Kategori Perpajakan

1. Pendahuluan Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri, termasuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber utama…

Pendahuluan Pajak daerah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat strategis. Keberhasilan pengelolaan pajak daerah tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan, tetapi juga keadilannya: apakah seluruh lapisan masyarakat ikut berkontribusi sesuai kemampuan, dan apakah hasil pajak benar‑benar dirasakan manfaatnya…

Pendahuluan Di era digitalisasi administrasi pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong transformasi layanan melalui sistem e‑Filing dan e‑Bupot. Kedua aplikasi ini memudahkan pejabat ASN maupun wajib pajak (WP) perseorangan dan badan dalam melaporkan SPT Tahunan dan menerbitkan Bukti Potong…

Pendahuluan Desa memegang peranan penting sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Dengan sebaran lebih dari 74 ribu desa di seluruh Indonesia, keberhasilan pembangunan di tingkat desa akan berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan ketahanan sosial. Salah satu instrumen utama…

Pendahuluan Perpajakan adalah tulang punggung pembiayaan pembangunan negara dan pelayanan publik. Melalui pajak, pemerintah mendanai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jaminan sosial, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Namun, di balik angka penerimaan yang terus meningkat, muncul pertanyaan mendasar: apakah beban pajak yang dibebankan…

Pendahuluan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian nasional, menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan menyumbang hampir 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun di balik kontribusi besar ini, banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan memahami…

Pendahuluan Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber keuangan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dari komponen PAD, pajak daerah-seperti PBB, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi jasa-memegang peranan penting. Namun di banyak daerah, pencapaian…

1. Pendahuluan Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu pilar utama dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan otonomi daerah yang diperkuat setelah era reformasi, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan luas untuk menetapkan, memungut, dan mengelola pendapatan asli…

Integrasi antara sistem pajak dan data penduduk merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas basis pajak, serta meminimalkan kebocoran penerimaan negara. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan selama ini mengelola Nomor Pokok…

Pajak daerah adalah tulang punggung kemandirian fiskal bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Sebagai instrumen yang memungut kemampuan dan aktivitas ekonomi di wilayah, pajak daerah tidak hanya menyediakan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga memungkinkan daerah menetapkan…