Ada satu penyakit menahun di negeri ini. Penyakit yang tidak pernah masuk daftar BPJS Kesehatan, tapi anggarannya selalu menyedot triliunan rupiah tiap tahun anggaran diketok. Nama penyakitnya: kecanduan bikin program.
Kalau ada masalah di lapangan, apa resep pertama para pejabat kita? Rapat kerja. Setelah rapat kerja? Muncul usulan baru. Namanya mentereng, singkatannya harus enak dibaca di spanduk, anggarannya harus pas dengan plafon pagu indikatif, lalu diluncurkan dengan upacara gunting pita di hotel bintang empat. Ada tarian penyambutan. Ada plakat akrilik. Lengkap.
Lalu masalahnya selesai?
Nanti dulu. Yang penting anggarannya terserap seratus persen sebelum 15 Desember. Nilai serapan anggaran harus hijau di layar monitor kementerian keuangan. SAKIP harus dapat predikat A. Kalau masalah di lapangan belum tuntas, itu urusan takdir atau perubahan iklim global. Yang penting pertanggungjawaban SPJ sudah tebal dua jengkal dan tidak ditemukan kuitansi fiktif oleh inspektorat.
Itulah wajah birokrasi kita hari ini. Penuh kesibukan luar biasa, dari Subuh sampai larut malam, tetapi kesibukannya habis untuk mengurus cangkang, bukan isi. Mengurus prosedur, bukan hasil nyata.
Ritual Gunting Pita dan Lahirnya Janin Baru
Saya pernah berkunjung ke sebuah daerah penghasil beras di Jawa Timur. Para petani mengeluh bukan main. Pupuk subsidi langka. Pasokan air dari saluran irigasi tersumbat sedimentasi lumpur yang sudah lima tahun tidak dikeruk. Harga gabah pas panen raya anjlok disikat tengkulak.
Masalahnya jelas sekali: lumpur, distribusi pupuk, dan tata niaga beras. Sederhana. Sangat teknis. Butuh alat berat mini untuk ngeruk saluran, butuh pengawasan distributor pupuk nakal, dan butuh gudang pengering Bulog bekerja 24 jam membeli gabah petani.
Tapi apa solusi yang keluar dari meja dinas terkait?
Mereka meluncurkan program: Gerakan Mandiri Petani Berdaulat dan Melek Teknologi. Disingkat “GEMPAR-TEK”.
Ada aplikasinya. Bisa diunduh di Google Playstore. Diluncurkan resmi oleh kepala daerah di balai desa percontohan. Ada seragam kaus kerah bertuliskan logo program. Ada tas seminar berisikan pulpen dan buku catatan.
Tiga bulan kemudian saya tanyakan ke petani: aplikasinya dipakai?
Petani tertawa sampai memperlihatkan gigi ompongnya. “Pak, sinyal internet di sawah saja megap-megap. Baterai HP kami habis buat kerja. Saluran irigasi tetap mampet. Pupuk tetap tidak ada di kios resmi. Yang ada cuma foto kami berjejer di halaman akun media sosial dinas.”
Aplikasi itu sekarang tinggal kenangan. Servernya mungkin sudah mati karena lupa bayar sewa tahunan. Tapi laporan kinerja dinas tahun itu dinyatakan sukses gemilang. Indikator output tercapai: 1 buah sistem aplikasi terbangun, 150 petani terfasilitasi sosialisasi, dan anggaran terserap 98,7 persen.
Birokrasi kita memang sangat lihai mengubah persoalan konkret menjadi etalase abstrak. Jika dipetakan, ada jurang pemisah yang luar biasa lebar antara apa yang dirasakan rakyat dengan apa yang dikerjakan aparat di balik meja:
| Masalah Riil Rakyat di Lapangan | Solusi Praktis yang Dibutuhkan | Respons Birokrasi yang Terjadi | Biaya & Beban Tambahan |
| Pupuk langka & irigasi dangkal | Keruk sedimen lumpur, tindak mafia pupuk | Luncurkan aplikasi digital tani & seminar ketahanan pangan | Anggaran pengadaan server, cetak spanduk, sewa aula hotel |
| Harga beras & cabai melonjak | Benahi logistik antarpulau, amankan rantai pasok | Operasi pasar seremonial 2 jam, bentuk Satgas Pangan baru | Rapat koordinasi lintas instansi, biaya operasional tim satgas |
| Anak putus sekolah di pelosok | Bangun jembatan penyeberangan, tambah guru tetap | Rilis program inovasi beasiswa terpadu berbasis web | Honor konsultan IT, cetak modul pelatihan sosialisasi |
| Jalan kabupaten rusak parah | Aspal ulang dengan kualitas mutu pengerasan tinggi | Bikin sayembara aduan jalan rusak via medsos pemda | Admin medsos khusus, biaya baliho call center aduan |
| Izin usaha mikro berbelit-belit | Pangkas meja paraf, hapus retribusi tidak jelas | Tambah gerai pelayanan terpadu satu pintu di mal megah | Biaya sewa ruang kantor, dekorasi interior, pengadaan seragam |
Tabel di atas bukan karangan fiksi. Itu potret harian tata kelola kita dari Sabang sampai Merauke. Para aparatur sibuk setengah mati, lelah bukan main, lembur sampai mata merah, tetapi energi terbesar habis untuk memproduksi program baru guna menutupi ketidakmampuan menyelesaikan program lama.
Pabrik Kebijakan yang Menolak Berhenti
Mengapa birokrasi suka sekali bikin program baru?
Jawabannya ada pada logika penganggaran. Di dunia birokrasi, mengurus hal rutin yang sudah ada itu membosankan dan tidak menghasilkan nilai tambah di mata pimpinan. Membersihkan selokan setiap hari itu dianggap pekerjaan biasa. Mengaspal lubang jalan secara berkala itu dianggap tugas dasar. Tidak ada prestise di sana. Tidak ada yang bisa dibanggakan dalam pidato laporan pertanggungjawaban akhir tahun.
Sebaliknya, program baru adalah panggung. Program baru berarti ada nomenklatur baru di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Nomenklatur baru berarti ada alokasi dana baru. Ada honor kepanitiaan. Ada perjalanan dinas untuk studi banding. Ada kesempatan mengajak wartawan meliput peresmian. Dan yang paling penting: ada portofolio inovasi untuk penilaian reformasi birokrasi.
Maka berbondong-bondonglah kementerian dan lembaga memproduksi istilah. Satu menteri turun, program lama yang baru berjalan separuh langsung dibuang ke tong sampah. Menteri baru datang membawa tim ahli baru dari kampus ternama. Tim ahli membawa konsep anyar. Lahirlah nama baru, logo baru, jargon baru.
Mari kita tengok data siklus hidup sebuah program pemerintah yang lazim terjadi selama ini:
| Tahapan Program | Kegiatan Dominan | Alokasi Anggaran Terbesar | Indikator Keberhasilan Semu | Nasib di Akhir Periode |
| Tahun ke-1: Peluncuran | Seminar nasional, konferensi pers, sosialisasi akbar | Sewa event organizer, suvenir, publikasi media | Jumlah peserta hadir, viralitas tagar di media sosial | Dielu-elukan sebagai terobosan bersejarah |
| Tahun ke-2: Uji Coba | Bimbingan teknis, pengadaan sarana percontohan | Perjalanan dinas narasumber, cetak juknis/modul | Tersusunnya laporan berkala, terserapnya dana piloting | Mulai dikeluhkan warga karena manfaat minim |
| Tahun ke-3: Evaluasi | Rapat monitoring di luar kota, sewa konsultan survei | Jasa konsultan independen, honor tim perumus | Nilai kepuasan internal, predikat akuntabilitas instansi | Ditemukan masalah teknis yang tidak diselesaikan |
| Tahun ke-4: Rebranding | Ganti nama program, revisi regulasi, mutasi pejabat | Studi banding kebijakan, perumusan grand design baru | Terbitnya Permen baru, pembentukan Pokja baru | Program lama resmi terlantar tanpa jejak |
Siklus ini berulang seperti komedi putar. Terus berputar tanpa pernah berpindah tempat satu sentimeter pun. Rakyat hanya menjadi penonton di pinggir jalan yang terus-menerus disuguhi nama-nama asing yang silih berganti di layar kaca.
Jebakan Tumpukan Dokumen Administrasi
Saya sering berbincang dengan pejabat daerah, mulai dari eselon dua hingga staf fungsional. Kalau diajak bicara jujur dari hati ke hati di warung kopi, mereka pun menjerit. Mereka lelah.
“Pak Dahlan,” kata seorang kepala dinas pendidikan di luar Jawa kepada saya beberapa waktu lalu. “Waktu saya habis bukan untuk memikirkan murid pintar atau mutu guru. Waktu saya 70 persen habis untuk menyusun dokumen administrasi, menanggapi audit, dan memenuhi kriteria penilaian lomba inovasi daerah.”
Guru-guru di sekolah pun sama nasibnya. Harusnya mereka konsentrasi mengajar di kelas, memperhatikan anak yang lambat membaca, atau mendidik budi pekerti. Kenyataannya? Guru disibukkan mengisi formulir digital, mengunggah bukti kinerja harian, membuat laporan portofolio berlembar-lembar, dan menghadiri pelatihan pengisian aplikasi baru.
Birokrasi kita telah berubah menjadi industri kertas dan klik digital. Ukuran sukses tidak lagi ditentukan oleh apakah anak sekolah semakin cerdas, apakah jalanan semakin mulus, atau apakah angka kematian ibu melahirkan turun drastis. Ukuran sukses dipatok pada: apakah berkas SPJ lengkap dan sesuai format halaman lampiran.
Coba kita perhatikan alokasi energi dan anggaran dalam satu siklus program pemerintah rata-rata di tingkat daerah:
| Pos Pemanfaatan Sumber Daya | Persentase Beban Kerja | Persentase Anggaran Riil | Fakta Lapangan yang Terjadi |
| Rapat Koordinasi & Konsinyering | 35% | 25% | Diskusi berulang membahas hal teknis yang tidak kunjung dieksekusi |
| Pembuatan Aplikasi & Sosialisasi | 25% | 20% | Pembuatan sistem informasi baru yang duplikatif dan jarang dipakai |
| Penyusunan SPJ & Pelaporan Audit | 25% | 15% | Mengumpulkan nota, kuitansi, foto seremonial agar bebas temuan |
| Eksekusi Fisik Masalah Lapangan | 15% | 40% | Pekerjaan borongan terburu-buru mengejar batas akhir tahun anggaran |
Angka-angka di atas memperlihatkan ketimpangan yang mengerikan. Energi aparat habis sebelum mereka sempat menyentuh akar masalah. Saat terjun ke lapangan, tenaga mereka sudah terkuras oleh urusan administratif meja. Akhirnya, eksekusi fisik di lapangan dilakukan secara serampangan, asal jadi, yang penting ada bukti foto untuk dilampirkan di laporan akhir tahun.
Menghindari Tanggung Jawab dengan Membentuk Badan Baru
Ada satu trik klasik lagi yang sangat digemari: membentuk lembaga ad-hoc atau tim khusus.
Ketika ada masalah kemacetan lalu lintas yang parah di kota metropolitan, solusinya bukan segera membenahi rute bus kota dan menertibkan parkir liar secara tegas. Solusinya adalah membentuk: Badan Koordinasi Pengelolaan Transportasi Terpadu.
Ketika ada lonjakan angka pengangguran lulusan muda, solusinya bukan mereformasi kurikulum vokasi dan mempermudah perizinan pabrik penyerap tenaga kerja. Solusinya adalah meluncurkan: Komite Percepatan Penyerapan Tenaga Kerja Terampil.
Membentuk tim baru adalah cara paling elegan dalam birokrasi untuk menunda pekerjaan nyata. Dengan membentuk tim baru, pemerintah seolah-olah sudah bertindak cepat dan tanggap. Publik dibuat terkesima oleh susunan pengurus tim yang berisikan tokoh-tokoh hebat bergelar doktor dan profesor.
Padahal, begitu tim terbentuk, apa yang mereka lakukan pertama kali?
Menyusun anggaran operasional sekretariat. Mengajukan mobil dinas. Menyusun jadwal rapat mingguan. Mengundang narasumber. Setelah enam bulan berjalan, produk pertamanya keluar: buku putih setebal tiga ratus halaman yang berisi analisis situasi dan rekomendasi strategis.
Buku itu diserahkan secara simbolis kepada pimpinan tertinggi. Difoto bareng. Masuk berita nasional. Setelah itu? Bukunya masuk lemari kaca perpustakaan, berdebu, dimakan rayap. Kemacetan jalanan tetap bertambah parah, pengangguran tetap gigit jari.
Masalah itu ibarat paku berkarat di tengah jalan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah seseorang yang membawa linggis atau tang, mencabut paku itu, lalu membuangnya ke tempat sampah. Tidak perlu rapat lima kali untuk mendiskusikan komposisi kimia besi berkarat, tidak perlu membuat kajian antropologis mengapa paku itu jatuh, dan tidak perlu membentuk Dewan Pengawas Paku Jalanan. Cabut saja pakunya. Selesai.
Mengapa Kita Takut Meniru Korporasi yang Lincah?
Di dunia bisnis swasta yang sehat, seorang manajer dinilai dari satu hal sederhana: hasil akhir (bottom line).
Kalau sebuah pabrik mengalami kebocoran pipa produksi, direksi tidak akan meminta manajer pabrik membuat program sosialisasi kesadaran anti-bocor kepada seluruh karyawan. Direksi akan berteriak: “Tutup kerannya sekarang, las pipanya hari ini juga, dan hitung berapa kerugian bahan baku!” Jika dalam dua hari pipa masih bocor, manajernya diganti.
Di birokrasi kita, hukum alam itu tidak berlaku. Pipa bocor dibiarkan menetes selama berbulan-bulan. Pejabatnya justru mengajukan proposal program: Pekan Peduli Kebocoran Pipa Nasional. Anggarannya dipakai untuk bikin seminar tentang pentingnya air bagi peradaban manusia.
Selama parameter keberhasilan birokrasi diukur dari kepatuhan prosedur administratif semata, negeri ini akan terus terkuras energinya oleh kesibukan semu. Birokrat kita menjadi manusia-manusia paling sibuk di dunia, tetapi rakyat tetap antre berjam-jam untuk berobat, tetap mengeluh anak sekolah tidak paham membaca dasar, dan tetap menjerit ketika harga bahan pokok meroket.
Kapan ini bisa berakhir?
Bisa berakhir kalau pimpinan tertinggi di negeri ini berani membalik cara berpikir. Berhenti memberi penghargaan kepada kementerian atau pemerintah daerah yang sekadar rajin meluncurkan program atau inovasi aplikasi baru. Berikan penghargaan kepada mereka yang berhasil menghapus program yang tidak berguna dan langsung menyelesaikan masalah konkret di lapangan.
Ukur keberhasilan bupati bukan dari berapa ratus inovasi daerah yang dilaporkan ke pusat, melainkan dari berapa kilometer jalan mulus tanpa lubang yang berhasil dipertahankan selama lima tahun, berapa ton hasil panen petani yang terselamatkan, dan berapa menit waktu tunggu pelayanan KTP di kelurahan.
Rakyat tidak butuh nama program yang puitis. Rakyat tidak butuh akronim yang lucu-lucu di spanduk jalan raya.
Rakyat hanya ingin saluran airnya lancar, pupuknya tersedia saat musim tanam, anak-anaknya diajar oleh guru yang hadir di kelas, dan jalan di depan rumahnya tidak berubah menjadi kolam lele setiap kali hujan deras turun.
Urus hal-hal mendasar itu sampai tuntas. Kalau urusan mendasar saja belum beres, simpan dulu hasrat membuat program-program baru yang muluk-muluk itu. Kerjakan yang nyata. Berhenti berakrobat kata-kata.
