Yang Sering Dilupakan Pemerintah Daerah Dari Adanya Bencana

Hujan baru turun selama dua jam. Tidak ada badai petir yang mengerikan. Tidak ada angin puting beliung yang merobohkan tiang listrik. Hujan itu hanyalah hujan sore biasa yang turun rutin setiap bulan November.

Namun, di sebuah kota kabupaten di bagian utara Pulau Jawa, air langsung naik setinggi lutut orang dewasa di jalan protokol. Beberapa kantor dinas ikut tergenang. Arus lalu lintas lumpuh total.

Esok paginya, di layar ponsel warga, beredar foto-foto yang polanya selalu sama dari tahun ke tahun. Sang bupati tampak mengenakan sepatu bot karet tinggi, memakai jaket dinas anti-air, berjalan menembus genangan sambil menunjuk-nunjuk ke arah selokan yang mampet. Di belakangnya, puluhan pejabat mengekor dengan wajah serius.

Lalu keluarlah pernyataan klasik di media lokal: “Ini akibat curah hujan ekstrem dan kebiasaan warga yang masih membuang sampah sembarangan. Kita akan segera turunkan bantuan sembako bagi warga terdampak.”

Selesai. Tiga hari kemudian air surut. Sepatu bot disimpan kembali di gudang rumah dinas. Tahun depan, ketika bulan November datang lagi, sepatu bot itu dikeluarkan lagi.

Kita seolah hidup dalam sebuah film yang diputar berulang-ulang. Adegan, dialog, dan pemerannya persis sama. Yang berubah hanyalah tahun kejadiannya.

Indonesia adalah negeri yang berdiri di atas laboratorium bencana paling lengkap di dunia. Kita duduk di atas pertemuan lempeng tektonik raksasa, dikelilingi deretan gunung api aktif, serta memiliki ribuan sungai yang mengalir dari pegunungan curam menuju dataran rendah yang padat penduduk.

Secara logika sederhana, dengan riwayat bencana yang begitu panjang dan berulang, pemerintah daerah di negeri ini seharusnya sudah menjadi ahli kelas dunia dalam hal mitigasi dan pencegahan bencana.

Namun kenyataannya sering kali bertolak belakang. Kita memang sangat sigap saat bencana sudah terjadi, tetapi amat pelupa sebelum bencana itu datang.

Coba perhatikan bagaimana cara pemerintah daerah kita bekerja setiap kali menghadapi bencana alam.

Begitu banjir bandang menerjang, tanah longsor menimbun perkampungan, atau gempa mengguncang kota, mesin birokrasi langsung bergerak secepat kilat. Posko darurat berdiri dalam hitungan jam. Dapur umum mengepul. Tenda-tenda pengungsian terpasang rapi. Truk-truk pengangkut mi instan, beras, selimut, dan air mineral berdatangan dari berbagai penjuru.

Dalam fase tanggap darurat, solidaritas dan kecepatan gerak kita patut diacungi jempol.

Akan tetapi, begitu masa tanggap darurat berakhir dan kamera wartawan mulai beralih ke isu lain, ingatan kolektif birokrasi kita langsung menguap. Bencana kembali diperlakukan sebagai musibah tak terduga yang datang dari langit, bukan sebagai konsekuensi logis dari tata kelola wilayah yang keliru.

Inilah hal pertama yang paling sering dilupakan pemerintah daerah: bencana sering kali bukan murni ulah alam, melainkan buah dari keputusan tata ruang yang ditandatangani di atas meja kantor.

Mari kita jujur melihat peta tata ruang di banyak kabupaten dan kota kita hari ini.

Di atas kertas dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), semuanya tampak hijau dan tertib. Kawasan resapan air di hulu ditandai dengan warna hijau tua. Bantaran sungai digaris dengan batas sempadan yang jelas. Lereng-lereng perbukitan curam ditetapkan sebagai kawasan lindung yang haram disentuh bangunan beton.

Namun, begitu kita turun melihat kenyataan di lapangan, warna hijau di peta itu sudah berubah menjadi abu-abu beton dan genteng merah perumahan.

Hutan lindung di daerah hulu dibabat perlahan untuk dijadikan kebun sayur semusim tanpa terasering. Perbukitan yang menjadi daerah tangkapan air dipangkas menjadi kawasan wisata swafoto dan vila-vila mewah. Sawah-sawah produktif yang selama ratusan tahun berfungsi sebagai spons raksasa penyerap air hujan diuruk menjadi ruko dan kawasan perumahan baru. Bantaran sungai menyempit karena dijejali bangunan liar hingga bangunan permanen berizin.

Siapa yang menerbitkan izin-izin itu?

Bukan hantu. Bukan pula makhluk dari planet lain. Izin-izin alih fungsi lahan itu keluar dari gedung-gedung pemerintahan daerah sendiri.

Terkadang izin itu lahir karena godaan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) jangka pendek. Pemerintah daerah tergiur oleh pemasukan pajak hotel, pajak restoran, atau retribusi izin mendirikan bangunan dari para investor properti. Demi mengejar kenaikan pendapatan beberapa miliar rupiah hari ini, daerah menggadaikan keselamatan ekologisnya untuk puluhan tahun ke depan.

Ketika hutan di hulu gundul dan sawah di hilir sudah berubah menjadi aspal dan beton, air hujan tidak lagi punya tempat untuk meresap ke dalam tanah. Seratus persen air hujan langsung meluncur deras ke permukaan, mencari jalan tercepat menuju pemukiman warga.

Lalu ketika banjir bandang benar-benar menghantam dan merusak jembatan, jalan raya, serta rumah-rumah penduduk, biaya perbaikan yang harus ditanggung APBD jauh berkali-kali lipat lebih besar daripada pajak yang pernah dipungut dari izin-izin tersebut.

Itu adalah hitungan bisnis yang paling merugi di dunia.

Hal kedua yang sering dilupakan adalah ketimpangan alokasi anggaran antara pencegahan dan penanggulangan.

Jika kita membedah dokumen APBD di sebagian besar pemerintah daerah, kita akan menemukan pola yang sangat timpang. Anggaran untuk urusan kebencanaan hampir selalu terkonsentrasi pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang baru dicairkan setelah bencana terjadi, atau anggaran untuk membeli logistik bantuan darurat.

Sebaliknya, anggaran untuk pencegahan—atau yang dalam bahasa teknis disebut mitigasi struktural dan non-struktural—sering kali hanya mendapat remah-remah sisa pembagian kue anggaran.

Mengapa anggaran pencegahan bencana tidak populer di mata para pengambil kebijakan di daerah?

Alasannya sederhana: pencegahan bencana tidak menghasilkan tepuk tangan politik.

Bayangkan seorang kepala daerah memutuskan untuk mengalokasikan anggaran besar guna mengeruk sedimentasi sungai secara rutin setiap tahun, membangun sumur resapan di ribuan titik, merawat sistem peringatan dini longsor di desa-desa perbukitan, serta melakukan penegakan hukum yang keras terhadap bangunan yang melanggar sempadan sungai.

Jika seluruh program pencegahan itu berjalan sukses, apa yang akan terjadi saat musim hujan tiba?

Tidak terjadi apa-apa. Kota tidak banjir. Bukit tidak longsor. Warga tidur nyenyak di rumah masing-masing.

Dan karena tidak terjadi apa-apa, tidak ada berita masuk televisi. Tidak ada foto dramatis bupati memakai sepatu bot di tengah genangan air. Tidak ada seremoni pembagian sembako di posko pengungsian. Masyarakat menganggap cuaca memang sedang bersahabat, tanpa pernah menyadari bahwa ketenangan mereka hari itu adalah hasil dari kerja keras pencegahan yang senyap.

Sebaliknya, jika pencegahan diabaikan dan bencana terjadi, anggaran ratusan miliar bisa langsung dicairkan dengan alasan keadaan darurat. Proses pengadaan barang dan jasanya bisa dipercepat tanpa lelang normal. Semua pejabat tampil di depan kamera sebagai pahlawan penolong rakyat.

Logika politik yang terbalik inilah yang membuat upaya mitigasi bencana di daerah selalu berjalan di tempat.

Hal ketiga yang juga kerap terabaikan adalah meremehkan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat paling bawah.

Selama ini, pendekatan kebencanaan kita masih terlalu terpusat pada aparat pemerintah. Masyarakat sering kali hanya diposisikan sebagai objek pasif yang menunggu diselamatkan ketika air sudah masuk ke ruang tamu atau ketika tanah di belakang rumah mulai retak.

Padahal, dalam setiap kejadian bencana besar, orang pertama yang menyelamatkan nyawa warga bukanlah petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari ibu kota kabupaten. Bukan pula tentara atau polisi dari markas komando.

Penyelamat pertama adalah tetangga sebelah rumah, ketua RT, pemuda karang taruna, dan warga desa itu sendiri. Petugas resmi dari kabupaten biasanya baru bisa tiba di lokasi dua hingga empat jam setelah kejadian karena akses jalan yang terputus atau jarak tempuh yang jauh.

Empat jam pertama dalam sebuah bencana adalah waktu emas yang menentukan hidup dan mati.

Sayangnya, banyak pemerintah daerah yang belum serius membangun ketangguhan di tingkat desa dan kelurahan. Program Desa Tangguh Bencana sering kali hanya berhenti pada pembentukan papan nama kepengurusan dan seremoni pelatihan satu hari di balai desa.

Rambu-rambu jalur evakuasi di daerah rawan tsunami atau tanah longsor dibiarkan berkarat, tertutup rimbunnya semak belukar, atau hilang dicuri orang tanpa ada yang mengecek. Sirine peringatan dini dipasang dengan harga ratusan juta rupiah, tetapi baterainya dibiarkan mati selama bertahun-tahun karena tidak ada anggaran pemeliharaan rutin.

Ketika bencana benar-benar datang di tengah malam buta saat listrik padam dan jaringan telepon seluler lumpuh total, masyarakat panik karena tidak pernah dilatih secara rutin tentang ke mana harus berlari dan apa yang harus diselamatkan lebih dulu.

Lantas, bagaimana seharusnya pemerintah daerah mengubah cara pandang dalam menghadapi ancaman bencana?

Perubahan pertama harus dimulai dari keberanian politik untuk menegakkan aturan tata ruang tanpa pandang bulu.

Rencana Tata Ruang Wilayah tidak boleh lagi diperlakukan sebagai dokumen pajangan yang bisa diubah-ubah dengan mudah setiap kali ada investor besar datang membawa modal. Daerah resapan air, kawasan lindung, dan sempadan sungai harus dijaga sebagai harga mati. Jika ada pejabat yang terbukti bermain mata meloloskan izin di zona merah bencana, sanksi tegas harus dijatuhkan.

Kepala daerah harus memiliki kesadaran bahwa melindungi hutan di hulu dan menjaga daerah aliran sungai jauh lebih penting daripada mengejar angka investasi jangka pendek yang rapuh.

Perubahan kedua adalah menggeser paradigma anggaran dari pola pemadam kebakaran menjadi pola investasi keselamatan.

Setiap pembangunan infrastruktur di daerah wajib memiliki kacamata ketahanan bencana. Membangun jalan raya tidak cukup hanya menghitung ketebalan aspalnya, tetapi juga harus memastikan saluran drainase di kanan-kirinya mampu menampung debit air hujan tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Membangun gedung sekolah atau puskesmas di wilayah rawan gempa harus mematuhi standar konstruksi tahan gempa secara ketat, bukan dikurangi kualitas besinya demi mengejar keuntungan proyek.

Selain itu, anggaran pemeliharaan infrastruktur pengendali bencana—seperti pintu air, tanggul sungai, embung penampung air, dan alat peringatan dini—harus masuk dalam pos belanja prioritas yang tidak boleh dipangkas setiap kali terjadi efisiensi anggaran.

Perubahan ketiga adalah menghidupkan kembali kearifan lokal dan melatih warga secara berkelanjutan.

Nenek moyang kita di berbagai daerah sesungguhnya telah mewariskan pengetahuan luar biasa tentang cara membaca tanda-tanda alam dan berdamai dengan bencana. Rumah panggung kayu di daerah rawan gempa dan banjir dirancang bukan tanpa alasan. Larangan adat untuk menebang pohon di sekitar mata air dan lereng bukit dibuat untuk melindungi generasi berikutnya dari bencana longsor.

Pemerintah daerah perlu memadukan teknologi kebencanaan modern dengan kearifan lokal tersebut. Simulasi evakuasi bencana harus dijadikan agenda rutin di sekolah-sekolah dan kampung-kampung rawan bencana, layaknya latihan baris-berbaris atau upacara bendera. Warga harus tahu persis di mana titik kumpul aman mereka tanpa harus menunggu instruksi dari pengeras suara kantor kecamatan.

Bencana alam memang tidak pernah bisa kita cegah sepenuhnya. Kita tidak bisa memerintahkan awan untuk berhenti menurunkan hujan, dan kita tidak bisa menahan lempeng bumi agar berhenti bergeser.

Namun, jatuhnya korban jiwa dan besarnya kerugian harta benda akibat bencana sangat ditentukan oleh bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum bencana itu datang.

Jangan sampai setiap kali musim hujan tiba atau bumi berguncang, pemerintah daerah selalu sibuk mencari kambing hitam—menyalahkan cuaca yang ekstrem, menyalahkan fenomena alam global, atau menyalahkan warga yang membuang sampah ke selokan—sambil pura-pura lupa bahwa selama bertahun-tahun pembiaran terhadap kerusakan lingkungan dan tata ruang terjadi tepat di depan mata mereka sendiri.

Belajar dari bencana sejatinya bukan tentang seberapa cepat kita membangun tenda pengungsian setelah rumah warga hancur. Belajar dari bencana adalah tentang memastikan bahwa ketika alam kembali menguji kita tahun depan, rumah-rumah warga itu tetap berdiri kokoh, sungai-sungai mengalir tenang di jalurnya, dan sepatu bot karet sang kepala daerah cukup tersimpan rapi di dalam lemari karena kota tetap aman terkendali.

Loading