Ruang aula hotel bintang lima di kawasan Nusa Dua, Bali, itu mendadak hening. Udara dingin dari pendingin ruangan sentral menusuk kulit. Di atas panggung megah berlatar belakang layar videotron berukuran tiga puluh meter, seorang pembawa acara bersuara bariton mengumumkan hasil evaluasi tahunan kementerian pendayagunaan aparatur negara.
“Peringkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun ini… Kabupaten Makmur Sejahtera… Predikat A!”
Gemuruh tepuk tangan meledak. Lampu sorot berputar liar menyinari wajah sang bupati yang duduk di barisan kursi sofa depan. Beliau berdiri, merapikan dasi sutranya, lalu melangkah mantap menaiki tangga panggung. Wajahnya berseri-seri. Plakat akrilik berukir huruf emas diserahkan langsung oleh menteri, disusul kilatan blitz kamera fotografer humas yang memotret dari sepuluh sudut berbeda.
Di layar monitor raksasa, grafik pohon kinerja Kabupaten Makmur Sejahtera dipamerkan dengan bangga. Nilainya 82 koma sekian. Hurufnya A. Kategori Memuaskan.
Secara teori administrasi negara, daerah berpredikat A adalah daerah surga. Menurut buku panduan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), nilai A artinya: seluruh rupiah yang dibelanjakan daerah itu memiliki benang merah yang lurus (cascading) dari visi kepala daerah hingga ke meja staf terendah, menghasilkan efisiensi miliaran rupiah, dan berhasil mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara terukur.
Namun, mari kita sewa mobil sewaan keluar dari bandara kabupaten peraih nilai A itu. Melangkahlah menyusuri jalan poros antarkecamatannya.
Dua puluh kilometer dari kantor bupati, jalan aspalnya bopeng-bopeng seperti permukaan bulan. Di puskesmas kecamatan, obat penurun demam anak kosong sejak hari Selasa lalu. Di pinggir muara, ratusan nelayan tradisional duduk termenung menatap perahunya yang karam karena dermaga tambat labuh yang baru dibangun tahun lalu ambles disapu ombak pasang.
Dua dunia yang saling menertawakan: dunia SAKIP di atas panggung Bali yang bernilai A, dan dunia nyata rakyat di pelosok kampung yang nilainya masih jongkok di bawah garis kelayakan.
Pertanyaan mendasar yang harus kita tanyakan tanpa tedeng-tedeng aling-aling adalah: apakah sistem akuntabilitas raksasa bernama SAKIP ini benar-benar sedang mengukur kinerja pemerintahan, atau kita semua sesungguhnya hanya sedang menggelar festival pembuatan dokumen fiksi termahal di Asia Tenggara?
Pohon Kinerja yang Tumbuh di Atas Kertas Khayangan
Jantung dari ritual SAKIP bertumpu pada satu konsep sakral yang dipuja oleh para konsultan birokrasi: Pohon Kinerja (Cascading of Performance).
Konsepnya terdengar sangat ilmiah dan masuk akal. Kepala daerah punya Indikator Kinerja Utama (IKU), misalnya menurunkan angka kemiskinan. Indikator itu kemudian dipecah turun ke kepala dinas, kepala dinas memecahnya ke kepala bidang, kepala bidang memecahnya ke kepala seksi, dan kepala seksi membaginya menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi para staf pelaksana di bawahnya.
Semua indikator harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar kegiatan (output). Ada keterkaitan logis dari ranting terkecil hingga ke akar tunggang pohon.
Kelihatannya rapi. Sangat logis. Para guru besar administrasi publik berdecak kagum menyusun teorinya di ruang kuliah.
Namun mari kita intip bagaimana pohon kinerja itu tumbuh di kantor Bappeda dan bagian organisasi sekretariat daerah menjelang batas akhir pengunggahan dokumen evaluasi.
Pohon kinerja itu tidak tumbuh dari tanah realitas kebutuhan rakyat. Pohon kinerja itu dirakit secara mekanis menggunakan ilmu cocokologi tingkat tinggi (reverse engineering).
Para birokrat kita membuka daftar belanja dinas yang sudah terlanjur diketok di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Mereka melihat ada anggaran sewa tenda pameran, ada anggaran perjalanan dinas bimbingan teknis, dan ada anggaran cetak modul. Lalu, bagaimana caranya agar belanja seremonial itu terlihat memiliki dampak outcome penurunan kemiskinan di mata tim evaluator kementerian?
Di sinilah seniman kata-kata birokrasi beraksi.
Mereka merekayasa matrik kata, menyusun kalimat narasi yang rumit, dan menghubungkan pos belanja katering seminar dengan indikator makro Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah!
Mari kita tengok bagaimana sulap kata-kata dalam pohon kinerja SAKIP mengubah belanja rutin kantor menjadi seolah-olah program penyelamat peradaban manusia:
| Belanja Riil yang Ada di DPA | Indikator Output Kertas | Rekayasa Indikator Outcome (SAKIP) | Narasi Pohon Kinerja (Cascading) | Realitas Manfaat Bagi Warga |
| Beli laptop baru & sewa aula hotel | Terlaksananya 4 kali rapat sinkronisasi data | Indeks integrasi tata kelola perencanaan daerah | Meningkatkan efisiensi sistem administrasi publik daerah | Pejabat menikmati makan siang prasmanan enak di hotel |
| Pameran expo UMKM 3 hari di alun-alun | Terbangunnya 20 stan tenda pameran kerucut | Persentase pertumbuhan omzet pelaku usaha mikro | Mendongkrak daya saing ekonomi kerakyatan berbasis lokal | Perajin tekor bayar sewa angkut barang dagangan |
| Bimtek pengisian aplikasi di luar pulau | 30 ASN tersertifikasi pemahaman modul sistem | Indeks profesionalitas aparatur sipil negara | Mewujudkan birokrasi lincah dan responsif kelas dunia | Pegawai jalan-jalan ke pusat oleh-oleh khas daerah wisata |
| Cetak baliho himbauan cegah stunting | Terpasangnya 50 lembar baliho di persimpangan | Tingkat literasi kesehatan ibu hamil dan menyusui | Mengakselerasi penurunan prevalensi gagal tumbuh anak | Balita kurus tetap kekurangan asupan telur dan susu segar |
| Pengadaan mobil dinas baru kabid | Tersedianya 1 unit kendaraan operasional | Rasio mobilitas pengawasan lapangan dinas teknis | Mengoptimalkan pemantauan infrastruktur pedesaan | Pejabat nyaman bepergian tanpa pernah turun ke jalan becek |
Tengok baris keempat tabel di atas. Di lembar laporan SAKIP, uang puluhan juta rupiah yang dibelanjakan untuk mencetak spanduk dan baliho bergambar foto kepala dinas diubah statusnya menjadi indikator mentereng: “Tingkat Literasi Kesehatan Terpadu Menuju Indonesia Emas.”
Tim penilai dari Jakarta membaca kalimat itu dengan takjub. Diberilah skor maksimal. Pohon kinerjanya dinyatakan selaras sempurna dari pucuk daun hingga ke akar tanah.
Semua orang bahagia di atas tumpukan kertas.
Tetapi di posyandu desa, timbangan bayi berkarat digantungkan di dahan pohon mangga, dan balita miskin tetap kekurangan gizi karena uangnya habis dipakai mencetak baliho wajah para pejabat.
Konsultan SAKIP: Bisnis Poles Nilai Berbanderol Ratusan Juta
Mengapa nilai SAKIP sebuah pemerintah daerah bisa mendadak melompat dari nilai CC (Cukup) langsung melonjak menjadi nilai A (Memuaskan) hanya dalam tempo satu tahun anggaran?
Apakah para pegawainya mendadak tercerahkan laksana pertapa sakti? Apakah kinerja dinasnya mendadak berlipat ganda sepuluh kali lebih cepat?
Bukan. Sama sekali bukan.
Jawabannya ada pada satu aktor kunci yang beroperasi di balik layar: jasa konsultan pendampingan SAKIP.
Birokrasi kita sangat paham bahwa tim penilai kementerian bukanlah dewa yang turun ke sawah untuk memeriksa ketebalan aspal atau mencicipi rasa obat di puskesmas. Tim penilai kementerian adalah manusia biasa yang duduk di depan meja kantor di Jakarta, membaca berkas laporan yang diunggah ke dalam aplikasi digital kementerian, lalu memberi skor berdasarkan kesesuaian format redaksional dan kelengkapan matriks lampiran.
SAKIP, pada hakikatnya, bukan menguji apakah Anda bekerja dengan benar. SAKIP menguji: apakah Anda pandai menyusun dokumen laporan yang sesuai dengan selera instrumen penilaian tim kementerian.
Maka lahirlah pasar industri baru yang luar biasa menguntungkan: bimbingan teknis dan pendampingan SAKIP.
Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah dari pos belanja jasa konsultansi untuk menyewa tim ahli dari universitas ternama atau mantan pejabat kementerian terkait. Tim konsultan ini datang ke daerah, mengumpulkan seluruh sekretaris dinas di ruang hotel tertutup selama tiga hari, lalu membongkar dokumen rencana strategis (Renstra) lama.
Konsultan tidak mengajari cara memperbaiki pipa air PDAM yang bocor.
Konsultan mengajari seni merangkai kata: kata “terlaksananya” dicoret karena itu gaya kuno berbau output; diganti dengan kata “terwujudnya” atau “meningkatnya rasio efektivitas”. Rumus matematis indikator kinerja dipercantik dengan formula statistik bertingkat. Grafik dibuat tiga dimensi.
Hasilnya? Dokumen laporan daerah itu disulap menjadi sebuah mahakarya sastra birokrasi yang memukau.
Mari kita bandingkan beban biaya dan energi yang dikeluarkan pemerintah daerah antara menyewa jasa poles SAKIP dengan menyelesaikan persoalan konkret warga di lapangan:
| Pilihan Alokasi Kebijakan Daerah | Biaya Anggaran Riil | Bentuk Kegiatan yang Dijalankan | Hasil Akhir yang Diperoleh |
| Paket A: Sewa Konsultan & Pendampingan SAKIP | Rp 450.000.000 | Menginap di hotel, revisi redaksional Renstra, simulasi wawancara penilaian kementerian | Nilai SAKIP naik dari B ke A; bupati dapat piala di Jakarta |
| Paket B: Perbaikan 3 Jembatan Gantung Desa | Rp 450.000.000 | Membeli kawat sling baja, kayu ulin, baut pengikat, upah kerja bakti warga desa | Nilai SAKIP tetap B; anak sekolah tidak jatuh ke arus sungai |
Tengok tabel perbandingan tersebut. Jika Anda seorang bupati politisi yang sedang memburu citra prestasi menjelang pilkada, paket mana yang akan Anda pilih?
Pasti Paket A!
Paket A menghasilkan piala berkilau yang bisa dipajang di ruang tamu pendopo, bisa dipamerkan di baliho perempatan jalan protokol, dan bisa dijadikan materi kampanye politik bahwa pemerintahannya berkinerja kelas dunia.
Sementara jembatan gantung di Paket B tidak ada pialanya di tingkat kementerian. Jembatan gantung di pelosok tidak akan menaikkan nilai indeks reformasi birokrasi daerah di layar monitor Jakarta.
Maka berbondong-bondonglah ratusan kabupaten dan kota di Indonesia membakar miliaran rupiah kas daerah untuk menyewa konsultan poles dokumen demi mengejar huruf keramat: A.
Ketika “Cascading” Menjadi Alat Menekan Bawahan
Penyakit lain yang ditimbulkan oleh rezim SAKIP modern adalah fenomena teror administratif ke bawah.
Dalam dogma SAKIP terbaru, perjanjian kinerja berjenjang diikatkan langsung ke dalam sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) individu dan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Muncullah istilah baru yang terdengar sangat menyeramkan bagi pegawai rendahan: Matriks Peran Hasil (MPH).
Setiap staf golongan dua dan tiga diwajibkan menyusun rencana kinerja individu yang terhubung secara matematis ke indikator kepala dinas. Di atas kertas komputer, ini terlihat seperti puncak profesionalisme kepegawaian modern.
Namun dalam praktiknya di ruang kantor, matriks peran hasil itu berubah menjadi beban kerja administratif gila-gilaan yang menyedot habis waktu produktif aparatur.
Seorang perawat di puskesmas pedalaman, yang setiap hari harus menyuntik puluhan pasien demam berdarah dan membersihkan luka borok warga miskin, kini dipaksa duduk berjam-jam di depan komputer yang internetnya sering mati. Ia harus mengunggah bukti dukung (evidence) ke aplikasi kepegawaian: foto kegiatan berstempel tanggal dan titik koordinat GPS, lembar notulen rapat koordinasi, hingga laporan evaluasi bulanan berformat PDF.
Jika perawat itu lalai mengunggah bukti dukung administratif tersebut sebelum tanggal 5 setiap bulan, sistem komputer akan secara otomatis memotong tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawainya sebesar 10 hingga 20 persen!
Tidak ada yang peduli apakah perawat itu kemarin baru saja menyelamatkan nyawa seorang ibu yang melahirkan di atas perahu motor di tengah badai sungai.
Sistem SAKIP digital tidak mencatat keringat kemanusiaan di atas perahu; sistem SAKIP digital hanya mencatat: apakah berkas PDF bukti dukung kinerja sudah berhasil diunggah tepat waktu ke dalam server atau belum.
Pegawai kita akhirnya belajar satu keahlian baru demi menyelamatkan dapurnya: keahlian mendokumentasikan apa saja menjadi bukti dukung.
Sedang minum teh bersama teman kantor difoto lalu dilaporkan sebagai “Rapat Koordinasi Sinkronisasi Internal”. Sedang membagikan selebaran di pinggir jalan difoto lalu dilaporkan sebagai “Fasilitasi Edukasi Komunikasi Publik Terpadu”.
Semua orang sibuk berswafoto, sibuk membuat laporan rekayasa, dan sibuk mengunggah berkas. Jam kerja habis untuk melayani sistem pelaporan itu sendiri, sementara masyarakat yang berdiri di depan loket dibiarkan menunggu berjam-jam hingga urat lehernya menegang menahan amarah.
Mengembalikan SAKIP ke Tanah Bumi
Apakah konsep akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu salah?
Tentu tidak. Gagasan awal SAKIP lahir dari niat yang sangat mulia: memastikan agar setiap rupiah uang pajak rakyat tidak menguap percuma di tangan para koruptor dan pemboros anggaran. Negara membutuhkan sistem untuk mengontrol jalannya birokrasi raksasa ini agar tetap berjalan di atas rel tujuan bernegara.
Namun ketika sebuah alat ukur (measurement tool) berubah menjadi tujuan akhir (ultimate goal), sistem itu telah sesat pikir dan kehilangan jiwanya.
Kita tidak boleh membiarkan bangsa ini terus-menerus terjebak dalam sandiwara akuntabilitas kertas. Kita tidak butuh daerah berpredikat A di atas panggung Bali jika rakyatnya masih buang air besar di selokan terbuka dan anak mudanya menganggur massal di pinggir jalan raya.
Jika kementerian dan para pengambil kebijakan di pusat benar-benar memiliki nyali moral untuk mengubah SAKIP dari sekadar festival laporan menjadi instrumen perubahan nyata, empat langkah koreksi fundamental harus segera dieksekusi:
- Ubah Metode Penilaian dari Evaluasi Dokumen Menjadi Uji Petik Lapangan Buta (Blind On-Site Audit). Hentikan kebiasaan menilai SAKIP hanya berdasarkan paparan presentasi bupati di hotel berbintang dan verifikasi berkas di portal digital. Terjunkan tim evaluator penyamar (mystery shopper) ke desa-desa termiskin di daerah tersebut tanpa pemberitahuan kepada pemda. Biarkan tim penilai menguji langsung: apakah air bersih mengalir di rumah warga miskin, berapa lama izin KTP diterbitkan, dan bagaimana kualitas jalan kabupaten di pelosok. Jika faktual lapangannya buruk, nilai SAKIP daerah tersebut wajib digugurkan menjadi nilai C, betapapun indahnya dokumen Renstra yang disodorkan bupati.
- Kriminalisasi Penggunaan Konsultan Rekayasa Dokumen Kinerja. Larang keras pemerintah daerah mengalokasikan pos anggaran belanja jasa konsultansi untuk sekadar menyusun dan memoles dokumen SAKIP. Paksa Bappeda dan bagian organisasi bekerja mandiri menggunakan kapasitas internalnya. Jika sebuah pemda terbukti menggunakan jasa konsultan swasta untuk memanipulasi pohon kinerja dan matriks peran hasil, diskualifikasi seluruh hasil penilaiannya dan lakukan pemeriksaan khusus oleh inspektorat jenderal.
- Pangkas Beban Administrasi Bukti Dukung Pegawai Lapangan. Hapus kewajiban pengunggahan dokumen bukti dukung foto dan berkas berulang-ulang bagi jabatan-jabatan fungsional pelayanan dasar (guru, dokter, perawat, bidan, dan penyuluh pertanian). Kinerja mereka harus dinilai murni dari hasil nyata: apakah muridnya bisa membaca, apakah pasiennya sembuh, dan apakah hasil panen petani meningkat. Jangan ubah para dokter dan guru kita menjadi juru ketik laporan digital yang kelelahan.
- Haramkan Hubungan Otomatis Predikat SAKIP dengan Citra Politik Pejabat. Hentikan seremoni pemberian piala megah yang dieksploitasi untuk panggung narsisme politik kepala daerah. Evaluasi SAKIP harus dikembalikan ke habitat aslinya: dokumen koreksi internal yang dingin, tajam, dan membuka borok ketidakefisienan dinas secara telanjang tanpa bunga-bunga bahasa. Buka hasil audit inefisiensi itu ke portal publik agar rakyat di daerah bisa membaca secara transparan di mana letak kebocoran anggaran bupatinya.
Akuntabilitas sejati tidak pernah diukir di atas plakat akrilik berhuruf emas di ballroom hotel berbintang lima.
Akuntabilitas sejati tertulis di dalam hati seorang petani miskin yang tersenyum lega karena air irigasi mengalir lancar membasahi sawahnya di musim kemarau panjang.
Akuntabilitas sejati terpancar di mata seorang ibu yang tidak perlu menangis di lorong rumah sakit umum daerah karena anaknya langsung dirawat dokter dengan ramah tanpa ditanya fotokopi berkas kartu jaminan.
Robohkan pohon-pohon kinerja palsu yang hanya rimbun di atas kertas laporan Anda.
Tanamlah pohon perubahan yang nyata di atas tanah air ini.
Sirami dengan kerja keras yang jujur, rawat dengan keberanian nurani, dan biarkan buah manis kesejahteraan itu dipetik langsung oleh rakyat jelata yang berhak menikmatinya!
