Sebuah bangunan pasar tradisional yang megah berdiri di tepi jalan raya sebuah kecamatan di luar Pulau Jawa. Catnya masih cerah. Atap bajanya mengilap ditimpa matahari pagi. Los-los di dalamnya tertata rapi dengan keramik putih yang bersih.
Namun, ada satu hal yang ganjil di pasar itu. Sunyi.
Tidak ada suara tawar-menawar. Tidak ada bau terasi atau ikan basah. Tidak ada ibu-ibu yang menenteng keranjang belanja. Kios-kios besi itu terkunci rapat dari luar. Di beberapa sudut, rumput liar mulai tumbuh menembus celah-celah paving blok pelataran parkir.
Sementara itu, sekitar lima ratus meter dari bangunan megah tersebut, tepat di persimpangan jalan menuju perkampungan nelayan, suasana justru riuh rendah. Di atas tanah becek di bawah tenda-tenda terpal plastik seadanya, ratusan pedagang dan pembeli berdesakan sejak subuh.
Saya sempat bertanya kepada seorang ibu penjual sayur di pasar becek itu. Mengapa tidak pindah ke pasar baru yang dibangun pemerintah?
Jawabannya pendek, lugas, dan menohok akal sehat: “Jauh dari pemukiman, Mas. Orang belanja ke sini sambil jalan kaki. Kalau ke sana harus naik ojek, ongkosnya bisa buat beli tempe dua bungkus. Lagi pula, pembeli malas masuk ke dalam karena parkirnya susah dan suasananya seperti kantor, bukan pasar.”
Pasar megah yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah dari uang rakyat itu pun akhirnya menjadi monumen kesia-siaan. Ia dibangun dengan niat baik, dirancang oleh konsultan berpendidikan tinggi, disetujui oleh pejabat berwenang, tetapi ditolak oleh realitas kehidupan warganya sendiri.
Kisah pasar sepi ini bukanlah kejadian tunggal. Jika kita mau berkeliling dari satu provinsi ke provinsi lain, kita akan menemukan galeri besar berisi proyek-proyek serupa.
Ada dermaga kayu yang dibangun di pesisir yang airnya surut total sepanjang siang sehingga perahu nelayan tidak pernah bisa merapat. Ada bantuan mesin pengolah pakan ternak berteknologi tinggi yang diserahkan kepada kelompok tani di desa yang listriknya saja masih sering byar-pet. Ada pula aplikasi layanan publik berbasis ponsel pintar yang diluncurkan dengan seremoni meriah di hotel berbintang, padahal mayoritas warga di kabupaten itu masih kesulitan sinyal internet untuk sekadar mengirim pesan singkat.
Semua program itu menggunakan uang negara. Semua program itu memiliki laporan pertanggungjawaban yang rapi, lengkap dengan foto serah terima dan tanda tangan di atas meterai. Secara administratif, tidak ada yang salah. Tidak ada kerugian negara yang tercatat di atas kertas.
Namun secara substansi, terjadi pemborosan yang luar biasa besar. Mengapa hal ini terus berulang dari tahun ke tahun? Mengapa program pemerintah daerah sering kali berjalan di jalur kiri, sementara kebutuhan nyata masyarakat berada di jalur kanan?
Untuk menjawabnya, kita harus masuk ke dalam ruang-ruang perencanaan pembangunan di daerah. Di sana, kita akan melihat bahwa persoalan utamanya sering kali bukan pada niat jahat, melainkan pada cara kerja birokrasi yang terjebak dalam rutinitas administratif.
Secara normatif, negara sudah menyediakan mekanisme yang sangat demokratis untuk menjaring aspirasi warga. Namanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan, atau yang akrab disingkat Musrenbang.
Prosesnya dimulai dari tingkat paling bawah: musyawarah dusun, naik ke tingkat desa atau kelurahan, berlanjut ke tingkat kecamatan, lalu bermuara di forum tingkat kabupaten atau kota. Di atas kertas, alur ini tampak sempurna. Warga diajak bicara. Mereka diminta mengusulkan apa yang paling mereka butuhkan.
Namun, mari kita lihat apa yang terjadi di balik layar setelah forum Musrenbang kecamatan selesai.
Ribuan usulan dari desa-desa itu masuk ke dalam sistem komputer perencanaan daerah. Begitu masuk ke meja dinas-dinas teknis, usulan-usulan dari bawah itu harus bertarung melawan dua kekuatan besar: keterbatasan anggaran dan ego sektoral dinas.
Setiap dinas sudah memiliki template program masing-masing yang sering kali disalin-tempel dari tahun-tahun sebelumnya. Bagi seorang perencana di dinas, jauh lebih aman dan mudah menganggarkan program pelatihan menjahit, pengadaan bibit ikan, atau pembangunan gapura batas desa daripada merancang solusi terpadu untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di satu kecamatan.
Mengapa? Karena program-program standar itu sudah jelas harga satuannya. Sudah ada contoh dokumen pengadaannya. Tidak perlu berpikir keras untuk menyusun kerangka acuan kerjanya.
Akibatnya, usulan masyarakat dari bawah sering kali hanya menjadi daftar lampiran yang tebal, sementara program yang benar-benar lolos menjadi anggaran adalah program yang paling nyaman dikerjakan oleh aparatur dinas. Aspirasi warga tersaring habis di meja birokrasi, menyisakan program-program seragam yang belum tentu cocok dengan karakteristik tiap desa.
Penyebab kedua adalah cara kita mengukur keberhasilan sebuah program pemerintah.
Selama puluhan tahun, birokrasi kita dididik untuk tunduk pada satu dewa bernama: serapan anggaran dan keluaran fisik (output).
Seorang kepala dinas dianggap berhasil jika pada bulan Desember serapan anggarannya mencapai 98 persen. Seorang pejabat pembuat komitmen dianggap sukses jika jembatan selesai dibangun tepat waktu atau ribuan paket bantuan berhasil dibagikan kepada warga sesuai daftar nama.
Sangat jarang ada evaluasi mendalam tentang dampak (outcome) dari program tersebut dua atau tiga tahun kemudian.
Coba perhatikan bedanya. Jika sebuah dinas menganggarkan pelatihan kewirausahaan bagi 500 pemuda pengangguran, ukuran keberhasilan administratifnya adalah: acara terlaksana, daftar hadir penuh, katering terbayar, dan sertifikat dibagikan. Selesai. Laporan ditutup.
Apakah enam bulan kemudian dari 500 pemuda itu ada 50 orang saja yang benar-benar membuka usaha dan bertahan? Tidak ada yang menghitung. Tidak ada kolom di laporan keuangan yang mewajibkan dinas mencatat berapa banyak peserta pelatihan yang bangkrut atau kembali menganggur.
Karena ukuran keberhasilannya hanya berhenti pada “terlaksananya kegiatan”, maka dinas tidak pernah merasa perlu untuk melakukan riset lapangan yang mendalam sebelum merancang program. Mereka tidak merasa perlu bertanya kepada para pemuda itu: “Kalian sebenarnya butuh pelatihan teori di ruang ber-AC, atau butuh akses permodalan tanpa agunan dan pendampingan pemasaran?”
Ketika pemerintah hanya sibuk menggugurkan kewajiban belanja anggaran, program pun lahir dari asumsi di balik meja, bukan dari empati di lapangan.
Faktor ketiga yang tidak kalah besar pengaruhnya adalah tarikan kepentingan politik jangka pendek.
Kepala daerah dipilih melalui proses politik lima tahunan. Dalam rentang waktu lima tahun itu, setiap pemimpin daerah tentu ingin meninggalkan jejak yang mudah dilihat dan mudah diingat oleh pemilihnya.
Di sinilah muncul godaan untuk memprioritaskan program-program yang bersifat kosmetik dan seremonial.
Membangun tugu ikonik di tengah kota, mengecat ulang trotoar dengan warna-warni mencolok, atau membuat festival budaya berskala besar jauh lebih menarik secara politis dibandingkan membangun sistem drainase bawah tanah atau memperbaiki jaringan irigasi tersier di pelosok desa.
Tugu dan trotoar bisa langsung difoto. Bisa langsung diunggah ke media sosial. Bisa langsung dipamerkan sebagai bukti kemajuan daerah. Sementara pipa drainase tertanam di dalam tanah, tidak terlihat mata, dan baru terasa manfaatnya ketika musim hujan tiba dan kota tidak lagi kebanjiran.
Selain itu, ada pula fenomena “titipan” program yang lahir dari kompromi politik di tingkat lokal. Terkadang, sebuah program bantuan barang muncul di satu wilayah bukan karena wilayah itu paling membutuhkannya, melainkan karena wilayah itu merupakan basis suara pemilih tertentu.
Ketika logika politik mengalahkan logika teknokratis, maka peta kebutuhan masyarakat pun menjadi kabur. Bantuan traktor tangan bisa saja mendarat di desa yang mayoritas warganya adalah petani kebun kopi di lereng bukit curam, sementara desa di dataran rendah yang sawahnya luas justru tidak kebagian.
Lantas, bagaimana cara memutus rantai ketidaksinkronan antara program pemerintah dan kebutuhan warga ini?
Jawabannya sebenarnya tidak memerlukan teori manajemen yang rumit. Ia hanya membutuhkan perubahan cara pandang yang mendasar: pemerintah daerah harus berhenti memposisikan diri sebagai “pemberi bantuan yang paling tahu segalanya”, dan mulai belajar menjadi “pendengar yang baik sekaligus fasilitator”.
Langkah pertama adalah mengubah pola perencanaan dari berbasis daftar belanja dinas menjadi berbasis pemecahan masalah nyata di wilayah tersebut.
Sebelum menyusun anggaran tahun berikutnya, setiap kepala dinas dan staf perencananya seharusnya diwajibkan turun langsung ke desa-desa paling tertinggal. Bukan datang dengan rombongan mobil dinas yang disambut karpet merah dan jamuan makan siang oleh kepala desa. Datanglah dengan pakaian biasa. Duduklah di warung kopi, di balai pertemuan nelayan, atau di pematang sawah.
Tanyakan langsung kepada warga: apa hambatan terbesar yang membuat penghasilan mereka tidak naik selama lima tahun terakhir?
Jika petani menjawab bahwa masalah mereka bukan kurangnya bibit, melainkan mahalnya biaya angkut hasil panen karena jalan usaha tani rusak, maka coret anggaran pengadaan bibit dan alihkan seluruhnya untuk mengeraskan jalan tani. Jika pelaku usaha kecil menjawab bahwa masalah mereka bukan kurangnya pelatihan membuat kemasan, melainkan sulitnya mengurus izin edar dan akses masuk ke pasar modern, maka hentikan seminar-seminar di hotel dan bentuklah tim pendamping yang menguruskan izin mereka sampai tuntas.
Langkah kedua adalah melibatkan masyarakat tidak hanya saat mengusulkan program, tetapi juga saat merancang dan mengawasi pelaksanaannya.
Kembali ke cerita pasar tradisional yang sepi di awal tulisan ini. Andai saja sebelum gambar desain pasar itu dibuat, pemerintah daerah mengajak bicara para pedagang sayur dan perwakilan ibu-ibu pembeli di pasar lama, mereka pasti sudah memberi masukan sejak awal. Mereka akan memberi tahu di mana lokasi yang paling strategis, seperti apa bentuk lapak yang memudahkan pembeli melintas, dan bagaimana sirkulasi udara agar pasar tidak pengap.
Partisipasi warga yang bermakna sejak tahap desain akan memangkas risiko kegagalan proyek hingga lebih dari separuh. Masyarakat akan merasa memiliki fasilitas tersebut karena ide mereka ada di dalamnya.
Langkah ketiga adalah keberanian untuk melakukan evaluasi brutal terhadap program-program rutin yang sudah berjalan bertahun-tahun.
Setiap tahun, tim anggaran daerah harus berani mencoret program-program warisan yang terbukti tidak memberikan dampak ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Anggaran yang selama ini tercecer dalam puluhan kegiatan kecil-kecil yang tidak fokus harus dikumpulkan kembali, lalu diarahkan pada program prioritas yang benar-benar menjawab akar masalah warga.
Pembangunan daerah pada hakikatnya bukanlah soal seberapa banyak gedung yang berhasil didirikan atau seberapa tebal dokumen laporan yang berhasil dicetak di akhir tahun anggaran.
Pembangunan adalah soal perubahan nasib manusia yang hidup di daerah itu.
Jika setelah miliaran rupiah dibelanjakan setiap tahun, petani masih tetap kesulitan menjual gabahnya dengan harga layak, nelayan masih tetap terjerat utang tengkulak setiap kali musim angin barat tiba, dan anak-anak muda desa masih harus merantau ke kota besar karena tidak ada lapangan kerja di kampungnya, maka ada yang keliru dalam cara kita merancang pembangunan.
Uang rakyat terlalu berharga untuk sekadar dihabiskan demi menggugurkan kewajiban administratif. Setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus memiliki telinga untuk mendengar keluhan warga, memiliki mata untuk melihat kenyataan di lapangan, dan memiliki hati untuk benar-benar meringankan beban hidup masyarakat banyak.
Tanpa itu semua, pemerintah daerah hanya akan terus sibuk bekerja keras, menghabiskan anggaran, dan mengadakan rapat demi rapat, sementara masyarakatnya tetap berjalan sendirian mencari jalan keluar bagi hidupnya masing-masing.
![]()






