Malam itu alun-alun kota berubah menjadi lautan cahaya. Lampu sorot berkekuatan ribuan watt ditembakkan lurus ke angkasa, membelah langit malam yang pekat. Panggung raksasa bertingkat tiga berdiri megah dengan latar belakang layar videotron berukuran raksasa yang menampilkan visual tarian kolosal beresolusi tinggi.
Sistem tata suara menggelegar dahsyat, menggetarkan dada ribuan penonton yang memadati lapangan rumput. Di atas panggung utama, deretan penyanyi ibu kota bergantian melantunkan tembang-tembang hits.
Di barisan kursi paling depan—kursi sofa empuk bersarung kain beludru putih lengkap dengan meja kaca kecil berisi piring buah dan air mineral impor—duduklah bupati, wakil bupati, jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), serta tamu kehormatan dari kementerian pariwisata pusat. Semuanya mengenakan pakaian adat modifikasi yang kainnya masih kaku dan mengilap: tanda pakaian itu baru saja selesai dijahit khusus oleh desainer lokal seminggu sebelumnya atas biaya pos anggaran keprotokolan.
Spanduk kain di atas gerbang utama melengkung indah: Pekan Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif Daerah Menuju Pentas Wisata Dunia.
Meriah luar biasa. Sukses besar.
Kepala dinas pariwisata tersenyum lebar sambil membungkuk hormat menyalami bupati. Laporan pertanggungjawaban kegiatan malam itu sudah bisa dipastikan mulus: puluhan ribu warga tumpah ruah, pedagang sosis bakar meraup omzet dadakan, artis nasional memuji keramahtamahan kota di akun Instagram pribadinya, dan siaran langsung di kanal YouTube pemda ditonton belasan ribu pasang mata.
Namun, datanglah kembali ke alun-alun kota itu empat puluh delapan jam kemudian. Tepat pada hari Selasa sore.
Panggung megah sudah dibongkar menjadi tumpukan rangka besi berkarat. Lampu sorot sudah diangkut kembali ke dalam truk sewaan. Para artis dan pejabat kementerian sudah terbang pulang ke Jakarta menggunakan pesawat kelas bisnis.
Yang tertinggal di lapangan rumput itu hanyalah bau pesing di balik pohon beringin, rumput lapangan yang mati terinjak-injak menjadi kubangan lumpur becek, serta puluhan ribu lembar kantong kresek hitam dan bungkus mi instan yang berserakan diterbangkan angin sore.
Di luar pagar alun-alun, lima ratus meter ke arah pusat perajin batik dan sanggar tari tradisional lokal, suasananya mendadak sunyi senyap laksana kuburan massal.
Tidak ada turis. Tidak ada pembeli. Pintu los pasar kerajinan tertutup rapat berdebu. Tiga orang penari cilik berlatih tari di teras rumah beralas semen retak tanpa pemutar musik yang layak.
Kota itu kembali ke habitat aslinya: sebuah daerah sepi, lesu, tanpa denyut ekonomi kreatif, dan terlupakan selama tiga ratus enam puluh empat hari ke depan. Menunggu giliran anggaran festival tahun depan diketok kembali di ruang paripurna dewan.
Candu Berpesta Bernama Event Pariwisata
Birokrasi pariwisata kita di daerah belakangan ini mengidap penyakit yang sangat mirip dengan perilaku seorang pecandu narkoba: kecanduan festival satu malam.
Hampir setiap kabupaten dan kota di Indonesia kini memiliki agenda festival tahunan dengan nama-nama yang gagah: Festival Kopi Lereng Gunung, Karnaval Budaya Pesisir, Festival Bahari Nusantara, hingga Gebyar Tenun Tradisional.
Anggarannya tidak main-main. Untuk menggelar acara selama tiga hari dua malam, pemerintah daerah tidak segan-segan menggelontorkan dana APBD mulai dari dua miliar hingga sepuluh miliar rupiah. Angka yang fantastis untuk ukuran sebuah daerah yang ruang gawat darurat rumah sakit umumnya masih kekurangan tabung oksigen dan gedung sekolah dasarnya masih banyak yang beratap seng keropos.
Pertanyaannya: mengapa pemerintah daerah begitu bernafsu membakar uang miliaran rupiah hanya untuk pesta pora yang berlangsung selama tiga puluh enam jam?
Jawabannya ada pada karakter psikologis birokrasi kita yang haus akan validasi instan (instant gratification).
Membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan itu pekerjaan yang sangat rumit, membosankan, melelahkan, dan butuh waktu bertahun-tahun tanpa ada tepuk tangan. Anda harus melatih sopir angkot agar bersikap ramah kepada turis, mendidik pemilik warung makan agar tidak menembak harga seenak jidat, membangun toilet umum yang wangi dan memiliki air mengalir 24 jam, serta merawat akses jalan menuju air terjun agar mulus tanpa lubang maut.
Semua pekerjaan mendasar itu tidak ada panggung seremonialnya. Tidak ada gunting pita. Tidak bisa diunggah menjadi video estetik berdurasi enam puluh detik di media sosial bupati.
Sebaliknya, menyelenggarakan festival panggung raksasa adalah jalan pintas paling instan untuk menciptakan ilusi kemajuan pariwisata.
Tinggal sewa event organizer (EO) profesional dari kota besar, kontrak artis papan atas berbayar ratusan juta rupiah, pasang kembang api spektakuler di penghujung acara, maka bupati langsung dinobatkan sebagai “Bapak Pembangunan Pariwisata Daerah”. Laporan kinerja dinas pariwisata hijau menyala: target jumlah massa tercapai, serapan anggaran 100 persen, dan liputan media lokal berlimpah ruah.
Mari kita bandingkan alokasi energi dan anggaran pemerintah daerah antara menyelenggarakan pesta festival seremonial dengan membangun ekosistem pariwisata riil sepanjang tahun:
| Parameter Tata Kelola | Pendekatan Mazhab “Festival Seremonial” | Pendekatan “Ekosistem Pariwisata Riil” | Akibat Nyata Bagi Daerah |
| Alokasi Anggaran APBD | Disedot habis 70% – 80% untuk sewa panggung, artis, suvenir, dan publikasi | Disedot untuk pemeliharaan toilet bersih, sanitasi, rambu jalan, dan pelatihan warga | Dana miliaran rupiah habis menguap menjadi asap kembang api semalam |
| Penerima Manfaat Finansial | Event Organizer luar kota, vendor tata suara, artis ibu kota, pemilik hotel mewah | Perajin cinderamata desa, pemilik homestay warga, pemandu wisata lokal, tukang perahu | Uang APBD kembali terbang keluar daerah, warga lokal hanya jadi penonton |
| Tolok Ukur Keberhasilan | Kepadatan lautan manusia di depan panggung dan viralitas siaran media sosial | Tingkat hunian kamar (occupancy rate) hotel/homestay stabil sepanjang 12 bulan | Keberhasilan semu: ramai dalam hitungan jam, mati suri sepanjang tahun |
| Dampak Kualitas Infrastruktur | Fasilitas temporer: tenda kerucut portabel dan toilet sewa dibongkar pasca-acara | Fasilitas permanen: jalan mulus ke objek wisata, air bersih lancar, pedestrian nyaman | Objek wisata asli tetap rusak, kotor, dan tidak layak dikunjungi turis asing |
| Keterlibatan Seniman Lokal | Menjadi penari pembuka berdurasi 7 menit sebelum artis ibu kota tampil | Menjadi aktor utama pertunjukan berkala mingguan yang dikemas secara komersial | Seniman lokal terpinggirkan dan hanya dibayar honor transportasi murah |
Tengok baris kedua tabel di atas. Di sanalah letak kebocoran ekonomi (economic leakage) terbesar dari festival daerah kita.
Dari anggaran Rp 3 miliar yang dikucurkan pemda untuk sebuah festival musik dan budaya, lebih dari 70 persen uang itu terbang kembali ke Jakarta atau Surabaya. Uangnya dipakai untuk membayar honor manggung artis nasional, sewa genset raksasa dari vendor provinsi, sewa tata lampu panggung profesional, dan biaya penginapan tim produksi di hotel jaringan internasional.
Berapa yang benar-benar tersisa di kantong warga lokal?
Hanya remah-remah: uang parkir motor liar di trotoar selama dua malam, laba jualan es teh manis dan cilok dari pedagang kaki lima musiman, serta honor penari sanggar lokal yang sering kali hanya diberi uang saku lima puluh ribu rupiah plus sekotak nasi bungkus ayam goreng dingin.
Begitu festival usai, uang miliaran rupiah itu lenyap tanpa jejak. Tidak ada aset produktif permanen yang tertinggal di tanah daerah tersebut.
Toilet Jorok, Tiket Masuk Berlipat Ganda
Pariwisata sebuah daerah pada hakikatnya bukan ditentukan oleh megahnya panggung festival tahunan. Pariwisata sebuah daerah diuji dari satu ruangan kecil berukuran dua kali dua meter yang berdiri di pojok objek wisata: toilet umum.
Saya sering berkeliling ke berbagai pelosok Indonesia. Mengunjungi pantai-pantai berpasir putih yang luar biasa indah, air terjun perawan di tengah hutan tropis, atau situs candi bersejarah yang megah. Alam kita adalah surga yang dijatuhkan Tuhan ke bumi.
Namun begitu Anda tiba di lokasi objek wisata andalan daerah tersebut pada hari biasa di luar musim festival, surga itu seketika runtuh berantakan.
Jalan masuk menuju lokasi wisata rusak parah penuh kubangan lumpur layaknya arena balap motor trail. Begitu sampai di gerbang, Anda disambut oleh tiga pos retribusi liar yang berbeda: satu karcis dari pemda, satu karcis dari karang taruna desa, dan satu karcis parkir tanpa stempel resmi.
Dan puncaknya, ketika Anda ingin buang air kecil setelah menempuh perjalanan tiga jam, Anda melangkah masuk ke toilet umum objek wisata tersebut: lantainya licin berlumut hitam, pintunya jebol diganti selembar karung goni, kran airnya mati kering kerontang, dan bau pesingnya tercium hingga radius sepuluh meter.
Di mana letak kehadiran dinas pariwisata daerah yang kemarin baru saja membakar anggaran lima miliar rupiah untuk menggelar festival budaya internasional di ibu kota kabupaten?
Dinas pariwisata tidak punya anggaran untuk memperbaiki kran toilet seharga lima puluh ribu rupiah dan menggaji petugas kebersihan sebesar satu juta rupiah per bulan.
Tetapi dinas yang sama memiliki pos anggaran sebesar delapan ratus juta rupiah untuk menyewa videotron dan menyewa pembawa acara selebritas dari Jakarta selama tiga hari festival berlangsung.
Inilah kegilaan prioritas pembangunan kita.
Kita bermimpi mendatangkan jutaan wisatawan mancanegara berdompet tebal, tetapi kita menyuruh mereka buang air di toilet yang lebih mirip kandang kambing terlantar.
Wisatawan mancanegara dan pelancong domestik kelas menengah tidak butuh festival musik dangdut atau karnaval kostum busa hati yang megah. Mereka butuh jalanan aspal yang mulus, keamanan dari preman tukang palak tiket liar, makanan lokal yang higienis dengan daftar harga yang transparan di buku menu, serta toilet umum yang bersih, wangi, dan memiliki pasokan air bersih yang melimpah.
Selama hal-hal mendasar itu diabaikan, daerah itu hanya akan menjadi tempat singgah orang lokal yang datang membawa bekal rantang nasi dari rumah pada hari Minggu, membuang puntung rokok sembarangan, lalu pulang tanpa membelanjakan uang satu perak pun di toko kerajinan warga.
Mengapa Sanggar Seni Lokal Tetap Melarat?
Narasi paling suci yang selalu diucapkan oleh para pejabat saat meresmikan festival daerah adalah: “Event ini digelar demi melestarikan seni budaya leluhur dan memberdayakan para seniman lokal.”
Sebuah kalimat yang terdengar sangat mulia di atas podium pidato.
Namun mari kita intip apa yang terjadi di belakang panggung festival.
Para seniman tradisional lokal—para penabuh gamelan tua, para peniup seruling bambu, dan anak-anak gadis penari tradisional—sudah disuruh berlatih keras setiap malam selama dua bulan penuh di balai desa. Mereka mencurahkan waktu, tenaga, dan keringat demi menampilkan koreografi tarian kolosal pembuka festival.
Pada malam pembukaan, mereka tampil gagah di atas panggung selama tujuh menit. Menjadi tarian penyambutan kedatangan rombongan mobil bupati dan pejabat pusat.
Setelah tujuh menit tarian selesai, para seniman lokal itu disuruh segera turun dari panggung melewati tangga darurat belakang. Panggung megah kemudian diambil alih sepenuhnya oleh artis penyanyi pop ibu kota yang dibayar seratus lima puluh juta rupiah untuk bernyanyi selama empat puluh lima menit.
Mari kita tengok ketimpangan pembagian kue anggaran dalam satu lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) festival daerah tipikal:
| Pos Rincian Belanja Festival | Alokasi Anggaran Riil | Proporsi dari Total Biaya | Keterangan Pemanfaatan Dana |
| Sewa Panggung Rigging, Tata Suara, & Lampu | Rp 850.000.000 | 34,0% | Kontrak vendor profesional luar daerah selama 3 hari |
| Honor Artis Utama / Penyanyi Ibu Kota | Rp 350.000.000 | 14,0% | Pembayaran tarif artis papan atas untuk penampilan 1 jam |
| Akomodasi, Tiket Pesawat, & Jamuan Tamu VVIP | Rp 450.000.000 | 18,0% | Kamar hotel suite, tiket garuda eksekutif, makan malam |
| Promosi, Iklan Medsos, & Media Partner | Rp 300.000.000 | 12,0% | Cetak baliho jalan protokol, bayar influencer luar kota |
| Honorarium Tim Event Organizer Pengelola | Rp 250.000.000 | 10,0% | Jasa manajemen penyelenggaraan acara pihak ketiga |
| Honor Gabungan 100 Seniman & Penari Lokal | Rp 50.000.000 | 2,0% | Rata-rata Rp 500.000 per seniman untuk latihan 2 bulan |
| Total Anggaran Satu Kali Event Festival | Rp 2.500.000.000 | 100% | 98% Anggaran tidak pernah menyentuh seniman lokal |
Tengok baris keenam tabel tersebut. Seniman lokal yang dijadikan tameng moral proposal anggaran “pelestarian budaya” hanya menerima remah-remah sebesar dua persen dari total perputaran dana festival.
Setelah pesta kembang api padam malam itu, sanggar seni tari lokal kembali terlilit utang biaya sewa kain jarik. Gamelan pusaka mereka kembali disimpan di pojok rumah yang bocor tanpa ada bantuan pemeliharaan dari dinas kebudayaan.
Seniman tradisional kita tetap hidup miskin dari generasi ke generasi, sementara para perantara proyek festival (event broker) di lingkaran kekuasaan daerah membeli mobil baru dari marjin pengadaan tenda dan tata suara panggung.
Budaya lokal tidak sedang dilestarikan. Budaya lokal sedang dieksploitasi sebagai komoditas pajangan dekoratif untuk melegitimasi pencairan proyek APBD tahunan.
Mengubah Panggung Sehari Menjadi Industri Tiga Ratus Hari
Pariwisata adalah industri pengalaman (experience industry). Turis tidak datang ke sebuah daerah terpencil hanya untuk menonton pertunjukan panggung yang bisa mereka saksikan di layar televisi rumah mereka di Jakarta.
Turis datang ke sebuah daerah untuk mencari keaslian (authenticity): ketenangan alam pedesaan yang asri, kehangatan senyum warga lokal yang tulus, cita rasa masakan tradisional yang dimasak dengan kayu bakar, dan kisah-kisah sejarah masa lalu yang hidup dalam kehidupan harian masyarakatnya.
Jika para bupati, wali kota, dan kepala dinas pariwisata benar-benar berniat memajukan ekonomi rakyatnya dan bukan sekadar memburu piala penghargaan festival terpopuler di media sosial, cara berpikir anggaran pariwisata harus dirombak secara radikal:
- Moratorium Festival Megah Berbiaya Miliaran Rupiah. Hentikan kebiasaan menyewa artis papan atas berbanderol ratusan juta rupiah menggunakan uang APBD. Alihkan 80 persen anggaran pesta seremonial itu ke pos belanja modal permanen pariwisata: membangun toilet berstandar internasional di sepuluh destinasi unggulan, mengaspal jalan akses wisata desa, dan membangun instalasi pengolahan air bersih mandiri bagi warga lokal.
- Pecah Anggaran Pesta Besar Menjadi Ratusan Pertunjukan Mikro Sepanjang Tahun. Daripada membakar uang Rp 2,5 miliar untuk satu kali festival akbar tiga hari di alun-alun, bagi uang itu menjadi 50 paket anggaran bernilai Rp 50 juta. Bagikan dana itu kepada sanggar-sanggar seni desa untuk menggelar pertunjukan budaya berkala setiap hari Sabtu malam di balai-balai desa atau pelataran objek wisata lokal. Ciptakan denyut ekonomi yang berputar 52 kali dalam setahun, bukan satu kali lalu mati suri.
- Pemberdayaan Penginapan Warga (Homestay) dan Standardisasi Layanan. Gunakan dana promosi pariwisata untuk mendidik ibu-ibu desa: bagaimana cara mencuci sprei penginapan agar wangi standar hotel, bagaimana memasak hidangan lokal yang aman bagi perut wisatawan asing, dan bagaimana menetapkan tarif penginapan yang transparan di aplikasi pemesanan daring global. Biarkan uang sewa kamar mengalir langsung ke rekening bank warga desa, bukan masuk ke kantong pemilik jaringan hotel korporasi besar.
- Haramkan Praktik Tiket Retribusi Liar Berlapis. Satukan seluruh pintu retribusi wisata daerah ke dalam satu tiket elektronik tunggal (single digital ticketing). Tindak tegas dan penjarakan oknum preman atau kelompok masyarakat yang melakukan pemerasan parkir liar di jalan masuk objek wisata. Berikan rasa aman, kepastian biaya, dan kenyamanan mutlak bagi setiap pelancong yang menginjakkan kakinya di tanah daerah Anda.
Kemajuan pariwisata sebuah daerah tidak diukur dari seberapa keras dentuman tata suara panggung festival bupati di malam puncak perayaan hari ulang tahun kabupaten.
Kemajuan pariwisata sebuah daerah diukur dari hal-hal sederhana yang berjalan tenang setiap hari: dari tawa seorang perajin bambu desa yang dagangannya laku dibeli turis di hari Rabu siang, dari kamar homestay warga yang selalu terisi penuh di akhir pekan biasa, dan dari aroma wangi toilet umum di puncak bukit yang membuat wisatawan merasa dihormati harkat martabat kemanusiaannya.
Padamkan lampu-lampu sorot panggung yang memboroskan uang kas negara itu.
Hentikan pesta pora semalam suntuk yang menipu nurani rakyat jelata.
Turunlah ke tanah. Benahi jalanan Anda. Bersihkan toilet Anda. Rawat seniman lokal Anda.
Bangunlah ekosistem wisata yang hidup, bernapas, dan menghidupi rakyat kecil sepanjang tiga ratus enam puluh lima hari dalam setahun!
