Satu hal yang paling identik dengan birokrasi kita selain seragam cokelat adalah: SPPD. Surat Perintah Perjalanan Dinas.
Coba perhatikan bandara-bandara kita. Terutama di hari Senin atau Jumat. Isinya rombongan bapak-bapak dan ibu-ibu berpakaian rapi, menenteng map, atau tas ransel seragam. Tujuannya beragam: Jakarta, Bali, atau Yogyakarta. Judulnya pun heroik: Konsultasi, Koordinasi, atau Studi Banding.
Pertanyaannya sederhana: apakah semua perjalanan itu memang perlu? Ataukah itu hanya cara halus untuk “mencairkan” anggaran yang sudah dipatok di awal tahun?
Mari kita bedah pelan-pelan dengan logika orang pasar.
Ritual Konsultasi: Mengapa Harus Bertemu Fisik?
Dulu, zaman belum ada internet cepat, kalau pejabat daerah bingung soal aturan dari pusat, mereka harus terbang ke Jakarta. Datang ke kementerian. Duduk di ruang tunggu. Lalu konsultasi. Itu masuk akal.
Tapi sekarang? Kita sudah punya Zoom. Ada Google Meet. Ada WhatsApp yang bisa kirim dokumen dalam hitungan detik. Tapi anehnya, budaya “terbang ke Jakarta” tetap subur.
Alasannya klasik: “Kalau tidak ketemu langsung, kurang mantap.” Atau, “Kalau lewat Zoom, pejabat pusatnya susah dihubungi.”
Ini sebenarnya masalah mentalitas. Konsultasi seringkali hanya jadi tameng. Padahal, inti masalahnya bukan pada aturan yang tidak jelas, tapi pada ketidakyakinan pejabat daerah dalam mengambil keputusan. Akhirnya, uang rakyat habis jutaan rupiah hanya untuk mendengar jawaban yang sebenarnya bisa dikirim lewat email.
Studi Banding: Belajar atau Sekadar Jalan-Jalan?
Judul ini paling favorit. Studi Banding. Idealnya, kita pergi ke tempat yang lebih maju, melihat sistemnya, lalu pulang dan mempraktekkannya di daerah sendiri.
Tapi yang sering terjadi adalah fenomena “Studi Banding Massal”. Rombongan berangkat 20 orang. Sampai di lokasi tujuan, paparan hanya dua jam. Sisanya? Foto-foto di ikon kota, mampir ke pusat oleh-oleh, dan makan malam di resto terkenal.
Pulang dari sana, adakah perubahan di daerah asal? Jarang. Laporannya seringkali hanya tumpukan kertas yang difotokopi dari brosur tempat yang dikunjungi.
Kalau tujuannya benar-benar belajar, cukup kirim dua orang ahli. Suruh mereka tinggal di sana seminggu, pelajari sistemnya sampai akar-akar, lalu buat pilot project. Itu baru namanya efisiensi. Kalau kirim satu gerbong tapi hasilnya nol, itu namanya tamasya dibiayai negara.
Dilema “Uang Saku” dan Kesejahteraan ASN
Kita harus jujur pada satu hal yang sensitif: perjalanan dinas adalah “tambahan penghasilan” bagi banyak ASN. Kita tahu, gaji pokok ASN itu tidak seberapa. Tunjangan kinerja pun tidak semua daerah punya angka yang besar.
Maka, perjalanan dinas menjadi cara legal untuk menambah isi dompet. Uang harian, uang penginapan yang dikit-dikit bisa “dihemat”, hingga sisa tiket pesawat.
Di sinilah letak keruwetannya. Perjalanan dinas bukan lagi murni soal kebutuhan organisasi, tapi sudah bergeser menjadi instrumen kesejahteraan. Kalau perjalanan dinas dipangkas habis atas nama efisiensi, semangat kerja di kantor bisa drop. “Sudah gaji kecil, tidak pernah dinas luar pula,” begitu keluhannya.
Inilah paradoks birokrasi kita. Kita menggunakan cara yang tidak efisien (perjalanan dinas fiktif atau dipaksakan) untuk menutupi masalah sistemik (gaji yang belum ideal).
Digitalisasi: Musuh Alami SPPD
Sebenarnya, musuh terbesar perjalanan dinas adalah efisiensi digital. Sejak pandemi, kita membuktikan bahwa roda pemerintahan tetap bisa berputar tanpa banyak orang terbang ke sana-kemari. Rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang biasanya menghabiskan miliaran rupiah untuk sewa ballroom hotel, ternyata bisa sukses lewat layar monitor.
Tapi begitu pandemi usai, ada semacam “balas dendam”. Orang-orang rindu terbang. Anggaran yang sempat dialihkan untuk Bansos, kini ditarik lagi untuk biaya hotel dan tiket pesawat.
Kita seperti enggan untuk maju. Kita merasa birokrasi itu harus sibuk secara fisik. Padahal, birokrasi yang modern adalah birokrasi yang sunyi dari kerumunan, tapi cepat dalam pelayanan.
Mencari Jalan Tengah: Perjalanan yang Berdampak
Bukan berarti semua perjalanan dinas itu buruk. Tidak. Ada hal-hal yang memang harus dilakukan di lapangan. Seorang pengawas bangunan harus melihat proyek jembatan secara langsung. Seorang dokter harus turun ke desa terpencil. Itu perjalanan dinas yang wajib dan mulia.
Yang harus diperangi adalah perjalanan dinas yang sifatnya “administrasi administratif”. Rapat membahas draf peraturan, sosialisasi undang-undang baru, atau kunjungan kerja yang isinya hanya seremonial.
Solusinya? Harus ada audit dampak. Setiap satu rupiah uang perjalanan dinas yang keluar, harus ditanya: apa dampaknya bagi masyarakat? Kalau perginya ke Bali tapi tidak ada inovasi baru yang lahir untuk rakyat, maka itu adalah pemborosan.
Penutup: Malu pada Rakyat
Pada akhirnya, ini soal rasa malu. Rakyat kita masih banyak yang berjuang untuk sekadar makan besok pagi. Sangat tidak elok jika para pelayan rakyat justru sibuk mengumpulkan nota hotel dan boarding pass demi menambah pundi-pundi pribadi.
Perjalanan dinas harus dikembalikan ke khitahnya: sebuah kebutuhan teknis, bukan formalitas anggaran.
Mari kita bermimpi: suatu saat nanti, pejabat kita bangga bukan karena sering terbang ke luar negeri atau luar kota, tapi bangga karena berhasil menyelesaikan masalah daerahnya cukup dari meja kerjanya. Karena dia tahu, setiap rupiah yang dia hemat dari tiket pesawat, bisa berarti satu liter susu tambahan bagi anak-anak stunting di daerahnya.
Begitulah. Efisiensi itu bukan soal pelit, tapi soal tahu prioritas. Dan di negeri ini, prioritas kita seharusnya adalah rakyat, bukan kenyamanan kursi pesawat.
Bagaimana menurut Anda? Masih perlukah dinas luar besok pagi?
