Birokrasi yang efektif dan efisien adalah birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, relevan, responsif, dan akuntabel kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang hemat dan optimal. Birokrasi yang efektif dan efisien juga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan mengikuti prinsip-prinsip good governance, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, hukum, konsensus, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi¹.
Indonesia sebagai negara yang sedang berupaya melakukan reformasi birokrasi dapat belajar dari negara-negara yang telah berhasil menciptakan sistem birokrasi yang efektif dan efisien, seperti Singapura, Denmark, dan Jepang. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dipelajari dari negara-negara tersebut:
Belajar dari Singapura tentang sistem merit, sistem e-government, dan sistem zero tolerance.
Singapura adalah salah satu negara yang memiliki sistem birokrasi yang efektif dan efisien, yang mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan sosial. Singapura melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem merit, yaitu sistem yang mengutamakan kualitas, kompetensi, dan kinerja dalam proses rekrutmen, pengembangan karir, penilaian, insentif, dan disiplin aparatur sipil negara (ASN)². Singapura juga menerapkan sistem e-government, yaitu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik³. Singapura juga menerapkan sistem zero tolerance, yaitu sistem yang menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di birokrasi⁴. Indonesia dapat belajar dari Singapura tentang bagaimana membangun birokrasi yang profesional, modern, dan bersih dari KKN.
Belajar dari Denmark tentang sistem desentralisasi, sistem partisipasi, dan sistem integritas
Denmark adalah salah satu negara yang memiliki sistem birokrasi yang efektif dan efisien, yang mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Denmark melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem desentralisasi, yaitu sistem yang memberikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya kepada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Denmark juga menerapkan sistem partisipasi, yaitu sistem yang menghargai dan mengakomodasi aspirasi, informasi, saran, dan kritik dari masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Denmark juga menerapkan sistem integritas, yaitu sistem yang menumbuhkan budaya yang menghargai dan menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma-norma moral, etika, dan hukum di birokrasi. Indonesia dapat belajar dari Denmark tentang bagaimana membangun birokrasi yang demokratis, partisipatif, dan berintegritas.
Belajar dari Jepang tentang sistem wirausaha, sistem kompetitif, dan sistem antisipatif
Jepang adalah salah satu negara yang memiliki sistem birokrasi yang efektif dan efisien, yang mendukung inovasi, kompetitivitas, dan kerjasama. Jepang melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem wirausaha, yaitu sistem yang mendorong birokrasi untuk mencari sumber pendapatan alternatif, menghemat pengeluaran, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Jepang juga menerapkan sistem kompetitif, yaitu sistem yang mensyaratkan persaingan di antara para penyampai jasa untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Jepang juga menerapkan sistem antisipatif, yaitu sistem yang mendorong birokrasi untuk berfikir ke depan, menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan dan mencegah masalah sebelum terjadi. Indonesia dapat belajar dari Jepang tentang bagaimana membangun birokrasi yang inovatif, kompetitif, dan antisipatif.
Referensi
https://www.kompasiana.com/febriyandi/55018256a33311be0b511bbf/mewujudkan-proses-birokrasi-yang-efektif-dann-efisien-dalam-pelayanan-publik-terhadap-masyarakat
Model-Model Birokrasi dan Good Governance Di Berbagai Negara
Penyederhanaan Birokrasi: Membangun Efektivitas dan Efisiensi dalam Melayani
