Bacanya saja sudah terbayang betapa panjang napas yang dibutuhkan. Padahal, kita inginnya yang serba pendek. Urusan pendek. Prosedur pendek. Kalau bisa, meja birokrasi itu dipotong saja kakinya supaya pendek—agar tidak ada lagi tempat untuk sembunyi di bawah meja.
Tapi, itulah kenyataannya.
Sudah berapa kali kita ganti presiden? Sudah berapa kali ganti menteri? Istilahnya pun ganti-ganti. Dulu ada “reformasi”. Lalu ada “revolusi mental”. Sekarang ada “Asta Cita”. Intinya satu: bagaimana supaya mesin negara ini tidak macet. Bagaimana supaya oli birokrasi ini tidak bikin licin kantong pribadi, tapi bikin lancar urusan rakyat.
Saya sering merenung. Kenapa urusan birokrasi kita ini seperti jalan di tempat? Padahal kita ini sudah digital. Sudah punya aplikasi ribuan. Sudah punya superapps. Bahkan, sekarang kita punya yang namanya INA Digital. Gagah benar namanya.
Tapi, coba Anda pergi ke kelurahan. Atau ke dinas perizinan di daerah yang agak jauh dari Jakarta.
Kadang, spirit “kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah” itu masih terasa aromanya. Seperti bau terasi di baju yang susah hilang walau sudah dicuci pakai deterjen bermerek “Digitalisasi”.
Siapa Takut Perubahan?
Masalah utama birokrasi kita itu bukan pada komputernya. Bukan pada aplikasinya. Tapi pada “orang di balik meja”-nya. Dan lebih spesifik lagi: pada sistem yang membuat orang itu merasa lebih nyaman kalau urusan dibuat bertele-tele.
Di dunia birokrasi, prosedur adalah raja. Bahkan sering kali lebih raja dari rakyat yang membayar pajak.
Kalau Anda mengurus izin, lalu ada satu syarat yang kurang—katakanlah fotokopi KTP yang belum dilegalisir—maka dunia seolah kiamat bagi sang birokrat. “Maaf Pak, sistem tidak bisa baca kalau tidak ada ini.”
Padahal, di dalam sistem digital, data itu sudah ada. Sudah terekam. Tapi karena “prosedur” bilang harus ada kertas, maka kertas tetap jadi tuhan.
Ini yang saya sebut sebagai Birokrasi Kertas dalam Selubung Digital. Luarnya pakai aplikasi, dalamnya tetap manual. Luarnya pakai cloud computing, dalamnya tetap pakai pundak computing—alias apa-apa harus ditenteng sendiri.
Saya ingat dulu, waktu masih menjabat di pemerintahan, saya paling gemas kalau lihat rapat yang isinya hanya membahas “mekanisme”. Rapat jam 9 pagi, bubar jam 5 sore. Hasilnya? Kesepakatan untuk rapat lagi minggu depan.
Itu bukan kerja. Itu namanya arisan jabatan.
Kabinet Besar dan Harapan Besar
Sekarang, di era Prabowo-Gibran, kabinetnya gemuk. Banyak yang pesimis. Katanya, kalau kementerian makin banyak, meja birokrasi makin panjang. Koordinasi makin ruwet.
Logikanya sederhana: kalau satu rumah dihuni 48 orang, antrean ke kamar mandi pasti panjang.
Tapi, saya mencoba melihat dari sudut pandang lain. Mungkin, ini cara memecah sumbatan. Ada kementerian yang selama ini mengurus terlalu banyak hal—dari urusan gajah sampai urusan semut. Akibatnya, dua-duanya tidak terurus. Gajahnya kabur, semutnya mati terinjak.
Dengan dipecah, harapannya adalah spesialisasi. Fokus. Tapi, ada tapinya. Dan “tapi” ini besar sekali.
Kuncinya ada pada Menko. Para Menteri Koordinator ini harus jadi “polisi lalu lintas” yang handal. Jangan sampai antar-kementerian malah rebutan kewenangan. Jangan sampai satu proyek harus minta tanda tangan di tiga kementerian yang berbeda hanya karena urusannya beririsan.
Kalau itu terjadi, maka perjalanan reformasi ini bukan lagi panjang, tapi berputar-putar di bundaran tanpa pintu keluar.
INA Digital: Senjata atau Perhiasan?
Lalu ada INA Digital. Ini barang bagus. Sangat bagus. Idenya adalah menyatukan semua layanan dalam satu pintu. Satu portal. Tidak ada lagi seribu aplikasi untuk seribu keperluan.
Selama ini, setiap dinas ingin punya aplikasi sendiri. Kenapa? Ya, Anda tahu sendiri jawabannya. Ada proyek di sana. Ada pengadaan server di sana. Ada biaya perawatan di sana.
Maka, menyatukan aplikasi-aplikasi ini adalah “perang suci” melawan ego sektoral. Ini bukan sekadar urusan coding atau programming. Ini urusan memotong “ladang” orang. Dan tidak ada orang yang rela ladangnya dipotong tanpa perlawanan.
Maka, tantangan INA Digital bukan pada teknologinya. Teknologi itu gampang. Beli saja. Sewa orang pinter dari Silicon Valley atau lulusan ITB yang jago-jago itu. Beres.
Tantangannya adalah: mampukah pemerintah memaksa semua lembaga untuk membuang egonya? Mampukah pusat memaksa daerah untuk tunduk pada satu standar data?
Tanpa itu, INA Digital hanya akan jadi satu lagi aplikasi indah yang menghiasi layar smartphone kita, sementara di kantor-kantor dinas, petugasnya masih bertanya: “Sudah difotokopi belum, Mas?”
Mental “Pelayan” vs Mental “Penguasa”
Reformasi birokrasi itu, pada akhirnya, adalah soal memindah letak duduk.
Dulu, birokrat itu duduknya di atas. Rakyat di bawah. Birokrat yang memanggil, rakyat yang datang. Birokrat yang memberi, rakyat yang menerima (sambil membungkuk).
Reformasi yang benar adalah ketika birokrat itu berdiri, lalu bertanya kepada rakyat yang duduk: “Apa yang bisa saya bantu supaya urusan Anda cepat selesai?”
Kedengarannya klise? Memang. Tapi coba cari, berapa banyak kantor pemerintah yang benar-benar punya semangat itu?
Beberapa sudah mulai. Saya angkat topi untuk Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sekarang menjamur di daerah. Itu langkah maju. Setidaknya, rakyat tidak perlu keliling kota untuk mengurus surat-surat. Cukup di satu gedung, AC-nya dingin, petugasnya (mulai) murah senyum.
Tapi itu baru kulitnya. Isinya tetaplah proses di belakang layar. Kalau di depan cepat tapi di belakang tetap “nunggu tanda tangan bapak yang lagi tugas luar”, ya sama saja bohong.
Gaji Naik, Kinerja Gimana?
Setiap tahun, isu kenaikan gaji ASN selalu jadi topik hangat. Masyarakat sering nyinyir: “Layanan masih gitu-gitu saja, kok minta naik gaji?”
Saya punya pendapat agak beda. Saya setuju gaji ASN harus layak. Bahkan harus kompetitif dengan swasta kalau kita ingin menarik talenta terbaik. Kita tidak bisa mengharap pelayanan kelas dunia kalau gajinya kelas “pas-pasan”.
Orang yang perutnya lapar, atau yang cicilan motornya menunggak, akan sulit diajak bicara soal integritas. Celah korupsi itu sering kali bermula dari kebutuhan, bukan sekadar keserakahan.
Tapi, kenaikan gaji harus dibarengi dengan keberanian untuk memecat.
Di swasta, kalau Anda tidak kerja, Anda keluar. Di birokrasi? Asal tidak kena kasus hukum, Anda bisa bertahan sampai pensiun meski kerjaan Anda cuma baca koran dan main game di jam kantor.
Reformasi birokrasi harus punya nyali untuk membuang “benalu”. Jangan biarkan satu orang yang malas merusak mental satu kantor. Merit sistem itu bukan cuma soal siapa yang naik jabatan, tapi juga soal siapa yang harus “disekolahkan lagi” atau diberhentikan karena tidak produktif.
Jangan Pernah Berhenti
Kenapa saya bilang perjalanan ini tidak pernah usai?
Karena zaman berubah. Tantangan berubah. Dulu tantangannya adalah bagaimana supaya surat tidak hilang. Sekarang tantangannya adalah bagaimana supaya data tidak bocor.
Dulu tantangannya adalah antrean yang panjang. Sekarang tantangannya adalah bagaimana supaya masyarakat yang tidak punya smartphone tetap terlayani dengan adil.
Birokrasi itu seperti rumah. Kalau tidak disapu tiap hari, berdebu. Kalau tidak dicat ulang, kusam. Kalau pondasinya keropos, bisa ambruk.
Kita tidak boleh berhenti menuntut perbaikan. Rakyat tidak boleh lelah menjadi pengawas. Dan birokrat tidak boleh baper kalau dikritik.
Reformasi birokrasi bukan sebuah tujuan akhir. Bukan sebuah garis finish. Ia adalah sebuah proses berkelanjutan. Sebuah ikhtiar untuk menjadikan negara ini lebih “ramah” kepada pemilik sahnya: rakyat Indonesia.
Jadi, kalau hari ini Anda masih menemui kendala saat berurusan dengan birokrasi, jangan langsung menyerah. Teriaklah. Mengadulah di media sosial. Karena terkadang, birokrasi kita baru akan bergerak kalau sudah viral.
Ironis? Memang. Tapi itulah bagian dari perjalanan panjang kita.
Mari kita nikmati perjalanannya, sambil terus mendorong supaya laju kendaraannya makin cepat. Supaya di tahun 2045 nanti, saat kita bicara “Indonesia Emas”, kita tidak lagi bicara soal fotokopi KTP.
Sudah waktunya kita naik kelas. Benar-benar naik kelas. Bukan cuma naik pangkat.
