Dunia politik kita ini memang hobi sekali dengan istilah “gemuk”. Kalau badannya gemuk, dokter bilang itu risiko kolesterol. Tapi kalau kabinet yang gemuk, para politisi bilang itu “akomodasi”. Katanya, supaya semua golongan terwakili. Supaya stabilitas terjaga. Supaya mesin pemerintahan bisa lari kencang karena bensinnya ramai-ramai yang patungan.
Tapi, benarkah begitu?
Judulnya saja sudah bikin dahi berkerut: Kabinet Gemuk: Antara Efektivitas Kerja dan Beban APBN.
Ini seperti kita punya bus besar. Kursinya ditambah, penumpangnya penuh, kondekturnya ada lima, sopirnya satu tapi asisten sopirnya ada tiga. Secara teori, bus ini harusnya paling stabil karena beratnya merata. Tapi secara praktik, coba lihat: apakah bus itu bisa selap-selip di kemacetan birokrasi kita yang minta ampun ruwetnya?
Kursi Banyak, Meja Bertambah
Kabinet Merah Putih di bawah Pak Prabowo ini memang luar biasa besarnya. Ada 48 kementerian. Belum lagi wakil menterinya. Belum lagi kepala badan-kepala badan yang setingkat menteri. Ini adalah rekor baru sejak era Reformasi.
Saya mencoba berbaik sangka. Mungkin, masalah bangsa ini memang sudah terlalu menumpuk. Ibarat piring kotor di dapur, kalau yang mencuci cuma sedikit, ya lama selesainya. Maka, didatangkanlah pasukan pencuci piring yang banyak. Harapannya, dapur cepat bersih, makanan cepat tersaji.
Ada kementerian yang dulu “raksasa”, sekarang dipecah. Contohnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sekarang jadi tiga. Logikanya: urusan sekolah dasar jangan dicampur dengan urusan riset nuklir atau urusan pelestarian tari piring. Biar fokus. Biar spesialis.
Tapi, di birokrasi, memecah lembaga itu tidak semudah membelah roti.
Begitu satu kementerian dipecah jadi tiga, maka muncul tiga Sekretaris Jenderal. Muncul tiga Inspektorat Jenderal. Muncul tiga biro hukum, tiga biro humas, dan tiga biro perlengkapan.
Artinya apa? Biaya operasional meledak. Anggaran yang harusnya buat bangun jalan atau beli buku sekolah, tersedot buat bayar gaji eselon, sewa gedung kantor baru, sampai urusan beli mobil dinas dan papan nama baru.
Inilah yang saya sebut sebagai Pajak Koordinasi. Semakin banyak lembaga, semakin mahal harga koordinasinya.
Penyakit “Silo” yang Menghantui
Saya sering bilang, musuh terbesar pemerintahan itu bukan oposisi. Oposisi itu perlu supaya ada yang mengingatkan. Musuh terbesarnya adalah Ego Sektoral. Penyakit “Silo”.
Penyakit ini unik: menterinya merasa kementeriannya adalah negara di dalam negara.
Bayangkan kalau Anda ingin membangun satu kawasan industri. Urusan tanah ada di Kementerian Agraria. Urusan izin pabrik di Kementerian Perindustrian. Urusan lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup. Urusan buruh di Kementerian Tenaga Kerja.
Dulu, dengan kementerian yang lebih sedikit saja, koordinasinya sudah seperti benang kusut. Sekarang, dengan meja yang lebih banyak, apakah benang itu akan terurai atau justru makin melilit leher?
Kalau menteri-menteri baru ini tidak punya semangat “satu komando”, yang terjadi adalah lomba lari di tempat. Masing-masing merasa paling penting. Masing-masing ingin punya aturan sendiri. Ujung-ujungnya, rakyat dan pengusaha yang pusing. “Kemarin kata Kementerian A boleh, kok kata Kementerian B dilarang?”
Di sinilah peran para Menko diuji. Menko itu bukan sekadar jabatan administratif. Menko itu harus jadi “dirigen” orkestra. Kalau ada satu pemain biola yang nadanya sumbang atau ingin menonjol sendiri, dirigen harus berani menegur. Kalau tidak, kabinet gemuk ini hanya akan menghasilkan kebisingan, bukan harmoni.
APBN Kita Kuat Sampai Mana?
Sekarang mari bicara angka. Bicara isi dompet negara.
Membangun birokrasi baru itu mahal. Sangat mahal. Satu kementerian baru butuh kantor. Kalau belum ada gedung, ya sewa. Berapa harga sewa gedung di Jakarta untuk satu kementerian? Hitung sendiri nolnya.
Belum lagi sistem IT-nya. Belum lagi pemindahan ASN-nya. Belum lagi tunjangan kinerjanya.
APBN kita itu bukan sumur tanpa dasar. Ruang fiskal kita terbatas. Kita punya utang yang harus dibayar bunganya. Kita punya proyek infrastruktur yang harus dilanjutkan. Kita punya program “Makan Bergizi Gratis” yang anggarannya raksasa.
Kalau beban birokrasi terlalu berat, saya khawatir otot APBN kita lama-lama keram.
Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk operasional birokrasi adalah rupiah yang diambil dari jatah pembangunan langsung untuk rakyat. Maka, kabinet gemuk ini memikul beban moral yang besar. Mereka harus membuktikan bahwa dengan biaya mahal ini, hasilnya harus berkali-kali lipat lebih bagus.
Jangan sampai: biaya birokrasinya naik 50 persen, tapi kecepatan pelayanannya cuma naik 5 persen. Itu namanya rugi bandar.
Menanti “Agile Government”
Di dunia usaha, sekarang zamannya Agile. Lincah. Ramping. Cepat. Perusahaan raksasa saja berusaha memangkas birokrasi internalnya supaya tidak kalah dengan startup.
Nah, pemerintah kita justru menempuh jalur sebaliknya: memperbesar struktur.
Bisakah organisasi besar tetap lincah? Bisa. Syaratnya: Digitalisasi Total.
Kalau kabinet gemuk ini masih bekerja dengan cara-cara lama—surat menyurat pakai disposisi kertas, rapat fisik melulu, birokrasi berjenjang dari staf sampai menteri—maka tamatlah kita. Gemuknya kabinet akan jadi lemak yang menyumbat pembuluh darah negara.
Tapi kalau kabinet gemuk ini didukung oleh sistem digital yang terintegrasi—seperti INA Digital yang sering kita bahas—maka jumlah kementerian tidak jadi masalah. Karena komunikasinya lewat data, bukan lewat tumpukan map.
Pak Prabowo sering bicara tentang efisiensi. Beliau benci kebocoran anggaran. Nah, kabinet gemuk ini adalah ujian pertama beliau: bisakah beliau memimpin pasukan besar ini tanpa membiarkan ada anggaran yang bocor di sela-sela meja menteri yang baru dibuat?
Penutup: Rakyat Tidak Peduli Jumlah Menteri
Sebenarnya, bagi rakyat kecil di pelosok, mereka tidak peduli mau menterinya ada 48, 100, atau cuma 10. Mereka tidak hapal nama-nama menteri itu.
Yang rakyat peduli adalah: harga beras turun tidak? Urus izin usaha gampang tidak? Sekolah anak gratis benar tidak? Puskesmas pelayanannya bagus tidak?
Kalau menteri yang banyak itu bisa membuat urusan rakyat jadi lebih mudah, rakyat akan ikhlas membayar pajaknya untuk gaji mereka. Rakyat akan tepuk tangan. “Gak apa-apa gemuk, yang penting kerjanya nyata!”
Tapi kalau menterinya banyak, wakil menterinya berderet, tapi urusan rakyat tetap dipersulit, tetap kena pungli, dan tetap lambat… ya siap-siap saja. Rakyat punya cara sendiri untuk “menghukum” lewat opini publik yang tajam.
Birokrasi gemuk itu ibarat pendekar yang bawa banyak senjata. Kalau dia jago, semua senjata itu berguna. Kalau dia tidak jago, dia malah keberatan beban dan jatuh sendiri sebelum bertanding.
Kita tunggu saja, apakah pendekar-pendekar baru kita ini akan membawa kemenangan, atau malah sibuk mengurusi tas senjatanya masing-masing.
Semoga yang pertama yang terjadi. Karena taruhannya adalah masa depan perut kita semua.
