Di balik megahnya gedung-gedung pemerintahan dan canggihnya sistem digital yang baru dibangun, masih tersisa sebuah “penyakit” lama yang sulit dideteksi oleh perangkat lunak mana pun: budaya “Asal Bapak Senang” atau yang sering disingkat ABS. Fenomena ini bukan sekadar masalah perilaku individu, melainkan warisan mentalitas birokrasi kolonial yang menempatkan atasan sebagai “raja kecil” yang harus selalu dipuaskan, meski harus mengorbankan fakta, kebenaran, bahkan kepentingan masyarakat. Di tahun 2026, ketika tuntutan terhadap transparansi dan kinerja nyata semakin tinggi, budaya ABS menjadi batu sandungan terbesar bagi kemajuan Indonesia. Menggugat budaya ini berarti membongkar akar masalah mengapa banyak kebijakan di lapangan sering kali tidak sesuai dengan laporan yang sampai ke meja pimpinan.
Anatomi Budaya ABS: Bagaimana Ia Bekerja?
Budaya ABS bekerja melalui mekanisme penyaringan informasi yang bias. Dalam struktur organisasi yang kaku dan hierarkis, informasi dari bawah ke atas sering kali mengalami “filter keindahan”. Staf atau pejabat bawahan cenderung hanya melaporkan keberhasilan, angka-angka yang memuaskan mata, dan progres yang tampak lancar. Sebaliknya, kendala nyata, kegagalan program, atau keluhan masyarakat di lapangan disembunyikan atau diperhalus bahasanya agar tidak menyinggung atau membuat atasan gusar. Akibatnya, pimpinan tertinggi sering kali mengambil keputusan berdasarkan “data halusinasi”—data yang terlihat bagus di atas kertas namun rapuh di kenyataan.
Psikologi Ketakutan dan Keamanan Karier
Mengapa banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) terjebak dalam perilaku ABS? Jawabannya sering kali berujung pada rasa takut. Dalam sistem yang masih kental dengan subjektivitas, berani menyampaikan kebenaran yang pahit sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakloyalan atau sikap membangkang. Bawahan merasa keamanan karier mereka terancam jika tidak “menyenangkan” atasan. Mereka khawatir akan dimutasi ke tempat terpencil, kehilangan kesempatan promosi, atau dikucilkan dalam lingkungan kerja. Budaya ABS adalah mekanisme pertahanan diri bagi pegawai yang ingin bertahan hidup dalam struktur birokrasi yang belum sepenuhnya menerapkan meritokrasi murni.
Ilusi “ABS” di Era Digital
Menariknya, digitalisasi birokrasi melalui sistem pemantauan kinerja real-time tidak serta merta menghapus ABS; ia terkadang hanya mengubah bentuknya menjadi “ABS Digital”. Kita mengenal fenomena laporan yang selalu berwarna hijau dalam dasbor kinerja pemerintahan, padahal di lapangan pelayanan masih berbelit. Oknum birokrasi yang mahir teknologi bisa memanipulasi input data agar sistem algoritma memberikan nilai sempurna. Selama pimpinan hanya puas melihat angka di layar tanpa pernah melakukan verifikasi lapangan atau mendengarkan suara publik secara objektif, teknologi justru menjadi alat baru untuk melegitimasi kebohongan administratif.
Dampak Fatal: Kebijakan yang Salah Sasaran
Dampak dari budaya ABS sangatlah nyata dan merugikan negara. Ketika pimpinan mendapat laporan bahwa program penanggulangan kemiskinan atau stunting di suatu daerah “berhasil 100%”, maka evaluasi dan perbaikan tidak akan dilakukan. Padahal, bisa jadi kenyataannya program tersebut gagal total karena salah sasaran. Kebijakan yang diambil berdasarkan laporan palsu ini mengakibatkan pemborosan anggaran triliunan rupiah. Negara mengeluarkan uang untuk solusi atas masalah yang menurut laporan “sudah selesai”, sementara masalah yang sebenarnya terus membengkak tanpa penanganan.
Feodalisme vs Profesionalisme: Pergeseran Paradigma
Menggugat budaya ABS berarti melawan sisa-sisa feodalisme di dalam birokrasi. Dalam budaya feodal, loyalitas diberikan kepada pribadi atasan. Sedangkan dalam profesionalisme modern yang diinginkan dalam UU ASN No. 20 Tahun 2023, loyalitas ASN harus diberikan kepada konstitusi dan publik. Pimpinan dalam birokrasi modern seharusnya berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan sosok yang antikritik. Perubahan paradigma ini menuntut atasan untuk memiliki kebesaran hati dalam menerima kritik dan bawahan untuk memiliki integritas dalam menyampaikan realitas.
Pentingnya “Psikological Safety” di Kantor Pemerintah
Salah satu cara efektif untuk meruntuhkan budaya ABS adalah dengan membangun Psychological Safety atau keamanan psikologis di lingkungan kerja. Ini adalah kondisi di mana setiap pegawai merasa aman untuk menyampaikan ide, kekhawatiran, atau mengakui kesalahan tanpa takut dihukum atau dipermalukan. Di negara-negara dengan birokrasi kelas dunia, pimpinan justru curiga jika laporan yang diterima terlalu sempurna. Mereka mendorong debat sehat dan menghargai staf yang berani menyampaikan potensi kegagalan sejak dini agar bisa segera diperbaiki bersama.
Peran Masyarakat sebagai Pengawas Eksternal
Di era media sosial yang semakin vokal, masyarakat memiliki peran besar dalam menggugat budaya ABS. Ketika pimpinan daerah memamerkan keberhasilan melalui konten pencitraan, warga bisa langsung melakukan “fact-check” di kolom komentar atau mengunggah kondisi nyata di lapangan. Tekanan publik ini memaksa pimpinan untuk tidak hanya percaya pada laporan stafnya, tetapi juga melihat realitas yang diviralkan warga. Masyarakat adalah pengawas paling jujur yang tidak memiliki kepentingan karier untuk menyenangkan pejabat.
Langkah Strategis Menghapus ABS pada 2026
Memasuki tahun 2026, pemerintah mulai menerapkan kebijakan evaluasi 360 derajat. Artinya, kinerja seorang pimpinan tidak hanya dinilai oleh atasannya, tetapi juga oleh bawahannya secara anonim. Jika seorang pimpinan memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter dan memupuk budaya ABS, bawahan bisa memberikan penilaian rendah yang akan memengaruhi tunjangan kinerja dan masa jabatan pimpinan tersebut. Selain itu, integrasi data antara laporan internal pemerintah dengan sentimen publik di media sosial menjadi instrumen penting untuk memverifikasi kebenaran laporan.
Kepemimpinan yang Melayani, Bukan Dilayani
Kunci terakhir dari penghapusan budaya ABS terletak pada teladan pimpinan tertinggi. Pimpinan yang sering melakukan “blusukan” digital maupun fisik tanpa protokoler yang kaku akan mendapatkan informasi yang lebih murni. Pimpinan harus mampu menciptakan atmosfer di mana kejujuran lebih dihargai daripada sanjungan. Ketika seorang bawahan berani berkata, “Bapak/Ibu, program ini belum berjalan maksimal di lapangan,” dan pimpinan merespons dengan, “Terima kasih atas kejujurannya, mari kita cari solusinya,” maka saat itulah budaya ABS mulai runtuh.
Kejujuran sebagai Standar Kinerja Baru
Menggugat budaya “Asal Bapak Senang” adalah perjuangan untuk mengembalikan martabat birokrasi Indonesia. Kita harus berhenti memuja laporan yang indah namun palsu, dan mulai menghargai kejujuran yang pahit namun konstruktif. Di tahun 2026, kemajuan sebuah instansi tidak lagi diukur dari seberapa sering pimpinannya tersenyum saat membaca laporan, melainkan dari seberapa besar dampak nyata yang dirasakan oleh rakyat. Menghapus ABS bukan berarti menjadi tidak sopan kepada atasan, melainkan menjadi sangat sopan kepada kebenaran dan amanah publik yang diemban oleh negara.
