Tuhan sedang tersenyum lebar saat menciptakan bentang alam negeri ini. Kalimat klise itu sering kita dengar, dan memang benar adanya.
Bayangkan pemandangan ini: tebing karang purba yang berdiri tegak menyongsong deburan ombak Samudra Hindia. Pasir pantainya seputih tepung terigu, begitu halus saat diinjak telapak kaki telanjang. Air lautnya bergradasi dari hijau toska bening hingga biru tua pekat. Terumbu karangnya perawan, dihuni ribuan ikan hias aneka warna yang menari lincah di bawah sinar matahari tropis.
Kalau foto pantai itu diunggah ke media sosial, dalam tempo tiga puluh menit tanda jempol akan berhamburan. Ribuan komentar warganet berdecak kagum: “Surga tersembunyi!”, “Ini beneran di Indonesia?”, “Kalah itu pantai di Phuket atau Maladewa!”
Kepala dinas pariwisata setempat tersenyum bangga di ruang kerjanya. Di depan bupati, ia memaparkan salindia presentasi dengan huruf kapital tebal: Optimalisasi Destinasi Unggulan Menuju Kebangkitan Ekonomi Daerah.
Targetnya dipatok melangit: mendatangkan lima ratus ribu wisatawan nusantara dan lima puluh ribu wisatawan mancanegara dalam setahun. Anggaran promosi dicairkan, baliho dipasang di bandara provinsi, dan video berdurasi dua menit diproduksi dengan iringan musik orkestra megah.
Lalu, apa yang terjadi di pantai surga itu enam bulan kemudian?
Hening. Sepi. Sunyi senyap laksana kuburan tua di tengah hutan.
Tidak ada turis berkacamata hitam yang berjemur di pasir putih. Tidak ada aroma hidangan laut bakar yang mengepul di tepi pantai. Yang ada hanyalah deburan ombak yang membentur karang sepi, seekor anjing kampung kurus yang tertidur di bawah pohon ketapang, serta seorang nelayan tua yang duduk termenung menatap perahunya yang diam membisu tanpa penumpang carteran.
Objek wisatanya kelas dunia. Pemandangannya tiada tanding.
Namun mengapa pelancong berdompet tebal tidak kunjung datang? Mengapa surga tersembunyi itu tetap tersembunyi, sunyi, dan tidak pernah menghasilkan satu rupiah pun bagi kantong rakyat kecil di sekitarnya?
Jawabannya adalah penyakit klasik tata kelola birokrasi pariwisata kita: kita selalu mengira bahwa pariwisata itu melulu urusan keindahan panorama alam (endowment), padahal pariwisata sesungguhnya adalah industri rantai pasok kenyamanan (hospitality supply chain) yang dingin, presisi, dan tidak mengenal ampun.
Jebakan “Surga Tersembunyi”
Birokrasi pariwisata kita sangat gemar menggunakan frasa “surga tersembunyi”. Bagi mereka, kata “tersembunyi” terdengar sangat puitis, eksotis, dan romantis.
Namun bagi seorang pelancong modern yang membawa anak dan istri, kata “tersembunyi” adalah mimpi buruk logistik yang mengerikan.
Tersembunyi artinya tidak ada transportasi umum yang terjadwal. Tersembunyi artinya jalannya rusak parah berbatu tajam. Tersembunyi artinya tidak ada sinyal telepon genggam untuk memesan pertolongan darurat saat ban mobil pecah di tengah rimba.
Turis bukan petualang militer yang sedang menjalani latihan bertahan hidup di hutan belantara. Turis adalah konsumen jasa yang rela membelanjakan tabungan kerja kerasnya setahun penuh untuk membeli satu hal: kedamaian pikiran dan kenyamanan pengalaman.
Ketika seorang wisatawan mancanegara atau keluarga kelas menengah perkotaan memutuskan berlibur, kalkulasi mereka bukan cuma titik akhir pemandangan pantai. Kalkulasi mereka adalah rantai perjalanan dari pintu rumah hingga kembali lagi ke kasur tidurnya (seamless journey).
Jika dari bandara terdekat menuju pantai surga itu membutuhkan waktu tempuh enam jam berguncang-guncang di atas jalan aspal yang berlubang laksana parit perang dunia, maka keindahan pantai tersebut seketika kehilangan daya tawarnya.
Punggung sudah terlanjur remuk, anak balita sudah terlanjur muntah-muntah mabuk darat, dan suasana hati keluarga sudah terlanjur berantakan sebelum sempat melihat air laut.
Mari kita bandingkan secara telanjang bagaimana birokrasi pariwisata kita memandang promosi destinasi dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya dihitung oleh para wisatawan:
| Titik Evaluasi Perjalanan | Yang Dipikirkan Birokrasi Pariwisata | Yang Dialami Wisatawan di Lapangan | Akibat Fatal Terhadap Kunjungan |
| Aksesibilitas & Transportasi | “Jaraknya cuma 120 km dari bandara, sudah ada jalan kabupaten” | Jalan sempit, aspal hancur, tidak ada marka jalan, nihil bus resmi | Waktu tempuh 7 jam melelahkan; biaya sewa mobil membengkak gila-gilaan |
| Pintu Masuk & Gerbang Loket | “Cukup pasang plang selamat datang dan pos retribusi resmi” | Dicegat 3 pos pungutan liar berbeda: karang taruna, desa, dan ormas | Turis merasa dipalak dan tidak aman sejak menit pertama menginjakkan kaki |
| Fasilitas Sanitasi (Toilet) | “Wisata alam ya menyatu dengan alam, fasilitas nomor dua” | Toilet berlumut, kran air mati, pintu jebol, kotoran menumpuk | Wisatawan wanita kapok dan bersumpah tidak akan pernah kembali lagi |
| Warung Makan & Transparansi | “Membantu perputaran ekonomi pedagang tradisional lokal” | Menu tanpa daftar harga; turis “ditembak” harga empat kali lipat | Masuk ulasan buruk (bad review) di Google Maps dan viral di medsos |
| Konektivitas & Keamanan | “Bagus untuk detoks digital, lepas dari jeratan internet” | Sinyal ponsel hilang total; tidak ada pos medis darurat dan penjaga pantai | Wisatawan cemas saat terjadi kecelakaan atau situasi gawat darurat |
Tengok baris ketiga tabel di atas. Di sanalah letak pembunuh nomor satu pariwisata daerah kita: urusan sanitasi dasar.
Anda bisa membelanjakan uang APBD sebesar sepuluh miliar rupiah untuk membayar pemengaruh media sosial (influencer) dan memasang iklan di televisi internasional. Namun seluruh kampanye megah itu akan hancur lebur dalam tempo sepuluh detik saat seorang turis perempuan melangkah masuk ke toilet objek wisata Anda: mencium bau pesing menyengat, melihat gayung plastik pecah berlumut, dan mendapati air baknya keruh berjentik nyamuk.
Turis modern adalah pengulas yang sangat kejam di dunia digital.
Mereka tidak akan peduli pada pasir putih pantai Anda jika mereka harus menahan buang air kecil selama berjam-jam karena jijik melihat fasilitas MCK yang Anda sediakan.
Satu ulasan bintang satu di platform peta digital dengan foto toilet jorok sudah cukup untuk membatalkan rencana liburan ratusan keluarga lainnya dari Jakarta atau luar negeri.
Gemar Membangun, Alergi Merawat
Coba kelilingi objek-objek wisata milik pemerintah daerah di berbagai pelosok kabupaten. Anda akan menemukan fenomena yang sangat seragam dan memilukan hati: makam fasilitas terbengkalai.
Di pinggir tebing pantai yang indah, berdiri bangunan megah berbahan beton: Pusat Promosi Kerajinan dan Informasi Wisata. Kaca jendelanya sudah pecah berantakan. Lantai keramiknya tertutup debu tebal dan kotoran kelelawar. Plang nama kayunya patah terkulai ke tanah.
Dua puluh meter dari sana, ada deretan sepuluh kios cinderamata yang dibangun berderet rapi. Pintu gesernya berkarat terkunci gembok. Tidak ada pedagang yang berjualan di sana.
Di sudut lain, berdiri menara pandang setinggi lima belas meter yang anak tangga besinya sudah keropos dimakan korosi garam laut, dipasangi garis pembatas darurat karena rawan runtuh menimpa pengunjung.
Siapa yang membangun semua fasilitas beton itu?
Dinas pariwisata daerah menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat beberapa tahun anggaran silam. Nilainya miliaran rupiah.
Waktu proyek itu selesai dikerjakan, upacara peresmian kembali digelar dengan megah. Pita merah dipotong, tumpeng nasi kuning dibagikan, dan laporan serapan belanja modal dilaporkan sukses seratus persen ke kementerian di Jakarta.
Lalu mengapa dua tahun kemudian bangunan itu dibiarkan membusuk menjadi sarang rayap?
Karena di dunia birokrasi kita berlaku satu hukum besi anggaran: ada uang miliaran untuk membangun gedung baru, tetapi tidak ada uang ratusan ribu untuk biaya perawatan harian.
Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), anggaran pembangunan fisik gedung baru sangat mudah disetujui karena ada wujud barangnya, ada lelang tendernya, dan ada keuntungan bagi rekanan pemenang proyek.
Sebaliknya, pos belanja “pemeliharaan rutin”—seperti membeli sabun pembersih lantai, mengganti kran air rusak, dan menggaji tenaga kebersihan secara bulanan—selalu dianggap pos belanja remeh-temeh yang langsung dicoret saat rapat efisiensi anggaran daerah.
Birokrasi pariwisata kita bertindak seperti orang tua boros yang sangat gemar melahirkan anak baru, tetapi menolak memberi makan dan merawat anak-anak yang sudah lahir hingga mereka mati terlantar di pinggir jalan.
Mari kita tengok siklus hidup fasilitas fisik di destinasi wisata pemerintah daerah:
| Fase Keberadaan Aset | Aktivitas Dominan di Lokasi | Kondisi Fisik Bangunan | Nasib Pemanfaatan Ekonomi |
| Tahun ke-1 (Pembangunan) | Lelang konstruksi, tukang mengecor beton, pemasangan ornamen | Bangunan baru mengilat, cat tembok cerah, plang DAK terpasang | Belum difungsikan; menunggu jadwal serah terima resmi |
| Tahun ke-2 (Peresmian) | Gunting pita bupati, foto bersama pejabat, pameran UMKM dadakan | Fasilitas bersih, kran air mengalir, genset listrik menyala | Ramai saat hari peresmian, sepi kembali di hari kerja berikutnya |
| Tahun ke-3 (Penelantaran) | Tidak ada petugas piket, anggaran listrik kantor pemda menunggak | Cat tembok mengelupas, kran air patah dicuri, rumput ilalang liar meninggi | Kios cinderamata kosong; pedagang lokal memilih bikin gubuk liar di bibir pantai |
| Tahun ke-4 ke atas (Kehancuran) | Ditinggalkan total; menjadi sarang hewan malam dan vandalisme | Atap plafon runtuh, struktur beton retak, kaca jendela hancur | Menjadi monumen kumuh yang justru merusak pemandangan alam |
Tabel tersebut membeberkan kepedihan yang berulang di ratusan titik destinasi wisata tanah air.
Kita gemar sekali menghamburkan semen dan pasir di atas tanah surga, hanya untuk membiarkannya membusuk menjadi monumen kegagalan tata kelola.
Wisatawan datang ke alam bukan untuk melihat ruko semen yang retak dan menara pandang yang keropos. Wisatawan datang untuk menyatu dengan keasrian alam yang dirawat dengan sentuhan cinta dan kebersihan yang sempurna.
Teror “Getok Harga”
Penyakit lain yang membuat pariwisata kita dijauhi pelancong adalah ketiadaan kultur keramahtamahan industri (hospitality culture) pada ekosistem lokal.
Pernahkah Anda mengalami peristiwa pahit ini: Anda duduk di sebuah warung bambu sederhana di tepi pantai wisata daerah. Menikmati pemandangan matahari terbenam sambil memesan dua kelapa muda, sepiring pisang goreng, dan dua mangkok mi instan rebus kuah telur.
Tidak ada buku menu di atas meja. Tidak ada papan daftar harga yang tertempel di dinding bambu warung.
Ketika selesai makan dan Anda melangkah ke kasir untuk membayar, sang pemilik warung menyebutkan angka dengan santai: “Semuanya jadi dua ratus delapan puluh ribu rupiah, Mas.”
Dua mangkok mi instan dan dua butir kelapa muda dipatok seharga hidangan restoran bintang lima di kawasan Menteng Jakarta!
Ketika Anda memprotes, pemilik warung memasang wajah garang dan beralasan: “Ini kan tempat wisata, Mas. Wajarlah harganya beda dengan warung di pasar.”
Inilah fenomena bunuh diri massal pariwisata yang dikenal dengan istilah mentalitas pemburu sekali mangsa (one-shot extortion mentality).
Sebagian masyarakat dan pengelola lokal kita masih mengidap pola pikir primitif: wisatawan dipandang bukan sebagai tamu kehormatan yang harus dilayani agar datang kembali, melainkan dipandang sebagai “sapi perah” yang harus diperas habis-habisan dalam satu kali kunjungan.
Mulai dari pintu masuk: parkir mobil yang tarif resminya lima ribu rupiah ditarik paksa dua puluh lima ribu rupiah oleh pemuda bertato tanpa karcis. Di pantai: duduk di bawah gubuk bambu selama lima belas menit ditagih sewa lima puluh ribu rupiah. Membasuh kaki dari pasir ditagih retribusi air sepuluh ribu rupiah per gayung.
Praktik getok harga dan pungutan liar berlapis ini adalah racun paling mematikan bagi industri pariwisata.
Seorang turis yang merasa ditipu dan diperas harga dirinya tidak hanya akan kapok dan bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kakinya lagi di daerah tersebut. Di era keterhubungan informasi tanpa batas hari ini, turis itu akan membuka gawai pintarnya, menuliskan kemarahannya di media sosial, dan ceritanya dibaca oleh ratusan ribu calon wisatawan lainnya dalam hitungan jam.
Birokrasi pariwisata daerah sering kali berpangku tangan melihat kejahatan ini. Mereka menganggap urusan getok harga warung dan premanisme parkir liar adalah urusan remeh-temeh perdata antarmasyarakat.
Padahal satu piring mi instan yang digetok harganya sanggup meruntuhkan reputasi pariwisata satu kabupaten yang dibangun dengan anggaran promosi puluhan miliar rupiah!
Belajar dari Keheningan Desa Penglipuran dan Kehangatan Negeri Seberang
Mengapa turis mancanegara rela berdesak-desakan terbang ke Thailand atau menghabiskan waktu berminggu-minggu di pelosok Bali, sementara pantai-pantai kita di daerah lain yang pemandangan alamnya jauh lebih eksotis tetap sepi melompong?
Apakah alam Thailand lebih indah dari alam Raja Ampat, Labuan Bajo, atau pesisir Sumatra?
Sama sekali tidak. Tebing karang dan terumbu karang kita jauh lebih megah.
Perbedaannya terletak pada tata kelola ekosistem manusia (human ecosystem governance).
Di Thailand, seorang turis ransel (backpacker) bisa tiba di bandara Bangkok tengah malam, membeli kartu perdana internet dalam dua menit, naik kereta ekspres ber-AC ke pusat kota, lalu memesan bus malam terjadwal menuju pulau terpencil dengan harga yang pasti dan tercetak resmi di tiket komputer.
Di pulau terpencil tersebut, pemilik warung makan menyambutnya dengan senyum tulus, menyodorkan buku menu bergambar lengkap dengan banderol harga dalam baht, dan toilet umumnya bersih mengilap dengan pasokan tisu yang tidak pernah kosong.
Di Bali, tengoklah Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli.
Desa itu tidak memiliki pantai pasir putih. Desa itu tidak memiliki tebing karang dramatis.
Desa itu hanya menjual satu hal: ketertiban, kebersihan mutlak, dan rasa hormat yang luar biasa kepada para tamu. Warganya tidak berebut meminta uang parkir liar. Sampah tidak dibiarkan menyentuh tanah barang selembar pun. Tarif masuknya tunggal dan transparan.
Hasilnya? Ratusan ribu wisatawan dari seluruh penjuru bumi rela menempuh perjalanan berjam-jam mendaki dataran tinggi Bangli hanya untuk berjalan kaki menikmati keheningan lorong desa yang bersih dan wangi.
Pariwisata bukan sekadar menjual batu karang mati dan hamparan pasir bisu. Pariwisata adalah panggung ujian peradaban: bagaimana sebuah komunitas masyarakat menyambut kedatangan orang asing dengan rasa aman, kejujuran budi pekerti, dan pelayanan yang memanusiakan.
Membedah Rantai Pasok Kenyamanan Wisata
Keindahan alam adalah anugerah gratis dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak perlu dibuat oleh dinas pariwisata. Tugas pemerintah daerah bukan menciptakan pemandangan alam, melainkan membangun dan menjaga infrastruktur peradaban di sekeliling keindahan tersebut.
Jika para bupati, wali kota, dan kepala dinas pariwisata benar-benar berniat mengubah surga tersembunyinya menjadi mesin kesejahteraan rakyat yang berputar abadi, ada empat langkah revolusi tata kelola yang harus segera dieksekusi di lapangan:
- Audit Total Fasilitas Sanitasi Dasar (Standarisasi Toilet Bersih Bintang Tiga). Hentikan seluruh anggaran festival seremonial dan belanja promosi iklan ke luar kota selama satu tahun anggaran. Alihkan seratus persen dana tersebut untuk membangun toilet umum berstandar internasional di setiap objek wisata unggulan. Sediakan pasokan air bersih yang melimpah, ventilasi udara yang sejuk, dan pekerjakan petugas kebersihan tetap dari warga lokal yang digaji layak di atas upah minimum regional dengan tugas menjaga kebersihan toilet setiap tiga puluh menit sekali.
- Kriminalisasi Premanisme Tiket dan Hapus Seluruh Retribusi Liar. Terbitkan peraturan bupati yang tegas: seluruh pintu retribusi objek wisata disatukan ke dalam satu loket pembayaran tiket digital tunggal (single digital entry pass). Tangkap, proses hukum, dan penjarakan oknum-oknum ormas atau kelompok preman lokal yang melakukan pungutan parkir liar di bahu jalan masuk destinasi wisata. Berikan rasa aman mutlak bahwa wisatawan tidak akan diganggu dan dipalak selama menikmati liburannya.
- Wajibkan Transparansi Buku Menu dan Perlindungan Konsumen Warung Wisata. Berikan izin operasional warung makan di kawasan wisata dengan syarat mutlak: seluruh warung wajib memajang papan daftar harga makanan dan minuman berukuran besar yang terbaca jelas dari jarak sepuluh meter. Cabut izin usaha dan segel warung makan yang terbukti melakukan praktik getok harga kepada pelancong luar daerah. Lindungi reputasi destinasi Anda dari ulah segelintir pedagang bermental tamak.
- Jamin Konektivitas dan Transportasi Terjadwal dari Pintu Masuk Utama. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan badan usaha transportasi untuk menyediakan armada bus wisata terjadwal (scheduled shuttle bus) yang menghubungkan bandara, stasiun kereta api, atau terminal induk langsung menuju ke titik-titik objek wisata unggulan. Pasang menara pemancar sinyal telekomunikasi (base transceiver station) di setiap destinasi wisata agar wisatawan merasa aman dan dapat langsung menyebarkan foto keindahan daerah Anda ke seluruh penjuru dunia secara gratis.
Tuhan telah menunaikan tugas-Nya dengan sempurna memberikan tanah surga yang luar biasa permai di bumi pertiwi Anda.
Jangan hinakan anugerah suci Sang Pencipta itu dengan membiarkannya terkepung oleh jalanan yang rusak berlubang, toilet yang pesing berlumut, pungutan preman yang mencekik leher, dan kebodohan manajemen birokrasi yang hanya peduli pada anggaran proyek seremonial.
Bersihkan toilet Anda. Buka akses jalan Anda. Tertibkan preman Anda. Latih warga Anda untuk tersenyum dengan jujur dan tulus.
Buatlah para wisatawan itu merasa aman, merasa dihormati, dan merasa betah berlama-lama tinggal di tanah Anda.
Ketika kenyamanan dan rasa aman itu berhasil Anda hadirkan di atas tanah surga tersebut, Anda tidak perlu lagi repot membakar miliaran rupiah untuk menyewa spanduk dan iklan promosi di ibu kota.
Para wisatawan itu sendiri yang akan berbondong-bondong datang membawa rezeki berkah bagi anak-anak dan petani di kampung Anda, menceritakan keindahan tanah Anda kepada dunia dengan penuh rasa hormat dan cinta yang abadi!
