Pagi itu, di sebuah warung kopi di pinggiran kota kabupaten di Pulau Jawa, seorang pemborong proyek kelas teri mengaduk kopinya terlalu lama. Bukan karena gulanya tidak larut. Kopi itu sudah dingin sejak sepuluh menit lalu. Ia sedang memandangi layar ponselnya yang menampilkan dokumen ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.
“Mas, lihat ini,” katanya kepada saya sambil menggeser layar ponselnya. “Duit daerah kita ini sebenarnya triliunan. Besar sekali kalau dibayangkan. Tapi coba lihat pos belanjanya.”
Saya melihat deretan angka yang sudah sangat familier. Angka yang hampir seragam di ratusan kabupaten dan kota dari Sabang sampai Merauke.
Anggaran totalnya memang terlihat gagah: Rp 2,4 triliun. Namun, begitu dibedah ke dalam pos-pos belanja, mata kita langsung tertumbuk pada satu angka raksasa yang berdiri seperti tembok beton: Belanja Pegawai Rp 1,15 triliun. Hampir setengah dari total kue anggaran.
“Itu belum termasuk belanja barang dan jasa yang isinya rapat-rapat, perjalanan dinas, makan minum tamu, dan alat tulis kantor,” lanjut si pemborong sambil tersenyum kecut. “Kalau itu dijumlahkan, sisa uang yang benar-benar turun ke masyarakat dalam bentuk aspal jalan, irigasi sawah, atau perbaikan ruang kelas, paling tinggal dua puluh persen.”
Pemborong itu tidak sedang mengarang cerita. Ia sedang membacakan kenyataan telanjang dari postur fiskal pemerintah daerah kita hari ini.
Mari kita berhitung dengan cara yang paling sederhana, cara anak sekolah dasar membagi uang jajannya.
Bayangkan Anda punya penghasilan Rp 10 juta sebulan. Dari uang Rp 10 juta itu, Rp 5 juta langsung habis untuk membayar gaji asisten rumah tangga, tukang kebun, sopir pribadi, dan satpam di depan rumah. Lalu Rp 2,5 juta lagi habis untuk membeli bensin mobil sopir, pulsa telepon mereka, serta biaya rapat keluarga setiap akhir pekan di restoran.
Berapa sisa uang yang bisa Anda pakai untuk memperbaiki atap rumah yang bocor, menyekolahkan anak, atau membeli modal usaha warung di depan rumah?
Tinggal Rp 2,5 juta.
Kalau atap rumah bocor di tiga titik sekaligus, Anda terpaksa menambalnya dengan plastik terpal seadanya. Kalau anak sakit, Anda mulai mencari pinjaman. Sementara itu, setiap pagi, para asisten, sopir, dan satpam di rumah Anda tetap berdiri tegak dengan seragam rapi, menerima gaji penuh tepat pada tanggal satu setiap bulannya.
Itulah potret telanjang dari banyak pemerintah daerah kita.
Otonomi daerah yang lahir dari rahim reformasi lebih dari seperempat abad lalu sesungguhnya membawa mimpi yang sangat mulia. Dulu, semua keputusan terpusat di Jakarta. Daerah merasa hanya menjadi sapi perah. Sumber daya alam dikeruk ke pusat, sementara jalanan di daerah penghasil tetap berlubang seperti kubangan kerbau.
Maka lahirlah desentralisasi. Kewenangan diserahkan ke daerah. Uang ditransfer dari pusat lewat Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Harapannya sederhana: bupati dan wali kota lebih tahu di mana letak jalan yang rusak, di mana letak jembatan yang putus, dan di mana letak sekolah yang hampir roboh ketimbang pejabat di Jakarta.
Namun, sejarah sering kali berjalan ke arah yang tidak pernah dibayangkan oleh para perancangnya.
Begitu kewenangan diberikan, yang pertama kali membesar di daerah bukanlah jalan rayanya. Bukan pula bendungannya. Yang membesar pertama kali adalah organisasinya.
Dinas-dinas dipecah. Badan-badan baru dibentuk. Bidang dan seksi beranak-pinak. Kalau dulu cukup satu dinas untuk mengurus pekerjaan umum dan penataan ruang, kini dipecah menjadi dua atau tiga dinas. Alasannya selalu terdengar manis dan teknokratis: “Untuk meningkatkan rentang kendali dan pelayanan publik.”
Padahal, setiap kali satu dinas baru lahir, di situ pula lahir kursi kepala dinas baru. Lahir kursi sekretaris dinas baru. Lahir kursi-kursi kepala bidang baru. Lahir pula kebutuhan akan mobil dinas baru, tunjangan jabatan baru, staf administrasi baru, dan gedung kantor baru.
Birokrasi kita tumbuh seperti pohon beringin raksasa. Akarnya menjulur ke mana-mana, daunnya sangat rimbun, tetapi buahnya tidak pernah cukup untuk mengenyangkan orang-orang yang berteduh di bawahnya.
Di titik ini, kita harus jujur melihat apa yang sebenarnya terjadi di ruang-ruang birokrasi daerah.
Sudah lama ada aturan main yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Undang-undang itu mematok batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30 persen dari total APBD. Pemerintah daerah diberi masa transisi hingga tahun 2027 untuk menyesuaikan diri.
Angka 30 persen itu sebenarnya sudah sangat longgar jika dibandingkan dengan perusahaan swasta yang sehat. Di dunia bisnis, kalau biaya gaji karyawan sudah menembus angka 30 persen dari total pendapatan, direktur keuangannya pasti sudah tidak bisa tidur nyenyak. Lampu merah sudah menyala di ruang rapat direksi. Efisiensi akan segera dilakukan.
Tetapi di sektor pemerintahan daerah, angka 30 persen itu justru terasa seperti mimpi di siang bolong bagi banyak kepala daerah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki porsi belanja pegawai di atas 30 persen. Bahkan, tidak sedikit daerah yang belanja pegawainya menembus angka 45 hingga 55 persen!
Mengapa bisa begitu?
Penyebabnya berlapis-lapis. Seperti bawang merah yang kalau dikupas satu per satu justru membuat mata kita perih.
Lapis pertama adalah warisan rekrutmen masa lalu. Selama bertahun-tahun, pintu masuk menjadi pegawai di daerah tidak hanya lewat seleksi resmi negara. Ada pintu belakang yang dibuka lebar-lebar melalui pengangkatan tenaga honorer.
Setiap kali ada pergantian kepala daerah, selalu ada gelombang baru tenaga honorer yang masuk. Ada yang masuk karena tim sukses pilkada. Ada yang masuk karena titipan kerabat pejabat. Ada yang masuk karena hubungan emosional dengan anggota dewan. Lama-kelamaan, jumlah tenaga honorer ini membengkak hingga ratusan ribu, bahkan jutaan secara nasional.
Ketika pemerintah pusat akhirnya mengambil kebijakan untuk menata tenaga non-ASN ini melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), beban itu langsung jatuh ke pundak APBD. Status mereka memang menjadi jelas. Kesejahteraan mereka membaik. Secara kemanusiaan, itu kabar gembira bagi jutaan keluarga.
Namun secara fiskal, itu adalah pukulan telak bagi anggaran pembangunan daerah.
Gaji dan tunjangan mereka harus dibayar dari kantong APBD. Padahal, kapasitas fiskal daerah tidak ikut membesar secara otomatis. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sebagian besar kabupaten dan kota kita masih sangat kecil. Rata-rata PAD daerah di luar kota-kota besar hanya menyumbang sekitar 10 hingga 15 persen dari total APBD. Sisanya, 85 hingga 90 persen, masih mengandalkan uang transfer dari pemerintah pusat.
Artinya, uang yang dikirim dari Jakarta untuk membangun daerah habis dipakai untuk membayar gaji pegawai di daerah itu sendiri. Uang itu hanya numpang lewat di kas daerah, lalu masuk ke rekening pribadi para aparatur sipil negara, dan berakhir di meja kasir pusat perbelanjaan atau cicilan kredit kendaraan.
Lapis kedua yang membuat belanja pegawai membengkak adalah struktur tunjangan yang sering kali tidak berbanding lurus dengan kinerja.
Di banyak daerah, selain gaji pokok yang besarannya diatur pusat, ada yang namanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Besarannya bervariasi, tergantung kemampuan keuangan daerah—atau lebih tepatnya, tergantung seberapa berani kepala daerah mengalokasikan anggaran untuk itu.
Pada prinsipnya, TPP dibuat untuk memacu kinerja dan mencegah korupsi. Logikanya sederhana: kalau pegawai sudah sejahtera, mereka tidak akan lagi bermain proyek atau memeras warga yang mengurus izin.
Namun di lapangan, logika itu sering kali pincang. TPP sering kali dibagikan berdasarkan daftar hadir elektronik belaka. Datang pagi tempel jari, sore pulang tempel jari lagi. Soal apakah kehadiran itu menghasilkan terobosan kebijakan, mempercepat pelayanan publik, atau menyelesaikan masalah kemiskinan di desa-desa, itu urusan belakangan.
Akibatnya, belanja pegawai menjadi belanja wajib yang kaku. Tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa dikurangi sedikit pun tanpa memicu gejolak internal di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, pos belanja modal—pos yang menjadi darah bagi pembangunan fisik dan ekonomi daerah—justru menjadi pos yang paling empuk untuk dipangkas setiap kali terjadi defisit anggaran.
Kalau penerimaan pajak daerah meleset dari target, apa yang pertama kali dicoret oleh tim anggaran pemerintah daerah?
Bukan tunjangan pegawai. Bukan pula biaya perjalanan dinas pejabat. Yang pertama kali dicoret adalah proyek perbaikan jalan kabupaten. Yang ditunda adalah pembangunan puskesmas pembantu. Yang dibatalkan adalah pengadaan alat pertanian untuk kelompok tani.
Pembangunan daerah akhirnya menjadi anak tiri di rumahnya sendiri.
Mari kita lihat dampak nyatanya di lapangan.
Ketika anggaran belanja modal menyusut hingga tinggal sisa-sisa, roda ekonomi daerah bergerak dengan napas yang tersengal-sengal. Di banyak daerah yang belum memiliki basis industri kuat, APBD adalah motor penggerak ekonomi utama.
Jika pemerintah daerah membangun jalan, toko bangunan laku. Tukang batu dan kuli bangunan punya penghasilan. Warung makan di pinggir proyek ramai pembeli. Truk-truk pengangkut material beroperasi. Ada perputaran uang yang menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.
Sebaliknya, jika APBD habis tersedot untuk belanja pegawai, efek pengganda ekonominya sangat terbatas. Memang benar, para pegawai itu juga membelanjakan gajinya untuk membeli beras, sayur, dan pakaian. Tetapi perputaran uang dari konsumsi pegawai tidak pernah sekuat dan seluas perputaran uang dari investasi infrastruktur.
Infrastruktur yang buruk membuat biaya logistik di daerah tetap mahal. Petani di desa harus membayar ongkos angkut yang tinggi untuk membawa hasil panennya ke pasar kecamatan karena jalannya rusak parah. Harga pupuk menjadi mahal. Investor swasta enggan masuk menanamkan modal karena melihat infrastruktur dasar yang tidak memadai dan birokrasi yang gemuk tetapi lamban.
Akhirnya, daerah terjebak dalam lingkaran setan: tidak ada investasi swasta karena infrastruktur buruk, infrastruktur buruk karena tidak ada anggaran pembangunan, tidak ada anggaran pembangunan karena uang habis untuk menggaji birokrasi, dan karena tidak ada lapangan kerja swasta, masyarakat pun kembali berbondong-bondong mendaftar menjadi tenaga honorer di kantor pemerintah.
Lingkaran itu terus berputar tanpa ujung.
Lalu, apakah kita harus menyalahkan para pegawai negeri secara pribadi?
Tentu saja tidak. Mereka bekerja sesuai sistem yang ada. Mereka menerima hak yang memang dijanjikan oleh negara. Menyalahkan individu pegawai sama saja dengan menyalahkan penumpang kereta api ketika keretanya berjalan terlalu lambat karena gerbongnya terlalu berat.
Yang harus dibenahi adalah masinis dan rancangan rangkaian keretanya.
Persoalan belanja pegawai yang membengkak ini sesungguhnya adalah cermin dari keberanian politik seorang kepala daerah. Menjadi bupati atau wali kota yang populer itu mudah: cukup angkat banyak tenaga honorer, naikkan tunjangan pegawai, dan jangan pernah membubarkan dinas yang tidak efektif. Semua orang di lingkungan kantor akan bertepuk tangan.
Tetapi menjadi kepala daerah yang berani merampingkan birokrasi, itu membutuhkan nyali yang luar biasa besar.
Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika seorang bupati memutuskan untuk menggabungkan lima dinas menjadi dua dinas saja. Puluhan pejabat eselon akan kehilangan jabatan strukturalnya. Tunjangan mereka berkurang. Fasilitas mobil dinas mereka ditarik. Mereka akan menjadi pejabat fungsional yang harus bekerja langsung mengerjakan tugas teknis, bukan lagi sekadar memberi disposisi di atas meja.
Pasti akan ada resistensi. Akan ada bisik-bisik di lorong kantor. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada sabotase halus terhadap program-program kepala daerah.
Namun, tanpa keberanian untuk melakukan reformasi struktural seperti itu, daerah tidak akan pernah keluar dari jebakan birokrasi gemuk.
Di era kecerdasan buatan dan digitalisasi seperti sekarang ini, alasan untuk mempertahankan struktur birokrasi yang gemuk sebenarnya sudah semakin kehilangan pijakan.
Dulu, kita butuh puluhan staf administrasi di satu dinas untuk mengetik surat, mengarsipkan berkas fisik, merekap data laporan dari kecamatan, dan mengantar dokumen dari satu meja ke meja lain. Sekarang, semua pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh satu sistem aplikasi dalam hitungan detik.
Jika pekerjaan administratif sudah diambil alih oleh teknologi, untuk apa kita masih mempertahankan puluhan seksi dan subbagian yang tugasnya hanya mengurusi administrasi internal?
Birokrasi daerah seharusnya bergeser dari struktur yang berbentuk piramida gemuk di tengah menjadi organisasi yang ramping, lincah, dan kaya fungsi. Pegawai tidak lagi duduk di belakang meja mengurusi kertas, melainkan turun ke lapangan menjadi penyuluh pertanian, pendamping UMKM, tenaga medis di pelosok, atau pengawas kualitas bangunan infrastruktur.
Selain perampingan struktur, pemerintah daerah juga harus berhenti memandang APBD semata-mata sebagai daftar belanja rutin tahunan. Kepala daerah harus mulai berpikir seperti seorang manajer investasi.
Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus ditanya: apa imbal baliknya bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat?
Jika suatu daerah memiliki anggaran pembangunan yang sangat terbatas karena tercekik belanja pegawai, maka sisa anggaran yang sedikit itu tidak boleh dibagi rata seperti membagi kue ulang tahun agar semua dinas kebagian sedikit-sedikit. Membagi anggaran secara merata ke puluhan program kecil hanya akan menghasilkan proyek-proyek setengah matang yang tidak berdampak apa-apa.
Anggaran yang terbatas itu harus difokuskan pada dua atau tiga sektor unggulan saja yang paling cepat mengungkit ekonomi rakyat. Kalau daerah itu basisnya pertanian, fokuskan sisa anggaran pada irigasi dan jalan usaha tani. Kalau daerah itu punya potensi wisata, fokuskan pada akses jalan menuju lokasi wisata dan kebersihannya.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah harus kreatif menggali sumber pembiayaan di luar APBD. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi aset-aset daerah yang selama ini menganggur, hingga penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dilakukan secara serius. Selama ini, banyak BUMD di daerah yang bukannya menyetor dividen ke kas daerah, malah terus-menerus meminta suntikan penyertaan modal setiap tahun.
Kembali ke warung kopi di pinggir kota kabupaten tadi.
Setelah menghabiskan kopinya yang sudah dingin, si pemborong proyek itu berdiri dan merapikan jaketnya. Ia bersiap pulang.
“Tahun ini saya mungkin istirahat dulu dari proyek pemerintah, Mas,” ujarnya sambil tertawa kecil. “Saya mau coba buka usaha ternak ayam petelur saja di kampung. Lebih jelas hitung-hitungannya daripada menunggu sisa anggaran pembangunan daerah.”
Saya mengangguk setuju. Keputusan pemborong itu sangat masuk akal.
Namun, jauh di dalam hati, saya membayangkan jutaan warga lain di daerah-daerah terpencil yang tidak punya pilihan seperti pemborong itu. Mereka tetap menunggu jalan di depan desa mereka diaspal agar hasil kebun mereka bisa dijual dengan harga pantas. Mereka tetap menunggu jembatan gantung di atas sungai itu diperbaiki agar anak-anak mereka tidak lagi bertaruh nyawa setiap pagi saat berangkat ke sekolah.
Harapan mereka menggantung pada selembar dokumen bernama APBD.
Jika dokumen itu terus-menerus didominasi oleh angka-angka belanja untuk membiayai mesin birokrasi itu sendiri, maka otonomi daerah hanya akan menjadi cerita sukses bagi para penyelenggara pemerintahan, sementara masyarakat luas hanya kebagian penonton yang setia menunggu janji pembangunan dari satu periode pilkada ke periode pilkada berikutnya.
Uang rakyat dikumpulkan dengan susah payah melalui pajak dan retribusi. Sudah sepatutnya uang itu kembali kepada rakyat dalam wujud kesejahteraan yang nyata, bukan habis menguap di ruang-ruang berpendingin udara kantor pemerintahan.
![]()
