5 Kesalahan Umum dalam Pengurusan Sertifikat Tanah

Pendahuluan

Mengurus sertifikat tanah seringkali terasa rumit, berbelit, dan memakan waktu – terutama bagi pemilik tanah pertama kali atau keluarga yang mewarisi aset tanpa dokumentasi lengkap. Padahal sertifikat tanah adalah dokumen hukum penting: menjamin kepemilikan, memudahkan transaksi, menjadi jaminan pembiayaan, dan melindungi hak atas tanah dari klaim pihak lain. Ironisnya, banyak masalah hukum, sengketa keluarga, atau kegagalan memperoleh fasilitas kredit bermula dari kesalahan administratif sederhana saat proses permohonan sertifikat.

Artikel ini merinci lima kesalahan paling umum yang sering terjadi dalam pengurusan sertifikat tanah, menjelaskan mengapa kesalahan itu berbahaya, bagaimana mereka terjadi, dan-yang paling penting-langkah praktis untuk menghindarinya. Setiap bagian disusun sistematis dan mudah dibaca: dimulai dari kesalahan dokumen, masalah status hukum dan waris, pemahaman yang salah tentang jenis sertifikat, prosedur pengukuran dan batas, hingga kesalahan saat memanfaatkan jasa pihak ketiga. Setelah membaca, pembaca akan memperoleh checklist praktis dan panduan langkah demi langkah agar proses sertifikasi berjalan lancar, aman, dan sesuai hukum.

1. Kesalahan 1 – Mengabaikan Lengkapnya Dokumen Pendukung

Salah satu kesalahan paling sering adalah mengajukan permohonan sertifikat tanpa melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan, atau menyerahkan dokumen yang tidak valid/kurang jelas. Dokumen yang kurang lengkap menyebabkan proses terhenti, berulang-ulang diminta perbaikan, bahkan berisiko ditolak – yang berimbas pada waktu dan biaya tambahan.

Mengapa ini terjadi?

Penyebabnya bermacam:

Pemilik tanah tak paham persyaratan administratif (contoh: surat ukur lama, girik, atau surat keterangan desa yang sudah kedaluwarsa).
Dokumen asli hilang atau rusak sehingga pemohon menyerahkan salinan yang tidak dilegalisir.
Ketidaktahuan tentang perubahan format dokumen (mis. migrasi data ke NIB/Nomor Induk Berusaha atau registri baru).
Menggunakan dokumen yang dibuat oleh pihak ketiga (seperti surat keterangan yang tidak dikeluarkan pejabat berwenang).

Dampak praktis

Penundaan lama: Permohonan ditahan untuk klarifikasi; petugas meminta tambahan dokumen yang memerlukan waktu untuk diperoleh (contoh: akte jual-beli lama, bukti pembayaran PBB).
Biaya tidak terduga: Biaya pembuatan dokumen pengganti, ongkos legalisasi, atau biaya menggunakan jasa notaris/PPAT.
Risiko hukum: Dokumen palsu dapat berujung pada pemidanaan atau pembatalan sertifikat di kemudian hari.
Kesulitan transaksi: Tanah tidak bisa dijadikan jaminan bank atau dipindahtangankan sampai dokumen lengkap.

Checklist dokumen yang sering diperlukan

Identitas pemohon (KTP, KK).
Bukti kepemilikan sebelumnya (akta jual-beli / girik / kwitansi pembelian / waris).
Surat Keterangan dari desa/kelurahan (SKT/Surat Keterangan Tanah) yang sah.
Peta situasi sederhana atau dasar batas jika ada.
Bukti pembayaran pajak PBB atau bukti lain terkait kewajiban perpajakan tanah.
Jika pewarisan: akte kematian dan bukti hubungan keluarga atau akta waris/putusan pengadilan.
Surat kuasa jika diwakilkan, lengkap dengan KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Langkah pencegahan

Inventarisasi awal: sebelum ke kantor pertanahan, buat daftar semua dokumen yang dimiliki; tanyakan ke kantor pertanahan atau cek website resmi untuk persyaratan mutakhir.
Legalitas & Asli dokumen: siapkan dokumen asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir; jangan menyerahkan fotokopi tanpa legalisir jika diminta.
Perbarui dokumen: bila ada dokumen kedaluwarsa (mis. surat keterangan desa lama), urus pembaruan lebih dulu.
Catat nomor permohonan & timeline: setiap berkas diserahkan, minta tanda terima dan catat contact person di kantor pertanahan untuk memudahkan follow-up.

Dengan memastikan kelengkapan dan keaslian dokumen sejak awal, proses pengurusan sertifikat menjadi lebih cepat, biaya terkontrol, dan risiko masalah administratif di masa depan berkurang drastis.

2. Kesalahan 2 – Salah Menangani Status Waris dan Hak Bersama

Masalah waris adalah sumber sengketa paling jamak dalam pengurusan sertifikat tanah. Mengurusi tanah warisan tanpa tata kelola yang benar atau tanpa akta yang sah adalah kesalahan besar – berpotensi menghasilkan konflik antar-ahli waris dan pembatalan sertifikat.

Mengapa masalah waris muncul?

Tidak adanya surat wasiat atau akta pembagian waris: Banyak keluarga mewarisi tanah secara kebiasaan (lisan) tanpa dokumentasi formal. Ketika salah satu pihak ingin menyerahkan atau mengalihkan hak, muncul klaim silang.
Pencampuran hak bersama vs hak perorangan: Terkadang tanah yang dikelola bersama keluarga dicatat atas nama satu orang saja. Pengurusan sertifikat atas nama tunggal tanpa persetujuan semua ahli waris dapat menyebabkan klaim hukum.
Tidak memanfaatkan akta notaris/PPAT atau putusan pengadilan: Dalam beberapa kasus, pembagian waris memerlukan keputusan pengadilan jika ada perselisihan; mengabaikan proses ini berarti status hukum belum final.
Klaim pihak ketiga: Ada kasus klaim dari saudara jauh, eks pasangan, atau pihak lain karena dokumen waris tidak lengkap.

Dampak bila salah penanganan

Pembatalan sertifikat: Jika ada pihak yang dapat membuktikan kepemilikan berdasarkan waris yang tidak diselesaikan, sertifikat baru bisa dibatalkan melalui proses hukum.
Sengketa berkepanjangan: Biaya pengacara, waktu, dan hubungan keluarga rusak.
Kendala transaksi: Bank dan pembeli akan enggan menerima tanah dengan status waris yang belum clear untuk jaminan atau jual-beli.
Risiko pidana: Ada praktik pemalsuan surat-surat waris – risiko pidana jika terbukti.

Praktik aman dalam menangani harta waris

Inventarisasi ahli waris: identifikasi semua ahli waris menurut hukum (kitab undang-undang yang berlaku) dan atau sesuai kesepakatan keluarga yang dituangkan secara tertulis.
Buat akta pembagian waris (akta perjanjian pembagian hak): apabila semua ahli waris sepakat, sebaiknya buat akta pembagian waris di hadapan notaris atau PPAT. Akta ini menjadi dasar sah untuk permohonan sertifikat atas nama masing-masing ahli waris.
Jika ada konflik: jalur hukum: jika tidak ada kesepakatan, bawa perkara ke pengadilan negeri/mahkamah untuk mendapatkan putusan pembagian waris (verstek atau persidangan). Putusan inilah yang sah untuk memecah atau menerbitkan sertifikat baru.
Pertimbangkan pembagian fisik/moneter: jika tidak ingin memecah bidang fisik tanah, alternatif adalah membagi secara moneter (jual-beli antar ahli waris) dan menerbitkan bukti yang sah sebelum mengajukan sertifikat.
Dokumentasikan persetujuan keluarga: walau hanya surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani saksi, ini membantu sebagai bukti awal saat berurusan dengan kantor pertanahan. Namun pastikan tetap membuat akta notarial untuk keamanan hukum jangka panjang.
Gunakan jasa PPAT/Notaris sejak awal: mereka membantu menyiapkan dokumen legal, memeriksa riwayat sertifikat, dan memastikan tidak ada hambatan administrasi.

Kasus ilustratif

Seorang bapak memiliki sebidang tanah yang secara tradisional dibagi diantar anak-anaknya. Namun sertifikat tercatat atas nama satu anak karena kesepakatan lisan dahulu. Ketika anak tersebut ingin menjual bahagiannya, saudara lainnya menolak. Akibatnya, proses jual-beli tertahan, pembeli mundur, dan keluarga harus menempuh proses perdata panjang untuk membagi waris. Jika sejak awal akta pembagian waris dibuat dengan persetujuan semua pihak, situasi ini dapat dihindari.

Tips praktis

Jangan tergesa-gesa jual beli tanah warisan sebelum status waris selesai.
Catat semua komunikasi keluarga terkait pembagian (chat, notulen pertemuan) sebagai bukti itikad baik.
Jika di luar negeri: pahami bahwa pewarisan lintas yurisdiksi (mis. ahli waris tinggal di negara lain) memerlukan prosedur tambahan (legalisasi, apostille, terjemahan tersumpah).

Menangani masalah waris dengan prosedur yang benar bukan hanya soal ketaatan administratif – ini soal melindungi aset keluarga dan mencegah konflik berkepanjangan. Investasi pada akta notarial dan penyelesaian persetujuan di awal seringkali lebih murah dan damai dibanding biaya kalau terjadi sengketa.

3. Kesalahan 3 – Salah Memahami Jenis Sertifikat dan Akibat Hukum

Pada praktiknya, ada berbagai jenis bukti kepemilikan tanah (sertifikat) dengan implikasi hukum berbeda. Salah memahami jenis sertifikat yang dimiliki atau yang seharusnya dimohonkan adalah kesalahan umum yang merugikan.

Jenis-jenis bukti kepemilikan (gambaran umum)

Sertifikat Hak Milik (SHM): bentuk kepemilikan paling kuat-hak penuh atas tanah untuk orang perseorangan. Biasanya dipertukarkan dalam jual-beli dan mudah dijadikan jaminan bank.
Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB): hak untuk mendirikan dan menggunakan bangunan pada tanah milik negara atau milik orang lain untuk jangka waktu tertentu. Bukan kepemilikan tanah penuh.
Sertifikat Hak Pakai (HPL/Hak Pakai): hak pemakaian atas tanah dalam kondisi tertentu.
Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU): hak untuk mengusahakan tanah dalam skala pertanian/perkebunan untuk jangka waktu tertentu.
Surat ukur lama, girik, letter C: bukti-bukti historis yang tidak setara dengan sertifikat modern, namun menjadi dasar penerbitan sertifikat baru (dengan proses pendaftaran).
Sertifikat sementara, SK atau surat keterangan lainnya: kadang kantor pertanahan menerbitkan surat keterangan sementara yang tidak sama statusnya dengan sertifikat tetap.

Mengapa salah paham ini berbahaya?

Hak atas penggunaan vs kepemilikan: pemilik beranggapan dapat menjual tanah HGB atau Hak Pakai seperti SHM; padahal ada batasan waktu, kebutuhan peralihan izin, atau izin pemilik lahan.
Risiko pemulihan oleh pemilik asli: jika tanah masih dalam status girik atau surat keterangan desa dan belum didaftarkan secara benar, penerbitan sertifikat tanpa verifikasi menyeluruh membuka peluang klaim.
Masalah kredit: bank biasanya mensyaratkan SHM sebagai jaminan. Memaksa menggunakan HGB/Hak Pakai tanpa pengertian kondisi hukum dapat berujung penolakan kredit.
Pembatasan pengalihan: beberapa hak tidak dapat dialihkan sebebas SHM-misalnya memerlukan persetujuan instansi terkait atau ada ketentuan batas waktu yang harus dipenuhi.

Contoh salah kaprah

Seorang pemilik tanah sawit diberikan sertifikat HGU corporate tetapi salah satu pemegang saham menganggap itu sama seperti SHM pribadi dan berupaya menjual sebagian tanpa mengikuti prosedur pembagian hak. Proses jual-beli gagal karena pembeli menolak setelah verifikasi hukum menunjukkan HGU memiliki ketentuan pembagian dan pencabutan hak jika tidak dipenuhi kewajiban usaha.

Bagaimana memastikan jenis sertifikat tepat?

Periksa bukti awal: lihat jenis dokumen yang dimiliki; jika hanya girik atau surat lama, segera konsultasikan prosedur pendaftaran atau konversi ke SHM (jika memungkinkan).
Minta salinan sertifikat yang terdaftar: cek kode jenis hak di sertifikat: SHM, HGB, Hak Pakai, dll.
Tanyakan batasan hukum: untuk HGB/HGU/Hak Pakai, tanyakan masa berlaku, kewajiban perpanjangan, dan syarat pengalihan. Ada masa berlaku yang jika tidak diperpanjang dapat mengakibatkan berakhirnya hak.
Jika ragu, konsultasi PPAT/Notaris: profesional ini dapat menjelaskan implikasi hukum, memeriksa riwayat, dan menyiapkan akta yang sesuai jika diperlukan perubahan status.
Periksa catatan pajak & administrasi: kewajiban PBB (pajak bumi bangunan) dan catatan administratif lain sering memberi petunjuk status penggunaan dan nilai tanah.

Langkah untuk memperbaiki status tanah

Konversi ke SHM: jika tanah memenuhi syarat administratif dan fisik, proses pendaftaran ulang dapat dilakukan ke kantor pertanahan untuk mendapatkan SHM (biasanya melalui prosedur pendaftaran baru dengan dasar girik/letter C).
Perpanjangan HGB/HGU: jika tanah dalam hak terbatas, penuhi syarat perpanjangan lebih awal untuk menghindari kadaluarsa.
Perjanjian tertulis untuk Hak Pakai: buat perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian lain yang jelas bila hanya punya hak pakai, sehingga relasi dengan pemilik tanah asli terlindungi.
Upaya legal bila dokumen tidak jelas: ketika terjadi tumpang tindih atau dokumen proforma, lakukan verifikasi riwayat pemegang hak (land title search) melalui kantor pertanahan.

Kiat praktis

Jangan berasumsi bahwa semua kartu kepemilikan artinya sama.
Riset sebelum transaksi: setiap transaksi jual-beli harus dimulai dengan verifikasi jenis hak oleh notaris atau PPAT.
Pahami risiko jangka panjang: kadang perbedaan jenis hak mempengaruhi hak waris, pajak, dan peluang mendapatkan kredit.

Memahami jenis sertifikat tanah dan implikasinya menghindarkan Anda dari jebakan administratif dan finansial di kemudian hari. Ketelitian hukum adalah investasi keamanan aset.

4. Kesalahan 4 – Mengabaikan Pengukuran Batas dan Bukti Fisik di Lapangan

Sertifikat tanah yang terbit secara administrasi tanpa verifikasi batas fisik lapangan berpotensi menjadi sumber sengketa yang serius. Kesalahan umum adalah menganggap pengurusan sertifikat selesai setelah dokumen diterima, tanpa memastikan pengukuran lapangan dan kesesuaian peta.

Mengapa pengukuran dan bukti lapangan penting?

Batas adalah kenyataan fisik: sertifikat mencantumkan luas dan batas; tetapi bila pengukuran di lapangan tidak akurat (misalnya karena peta lama atau perubahan penggunaan), klaim pihak lain bisa muncul.
Perubahan situasi di lapangan: adanya pembangunan jalan desa, alih fungsi lahan, atau pemasangan patok yang hilang dapat mengubah kondisi fisik dibanding dokumen lama.
Kesalahan entry data: pada proses digitalisasi, angka luas atau koordinat bisa keliru dimasukkan sehingga sertifikat tidak mencerminkan kondisi riil.

Bentuk kesalahan yang sering terjadi

Patok hilang atau bergeser: tanpa patok yang jelas, interpretasi batas menjadi subyektif.
Perbedaan luas nyata vs tertulis: pemilik yakin luas tanahnya X meter persegi, tetapi sertifikat menyatakan berbeda-bisa karena pengukuran lama atau kalibrasi alat ukur berbeda.
Peta tidak sesuai kondisi saat ini: peta topografi lama mungkin tidak menunjukkan bangunan baru, aliran sungai yang bergeser, atau pemecahan bidang yang pernah terjadi.
Tidak melakukan verifikasi tetangga: tidak mengkonfirmasi batas dengan pemilik tetangga sebelum pengajuan menimbulkan konflik.

Dampak bila mengabaikan pengukuran

Sengketa batas: paling umum-tetangga mengklaim sebagian tanah karena perbedaan interpretasi batas.
Biaya pasca-serifikat besar: untuk menyelesaikan sengketa perlu survey ulang, mediasi, atau litigasi; biaya profesional (juru ukur, notaris, pengacara) tinggi.
Risiko pembatalan sebagian sertifikat: pengadilan bisa memutuskan perubahan batas yang merugikan pemilik yang lalai.
Kesulitan saat transaksi: pembeli/ bank akan meminta klarifikasi batas saat due diligence; masalah ini menunda transaksi.

Praktik baik pengukuran dan verifikasi lapangan

Gunakan Jasa Surveyor Berlisensi: surveyor profesional (juru ukur) dengan alat GPS/total station akan menghasilkan peta koordinat akurat dan menetapkan patok permanen.
Pasang patok permanen: material patok yang tahan lama dan jelas nomor registrasi membantu mencegah pergeseran batas.
Lakukan koordinasi dengan tetangga: mintalah tanda tangan tetangga pada dokumen peta situasi sebagai bukti persetujuan batas-ini meminimalkan klaim kelak.
Dokumentasikan kondisi lapangan: foto geotagged, video singkat dari titik-titik batas dan catatan kondisi fisik (pohon tanda, jalan setapak) menjadi bukti kuat.
Periksa data historis: bandingkan pengukuran baru dengan peta asal, peta desa, dan tata ruang setempat untuk mendeteksi anomali.

Langkah bila menemukan perbedaan

Segera hubungi juru ukur untuk survey ulang dan pembandingan data.
Mediasi informal dahulu dengan tetangga; ajukan bukti foto dan peta. Jika gagal, gunakan mediasi resmi desa/kelurahan atau Kantor Pertanahan sebagai fasilitator.
Gunakan jalur hukum bila perlu; bawa bukti survey dan jika ada, akta kesepakatan batas. Pengadilan dapat memutuskan penetapan batas jika tidak ada kesepakatan.

Checklist pengukuran sebelum ajukan sertifikat

Pastikan ada patok di setiap sudut bidang.
Peta situasi dengan koordinat GPS disertai foto setiap patok.
Pernyataan/ tanda tangan tetangga penunjuk batas.
Salinan hasil pengukuran dan peta disimpan baik oleh pemohon.
Bukti legalisasi hasil pengukuran oleh juru ukur terdaftar.

Pengukuran dan verifikasi lapangan adalah fondasi kepastian hukum tanah. Menginvestasikan sedikit lebih awal pada survey yang benar jauh lebih hemat dibanding biaya dan konflik yang muncul bila batas diabaikan.

5. Kesalahan 5 – Mengandalkan Pihak Ketiga Tanpa Kontrak Jelas atau Verifikasi

Sering, pemilik tanah yang bingung dengan prosedur memilih menggunakan jasa pihak ketiga: calo, perantara, jasa pengurusan sertifikat, atau bahkan pejabat tidak resmi. Mengandalkan pihak ketiga tanpa kontrak tertulis, mekanisme kontrol, dan pemahaman hak-respons adalah kesalahan berisiko tinggi.

Kenapa pemilik menggunakan pihak ketiga?

Proses dinilai rumit dan memerlukan waktu; ingin hasil cepat.
Kurangnya waktu atau akses ke kantor pertanahan (tinggal jauh).
Keyakinan bahwa “lebih mahal lebih cepat” – akhirnya jatuh pada calo tak bertanggung jawab.

Risiko mengandalkan pihak ketiga tanpa verifikasi

Penipuan & pemalsuan dokumen: calo bisa membuat dokumen palsu, “menjanjikan” sertifikat dengan imbalan uang; korban baru sadar ketika sertifikat bermasalah di kemudian hari.
Penggelapan & pemindahtanganan tanpa izin: pihak ketiga tidak bertanggung jawab dapat mendaftarkan sertifikat atas nama dirinya atau pihak lain.
Biaya tersembunyi: biaya yang dijanjikan ternyata bertambah melalui biaya “non resmi” atau pungutan.
Kurangnya transparansi proses: pemilik tak diberikan update atau salinan dokumen, sehingga kontrol hilang.
Masalah legalitas: tindakan pihak ketiga yang ilegal bisa menjerat pemilik jika dianggap turut serta.

Praktik aman saat menggunakan jasa pihak ketiga

Gunakan profesional resmi: cari notaris, PPAT, atau biro jasa yang bereputasi dengan izin resmi. Hindari calo tak jelas.
Buat kontrak tertulis: kontrak harus mencantumkan ruang lingkup jasa, jadwal kerja, biaya, jadwal pembayaran, dan sanksi jika tidak memenuhi kewajiban. Sertakan klausul bahwa pihak ketiga tidak berhak memindahkan sertifikat atau melakukan pengikatan tanpa persetujuan tertulis pemilik.
Minta kuitansi & dokumen resmi: setiap pembayaran harus disertai kuitansi resmi; mintalah salinan dokumen yang diajukan ke kantor pertanahan.
Batasi wewenang lewat surat kuasa khusus: bila memberi kuasa, gunakan surat kuasa terbatas yang hanya berlaku untuk tindakan spesifik, sertakan durasi dan kewajiban pelapor. Jangan berikan kuasa umum tanpa batas waktu.
Cek reputasi & referensi: tanya referensi dari klien sebelumnya, cek testimoni, atau minta daftar nomor permohonan yang berhasil.
Ikuti proses secara berkala: minta nomor registrasi permohonan dari kantor pertanahan dan pantau progress sendiri; jangan hanya mengandalkan laporan sepihak dari pihak ketiga.
Gunakan metode pembayaran traceable: transfer bank lebih aman daripada pembayaran tunai; bukti transfer memudahkan klaim bila terjadi masalah.

Jika terlanjur bermasalah

Segera laporkan ke kantor pertanahan dan minta klarifikasi status permohonan.
Kumpulkan bukti pembayaran dan komunikasi: kuitansi, chat, email, dan kontrak jasa.
Laporkan ke polisi jika ada indikasi penipuan atau pemalsuan; proses pidana seringkali diperlukan untuk menghentikan tindakan pihak ketiga yang melampaui kewenangan.
Konsultasi ke notaris/PPAT untuk langkah perbaikan (mis. pembatalan akta, pengajuan keberatan, atau permohonan pembatalan pemindahan hak yang tidak sah).

Contoh nyata

Seorang pemilik tanah di desa menyerahkan KTP, girik, dan sejumlah uang ke seseorang yang mengaku sebagai “pengurus cepat sertifikat”. Setelah beberapa bulan, pihak tersebut meminta tambahan uang. Ketika pemilik menagih hasil, ia baru tahu sertifikat telah didaftarkan atas nama pihak lain. Korban harus melapor ke polisi, mengeluarkan biaya lebih besar untuk pengacara, dan menjalani proses perdata panjang.

Menggunakan jasa pihak ketiga bukanlah salah; yang salah adalah mengandalkan mereka tanpa verifikasi, kontrak, dan kontrol. Transparansi dan proteksi tertulis adalah kunci agar jasa profesional membantu, bukan merugikan.

Kesimpulan

Mengurus sertifikat tanah adalah proses yang memerlukan ketelitian administratif, pemahaman hukum, dan kehati-hatian praktis. Lima kesalahan umum-mengabaikan kelengkapan dokumen, salah menuntaskan status waris, keliru memahami jenis sertifikat, mengabaikan verifikasi pengukuran lapangan, serta bergantung pada pihak ketiga tanpa perlindungan-sering menjadi pemicu masalah hukum, sengketa keluarga, dan kerugian finansial. Semua itu dapat diminimalkan dengan langkah-langkah preventif: inventarisasi dokumen, penyelesaian waris secara formal, konsultasi pada PPAT/notaris, survey lapangan oleh juru ukur berlisensi, serta penggunaan jasa profesional yang diikat kontrak tertulis dan diawasi.

Praktik terbaik adalah melakukan persiapan sejak awal: cek persyaratan kantor pertanahan setempat, buat akta pembagian waris bila diperlukan, pasang patok dan dokumentasikan kondisi lapangan, dan jangan tergesa-gesa menyerahkan dokumen ke calo. Investasi waktu dan biaya di fase awal (legalisasi dokumen, survey, notaris) jauh lebih kecil dibanding biaya litigasi dan potensi kehilangan hak di kemudian hari. Dengan langkah preventif sederhana ini, sertifikat tanah menjadi instrumen yang benar-benar melindungi hak Anda-bukan sumber masalah yang berkepanjangan.