Dalam panggung politik lokal di Indonesia, momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) selalu menyajikan pemandangan yang heroik. Di atas podium kampanye, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, atau Gubernur dan Wakil Gubernur tampil ke publik layaknya “dwitunggal” yang mesra, solid, dan penuh komitmen kebersamaan. Mereka melempar senyum, bergandengan tangan, dan berjanji bahu-membahu mewujudkan visi perubahan demi kesejahteraan rakyat. Keharmonisan visual ini menjadi jualan politik utama untuk memikat simpati dan mendulang suara Pembaca di tempat pemungutan suara.
Namun, begitu kontestasi usai, kemenangan diraih, dan pelantikan resmi dilaksanakan, kemesraan tersebut tidak jarang langsung menguap tanpa bekas. Berdasarkan data evaluasi Kementerian Dalam Negeri, mayoritas pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia mengalami pecah kongsi atau disharmonisasi di tengah jalan, bahkan banyak yang hubungan komunikasinya sudah terputus sejak tahun pertama masa jabatan.
Fenomena “kawin cerai” politik ini bukan lagi sekadar urusan domestik ego personal dua elite politik, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah tragedi manajerial yang sistemis. Hubungan yang dingin dan disharmonis antara nomor satu dan nomor dua di daerah secara langsung akan mengirimkan daya rusak yang kuat, meretakkan soliditas organisasi, dan melumpuhkan roda birokrasi pemerintahan daerah. Mengapa perang dingin di level puncak ini begitu subur terjadi? Bagaimana dampak pembelahan kekuasaan ini menyengsarakan jalannya pelayanan publik di tingkat tapak?
Akar Sengketa Pembagian “Kue Kekuasaan”
Membongkar kelestarian konflik dwitunggal ini mengharuskan kita melihat secara jernih cacat bawaan (inherent flaw) dari sistem rekrutmen politik dan regulasi ketatanegaraan kita. Ada dua faktor utama yang menjadi hulu lahirnya disharmonisasi:
1. Persekutuan Pragmatis Berbasis “Pernikahan Paksa” Politik
Mayoritas pasangan kepala daerah di Indonesia tidak dibentuk berdasarkan kesamaan ideologi, keselarasan visi pembangunan, atau ikatan persahabatan profesional yang matang. Mereka disatukan oleh partai politik pengusung melalui “pernikahan paksa” pragmatis demi memenuhi syarat ambang batas pencalonan (presidential threshold lokal) dan kepentingan logistik finansial kampanye.
+-----------------------------------------------------------------+
| SIKLUS PECAH KONGSI DWITUNGGAL LOKAL |
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| [Pilkada] ---> Persekutuan Pragmatis / "Pernikahan Paksa" |
| Demi Logistik & Syarat Ambang Batas Partai. |
| |
| [Pascako] ---> Perebutan Kendali Anggaran APBD & Penentuan |
| Pejabat Struktur Dinas (Ego Sektoral). |
| |
| [Hilir] ---> Birokrasi Terbelah Dua Kubu, Pelayanan |
| Publik Mandek & Program Kerja Lumpuh. |
+-----------------------------------------------------------------+
Seorang tokoh yang populer dan memiliki elektabilitas tinggi dipasangkan secara paksa dengan seorang pengusaha kaya atau ketua partai lokal yang memiliki ketebalan dompet modal finansial. Sejak awal, hubungan ini berdiri di atas kalkulasi dagang politik yang rapuh. Begitu pilkada usai dan kekuasaan diraih, masing-masing aktor menuntut pengembalian investasi politiknya. Ketika ekspektasi bagi-bagi “kue kekuasaan” (pembagian proyek APBD, penentuan pemenang tender, atau jatah pengisian jabatan kepala dinas) tidak sesuai dengan kesepakatan bawah meja masa lalu, maka pecahlah kongsi tersebut menjadi perang dingin terbuka.
2. Ambivalensi Regulasi Fungsi Wakil Kepala Daerah
Akar masalah kedua berada pada wilayah abu-abu konstitusi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan kepala daerah sebagai pemegang otoritas tunggal eksekutif (single executive) yang memegang kendali mutlak atas penggunaan anggaran dan pengambilan keputusan strategis daerah. Sementara itu, fungsi wakil kepala daerah didesain sangat lemah: hanya bertugas membantu, melaksanakan tugas pengawasan internal, dan menggantikan posisi kepala daerah jika berhalangan tetap.
Ketimpangan regulasi ini menciptakan rasa frustrasi politik bagi sang wakil. Di lapangan, wakil kepala daerah sering kali merasa diperlakukan hanya sebagai “ban serep” atau pajangan seremonial murni yang tidak memiliki taring eksekusi. Ketika wakil yang ambisius mencoba mengambil inisiatif mandiri untuk masuk ke wilayah kebijakan dinas-dinas kerja, kepala daerah akan melihat tindakan tersebut sebagai bentuk pembangkangan, pelampauan wewenang, atau ancaman rivalitas politik baru menuju pemilu berikutnya. Ketakutan akan disaingi ini mendorong kepala daerah untuk membatasi ruang gerak, mengucilkan, bahkan mematikan fungsi koordinasi wakilnya secara total.
Dampak Berantai Disharmonisasi Terhadap Roda Birokrasi
Ketika dua pucuk pimpinan tertinggi di daerah saling mengunci diri dalam konflik dan tidak lagi bertegur sapa, maka daya rusaknya akan langsung merembes turun menghancurkan tatanan birokrasi di bawahnya:
1. Polarisasi Aparatur: Lahirnya Kubu-Kubuan di Kantor Dinas
Dampak paling instan dari perang dingin di tingkat puncak adalah terjadinya polarisasi atau pembelahan loyalitas di kalangan pegawai, mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bidang, hingga level staf terbawah. Birokrasi lokal secara sadar atau terpaksa akan terfragmentasi menjadi dua faksi: Kubu Pendukung Bupati dan Kubu Simpatisan Wakil Bupati.
Iklim kerja di kantor pemda berubah menjadi medan spionase politik harian yang tidak sehat. Para kepala dinas (OPD) berada dalam posisi buah simalakama yang menegangkan. Jika mereka menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin oleh wakil bupati, mereka terancam dicap tidak loyal oleh bupati dan bersiap menerima sanksi mutasi jabatan (non-job). Sebaliknya, jika mereka mengabaikan undangan wakil bupati, mereka akan dipersulit dalam proses pengawasan internal. Struktur birokrasi yang seharusnya bekerja kolektif-solid berubah menjadi organisasi yang penakut, saling curiga, lamban, dan sibuk mengamankan posisi selamat masing-masing.
2. Kelumpuhan Pengambilan Kebijakan dan Mandeknya Serapan APBD
Pembelahan kekuasaan ini memicu kemacetan akut dalam siklus perencanaan dan eksekusi anggaran daerah. Proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi berlarut-larut karena kedua belah pihak memaksakan titipan program dan vendor masing-masing ke dalam postur APBD.
Ketika dokumen anggaran terlambat diketok palu akibat sengketa elite, efek dominonya adalah penundaan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa di tingkat dinas teknis. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dinas-dinas memilih menunda eksekusi proyek fisik karena takut salah langkah administrasi di tengah dualisme instruksi pimpinan. Uang APBD rakyat akhirnya membeku di bank (menjadi Silpa jumbo), program pengentasan kemiskinan dan stunting jalan di tempat, dan daerah kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi harian akibat kelumpuhan gerak birokrasi.
3. Rusaknya Manajemen Talenta (Merit System) ASN Daerah
Prinsip profesionalisme pengisian jabatan kepegawaian (merit system) hancur total di tengah badai disharmonisasi. Proses penataan promosi dan mutasi pegawai tidak lagi didasarkan pada kompetensi murni, kualifikasi pendidikan, atau rekam jejak prestasi, melainkan didasarkan pada kalkulasi kedekatan faksi politik.
Setiap kali dilakukan gerbong mutasi pegawai oleh kepala daerah, wakil kepala daerah yang merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan tim Penilai Kinerja PNS akan melakukan perlawanan terbuka ke publik. Mereka melaporkan kecacatan prosedur tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kementerian Dalam Negeri, yang berujung pada pembatalan atau penundaan SK pelantikan. Ketidakpastian iklim karir ini memicu demoralisasi massal di kalangan ASN muda yang berpotensi. Pegawai yang cerdas dan jujur memilih bersikap apatis dan pasif, sebab mereka melihat bahwa jalan menuju puncak karir diraih melalui keahlian menjilat faksi pemenang, bukan melalui tetesan keringat prestasi pelayanan publik.
Memutus Rantai Konflik Dwitunggal
Menyelamatkan roda birokrasi daerah dari kehancuran akibat disharmonisasi elite memerlukan langkah reformasi regulasi tata kelola pemerintahan yang tegas dan mengikat:
1. Amandemen Regulasi: Penegasan Pembagian Urusan Sektoral yang Mengikat
Pemerintah pusat harus melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan merumuskan klausul pembagian urusan pemerintahan (division of labor) yang tegas, detail, eksplisit, dan mengikat secara hukum antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
[Usulan Reformasi Urusan Dwitunggal]
+---------------------------------------------------------------+
| Kepala Daerah --> Memegang Kendali Urusan Fiskal Makro,|
| Perencanaan APBD, & Kebijakan Politik|
+---------------------------------------------------------------+
|
v
+---------------------------------------------------------------+
| Wakil Kepala Daerah --> Memegang Otoritas Penuh Sektor Hulu |
| Pelayanan Publik (Pendidikan, |
| Kesehatan, Sosial, & Reformasi ASN). |
+---------------------------------------------------------------+
Dengan adanya pemisahan yurisdiksi kerja yang sah secara undang-undang ini, wakil kepala daerah memiliki taring eksekusi mandiri tanpa perlu terus-menerus mengemis restu subjektif bupati, dan kepala daerah tidak bisa lagi mengintervensi atau mematikan fungsi kerja wakilnya secara sewenang-wenang.
2. Penerapan Sistem Sanksi Fiskal Daerah Kolektif dari Pusat
Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan harus menciptakan instrumen pemaksa kepatuhan bagi keharmonisan elite. Masukkan variabel Indeks Stabilitas Kepemimpinan Daerah sebagai salah satu indikator penentu dalam penilaian indeks reformasi birokrasi dan pemberian Dana Insentif Daerah (DID).
Jika sebuah daerah terbukti secara sah mengalami kemacetan roda pemerintahan akibat konflik terbuka pasangan kepala daerahnya—yang dibuktikan dengan adanya laporan sengketa mutasi berlarut atau keterlambatan pengesahan APBD—maka pusat harus langsung menjatuhkan sanksi pemotongan alokasi dana transfer (DAU/DBH) secara masif kepada daerah tersebut. Ancaman kebangkrutan fiskal daerah ini akan memaksa kedua aktor egois tersebut untuk menurunkan ego personal mereka, duduk bersama, dan melakukan kompromi demi menyelamatkan kelangsungan hidup daerah.
3. Mengkaji Ulang Opsi Pemilihan Wakil Kepala Daerah Lewat Jalur Karier (ASN)
Pemerintah pusat harus mulai membuka wacana politik berani untuk mengkaji ulang sistem pemilihan paket kepala daerah dalam Pilkada. Salah satu opsi alternatif yang visioner adalah memisahkan pemilihan kepala daerah dengan wakilnya.
Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui jalur politik, sedangkan posisi Wakil Kepala Daerah tidak lagi diisi oleh figur politisi partai, melainkan diisi secara otomatis oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) karier tertinggi profesional di daerah tersebut (misalnya Sekretaris Daerah yang berprestasi). Pola pengisian ini akan secara instan menghancurkan potensi rivalitas politik masa depan, sebab sang wakil adalah seorang birokrat murni yang fokus kerjanya adalah mengomandani administrasi pelayanan publik harian, bukan mengumpulkan modal politik untuk mencalonkan diri sebagai bupati di periode berikutnya.
Kesimpulan
Hubungan disharmonis antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah penyakit laten yang selama berdekade-dekade telah menyandera efektivitas reformasi birokrasi dan merusak kualitas pelayanan publik di berbagai penjuru nusantara. Ketidakdewasaan berpolitik para elite yang terjebak dalam lingkaran setan keserakahan kekuasaan dan utang modal pilkada telah mengorbankan muruah profesionalisme para abdi negara dan menelantarkan hak-hak dasar pembangunan masyarakat bawah.
Birokrasi pemerintahan daerah tidak boleh dibiarkan terus-menerus menjadi sandera atau benteng pertempuran bagi ego personal dua orang penguasa. Menembus kebuntuan ini menuntut ketegasan sistem hukum nasional untuk memperjelas batas-batas wewenang kerja, menutup celah transaksional pengisian jabatan, serta memberlakukan sanksi fiskal kolektif yang keras bagi daerah yang bandel. Sudah saatnya para pemimpin daerah menyadari bahwa kekuasaan yang mereka genggam adalah amanah suci yang dibentuk dari keringat air mata rakyat; saatnya mereka meremukkan ego pribadi, menyatukan kembali jabat tangan dwitunggal yang retak, dan menggerakkan seluruh energi birokrasi untuk fokus bekerja menghadirkan kemajuan, keadilan, dan kemakmuran yang hakiki bagi segenap Pembaca seutuhnya.
