Kalau Anda tanya apa akar masalah paling beracun di negeri ini, jawabannya bukan cuma soal moral atau iman yang tipis. Jawabannya ada pada angka-angka di kalkulator politik kita yang tidak pernah ketemu hitungannya.
Judul artikel kita kali ini menukik ke jantung persoalan: Politik Biaya Tinggi dan Dampaknya pada Perilaku Koruptif Birokrat.
Ini adalah lingkaran setan yang ekornya digigit sendiri. Di satu sisi kita ingin birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. Di sisi lain, sistem politik kita memaksa orang untuk “berdarah-darah” secara finansial demi sebuah kursi jabatan. Akhirnya apa? Birokrasi bukan lagi jadi ladang pengabdian, tapi jadi “mesin ATM” untuk mengembalikan modal yang sudah hangus saat kampanye.
Matematika Politik yang Tidak Nyambung
Mari kita main hitung-hitungan sederhana, gaya orang pasar saja.
Untuk jadi bupati atau walikota di Indonesia, konon butuh modal puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Untuk jadi gubernur? Silakan tambah nolnya di belakang. Uang itu habis buat apa? Buat saksi, buat alat peraga, buat transportasi tim sukses, hingga—ini rahasia umum—”sedekah paksa” ke pemilih agar mau mencoblos.
Lalu, mari kita lihat gaji resmi mereka.
Kalau dijumlahkan selama lima tahun menjabat, total gaji dan tunjangan seorang kepala daerah itu sering kali tidak sampai 10 persen dari modal yang dikeluarkan. Secara logika bisnis, ini adalah investasi yang rugi total. Gila namanya kalau ada pengusaha mau tanam modal 100 miliar hanya untuk dapat balik 5 miliar dalam lima tahun.
Tapi kenapa orang masih berebut? Kenapa kursi panas itu tetap jadi rebutan?
Jawabannya jelas: karena ada “pendapatan lain-lain”. Dan di sinilah birokrasi mulai dikorbankan.
Birokrasi sebagai “Sapi Perah”
Begitu sang pejabat terpilih duduk di kursi kekuasaan, hal pertama yang ada di pikirannya sering kali bukan bagaimana memperbaiki puskesmas, tapi bagaimana caranya “balik modal”. Dan siapa yang punya kunci brankas anggaran? Birokrasi.
Maka, mulailah terjadi tekanan sistematis ke bawah.
Kepala dinas tidak lagi dipilih karena pintarnya atau integritasnya, tapi karena kemampuannya “setor”. Jabatan-jabatan strategis dilelang di bawah tangan. Siapa yang mau jadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU)? Siapa yang mau jadi Kepala Dinas Pendidikan? Silakan setor sekian persen dari pagu anggaran proyek yang mereka kelola.
Akhirnya, birokrat kita yang tadinya punya idealisme pun terpaksa ikut arus. Mereka harus jadi “kreatif” dalam menyusun anggaran. Proyek yang harusnya dikerjakan dengan kualitas beton nomor satu, disunat jadi nomor tiga. Sisa uangnya? Lari ke kantong atasan untuk bayar utang politik.
Inilah yang saya sebut sebagai Korupsi Struktural. Korupsi yang lahir bukan karena orangnya ingin mencuri, tapi karena sistemnya memaksa dia harus punya uang haram untuk tetap bisa memegang jabatan.
Politik Balas Budi dan Rusaknya Profesionalisme
Politik biaya tinggi juga menciptakan “pasukan hantu” di dalam birokrasi.
Setelah menang, pejabat politik punya beban moral (dan finansial) kepada para tim sukses. Karena uang sudah habis, cara membayarnya adalah dengan jabatan. Maka, kantor-kantor dinas tiba-tiba penuh dengan orang-orang titipan. Tenaga honorer membeludak bukan karena butuh tenaga tambahan, tapi karena butuh tempat untuk menampung orang-orang yang berjasa saat pilkada.
Birokrasi jadi gemuk. Anggaran tersedot untuk gaji pegawai yang sebenarnya tidak punya kompetensi. Inovasi mati. ASN yang benar-benar pintar dan jujur malah tersingkir karena mereka tidak punya “jalur politik” ke pimpinan.
Dampaknya? Pelayanan publik jadi hancur. Birokrasi kita jadi lambat karena isinya orang-orang yang lebih pintar urusan politik daripada urusan pelayanan. Dan yang paling menderita adalah rakyat, yang membayar pajak tapi dilayani oleh orang-orang yang sibuk “mengabdi” pada kepentingan pemodal politik sang bos.
Menutup Celah “Main Mata”
Selama biaya politik kita masih setinggi langit, jangan harap korupsi di birokrasi bisa hilang 100 persen. Kita bisa punya seribu KPK, kita bisa punya sepuluh ribu aplikasi pengawasan, tapi kalau “kebutuhan” untuk balik modal itu masih ada, orang akan selalu cari celah.
Kita butuh reformasi total pada sistem pembiayaan politik.
Mungkin negara harus mulai membiayai partai politik secara layak, tapi dengan pengawasan audit yang sangat ketat. Atau, kita harus mulai menegakkan hukum politik uang dengan sangat keras: sekali terbukti menyuap pemilih, langsung diskualifikasi dan dilarang berpolitik seumur hidup.
Tanpa itu, birokrasi kita hanya akan jadi “piring kotor” tempat para politisi mencuci tangan mereka setelah berpesta pora di masa pemilu.
Kita juga butuh digitalisasi pengadaan barang dan jasa (e-katalog) yang benar-benar tertutup celahnya. Jangan sampai aplikasi cuma jadi pajangan, tapi pemenang tendernya tetap “orang dekat” yang sudah diatur di bawah meja.
Penutup: Jangan Jadikan Birokrasi Tumbal
Birokrasi adalah tulang punggung negara. Kalau tulangnya sudah keropos karena digerogoti kepentingan politik biaya tinggi, maka negara ini akan lumpuh.
Kita tidak boleh membiarkan para birokrat kita terus-menerus berada dalam posisi sulit: antara patuh pada atasan yang korup atau kehilangan jabatan karena jujur. Kita harus memutus rantai pasokan uang haram dari birokrasi ke meja politik.
Reformasi birokrasi harus sejalan dengan reformasi politik. Kalau cuma birokrasinya yang diperbaiki tapi sistem politiknya tetap “berbiaya tinggi”, itu sama saja dengan mengecat rumah yang pondasinya sedang dimakan rayap. Terlihat indah dari luar, tapi tinggal tunggu waktu saja untuk ambruk.
Mari kita sadar, bahwa harga mahal yang dibayar calon pejabat saat pemilu, pada akhirnya adalah kita yang membayar lewat jalan yang cepat rusak, obat yang tidak ada di puskesmas, dan sekolah yang atapnya bocor.
Politik mahal, rakyat yang bayar. Sudah saatnya kita hentikan kegilaan ini.
Birokrasi harus dikembalikan kepada rakyat. Bukan kepada penyandang dana kampanye. Karena pengabdian itu tidak ada harganya, maka jangan pernah diperjualbelikan dengan modal politik.
Begitu menurut kacamata saya. Bagaimana menurut kacamata Anda? Apakah kita sanggup bikin politik jadi murah, agar birokrasi bisa jujur?
Perjalanan masih jauh, tapi langkah pertama harus dimulai: jangan jual suara Anda, agar mereka tidak punya alasan untuk menjual jabatan mereka kelak.
