Kategori Pengadaan

Apakah E-Katalog Menyingkirkan Peran Panitia?

1. Pendahuluan Revolusi digital telah merambah ke setiap aspek tata kelola pemerintahan, termasuk pada proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu gebrakan terbesar yang diperkenalkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah Sistem E‑Katalog (Elektronik Katalog), yang dirancang sebagai…

Pemanfaatan SIRUP Sebagai Acuan Awal Pokja

1. Pendahuluan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) telah menjadi rujukan wajib bagi unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah sejak implementasinya di LPSE pada 2014. Melalui SIRUP, Pokja (Panitia Pemilihan) dapat memperoleh gambaran awal mengenai aktivitas pengadaan yang direncanakan…

Cara Menilai Data SiKAP Penyedia Secara Objektif

1. Pendahuluan Sistem Informasi Kinerja dan Asesmen Penyedia (SiKAP) menjadi tulang punggung tata kelola pengadaan publik modern. Melalui SiKAP, instansi pemerintah merekam riwayat kinerja kontraktor, konsultan, maupun penyedia barang/jasa-mulai dari ketepatan waktu penyelesaian, mutu hasil, hingga kepatuhan administratif. Namun, tantangan…

Prinsip-Prinsip Evaluasi yang Adil dan Transparan

Dalam setiap proses seleksi-baik pengadaan barang/jasa, rekrutmen tenaga kerja, pemberian hibah, maupun penilaian kinerja-keadilan dan transparansi adalah fondasi mutlak agar hasil evaluasi dapat diterima dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan. Tanpa keduanya, muncul keraguan terhadap objektivitas, kecurigaan praktik curang, serta…

Menilai Jasa Konsultansi: Skoring atau Biaya Terendah?

Dalam pengadaan jasa konsultansi-mulai dari perencanaan tata ruang, studi kelayakan investasi, hingga pendampingan reformasi birokrasi-pembuat kebijakan dan panitia pengadaan dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah penawaran sebaiknya dipilih berdasarkan mekanisme skor teknis (qualitative scoring) atau hanya mengutamakan biaya terendah (lowest price)?…