BELITUNG – Keberhasilan penyelenggaraan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tsunami sepanjang sisi selatan Pulau Jawa pada bulan Juli – Agustus 2019 lalu, membuahkan semangat para pihak (pentahelix) untuk terlibat dalam urusan penanggulangan bencana. Melalui ekspedisi, para pihak menyadari bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama yang harus dipandang secara komprehensif, dimulai sejak sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, hingga pemulihan setelah bencana. Pada saat Ekspedisi Destana Tsunami berlangsung, BNPB, BSN, dan didukung perguruan tinggi setempat melakukan penilaian ketangguhan desa yang merupakan self asessment desa terhadap tingkat ketangguhan yang dimiliki desa. Penilaian ketangguhan desa melibatkan aparat desa/kelurahan untuk menilai desa/kelurahan mereka sendiri.
Dalam rangka memperingati Bulan Pengurangan Risiko Bencana yang jatuh pada tanggal 13 Oktober, khususnya kegiatan Jambore Nasional Relawan Penanggulangan Bencana, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat memperkenalkan perangkat penilaian ketangguhan desa (PKD) yang berbasis online dengan tujuan agar PKD ini dapat diakses dengan mudah oleh para pihak yang akan melakukan program ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Acara yang dilangsungkan malam hari dan dihadiri perwakilan dari 34 provinsi yang terdiri dari BPBD dan Organisasi Sosial Masyarakat dengan jumlah sekitar 300 orang, Plt. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Pangarso Suryotomo melakukan Soft Launching Penilaian Ketangguhan Desa berbasis website. “Sebagai bagian dari masyarakat desa, kita wajib untuk menangguhkan desa kita masing-masing, sebelum turun ke daerah bencana”, pesan Bapak Pangarso dalam acara tersebut (9/10).
Setelah soft launching, dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai perangkat Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) oleh narasumber yang merupakan salah satu tim perumus, Bapak Sumino dari LPTP Surakarta. Pada sosialisasi ini beliau menjelaskan tujuan dari penilaian ketangguhan desa serta maksud dari setiap pertanyaan indikator-indikator yang ada di dalam perangkat penilaian ketangguhan desa. Hasil dari penilaian ketangguhan ini, akan dikeluarkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
Peserta yang hadir merupakan relawan yang aktif dalam penanggulangan bencana, mereka dapat berperan sebagai fasilitator bagi aparat desa dalam melakukan penilaian ketangguhan desa secara mandiri. “Fasilitator mendampingi kepala/aparat desa untuk dapat memahami dalam mengisi setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam perangkat ini”, jelas Bapak Sumino.
Saat ini website Penilaian Ketangguhan Desa baru bisa di akses terbatas karena masih dalam tahap uji coba. Setelah dilakukan uji coba dan penyempurnaan, aplikasi ini akan di launching secara resmi sehingga dapat digunakan oleh seluruh masyarakat maupun para pihak yang membutuhkan data mengenai ketangguhan desa.
MA-Dit Pemberdayaan Masyarakat.
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
