Ada pemandangan unik di layar ponsel kita belakangan ini. Isinya bukan lagi sekadar berita tentang kebijakan negara atau peresmian jembatan, tapi pameran kemewahan yang bikin mata silau. Ada istri pejabat yang pamer tas seharga rumah subsidi, ada anak pejabat yang post foto liburan di atas kapal pesiar, sampai pamer koleksi mobil mewah yang kalau pajaknya dibayar, mungkin bisa buat aspal satu kecamatan.
Judul artikel kali ini menyentuh saraf kemarahan publik yang paling sensitif: Flexing Pejabat: Dampak Sosial dan Sanksi Etik di Mata Publik.
Fenomena flexing atau pamer kekayaan ini seperti menabur garam di atas luka rakyat yang sedang menganga. Di saat rakyat sedang hitung-hitungan sisa uang di dompet untuk beli beras, di saat para buruh memperjuangkan kenaikan upah yang hanya cukup buat beli pulsa, para penghuni singgasana birokrasi ini justru sibuk memperlihatkan betapa indahnya hidup di atas “awan” kekuasaan.
Luka Sosial yang Tak Kunjung Kering
Masalah flexing pejabat ini bukan sekadar urusan privasi. Jangan ada yang bilang, “Ah, itu kan pakai uang pribadi, bukan uang negara.”
Di dunia birokrasi, tidak ada yang benar-benar pribadi kalau Anda sudah menyandang status pelayan publik. Setiap sen yang Anda pamerkan akan dipertanyakan asal-usulnya oleh rakyat. “Dari mana uangnya? Gaji bapaknya kan cuma sekian?”
Dampak sosialnya luar biasa merusak. Flexing menciptakan jarak yang semakin lebar antara penguasa dan rakyat. Ia menghancurkan kepercayaan publik (public trust) yang susah payah dibangun lewat slogan-slogan reformasi birokrasi. Bagaimana rakyat bisa percaya bahwa pemerintah sedang berhemat, kalau gaya hidup pejabatnya seperti sultan yang tidak punya tanggal tua?
Ini adalah bentuk pengkhianatan empati. Pejabat yang hobi pamer harta sebenarnya sedang pamer ketidakpedulian. Mereka seolah hidup di planet lain yang tidak tersentuh oleh debu kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat di bawahnya.
Sanksi Etik yang Sering Kali Masuk Angin
Lalu, apa sanksinya? Di sinilah letak ironisnya.
Di negeri ini, kita punya kode etik. Kita punya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Inspektorat di setiap lembaga. Tapi, sanksi untuk pejabat yang hobi pamer kemewahan sering kali terasa seperti “tepukan di pundak”. Cuma ditegur. Cuma disuruh hapus unggahan di Instagram. Atau paling banter, dibilang, “Mohon untuk lebih bijak di media sosial.”
Itu bukan sanksi. Itu namanya nasihat orang tua kepada anaknya yang baru dapat mainan baru.
Sanksi etik harusnya punya taring. Di mata publik, flexing yang tidak wajar harusnya menjadi pintu masuk otomatis untuk pemeriksaan kekayaan secara radikal. Kalau ada pejabat atau keluarganya pamer harta yang melebihi profil pendapatannya, dia harus segera dinonaktifkan sementara untuk diaudit.
Jangan tunggu sampai viral. Jangan tunggu sampai netizen jadi intelijen dadakan yang membedah harga jam tangan sang pejabat. Kalau birokrasi kita hanya bergerak setelah ada tekanan dari media sosial, maka itu tandanya sistem pengawasan internal kita sedang tidur siang.
Netizen: Hakim Garis yang Paling Galak
Kita harus berterima kasih kepada netizen Indonesia. Mereka adalah hakim garis yang paling jeli. Berkat “jempol sakti” mereka, banyak pejabat yang tadinya merasa aman menyembunyikan “lemak” kekayaannya, tiba-tiba harus berkeringat dingin di depan kamera televisi untuk meminta maaf.
Tapi, apakah kita harus terus-menerus mengandalkan viralitas?
Harusnya, transparansi digital yang sedang dibangun pemerintah—seperti integrasi data LHKPN dengan media sosial atau gaya hidup—bisa menjadi detektor otomatis. Kita butuh sistem yang bisa bilang: “Laporan kekayaan Anda 2 miliar, tapi kenapa anak Anda pamer mobil 5 miliar?”
Pejabat harus sadar bahwa di era 2026 ini, tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Setiap sudut kafe mewah di Paris atau setiap tas branded di mal Jakarta, ada kamera rakyat yang siap memotret. Flexing adalah cara paling cepat untuk menghancurkan karier birokrasi yang sudah dibangun puluhan tahun.
Meneladani Kesederhanaan (Yang Sekarang Jadi Barang Langka)
Kita merindukan sosok pejabat yang datang ke kantor dengan gaya hidup yang wajar. Bukan pura-pura miskin untuk pencitraan, tapi yang benar-benar punya rasa malu untuk pamer di tengah keprihatinan bangsa.
Ingat Bung Hatta? Sang Wakil Presiden yang sampai akhir hayatnya belum sanggup membeli sepatu Bally impiannya. Atau Hoegeng, polisi yang jujur dan hidupnya amat bersahaja. Mereka adalah legenda karena integritasnya, bukan karena merek mobilnya.
Pejabat masa depan adalah mereka yang bangga karena prestasinya melayani rakyat, bukan bangga karena jumlah koleksi barang mewahnya. Kemewahan seorang birokrat harusnya tercermin dari seberapa mewah kualitas pelayanan publik yang dia berikan kepada rakyat, bukan seberapa mewah perabotan di rumah dinasnya.
Malu Adalah Benteng Terakhir
Pada akhirnya, aturan sehebat apa pun tidak akan mempan jika rasa malu sudah hilang dari hati para pejabat kita.
Flexing adalah penyakit mentalitas “OKB” (Orang Kaya Baru) yang merasa harus pengakuan lewat benda-benda mati. Birokrasi kita butuh orang-orang yang “sudah selesai dengan dirinya sendiri”. Orang-orang yang tidak butuh validasi dari jumlah like di foto kemewahannya, tapi merasa cukup dengan senyum kepuasan dari warga yang urusannya dipermudah.
Hentikan pamer harta. Mulailah pamer kerja.
Karena di mata rakyat, tas mewah Anda tidak akan membuat pelayanan di kelurahan jadi lebih cepat. Dan mobil sport Anda tidak akan membuat harga bahan pokok jadi lebih murah.
Kalau ingin pamer, pamerlah berapa banyak pungli yang sudah Anda hapus. Pamerlah berapa banyak aplikasi yang sudah Anda integrasikan untuk memudahkan rakyat. Itu baru namanya flexing yang berkelas.
Begitu menurut rasa keadilan saya yang juga sesekali scrol media sosial. Bagaimana menurut Anda? Apakah pejabat di daerah Anda masih hobi pamer, atau sudah mulai malu untuk memperlihatkan kemewahan?
Mari kita terus awal, karena suara rakyat adalah sanksi sosial yang paling nyata bagi mereka yang lupa diri di atas kursi kekuasaan.
