Strategi Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah

1. Pendahuluan

Pemutakhiran data objek pajak daerah merupakan salah satu prasyarat mutlak bagi keberhasilan pengelolaan fiskal di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Data yang akurat, terperinci, dan up-to-date menjadi fondasi bagi perencanaan anggaran, penetapan kebijakan tarif, hingga penagihan pajak yang efektif. Tanpa data objek pajak yang valid, pemerintah daerah rentan kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat ketidakjelasan status properti, tumpang-tindih data, maupun lemahnya sistem verifikasi. Oleh sebab itu, diperlukan strategi komprehensif-mulai dari pembenahan regulasi, adopsi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga partisipasi publik-untuk memastikan basis data objek pajak selalu mutakhir dan dapat dipercaya.

2. Definisi dan Ruang Lingkup Data Objek Pajak Daerah

Sebelum menyusun strategi pemutakhiran data, pemahaman mendalam tentang apa itu objek pajak daerah dan bagaimana ruang lingkupnya dikelola sangat penting. Istilah objek pajak daerah mengacu pada semua jenis aset, aktivitas, atau entitas yang menjadi sasaran pemungutan pajak oleh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Objek ini dapat berupa properti fisik, jasa yang dikenai pajak, hingga aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah di wilayah hukum pemerintahan daerah.

Secara umum, objek pajak daerah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama sebagai berikut:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 mencakup bidang tanah dan bangunan, baik milik individu maupun korporasi, yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan. Objek ini bisa berupa rumah tinggal, ruko, gedung perkantoran, pabrik, gudang, rumah kos, hingga tanah kosong. Ruang lingkup datanya sangat luas karena mencakup: lokasi dan koordinat bidang, luas tanah dan bangunan, jenis peruntukan (komersial atau non-komersial), hingga nilai jual objek pajak (NJOP). Karena objek ini bersifat tetap namun dapat berubah fungsi, pemutakhiran data menjadi krusial saat terjadi pembangunan baru, renovasi besar, atau perubahan kepemilikan.

b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Objek PKB meliputi kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, kendaraan angkutan umum, hingga alat berat. Data yang perlu dimutakhirkan antara lain: kepemilikan, status aktif atau tidaknya kendaraan, lokasi domisili pengguna, serta kondisi registrasi STNK. Seringkali terjadi kasus kendaraan yang berpindah pemilik tapi belum dilaporkan, atau kendaraan yang tidak digunakan namun tidak juga dilaporkan nonaktif. Pemutakhiran ini memerlukan integrasi data antara pemerintah daerah dan sistem nasional (seperti SAMSAT).

c. Pajak Reklame

Objek pajak reklame termasuk media visual yang digunakan untuk promosi dan publikasi, baik permanen maupun temporer. Ini mencakup billboard, baliho, spanduk, neon box, dan videotron. Data penting yang perlu dikelola mencakup lokasi pemasangan, ukuran reklame, durasi pemasangan, konten yang ditampilkan, dan siapa penyelenggaranya. Karena bersifat dinamis dan sering berubah dalam waktu singkat, pendataan reklame perlu dilakukan dengan sistem cepat dan mobile-friendly.

d. Pajak Restoran dan Parkir

Objeknya meliputi unit usaha yang menyediakan makanan dan minuman serta jasa parkir, baik indoor maupun outdoor. Informasi yang dibutuhkan meliputi kapasitas layanan, jam operasional, lokasi, dan omset harian/bulanan. Pendataan sering kali sulit karena banyak pelaku usaha yang tidak secara sukarela melaporkan omzet atau bahkan tidak mendaftarkan usahanya secara formal.

e. Pajak Hotel, Hiburan, dan Air Tanah

Hotel, karaoke, bioskop, klub malam, taman bermain, serta kegiatan pengambilan air tanah termasuk dalam objek ini. Data yang perlu dimutakhirkan antara lain jumlah kamar (hotel), kapasitas pengunjung (hiburan), lokasi sumber air tanah, volume pengambilan air, serta omzet usaha. Karena sektor ini sangat dipengaruhi fluktuasi ekonomi dan jumlah wisatawan, pemutakhiran data secara berkala sangat penting untuk menjaga akurasi penerimaan pajak.

f. Apa Itu Pemutakhiran Data?

Secara operasional, pemutakhiran data mengacu pada proses berkelanjutan untuk memperbarui, memverifikasi, dan melengkapi informasi tentang objek-objek pajak tersebut. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis dan lapangan. Ia melibatkan survei, penggunaan teknologi informasi, integrasi sistem, dan penguatan pelaporan dari wajib pajak.

Dengan data yang selalu mutakhir, pemerintah daerah bisa menjawab berbagai pertanyaan strategis:

Apakah semua bidang tanah dan bangunan telah terdaftar dan dikenai PBB?
Apakah kendaraan bermotor yang ada di wilayah ini sudah masuk dalam sistem pajak?
Apakah reklame yang terpajang di pusat kota sudah sesuai izin dan masa tayang?
Apakah restoran dan hotel di kawasan wisata sudah tercatat sebagai wajib pajak?

Tanpa data akurat dan terkini, potensi pajak bisa bocor, terjadi ketimpangan pembayaran antarwajib pajak, dan kualitas layanan publik bisa menurun akibat ketidakpastian fiskal.

3. Tantangan Pemutakhiran Data

Meski urgensinya tinggi, pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak di daerah sering menemui berbagai tantangan, baik dari sisi teknis, organisasi, maupun sosial. Tanpa upaya strategis dan kolaboratif, proses ini rawan menjadi kegiatan yang lambat, tidak berkelanjutan, dan tidak memberi dampak pada peningkatan pendapatan daerah.

a. Data Tersebar dan Tidak Terintegrasi

Di banyak daerah, sistem informasi pajak dikelola oleh unit kerja yang berbeda tanpa sistem integrasi menyeluruh. Sebagai contoh, Dinas Pendapatan mengelola sistem PBB dan PKB, sementara Dinas Perhubungan mengelola data parkir, dan Dinas Perizinan menangani data reklame. Hal ini mengakibatkan:

Terjadi duplikasi data yang membingungkan petugas lapangan.
Kesulitan pencocokan data antarinstansi karena standar data berbeda-beda.
Tidak ada dashboard terpadu untuk analisis potensi pajak lintas sektor.

b. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi

Masih banyak daerah yang belum memiliki sarana teknologi yang mendukung, seperti server dengan kapasitas besar, koneksi internet yang stabil, dan sistem informasi berbasis cloud. Bahkan untuk pemutakhiran manual pun, daerah sering kali kekurangan perangkat seperti tablet lapangan, GPS, atau kamera digital untuk dokumentasi objek pajak.

Di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), tantangan ini semakin kompleks karena keterbatasan sinyal, transportasi, serta jumlah SDM. Tanpa dukungan infrastruktur, pemutakhiran hanya mengandalkan laporan masyarakat atau petugas yang datang sesekali.

c. Kapasitas SDM yang Terbatas

Banyak petugas pajak daerah yang masih belum menguasai keterampilan teknis seperti penggunaan sistem informasi geografis (SIG), pemrosesan data digital, atau pelaporan berbasis aplikasi. Jumlah petugas yang minim juga menyulitkan pelaksanaan pendataan secara rutin dan menyeluruh.

Belum lagi rotasi pegawai yang tinggi menyebabkan pengetahuan institusional tidak bertahan lama. Training berulang menjadi keharusan, namun sering kali tidak dianggarkan secara memadai.

d. Regulasi yang Kurang Mendukung

Beberapa peraturan daerah menetapkan jadwal pembaruan data yang terlalu jarang, misalnya lima tahun sekali untuk PBB-P2. Dalam rentang waktu tersebut, banyak hal bisa terjadi: bangunan baru berdiri, bangunan lama dibongkar, reklame berganti konten, kendaraan berpindah tangan, dan sebagainya. Tapi semua perubahan itu tidak langsung tercatat dalam sistem.

Belum lagi, banyak Perda tidak mengatur secara rinci kewajiban pelaporan dari wajib pajak, atau tidak memiliki sanksi administratif yang tegas bagi yang tidak melaporkan perubahan data.

e. Rendahnya Partisipasi Publik

Wajib pajak sebagai pihak utama yang memiliki data sering kali enggan melaporkan perubahan status objek mereka. Beberapa penyebabnya antara lain:

Takut beban pajak meningkat jika melaporkan bangunan diperluas.
Tidak tahu bahwa perubahan data harus dilaporkan ke dinas terkait.
Prosedur pelaporan yang dianggap berbelit dan tidak transparan.
Tidak ada insentif atau penghargaan bagi wajib pajak yang patuh.

Akibatnya, pemerintah daerah harus bekerja lebih keras untuk memverifikasi secara aktif di lapangan, yang tentu membutuhkan biaya dan waktu lebih besar.

4. Strategi Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah

Pemutakhiran data objek pajak daerah bukanlah sekadar tugas administratif, melainkan fondasi penting dalam pengelolaan fiskal daerah yang efektif. Data yang akurat, terkini, dan terdokumentasi dengan baik memungkinkan perencanaan anggaran yang presisi, pengawasan yang optimal, dan pemungutan pajak yang adil serta berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pemutakhiran data yang menyeluruh dan terintegrasi, mencakup aspek teknologi, kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, dan partisipasi publik.

4.1. Digitalisasi dan Pemetaan Geospasial

Transformasi digital menjadi pilar utama dalam strategi pemutakhiran data objek pajak. Salah satu langkah terdepan adalah pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang mampu menampilkan objek pajak dalam peta digital lengkap dengan atribut dan koordinat yang terukur.

Melalui SIG, bidang tanah untuk PBB-P2, lokasi reklame, zona parkir, hingga titik usaha seperti hotel dan restoran dapat dimonitor secara spasial dan temporal. Data ini kemudian dikembangkan dengan teknologi drone mapping, terutama di wilayah luas, pegunungan, atau daerah yang sulit dijangkau secara fisik. Foto udara beresolusi tinggi dan pemodelan permukaan tanah (DEM-Digital Elevation Model) memungkinkan petugas memverifikasi keberadaan objek pajak tanpa harus melakukan pengukuran manual yang memakan waktu dan biaya besar.

Lebih jauh, strategi ini diperkuat dengan aplikasi mobile collection yang dapat digunakan oleh petugas saat berada di lapangan. Aplikasi ini memungkinkan input langsung berupa foto objek, hasil wawancara wajib pajak, kondisi eksisting objek, hingga data GPS yang tersambung ke server pusat secara real-time. Selain efisiensi, metode ini juga memperkecil peluang manipulasi atau kesalahan pencatatan karena semuanya terdokumentasi secara digital dan dapat dilacak jejaknya (audit trail).

4.2. Integrasi Antarsistem dan Sumber Data

Salah satu tantangan terbesar dalam pemutakhiran data adalah terpecahnya basis data antara berbagai dinas atau OPD. Oleh sebab itu, integrasi sistem menjadi strategi prioritas yang mutlak dilakukan. Konsep single data entry harus menjadi acuan: cukup satu kali input data untuk semua jenis pajak dan retribusi.

Implementasinya bisa berupa portal berbasis web seperti e-PAD (elektronik Pendapatan Asli Daerah) yang mengelola seluruh basis data objek pajak dalam satu platform. Modul-modul seperti PBB, PKB, pajak reklame, parkir, air tanah, dan hiburan saling terhubung dan membaca data dari sumber yang sama.

Untuk memperkaya akurasi dan menghindari input manual, sistem ini harus dilengkapi dengan fitur API (Application Programming Interface) sharing yang memungkinkan integrasi lintas instansi. Misalnya:

Dinas Dukcapil untuk data kependudukan dan status KTP wajib pajak.
SAMSAT untuk status registrasi dan pembayaran PKB.
DPMPTSP untuk informasi perizinan usaha dan reklame.
BPN/ATR untuk status legalitas tanah dan bangunan.

Dengan mekanisme integrasi ini, setiap perubahan status bisa langsung terdeteksi sistem, baik berupa mutasi kendaraan, perubahan luas bangunan, maupun habisnya masa izin reklame.

4.3. Penguatan Kapasitas SDM

Teknologi canggih tidak akan optimal tanpa SDM yang mampu mengoperasikan dan menganalisis datanya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas petugas menjadi bagian vital dalam strategi pemutakhiran. Pemerintah daerah harus secara rutin menyelenggarakan pelatihan teknis dan workshop tematik, meliputi:

Penggunaan SIG dan pemetaan digital.
Operasional drone dan pengolahan citra udara.
Manajemen database dan validasi data.
Pemanfaatan big data untuk analisis potensi pajak.

Selain itu, program sertifikasi teknis dan magang terstruktur bersama perguruan tinggi atau perusahaan teknologi akan menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan dan mempercepat alih teknologi.

4.4. Penyederhanaan Regulasi dan SOP

Banyak daerah masih terjebak pada Perda atau SOP yang tidak fleksibel, terlalu manual, atau belum mengadopsi teknologi informasi. Maka dari itu, perlu dilakukan revisi regulasi untuk mendukung pemutakhiran yang dinamis. Misalnya:

Mempercepat jadwal pembaruan data PBB dari lima tahun menjadi maksimal dua tahun.
Mengatur mekanisme update triwulan untuk objek dinamis seperti kendaraan bermotor dan reklame.
Menyusun SOP berbasis digital yang menyatu dengan aplikasi-setiap langkah pendataan terhubung langsung ke sistem, dan tidak lagi bergantung pada dokumen kertas.

Regulasi baru ini juga harus mengatur batas waktu pelaporan perubahan data oleh wajib pajak dan memberi dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran administratif.

4.5. Peningkatan Partisipasi Wajib Pajak

Salah satu faktor kunci keberhasilan pemutakhiran data adalah kemauan dari wajib pajak itu sendiri untuk melapor secara sukarela. Hal ini hanya bisa dicapai dengan pendekatan partisipatif. Strategi yang bisa diadopsi antara lain:

Kampanye literasi pajak melalui media sosial, radio lokal, dan media cetak. Pesan utamanya: melapor perubahan data = kontribusi untuk pembangunan kota.
Program insentif pelaporan dini, misalnya: pengurangan denda, diskon PBB, atau prioritas layanan IMB bagi wajib pajak yang melaporkan perubahan data maksimal 30 hari setelah kejadian.

Masyarakat juga bisa dilibatkan secara aktif melalui program “patroli data mandiri”, di mana mereka diberi akses terbatas untuk mengecek objek pajak milik mereka dan mengajukan koreksi jika ada kesalahan data.

4.6. Audit dan Evaluasi Berkelanjutan

Terakhir, pemutakhiran data tidak akan berjalan optimal jika tidak dibarengi sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat. Audit berbasis risiko menggunakan teknologi analitik dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi objek pajak yang berpotensi tidak patuh, seperti:

Kendaraan yang terdaftar aktif tapi tidak pernah membayar pajak.
Bangunan besar dengan NJOP rendah tidak wajar.
Reklame yang tetap terpasang padahal masa izinnya sudah berakhir.

Pemerintah daerah juga perlu menyusun dashboard indikator kinerja yang dapat dipantau oleh kepala daerah dan OPD secara berkala. Beberapa indikator utama yang bisa digunakan:

Persentase objek pajak yang sudah tervalidasi.
Jumlah objek pajak yang diperbarui setiap bulan.
Durasi waktu pemrosesan update data.
Jumlah pelaporan mandiri dari wajib pajak.
Jumlah aduan masyarakat tentang data yang tidak sesuai.

Dengan pendekatan strategis, kolaboratif, dan berkelanjutan seperti ini, pemutakhiran data objek pajak tidak hanya menjadi pekerjaan rutin, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat keuangan daerah dan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

5. Studi Kasus Implementasi Berhasil

Sejumlah daerah telah membuktikan bahwa strategi pemutakhiran data yang tepat dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penerimaan pajak dan kualitas layanan publik. Berikut tiga studi kasus yang relevan:

5.1. Kota Nusantara: SIG dan Drone untuk PBB

Kota Nusantara adalah daerah dengan kontur perbukitan dan pesisir yang menantang. Mereka menghadapi kesulitan mendata bidang tanah karena keterbatasan akses dan minimnya data historis. Pemerintah kota kemudian bekerja sama dengan universitas lokal dan vendor teknologi untuk memetakan wilayah menggunakan drone dan SIG.

Dalam waktu enam bulan, lebih dari 95% bidang tanah berhasil dipetakan dengan akurasi tinggi (kurang dari 10 cm). Sengketa batas tanah menurun drastis karena citra drone menjadi bukti otentik. Proses penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) pun lebih cepat-yang sebelumnya 2 bulan, kini hanya 3 minggu. Penerimaan PBB naik hingga 42% dalam setahun.

5.2. Kabupaten Sejahtera: Portal e‑Pajak Terintegrasi

Kabupaten Sejahtera mengembangkan portal digital bernama e-Pajak Sejahtera, yang menggabungkan informasi pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan pajak reklame. Wajib pajak cukup menginput data satu kali, dan sistem langsung menyinkronkan ke seluruh modul.

Portal ini juga dilengkapi fitur QR Code untuk pengecekan status pajak oleh petugas di lapangan, serta notifikasi jatuh tempo melalui WhatsApp dan email. Dampaknya sangat positif: waktu layanan yang dulunya 2 jam per transaksi kini hanya 20 menit, dan penerimaan pajak meningkat 30% dalam waktu setahun.

5.3. Kota Makmur: Insentif Pelaporan Dini

Kota Makmur menghadapi backlog data IMB dan reklame yang besar. Untuk mengatasinya, pemerintah kota meluncurkan program “Lapor Lebih Cepat, Untung Lebih Banyak” yang memberikan diskon denda hingga 75% bagi wajib pajak yang melaporkan perubahan data maksimal 14 hari setelah perubahan.

Program ini dikampanyekan melalui media sosial, radio komunitas, dan billboard di titik strategis. Hasilnya sangat menggembirakan: partisipasi pelaporan dini naik 60%, sengketa data turun 35%, dan pencapaian target pendapatan daerah lebih stabil setiap triwulan.

6. Rekomendasi Kebijakan

Agar strategi pemutakhiran data objek pajak daerah tidak hanya menjadi wacana, tetapi betul-betul menghasilkan dampak konkret terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan serangkaian kebijakan yang bersifat realistis, progresif, dan terukur. Berikut rekomendasi kebijakan yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah:

6.1. Fokus Awal pada Objek Pajak Prioritas

Tidak semua objek pajak harus dimutakhirkan secara serentak. Sebagai langkah awal, pilih 2-3 jenis pajak dengan kontribusi terbesar terhadap PAD, seperti:

PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan): cakupan luas dan nilai potensial tinggi.
PKB (Pajak Kendaraan Bermotor): basis data besar dan dinamis.
Pajak Reklame: objek mudah berubah dan rawan tidak terpantau.

Dengan menetapkan objek prioritas untuk pilot project pemutakhiran, pemerintah daerah dapat menguji sistem, SOP, dan kapasitas petugas sebelum diperluas ke jenis pajak lain. Langkah ini juga memungkinkan efisiensi anggaran dan meminimalkan kegagalan di tahap awal implementasi.

6.2. Alokasi Anggaran Teknologi Informasi yang Memadai

Modernisasi pengelolaan pajak sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi informasi (TI). Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah daerah mengalokasikan minimal 5% dari total APBD operasional untuk:

Pengadaan server lokal atau cloud computing.
Pengembangan aplikasi e-PAD dan dashboard monitoring.
Pelatihan teknis SDM pajak dan retribusi.
Perawatan sistem dan keamanan data (cyber security).

Tanpa dukungan anggaran yang memadai, digitalisasi dan integrasi antarsistem hanya akan menjadi jargon tanpa pelaksanaan nyata di lapangan.

6.3. Pembentukan Tim Inovasi Lintas OPD

Pemutakhiran data bukanlah tugas satu dinas saja. Diperlukan tim lintas sektor (cross-sectoral) yang terdiri dari perwakilan Dinas Pendapatan, Dinas Kominfo, Bappeda, Dinas Perizinan (DPMPTSP), Dinas Dukcapil, dan Dishub. Tim ini bertugas untuk:

Monitoring progres bulanan.
Menangani kendala teknis dan administratif.
Melakukan evaluasi berkala dan menyusun rekomendasi perbaikan.

Tim ini sebaiknya memiliki struktur yang fleksibel dan berbasis proyek (project-based unit), serta mendapat dukungan penuh dari pimpinan daerah, sehingga inovasi dapat berjalan cepat dan tidak terhambat oleh birokrasi konvensional.

6.4. Penyusunan Regulasi Progresif dan Adaptif

Kerangka hukum yang usang dan kaku menjadi salah satu penghambat utama dalam pemutakhiran data. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berani menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang:

Mewajibkan pembaruan data objek pajak dalam rentang waktu yang lebih pendek (2 tahun untuk PBB, 6 bulan untuk reklame, triwulan untuk kendaraan).
Menyediakan sanksi dan insentif untuk pelaporan perubahan data secara mandiri.
Mengatur penggunaan bukti digital (foto drone, laporan geospasial) sebagai dokumen sah dalam proses verifikasi.

Regulasi harus ditinjau dan direvisi setiap dua tahun agar tetap relevan dengan dinamika teknologi, ekonomi, dan sosial masyarakat.

6.5. Penguatan Kemitraan Strategis

Pemerintah daerah tidak harus berjalan sendiri. Pemutakhiran data yang efektif membutuhkan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, bentuk kemitraan dengan:

Akademisi dan perguruan tinggi untuk riset, pengembangan sistem, dan pelatihan SDM.
Asosiasi profesi pajak dan notaris untuk penyuluhan kepada wajib pajak.
Startup teknologi untuk membangun aplikasi, chatbot, dan dashboard berbasis kecerdasan buatan (AI).

Dengan melibatkan sektor eksternal, inovasi akan lebih cepat, biaya bisa ditekan, dan terjadi transfer pengetahuan kepada aparatur pemerintah.

7. Kesimpulan

Pemutakhiran data objek pajak daerah bukanlah kegiatan teknis semata yang sekadar memperbarui angka dan informasi di dalam database pemerintah. Lebih dari itu, ia merupakan fondasi utama dalam membangun sistem perpajakan daerah yang adil, transparan, dan berdaya guna. Tanpa data yang akurat dan terkini, pemerintah akan sulit menetapkan target penerimaan yang realistis, menyusun perencanaan anggaran yang efektif, atau menindak pelanggaran pajak secara tegas.

Langkah-langkah seperti digitalisasi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG), integrasi data antarsistem dan instansi, peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan regulasi, dan pelibatan publik menjadi komponen kunci yang harus dijalankan secara serempak dan konsisten.

Namun, keberhasilan strategi ini tidak terjadi dalam semalam. Diperlukan keberanian untuk melakukan reformasi, komitmen lintas sektor, dan pengawasan yang ketat agar seluruh proses berjalan sesuai tujuan. Pemerintah daerah juga harus bersedia menjadikan pemutakhiran data sebagai agenda prioritas dalam kebijakan fiskal dan tata kelola pelayanan publik.

Dengan strategi yang dirancang secara menyeluruh dan didukung kebijakan yang progresif, pemutakhiran data objek pajak dapat menjadi mesin penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang handal. Lebih dari itu, ia akan mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang mandiri secara fiskal, efisien dalam pelayanan, dan dipercaya oleh warganya.