yang nyaris seragam.
Di atas kertas, status BLUD adalah jalan tol menuju kemandirian dan kelincahan pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, banyak unit BLUD yang justru melaju tersendat-sendat, seperti mobil sport berkecepatan tinggi yang dipaksa berjalan di gang sempit penuh polisi tidur.
Mengapa konsep yang begitu brilian ini sering kali tumpul saat dijalankan di daerah?
Untuk memahami persoalan ini, kita perlu mundur sejenak melihat filosofi dasar lahirnya BLUD.
Sebelum ada konsep BLUD, unit pelayanan publik milik pemerintah—seperti rumah sakit dan puskesmas—terikat aturan keuangan negara yang sangat kaku. Jika hari ini puskesmas menerima uang retribusi Rp 5 juta dari pasien yang berobat, uang itu tidak boleh langsung dipakai untuk membeli obat-obatan yang habis di apotek puskesmas. Uang itu wajib disetor utuh ke kas daerah.
Lalu, kalau puskesmas butuh membeli perban atau cairan infus tambahan karena pasien membludak, kepala puskesmas harus mengajukan permohonan pencairan anggaran ke badan keuangan daerah. Prosesnya berjenjang. Harus menunggu jadwal pencairan. Harus menyesuaikan dengan kode rekening anggaran yang sudah dikunci sejak setahun sebelumnya.
Akibatnya sering kali tragis: pasien datang dalam kondisi darurat, uang hasil pelayanan sebenarnya ada di brankas, tetapi obat tidak bisa dibeli karena terbentur prosedur administrasi.
Maka lahirlah skema BLUD melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ide besarnya sangat sederhana namun revolusioner: mewirausahakan birokrasi.
Unit-unit pelayanan publik yang menghasilkan pendapatan sendiri diberi otonomi manajerial. Mereka diberi hak untuk menggunakan langsung pendapatannya guna membiayai operasional layanan. Mereka diperbolehkan menyusun tarif layanan sendiri, merekrut tenaga profesional non-PNS sesuai kebutuhan, mengelola utang-piutang, hingga melakukan pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme yang lebih lincah daripada birokrasi murni.
Tujuannya satu: agar pelayanan kepada masyarakat menjadi cepat, bermutu, dan efisien, tanpa harus mengorbankan prinsip akuntabilitas.
Namun, niat baik di atas kertas regulasi itu ternyata membentur tembok tebal ketika turun ke lapangan.
Tembok pertama yang membuat banyak BLUD gagal berlari kencang adalah pola pikir pengelola yang masih terjebak dalam mentalitas birokrat murni.
Mengubah status sebuah puskesmas atau rumah sakit menjadi BLUD ternyata jauh lebih mudah daripada mengubah cara berpikir orang-orang di dalamnya. Banyak kepala puskesmas atau direktur rumah sakit yang latar belakang pendidikannya adalah dokter atau tenaga medis murni. Mereka sangat hebat dalam mendiagnosis penyakit pasien, tetapi tidak pernah dilatih untuk membaca laporan arus kas, menghitung biaya satuan (unit cost) layanan, atau menyusun strategi efisiensi bisnis.
Akibatnya, ketika diberi keleluasaan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), dokumen itu sering kali hanya menjadi salinan dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dinas biasa. Pola belanjanya tetap sama: habiskan anggaran yang tersedia sesuai daftar kegiatan, bukan membelanjakan uang berdasarkan analisis untung-rugi dan efisiensi layanan.
Lebih parah lagi, di banyak BLUD, fungsi perencanaan keuangan dan akuntansi masih dipegang oleh staf administrasi yang tidak memiliki latar belakang keuangan maupun akuntansi yang memadai. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi sederhana yang tidak terintegrasi antara bagian pendaftaran pasien, apotek, gudang logistik, dan bagian keuangan.
Ketika data antara jumlah obat yang keluar di apotek tidak sinkron dengan tagihan pasien di kasir, kebocoran keuangan pun terjadi secara halus tanpa disadari.
Tembok kedua adalah ketakutan yang berlebihan terhadap pemeriksaan dan jerat hukum.
Ini adalah rahasia umum di lingkungan birokrasi kita. Secara regulasi, BLUD memang diberikan ruang fleksibilitas yang luas. Misalnya, dalam hal pengadaan barang dan jasa, BLUD dikecualikan dari sebagian aturan pengadaan pemerintah pada umumnya, dan diperbolehkan membuat peraturan pimpinan BLUD sendiri.
Namun, di lapangan, banyak pimpinan BLUD yang tidak berani menggunakan fleksibilitas tersebut.
Mengapa mereka takut? Karena aparat pengawas internal maupun eksternal sering kali masih menggunakan kacamata birokrasi konvensional saat memeriksa keuangan BLUD.
Ketika seorang direktur rumah sakit membeli obat secara cepat melalui mekanisme fleksibilitas BLUD untuk menyelamatkan nyawa pasien di ruang ICU, ia justru sering dihujani pertanyaan oleh pemeriksa: “Mengapa tidak lewat katalog elektronik? Mengapa harganya selisih dua ribu rupiah dengan penyedia lain? Mana dokumen perbandingan penawarannya?”
Daripada harus bolak-balik dipanggil pemeriksa dan dicurigai melakukan penyimpangan, para pimpinan BLUD akhirnya memilih jalan paling aman: kembali menggunakan prosedur birokrasi yang kaku dan lambat.
Fleksibilitas yang diberikan oleh undang-undang akhirnya hanya menjadi hiasan di dalam lemari arsip. Pimpinan BLUD lebih memilih terlambat membeli obat daripada harus menanggung risiko administratif di kemudian hari. Yang menjadi korban pada akhirnya adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat.
Tembok ketiga datang dari intervensi dan ketidaksiapan pemerintah daerah sebagai induk organisasi.
Banyak pemerintah daerah yang terburu-buru mendorong puskesmas dan rumah sakitnya menjadi BLUD hanya demi mengejar target kinerja atau prestise administratif, tanpa menyiapkan ekosistem pendukungnya.
Ada kasus di mana sebuah daerah menetapkan puluhan puskesmasnya menjadi BLUD secara serentak dalam satu tahun, tetapi peraturan bupati atau wali kota yang menjadi payung hukum teknis—seperti peraturan tentang tarif layanan, peraturan tentang remunerasi pegawai, hingga standar pengadaan BLUD—belum diterbitkan.
Ibarat menyuruh seseorang menyetir mobil di jalan raya, tetapi kunci kontaknya belum diberikan dan rambu-rambu lalu lintasnya belum dipasang.
Selain itu, masih banyak pejabat di tingkat badan pengelola keuangan daerah yang belum rela melepaskan kendali penuh atas keuangan BLUD. Mereka masih memperlakukan pendapatan BLUD seolah-olah sama dengan pendapatan pajak daerah yang harus dikontrol ketat setiap rupiahnya melalui mekanisme pengesahan anggaran yang berbelit-belit.
Ketika BLUD membutuhkan pergeseran anggaran di tengah tahun karena adanya lonjakan kasus penyakit tertentu atau kerusakan alat medis vital, proses persetujuannya di tingkat pemerintah daerah memakan waktu berbulan-bulan. Saat persetujuan itu turun, momentum pelayanan sudah lewat atau alat medis tersebut sudah terlanjur rusak parah.
Tembok keempat yang sering membuat keuangan BLUD terengah-engah adalah ketidakseimbangan antara pendapatan dan beban biaya operasional, terutama terkait klaim asuransi kesehatan dan struktur tarif.
Mayoritas pasien di rumah sakit daerah dan puskesmas adalah peserta jaminan kesehatan nasional (BPJS Kesehatan). Dalam skema ini, rumah sakit dibayar berdasarkan sistem paket (INA-CBGs) yang nilainya sudah dipatok oleh pemerintah pusat.
Di sinilah kemampuan manajerial keuangan BLUD benar-benar diuji.
Jika sebuah rumah sakit BLUD tidak mampu mengendalikan biaya pengobatan—misalnya dokter meresepkan obat-obatan mahal di luar formularium, atau lama hari rawat inap pasien terlalu panjang karena manajemen pelayanan yang lamban—maka biaya riil yang dikeluarkan rumah sakit akan jauh lebih besar daripada nilai klaim yang dibayar oleh BPJS.
Ditambah lagi jika proses pengajuan klaim ke BPJS sering terlambat atau banyak berkas yang dikembalikan karena kesalahan pengisian data rekam medis. Arus kas BLUD langsung terganggu. Uang tunai di kas menipis, utang kepada distributor obat dan penyedia alat kesehatan menumpuk, dan pada akhirnya kualitas pelayanan kepada pasien ikut merosot.
Sementara itu, untuk layanan di luar jaminan kesehatan, banyak BLUD yang masih menggunakan peraturan daerah tentang tarif yang dibuat sepuluh tahun lalu. Harga bahan habis pakai medis, reagen laboratorium, dan tarif listrik sudah naik berkali-kali lipat, tetapi tarif layanan di BLUD tidak pernah diperbarui karena proses revisi peraturan daerah memakan waktu lama dan sarat pertimbangan politis.
Akibatnya, semakin banyak pasien yang dilayani, semakin besar pula kerugian operasional yang harus ditanggung oleh BLUD tersebut.
Lantas, bagaimana cara mengeluarkan BLUD dari jebakan birokrasi setengah hati ini agar benar-benar bisa mengelola keuangannya secara optimal?
Langkah pertama harus dimulai dari pembenahan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola internal.
Pimpinan BLUD tidak boleh lagi bekerja sendirian mengurusi masalah medis sekaligus masalah keuangan yang rumit. BLUD harus berani merekrut tenaga profesional dari luar PNS—seperti akuntan berpengalaman, manajer keuangan, dan ahli teknologi informasi—untuk menduduki posisi strategis di bagian keuangan dan operasional. Status BLUD secara hukum mengizinkan perekrutan tenaga profesional semacam ini. Gunakan kewenangan itu secara maksimal.
Sistem informasi manajemen rumah sakit atau puskesmas harus diintegrasikan secara penuh dari hulu ke hilir. Begitu dokter menuliskan resep di ruang periksa, data itu harus langsung terbaca di apotek, mengurangi stok di gudang farmasi, dan masuk ke tagihan kasir serta jurnal akuntansi secara otomatis. Dengan transparansi data waktu nyata seperti ini, kebocoran keuangan bisa ditutup rapat.
Langkah kedua adalah menyamakan persepsi antara manajemen BLUD, pemerintah daerah, dan aparat pengawas.
Kepala daerah bersama inspektorat daerah dan badan keuangan daerah harus duduk satu meja dengan para pimpinan BLUD. Mereka perlu menyepakati batas-batas fleksibilitas yang sah menurut aturan. Peraturan kepala daerah yang menjadi turunan teknis pengelolaan BLUD harus segera dirampungkan secara komprehensif, mulai dari aturan pengadaan barang dan jasa, sistem remunerasi berbasis kinerja, hingga tata cara pergeseran anggaran.
Aparat pengawas pun perlu dibekali pemahaman khusus mengenai audit berbasis kinerja pada entitas BLUD, sehingga pemeriksaan tidak lagi sekadar mencari-cari kesalahan prosedural semata, melainkan menilai apakah pengeluaran uang tersebut benar-benar menghasilkan efisiensi dan peningkatan mutu layanan bagi masyarakat.
Langkah ketiga adalah menerapkan sistem remunerasi yang adil dan berbasis kinerja nyata.
Salah satu keunggulan utama BLUD adalah kemampuannya memberikan insentif atau remunerasi kepada pegawai berdasarkan kontribusi kinerja mereka. Jika sistem ini dirancang dengan adil dan transparan, dokter, perawat, bidan, hingga petugas kebersihan akan termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Pelayanan yang cepat dan ramah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan BLUD secara sehat.
Pada akhirnya, status BLUD bukanlah sekadar gelar administratif untuk dipajang di papan nama gedung puskesmas atau rumah sakit daerah. Ia adalah sebuah instrumen kepercayaan yang diberikan negara kepada unit pelayanan publik agar mampu berdiri tegak di atas kakinya sendiri.
Jika BLUD dikelola dengan jiwa kewirausahaan sosial yang kuat—di mana setiap rupiah dihitung dengan cermat, setiap pemborosan dipangkas, dan setiap keputusan diambil demi kecepatan melayani warga—maka unit-unit pelayanan publik daerah tidak akan lagi menjadi beban yang terus-menerus menyusu pada anggaran APBD.
Sebaliknya, mereka akan tumbuh menjadi institusi pelayanan yang mandiri, lincah, sehat secara finansial, dan benar-benar hadir sebagai penolong pertama saat masyarakat membutuhkan layanan kesehatan maupun layanan publik lainnya.
![]()






