Kategori Pertanahan

Pendahuluan Badan Pertanahan Nasional (BPN) -atau instansi pertanahan di tingkat daerah-memiliki posisi sentral dalam tata kelola tanah dan penegakan kepastian hukum pertanahan. Kepastian hukum atas hak atas tanah menjadi dasar bagi investasi, pembangunan infrastruktur, perlindungan hak masyarakat, serta penyelesaian sengketa…

Pendahuluan Sengketa pertanahan merupakan salah satu konflik sosial paling kompleks dan berdampak luas di masyarakat. Perselisihan ini bisa muncul antara individu, antar keluarga, antara warga dan perusahaan, antara warga dan pemerintah, atau bahkan antar desa Karena menyangkut aset fundamental—tanah sebagai…

Pendahuluan Mengurus sertifikat tanah seringkali terasa rumit, berbelit, dan memakan waktu – terutama bagi pemilik tanah pertama kali atau keluarga yang mewarisi aset tanpa dokumentasi lengkap. Padahal sertifikat tanah adalah dokumen hukum penting: menjamin kepemilikan, memudahkan transaksi, menjadi jaminan pembiayaan,…

Pendahuluan Proses pendaftaran tanah sering terasa lambat, berbelit, dan membuat frustrasi pemilik maupun calon investor. Kasus-kasus antrian panjang di kantor pertanahan, dokumen yang bolak-balik diminta, sampai perkara yang akhirnya berujung di pengadilan adalah pemandangan yang tidak jarang dijumpai. Padahal sertifikat…

Pendahuluan Mengurus balik nama sertifikat tanah yang berasal dari warisan sering terasa membingungkan bagi banyak keluarga. Selain persoalan administrasi, ada aspek hukum, pajak, dan hubungan antar ahli waris yang harus diselesaikan dulu supaya perpindahan hak berjalan sah dan lancar. Kesalahan…

Pendahuluan Tanah milik negara yang terlantar merupakan persoalan kompleks yang sering muncul di banyak daerah. Pada satu sisi, tanah negara adalah aset publik yang memiliki fungsi strategis – untuk fasilitas umum, konservasi, pembangunan infrastruktur, atau kepentingan publik lain. Namun pada…

Pendahuluan Tanah yang dikuasai oleh pemerintah – baik pusat maupun daerah – memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, konservasi, dan pemenuhan kebutuhan sosial. Kepastian hukum atas tanah pemerintah bukan saja soal kepemilikan di atas kertas, melainkan juga…

Pendahuluan Transaksi tanah antara pihak-pihak publik maupun privat-khususnya hibah dan tukar-menukar tanah-memiliki implikasi hukum, fiskal, dan sosial yang besar. Hibah tanah adalah penyerahan hak atas tanah tanpa imbalan, sementara tukar-menukar (pertukaran) tanah melibatkan pertukaran kepemilikan antara dua pihak dengan nilai…

Pendahuluan Inventarisasi aset tanah daerah adalah kegiatan sistematik untuk mengidentifikasi, mendata, memverifikasi, dan mengelola seluruh tanah milik pemerintah daerah atau yang menjadi penguasaan/kelola daerah. Kegiatan ini lebih dari sekadar pembuatan daftar-ia adalah fondasi untuk tata kelola aset yang transparan, efisien,…

Pendahuluan Dokumen penguasaan tanah adalah bukti tertulis yang merangkum status kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah-penting untuk perencanaan, investasi, penyelesaian konflik, atau program pembangunan. Dalam konteks pemerintahan daerah, proyek infrastruktur, atau kegiatan swasta (mis. investasi, perumahan), dokumen ini menjadi rujukan…