Integrasi Semua Surat Dinas Pemerintah Melalui E-Arsip Nasional

Pendahuluan

Surat dinas adalah nadi administrasi pemerintahan: keputusan, instruksi, permintaan, laporan – semuanya bersandar pada surat. Selama ini, surat dinas tersebar di banyak tempat: lemari arsip, folder komputer tiap unit, email pegawai, atau bahkan flashdisk. Kondisi seperti ini membuat pencarian sulit, risiko hilang atau rusak tinggi, dan verifikasi dokumen jadi rumit ketika diperlukan audit atau klarifikasi. Selain itu, peralihan pejabat atau pegawai sering membuat jejak administrasi terputus.

Ide e-Arsip Nasional adalah menyatukan semua surat dinas itu ke satu layanan arsip digital terstandar yang dikelola atau diawasi secara nasional. Bukan hanya “menyimpan file”, melainkan memastikan setiap surat memiliki identitas, riwayat, aturan simpan, dan akses yang jelas. Integrasi semacam ini bertujuan membuat administrasi lebih cepat, transparan, dan mudah diaudit-tanpa mengorbankan keamanan data atau aturan hukum.

Artikel ini menjelaskan dengan bahasa sehari-hari bagaimana integrasi surat dinas ke e-Arsip Nasional bisa dilakukan secara bertahap, manfaat praktis yang akan dirasakan pegawai dan publik, tantangan nyata di lapangan, serta langkah-langkah konkret untuk memulai pilot. Tujuannya bukan memberi teori teknis rumit, melainkan panduan operasional yang bisa langsung dipakai oleh kepala dinas, staf arsip, atau pembuat kebijakan.

Kita akan bahas apa itu e-Arsip Nasional, mengapa semua surat dinas perlu terintegrasi, langkah operasional tanpa jargon teknis, keamanan hukum dan privasi, contoh studi kasus fiksi, serta panduan langkah demi langkah untuk memulai. Intinya: integrasi e-Arsip adalah soal membuat dokumen pemerintahan dapat ditemukan, ditelusuri, dan dipercaya-pada setiap saat. Bila dilakukan baik dan bertahap, manfaatnya terasa langsung: waktu pencarian berkurang, audit lebih mudah, bukti administrasi lengkap, dan layanan publik berjalan lebih lancar.

Apa itu e-Arsip Nasional

Bayangkan sebuah perpustakaan besar yang tidak hanya menyimpan buku, tetapi juga menyimpan semua surat resmi pemerintahan-dengan rak yang rapi, label yang jelas, dan pustakawan yang tahu persis dimana tiap surat berada. e-Arsip Nasional pada dasarnya adalah “perpustakaan digital” itu: satu tempat terpusat untuk menyimpan, mencari, dan mengelola surat dinas seluruh lembaga pemerintahan.

Namun e-Arsip bukan sekadar folder di server. Ada beberapa komponen yang membuatnya berbeda dan berguna: setiap surat mendapat identitas unik (seperti nomor arsip), metadata sederhana (misalnya tanggal, pengirim, penerima, kategori), dan riwayat tindakan (siapa unggah, siapa akses, kapan). Selain itu, ada aturan berapa lama surat harus disimpan, kapan boleh dimusnahkan, dan siapa saja yang berhak mengakses. Semua ini membantu agar arsip bukan tumpukan file tak beraturan, melainkan sumber keterangan yang bisa dipercaya.

e-Arsip Nasional juga dirancang agar mudah dipakai: antarmuka yang mirip upload file biasa, pencarian sederhana dengan kata kunci, dan kemampuan melihat riwayat. Untuk pegawai yang berurusan dengan surat, antarmuka ini dimaksudkan agar terasa seperti “mengunggah lampiran email” dan menambahkan beberapa informasi singkat-bukan kegiatan IT yang rumit. Di sisi lain, bagi auditor atau pimpinan, sistem menyediakan tampilan ringkasan yang memperlihatkan status arsip: surat mana yang masih aktif, mana yang sudah diarsipkan jangka panjang, atau mana yang perlu tindakan.

Keunggulan lain adalah interoperabilitas: e-Arsip Nasional bisa diatur agar berhubungan dengan sistem lain-misalnya sistem persuratan internal, e-office, atau sistem manajemen kontrak-sehingga data tidak terpisah-pisah. Namun ini tidak berarti semua sistem harus diganti sekaligus; integrasi bisa bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan unit.

Yang perlu ditekankan adalah konsep sederhana: e-Arsip Nasional membuat surat dinas mudah ditemukan, jelas jejaknya, dan patuh aturan arsip. Bukan soal teknologi canggih semata, melainkan soal menanamkan kebiasaan penataan arsip yang konsisten di setiap unit pemerintahan. Dengan begitu, ketika ada kebutuhan klarifikasi, audit, atau sejarah keputusan, jawabannya ada dalam satu sistem yang teratur.

Mengapa semua surat dinas perlu diintegrasikan

Integrasi semua surat dinas ke e-Arsip Nasional memberikan manfaat nyata.

Kemudahan pencarian dan penelusuran: pegawai tidak perlu lagi mencari berkas di banyak tempat atau menunggu staf arsip membuka lemari. Cukup ketik kata kunci atau nomor surat, dan dokumen muncul lengkap dengan riwayat – siapa membuat, siapa menyetujui, hingga versi-versi yang pernah ada.
Akuntabilitas dan auditabilitas. Karena setiap tindakan tercatat, auditor atau atasan bisa menelusuri proses administratif-apakah suatu surat disetujui sesuai prosedur, adakah perubahan versi yang tidak jelas, atau ada penugasan yang tidak tercatat. Ini mengurangi peluang manipulasi administrasi dan membantu mempercepat pemeriksaan jika muncul masalah.
Efisiensi operasional. Banyak waktu pegawai tersita untuk mencari arsip lama atau menunggu lampiran dikirim ulang. Integrasi mengurangi duplikasi kerja-satu arsip yang benar dapat diakses oleh banyak pihak sesuai kebutuhan, sehingga menghemat waktu dan biaya. Selain itu, alur persetujuan bisa dipercepat karena dokumen sudah tersedia di satu tempat.
Kepatuhan arsip dan retensi. Surat dinas seringkali harus disimpan untuk jangka waktu tertentu sesuai aturan arsip nasional. Sistem terintegrasi memudahkan pengaturan retensi otomatis-misalnya arsip yang harus disimpan 10 tahun akan ditandai dan tidak terhapus sebelum waktunya. Ini membantu institusi memenuhi kewajiban hukum tanpa tergantung memori manusia.
Transparansi publik. Untuk dokumen yang bersifat publik, e-Arsip memungkinkan ringkasan atau salinan tertentu dibuka ke publik, sehingga warga, media, atau peneliti bisa memeriksa kebijakan atau keputusan publik. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan dan memberi ruang partisipasi masyarakat.
Ketahanan administrasi. Ketika terjadi pergantian pejabat atau bencana fisik yang merusak arsip paper, e-Arsip memastikan jejak administrasi tetap tersedia. Hal ini mencegah kehilangan sejarah keputusan dan memudahkan pelaksanaan tugas oleh pejabat baru.

Singkatnya, integrasi semua surat dinas ke e-Arsip Nasional mengubah arsip dari beban administratif menjadi sumber informasi yang berguna: cepat dicari, mudah diaudit, aman disimpan, dan mendukung transparansi. Manfaatnya tidak langsung hanya untuk birokrasi, tetapi juga untuk publik yang berhak mengetahui tindakan pemerintah.

Bagaimana proses integrasi berjalan dengan langkah sederhana

Integrasi besar terdengar rumit, namun langkah awalnya bisa dibuat sederhana dan bertahap. Berikut proses praktis yang bisa dipahami semua pihak.

Inventarisasi dan kategorisasi. Setiap unit mulai dari yang sederhana: buat daftar jenis surat yang paling sering dipakai (mis. surat tugas, surat keputusan, nota dinas). Dari sini, tentukan kategori sederhana-mis. Administrasi, Kepegawaian, Keuangan, Pengadaan-agar arsip mudah dikelompokkan.
Standar metadata minimal. Saat mengunggah surat ke e-Arsip, pegawai diminta mengisi beberapa kolom singkat: tanggal, pengirim, penerima, kategori, dan ringkasan isi (1-2 kalimat). Tidak perlu form panjang; cukup informasi penting agar dokumen mudah ditemukan. Ini seperti memberi label pada amplop di lemari arsip.
Penomoran dan identitas arsip. Terapkan format nomor arsip sederhana yang konsisten-misalnya Tahun/KodeInstansi/NoUrut-agar setiap surat punya identitas unik. Format ini membantu pencarian dan kroscek antar-institusi.
Alur unggah dan verifikasi. Pegawai unggah surat (file hasil scan atau dokumen digital) lalu menandai status: draft, final, atau terbit. Setelah unggah, sistem mencatat siapa yang mengunggah dan kapan. Untuk surat yang perlu persetujuan, ada langkah verifikasi singkat: pejabat menandai “disetujui” lewat antarmuka yang mudah. Tidak perlu tanda tangan fisik tiap lampiran-yang penting ada rekam jejak persetujuan.
Integrasi bertahap dengan sistem lain. Mulailah menghubungkan e-Arsip dengan sistem yang paling sering dipakai, misalnya e-office atau sistem pengadaan. Integrasi awal bisa sederhana: nomor referensi dokumen di e-office otomatis tercatat di e-Arsip saat dokumen final diterbitkan.
Pelatihan singkat dan panduan. Beri pelatihan 1-2 jam untuk pegawai mengenai cara mengunggah, memberi metadata, dan mencari surat. Buat panduan bergambar satu halaman yang ditempel di meja. Praktik langsung lebih efektif daripada teori panjang.
Rutinitas verifikasi dan pembersihan. Tetapkan aturan: setiap unit meninjau arsip lama setiap 6-12 bulan untuk mengoreksi metadata atau menghapus duplikasi bila sudah sesuai ketentuan retensi. Ini menjaga kualitas data.

Proses ini menekankan langkah kecil, bukan revolusi teknis: mulai dari standarisasi metadata, format nomor, alur unggah sederhana, hingga pelatihan singkat. Dengan langkah-langkah seperti ini, integrasi jadi lebih mudah diterima dan dijalankan secara konsisten.

Keamanan, legalitas, dan privasi

Kekhawatiran soal keamanan dan legalitas sering muncul ketika membicarakan menyatukan semua surat di satu tempat. Hal-hal ini penting dijelaskan agar pengguna merasa aman dan paham aturan yang berlaku.

Lokasi penyimpanan dan kedaulatan data. e-Arsip Nasional menempatkan data di lingkungan yang tunduk pada hukum nasional. Artinya, bila ada permintaan data, prosedur harus mengikuti aturan di negara sendiri-hal yang memberi kepastian hukum dan melindungi data negara dari akses asing tanpa mekanisme yang sah.
Akses berbasis peran. Tidak semua orang bisa membuka semua surat. Ada aturan siapa boleh melihat dokumen tertentu-misalnya dokumen kepegawaian hanya bisa diakses oleh unit terkait. Sistem e-Arsip harus dibuat agar mudah menetapkan izin ini: think “kunci pintu” untuk tiap kategori dokumen.
Catatan jejak tindakan (audit trail). Sistem merekam tindakan dasar: siapa unggah, siapa mengubah metadata, siapa mengunduh, dan kapan. Catatan ini penting bila muncul pertanyaan hukum atau audit internal. Bukti elektronik ini membantu menjelaskan proses yang diambil saat keputusan dibuat.
Retensi dan pemusnahan arsip. Ada aturan berapa lama sebuah surat harus disimpan. e-Arsip memudahkan pengaturan ini: dokumen ditandai sesuai kategori retensi (mis. 5 tahun, 10 tahun), dan sistem menyiapkan proses penghapusan bila waktu sudah lewat-tentu setelah ada prosedur yang benar. Ini memastikan dokumen tidak disimpan lebih lama dari yang perlu, sekaligus tidak terhapus terlalu cepat.
Perlindungan data pribadi. Surat sering mengandung informasi pribadi (nama, alamat, NIK). Untuk itu, sistem membatasi akses dokumen yang memuat data sensitif, dan ringkasan publik dapat disiapkan jika diperlukan. Pihak yang mengakses data pribadi punya tanggung jawab sesuai aturan hukum yang berlaku.
Backup dan pemulihan bencana. Dokumen harus punya salinan cadangan sehingga bila terjadi bencana (kebakaran, banjir, kerusakan server), arsip dapat dipulihkan. Sistem e-Arsip menyiapkan prosedur backup berkala dan rencana darurat untuk pemulihan.
Kepastian hukum untuk tanda tangan elektronik. Dalam banyak proses, tanda tangan digital atau bukti elektronik perlu diakui. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang menjamin status hukum dokumen elektronik; bila sudah ada, proses kerja menjadi lebih efisien tanpa harus bergantung tunjuk tangan fisik.

Intinya: e-Arsip harus dibangun dengan perhatian pada aturan dan perlindungan. Menjelaskan hal-hal ini dengan bahasa sederhana (siapa yang bisa lihat apa, berapa lama disimpan, dan bagaimana data dilindungi) membantu pegawai dan publik merasa aman menggunakan sistem.

Tantangan umum saat integrasi dan solusi praktis di lapangan

Integrasi besar tidak lepas dari tantangan. Berikut masalah yang sering muncul dan cara praktis mengatasinya agar transformasi tidak mandek.

1. Kebiasaan lama dan perlawanan internal. Pegawai yang terbiasa menyimpan dokumen di komputer pribadi atau lemari mungkin ogah beralih. Solusi: lakukan sosialisasi manfaat praktis (misalnya waktu pencarian berkurang), tunjuk “champion” di setiap unit yang mendukung perubahan, dan beri penghargaan kecil untuk unit yang konsisten menerapkan e-Arsip.

2. Kualitas metadata buruk. Jika pegawai asal mengunggah tanpa mengisi informasi penting, pencarian jadi tak berguna. Solusi: buat metadata yang benar-benar minimal dan wajib diisi (tanggal, pengirim, ringkasan) – form sederhana lebih efektif daripada form panjang. Lakukan pelatihan singkat dan contoh nyata agar pegawai paham.

3. Infrastruktur yang belum merata. Beberapa kantor masih punya koneksi internet lambat atau perangkat tua. Solusi: sediakan titik layanan bersama (server lokal atau komputer di kantor kecamatan) dan fitur unggah offline yang sinkron saat koneksi ada. Prioritaskan perangkat dasar untuk unit kunci.

4. Duplikasi dokumen. Banyak salinan berbeda dari surat yang sama bisa membingungkan. Solusi: tetapkan aturan satu “dokumen resmi” sebagai master yang diarsipkan, dan kalau ada lampiran tambahan, kaitkan sebagai versi atau lampiran, bukan salinan baru.

5. Pergantian pejabat dan akun tertinggal. Akun lama yang tidak dikelola bisa menimbulkan kebingungan. Solusi: buat aturan pengelolaan akun saat rotasi: admin mengganti akses dan memindahkan hak arsip supaya jejak administrasi tetap jelas.

6. Beban kerja tambahan di awal. Pada fase awal, pegawai sering merasakan tambahan tugas mengunggah arsip. Solusi: kurangi beban dengan memulai pilot pada kegiatan tertentu, berikan operator khusus sementara, dan tunjuk subsidi waktu kerja agar beban tidak menumpuk.

7. Kepercayaan publik terhadap dokumen elektronik. Publik atau pihak luar kadang ragu menerima dokumen digital. Solusi: buat kebijakan validasi dan sertifikasi dokumen elektronik (mis. cap elektronik atau nomor referensi) yang mudah diverifikasi publik.

8. Pembiayaan dan pemeliharaan. Sistem perlu dana untuk pemeliharaan. Solusi: mulai dengan model bertahap, buktikan efisiensi di pilot, lalu ajukan anggaran berkelanjutan. Kerjasama antar-instansi atau skema pembiayaan bersama juga dapat dipertimbangkan.

Menghadapi tantangan ini memerlukan pendekatan pragmatis: mulai kecil, bantu pegawai beradaptasi, dan perbaiki sistem berdasarkan umpan balik nyata. Keberhasilan integrasi bergantung pada konsistensi dan dukungan manajemen, bukan hanya teknologi semata.

Peran pemangku kepentingan

Integrasi e-Arsip Nasional membutuhkan peran jelas dari setiap pihak: pusat, daerah, unit kerja, arsip nasional, dan masyarakat. Berikut gambaran peran praktis yang mudah dimengerti.

Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga terkait): Menyusun kebijakan nasional, standar metadata, format penomoran, dan pedoman retensi. Pusat juga bertugas menyediakan platform inti (atau standar bagi platform yang dikelola provinsi) serta mengoordinasikan alokasi dana atau dukungan teknis. Peran lembaga pusat adalah menyediakan kerangka yang konsisten agar semua unit bergerak serempak.

Arsip Nasional / Unit Arsip: Menetapkan aturan retensi, klasifikasi dokumen, dan pedoman tata kelola arsip. Unit arsip juga memberi pelatihan kepada staf arsip di unit-unit kerja dan melakukan audit kepatuhan terhadap aturan arsip.

Pemerintah Daerah / OPD (Unit Pelaksana): Menjalankan proses operasional: mengunggah surat, mengisi metadata, mengelola hak akses internal, dan melakukan pembersihan berkala. Kepala unit bertanggung jawab memastikan pegawai menggunakan sistem sesuai prosedur dan menunjuk operator arsip lokal.

Unit IT / Dukungan Teknis: Menyediakan dukungan harian: permasalahan akses, backup, dan sinkronisasi. Untuk daerah, tim IT kecamatan atau kabupaten adalah kontak pertama saat ada gangguan.

Pengawas / Auditor Internal: Memeriksa kepatuhan pada proses persuratan dan arsip. Auditor memanfaatkan e-Arsip untuk menilai prosedur administrasi dan memberi rekomendasi perbaikan.

Pimpinan / Manajemen: Memimpin perubahan budaya kerja-memberi arahan tegas bahwa e-Arsip adalah cara resmi penyimpanan dokumen, dan memastikan ada alokasi waktu serta sumber daya untuk pelatihan dan implementasi.

Pegawai Pelaksana / Operator: Orang yang paling sering berinteraksi dengan sistem. Mereka mengunggah surat, memastikan metadata lengkap, dan membantu rekan yang kesulitan. Operator ini kunci sukses operasional harian.

Publik / LSM / Media: Sebagai pemantau eksternal; untuk dokumen publik, masyarakat dapat mengakses ringkasan atau arsip tertentu. LSM dan media memanfaatkan arsip publik untuk penelitian atau pengawasan kebijakan.

Pemberi Dana / Mitra (jika ada): Dalam beberapa kasus, mitra donor atau swasta dapat mendukung infrastruktur awal, pelatihan, atau pengadaan perangkat.

Dengan pembagian peran yang jelas dan komunikasi rutin antar-pihak, implementasi menjadi lebih terkoordinasi. Kunci utamanya adalah kolaborasi: kebijakan nasional harus diikuti dengan tindakan nyata di unit-unit pelaksana.

Contoh kasus fiksi

Agar lebih nyata, bayangkan sebuah skenario sederhana di sebuah dinas kabupaten.

Dinas X menerbitkan Surat Keputusan tentang pengadaan alat bantu sekolah. Kepala bidang menandatangani versi final lalu operator unggah dokumen ke e-Arsip Nasional. Saat unggah, operator mengisi metadata: tanggal, pengirim (Dinas X), penerima (Bagian Pengadaan), kategori (Pengadaan), dan ringkasan isi (alokasi anggaran & vendor terpilih). Sistem memberikan nomor arsip otomatis: 2025-DX-00123.

Beberapa minggu kemudian, ada keluhan dari masyarakat yang menyebut bahwa pembelian tidak sesuai spesifikasi. Auditor internal membuka e-Arsip, mencari nomor arsip, dan menemukan semua dokumen terkait: surat keputusan, paket pengadaan, notulen rapat evaluasi vendor, dan invoice final. Untuk setiap dokumen, terlihat riwayat: siapa mengunggah, siapa menyetujui, dan kapan. Bahkan foto bukti serah terima yang diunggah petugas lapangan ada sebagai lampiran.

Auditor melihat ada ketidaksesuaian antara spesifikasi pada nota pengadaan dan spesifikasi barang diterima. Karena bukti lengkap tersedia di e-Arsip, auditor segera meminta klarifikasi kepada kepala bidang dan vendor dengan mengutip nomor arsip dan lampiran bukti foto. Proses klarifikasi berlangsung cepat; jika perlu, bukti digital dipakai untuk langkah hukum atau perbaikan administrasi.

Skenario lain: saat pergantian kepala dinas, pejabat baru membutuhkan sejarah keputusan terkait program prioritas. Daripada membuka tumpukan berkas, ia cukup masuk ke e-Arsip, mengetik kata kunci program, dan menemukan seluruh surat keputusan, notulen rapat, serta laporan evaluasi yang berkaitan. Dengan cepat pejabat baru bisa memahami konteks dan melanjutkan tugas tanpa kehilangan jejak.

Contoh ini menggambarkan bagaimana e-Arsip mempermudah verifikasi cepat, memperkecil celah administratif, dan menjaga kesinambungan tugas antar-pejabat. Jejak digital membuat proses audit lebih efisien dan keputusan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Langkah konkret untuk memulai pilot integrasi

Memulai integrasi besar tidak harus sekaligus. Berikut panduan praktis 30-90 hari yang bisa diikuti instansi untuk pilot awal.

Hari 1-7: Persiapan & Sosialisasi

Bentuk tim kecil (project lead, operator, perwakilan arsip, IT).
Tentukan lingkup pilot: misalnya semua surat dari satu bidang (kepegawaian atau pengadaan).
Sosialisasikan tujuan pilot kepada seluruh staf unit: apa yang berubah, siapa kontak dukungan.

Hari 8-21: Standarisasi & Pelatihan

Tentukan format penomoran arsip dan metadata minimal (tanggal, pengirim, kategori, ringkasan).
Buat panduan bergambar 1 halaman tentang cara unggah dan cari.
Lakukan sesi pelatihan praktek 1-2 jam untuk operator dan staf inti.

Hari 22-45: Pelaksanaan Awal

Mulai unggah surat dinas yang baru ke e-Arsip. Untuk surat lama, ungkap prioritas (mis. 1 tahun terakhir).
Tetapkan operator yang bertanggung jawab menyempurnakan metadata.
Pantau masalah teknis dan catat umpan balik pengguna.

Hari 46-60: Evaluasi & Perbaikan

Kumpulkan data: jumlah surat diunggah, waktu rata-rata pencarian, masalah yang ditemukan.
Lakukan pertemuan evaluasi: apa yang mudah, apa yang menghambat.
Perbaiki panduan dan proses berdasarkan masukan.

Hari 61-90: Skala & Rencana Ke Depan

Perluas pilot ke unit lain (mis. dari satu bidang ke dua bidang).
Tinjau kebutuhan perangkat/akses tambahan.
Susun laporan singkat untuk pimpinan: hasil pilot, manfaat awal, rekomendasi anggaran untuk perluasan.

Selama pilot, pastikan ada dukungan teknis cepat dan tim arsip memantau kualitas metadata. Jadwalkan pula pengecekan rutin (mis. tiap bulan) selama 6 bulan pertama. Setelah bukti manfaat (waktu pencarian berkurang, audit lebih cepat), ajukan perluasan bertahap dengan argumentasi hasil konkret.

Kesimpulan

Integrasi semua surat dinas melalui e-Arsip Nasional bukan sekadar soal memindahkan file dari lemari ke server. Ini soal membangun kebiasaan baru: memberi identitas pada setiap surat, membuat jejak tindakan yang jelas, dan memastikan dokumen tersedia saat dibutuhkan. Efeknya luas: layanan publik menjadi lebih cepat, audit lebih mudah, dan administrasi lebih tahan terhadap pergantian pejabat atau bencana fisik.

Keberhasilan implementasi bergantung pada beberapa hal sederhana namun krusial: komitmen pimpinan, standar metadata yang mudah dipakai, pelatihan praktis bagi pegawai, dan dukungan teknis yang sigap. Mulailah dengan pilot kecil, tunjuk operator yang bertanggung jawab, dan perbaiki proses berdasarkan pengalaman nyata. Jangan mencoba mengganti semua sistem sekaligus-integrasi bertahap yang menghasilkan manfaat nyata lebih mungkin berhasil.

Aspek hukum, keamanan, dan privasi harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah agar pegawai dan publik merasa aman. Pastikan dokumen sensitif tetap terjaga, aturan retensi ditegakkan, dan jejak tindakan selalu tersedia untuk verifikasi. Dengan pendekatan seperti ini, e-Arsip berubah dari proyek IT menjadi alat kerja sehari-hari yang membantu pegawai menyelesaikan tugas dengan lebih baik.