Ketika Penyimpangan Kecil Dianggap Sebagai Kebiasaan

Di sebuah sudut ruang rapat kantor pemerintahan di ibu kota kabupaten, dua orang staf bagian umum sedang merapikan tumpukan nota pembelian makanan ringan rapat koordinasi. Di atas nota kosong yang baru saja dibubuhi stempel warung makan langganan, salah satu staf menuliskan angka nominal yang sedikit lebih besar dari harga aslinya.

“Selisihnya cuma tiga ratus ribu rupiah, Mas,” bisik staf yang lebih muda sambil tersenyum tipis. “Untuk pengganti uang bensin yang kemarin dipakai muter-muter mengantar undangan rapat, soalnya tidak ada mata anggarannya. Semua bidang di kantor ini juga melakukan hal yang sama sejak dulu.”

Rekannya yang lebih senior hanya mengangguk maklum. Tidak ada rasa bersalah yang tergambar di wajah keduanya. Bagi mereka, menaikkan sedikit angka kuitansi untuk menutup pos pengeluaran yang tidak teranggarkan bukanlah tindak kejahatan. Itu hanyalah “kebijaksanaan lokal” agar roda kegiatan kantor tetap berjalan lancar.

Di kantor lain, pada hari yang sama, seorang pejabat pembuat komitmen menerima amplop cokelat tipis dari seorang rekanan penyedia barang yang proyeknya baru saja selesai dibayar lunas. Tidak ada kesepakatan harga di awal. Tidak ada pemerasan. Rekanan itu menyerahkannya sambil berkata: “Ini sekadar tanda terima kasih saja, Pak. Sudah tradisi kami kalau pekerjaan lancar.”

Sang pejabat sempat ragu sejenak, tetapi akhirnya memasukkan amplop itu ke laci mejanya dengan pikiran yang menenangkan diri sendiri: “Saya tidak pernah meminta. Saya juga tidak mengurangi kualitas pekerjaan. Lagi pula, kalau ditolak nanti malah dianggap sombong dan merusak hubungan baik.”

Dua peristiwa kecil itu tampak sepele. Nilainya mungkin tidak sampai jutaan atau miliaran rupiah. Tidak ada gedung sekolah yang langsung ambruk gara-gara selisih harga kuitansi makan siang rapat, dan tidak ada jalan raya yang langsung retak gara-gara amplop tanda terima kasih yang tidak diminta.

Namun, di sinilah letak bahaya paling mematikan dalam tata kelola pemerintahan dan organisasi publik kita: ketika penyimpangan kecil dilakukan secara berulang-ulang oleh banyak orang, lama-kelamaan ia kehilangan statusnya sebagai pelanggaran dan berubah menjadi kebudayaan.

Dalam ilmu kriminologi dan psikologi organisasi, fenomena ini sering dijelaskan melalui teori broken windows atau teori jendela pecah.

Bayangkan sebuah gedung perkantoran yang megah dan terawat. Suatu hari, ada satu kaca jendela di lantai dasar yang pecah terkena lemparan batu. Jika pengurus gedung segera memperbaiki kaca jendela yang pecah itu pada hari yang sama, maka gedung itu akan tetap terjaga keindahannya selama bertahun-tahun.

Sebaliknya, jika kaca jendela yang pecah itu dibiarkan menganga begitu saja selama berminggu-minggu tanpa ada yang peduli, maka orang-orang yang melintas di depan gedung itu akan menangkap sebuah pesan bawah sadar yang sangat berbahaya: gedung ini tidak ada yang menjaga, dan aturan di tempat ini tidak lagi berlaku.

Dalam waktu singkat, kaca-kaca jendela yang lain akan ikut dilempari batu hingga pecah berantakan. Dindingnya akan penuh coretan cat semprot, pintunya akan dirusak, dan gedung megah itu pun berubah menjadi bangunan terbengkalai.

Persis seperti itulah cara kerja penyimpangan kecil di dalam birokrasi dan kehidupan sosial kita.

Korupsi besar bernilai ratusan miliar rupiah yang sering kita saksikan beritanya di layar televisi—di mana para pejabat mengenakan rompi tahanan dengan tangan terborgol—jarang sekali lahir secara tiba-tiba dalam satu malam. Hampir tidak ada manusia normal yang pagi harinya hidup sangat jujur, lalu siang harinya mendadak berani menilap uang negara sebesar lima puluh miliar rupiah.

Keberanian melakukan kejahatan besar hampir selalu dilatih melalui pembiaran terhadap penyimpangan-penyimpangan kecil selama bertahun-tahun.

Mari kita telusuri bagaimana tangga penyimpangan kecil itu bekerja di ruang-ruang birokrasi kita sehari-hari.

Anak tangga pertama biasanya dimulai dari hal-hal yang dianggap sebagai wilayah abu-abu.

Misalnya, menggunakan kendaraan dinas berpelat merah pada akhir pekan untuk mengantar keluarga berlibur ke luar kota dengan alasan “sekalian meninjau wilayah”. Atau menggunakan fasilitas kertas, tinta pencetak, dan jaringan kantor untuk keperluan pribadi. Di tahap ini, pelakunya masih merasa sedikit canggung, tetapi ia segera mencari pembenaran moral: “Ah, cuma sebentar. Lagi pula gaji saya kecil dibandingkan beban kerja yang berat.”

Ketika penyimpangan di anak tangga pertama itu tidak mendapat teguran dari atasan maupun rekan sejawat, alarm nurani di dalam kepala mulai melemah. Rasa bersalah perlahan tumpul.

Maka kakinya pun melangkah ke anak tangga kedua: manipulasi administrasi demi kemudahan.

Mulai dari meminjam bendera perusahaan lain agar syarat pengadaan langsung terpenuhi, membuat daftar hadir rapat fiktif untuk mencairkan honor narasumber, hingga memecah paket pekerjaan besar menjadi beberapa paket kecil agar terhindar dari proses tender terbuka.

Di titik ini, para pelakunya sering kali tidak merasa sedang mencuri uang rakyat. Mereka merasa sedang “mengakali aturan yang rumit agar program cepat jalan”. Mereka bersembunyi di balik dalih klasik: “Kalau ikut aturan persis sesuai buku, sampai akhir tahun anggaran tidak akan terserap.”

Padahal, begitu pintu manipulasi administrasi dibuka demi niat baik sekalipun, pintu itu tidak akan pernah bisa ditutup kembali ketika kelak niat jahat mulai masuk.

Dari anak tangga kedua inilah jalan tol menuju anak tangga ketiga terbuka lebar: komisi proyek, pengaturan pemenang lelang, hingga jual-beli jabatan.

Pada tahap ini, batas antara yang halal dan yang haram sudah benar-benar kabur. Seseorang yang sejak muda terbiasa melihat uang komisi sebagai “rezeki tak terduga” atau “budaya kantor” tidak akan lagi melihatnya sebagai kejahatan. Sebaliknya, orang-orang yang mencoba tetap lurus dan menolak ikut bermain justru dianggap aneh, kaku, dan tidak solider terhadap rekan sekantor.

Di sinilah tragedi paling menyedihkan itu terjadi: kejujuran menjadi barang langka yang dicurigai, sementara kecurangan menjadi norma bersama yang dilindungi.

Mengapa penyimpangan-penyimpangan kecil ini begitu sulit diberantas dan justru kerap mendapat pembelaan sosial di lingkungan kerja?

Alasan pertama adalah tekanan konformitas kelompok atau rasa sungkan kolektif.

Dalam budaya kerja kita yang menjunjung tinggi harmoni sosial, tidak ada hukuman yang lebih menyakitkan bagi seorang pegawai daripada dikucilkan oleh lingkungan kantornya sendiri. Ketika seorang pegawai baru masuk ke dalam sebuah unit kerja yang sudah terbiasa dengan praktik “uang lelah” atau pemotongan anggaran perjalanan dinas secara berjamaah, ia dihadapkan pada dilema moral yang berat.

Jika ia menolak bagiannya dan melaporkan praktik itu, ia akan dicap sebagai pengkhianat, pembuat onar, atau sok suci. Akibatnya, banyak orang baik yang akhirnya memilih diam dan ikut arus—bukan karena mereka serakah, melainkan karena mereka takut kehilangan penerimaan sosial di tempat kerjanya.

Alasan kedua adalah sistem pengawasan yang sering kali hanya menyentuh kulit luar dokumen.

Selama puluhan tahun, audit keuangan dan pengawasan internal di banyak instansi kita masih terjebak pada pemeriksaan kelengkapan administratif di atas kertas. Selama kuitansi bermeterai ada, tanda tangan lengkap, foto dokumentasi tersedia, dan perhitungan matematisnya cocok, maka laporan keuangan dinyatakan bersih tanpa catatan.

Padahal, kuitansi yang tampak sempurna di atas meja pemeriksa sering kali merupakan hasil rekayasa yang paling rapi. Ketika sistem pengawasan gagal mendeteksi perbedaan antara harga di kuitansi dan harga riil di pasar, para pelaku penyimpangan kecil merasa bahwa cara kerja mereka aman dan terlindungi oleh sistem.

Alasan ketiga adalah hilangnya keteladanan dari lapisan pimpinan puncak.

Dalam struktur birokrasi yang sangat hierarkis, perilaku pimpinan adalah kompas moral bagi seluruh bawahan. Jika seorang kepala dinas atau kepala daerah masih gemar meminta fasilitas berlebihan di luar haknya, membebankan biaya jamuan tamu pribadinya ke anggaran kantor, atau menerima upeti dari bawahannya saat momen hari raya, maka mustahil ia memiliki wibawa moral untuk melarang stafnya memalsukan kuitansi pembelian makan siang rapat.

Bawahan selalu mengamati gerak-gerik atasannya jauh lebih teliti daripada membaca surat edaran pakta integritas.

Lantas, bagaimana cara memutus mata rantai normalisasi penyimpangan kecil ini sebelum ia membesar menjadi kanker yang melumpuhkan institusi pemerintahan dan pembangunan daerah?

Langkah pertama harus dimulai dari keberanian untuk menetapkan standar nol toleransi sejak dari hal yang paling kecil.

Pimpinan organisasi harus berani memperbaiki “kaca jendela yang pecah” pada hari yang sama ketika ia retak. Teguran keras harus segera diberikan ketika ada pegawai yang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memanipulasi jam presensi, atau melebih-lebihkan harga nota belanja meskipun selisihnya hanya puluhan ribu rupiah.

Ketegasan pada hal-hal kecil ini bukanlah sikap berlebihan atau pelit, melainkan bentuk perlindungan agar pegawai tersebut tidak terjerumus ke dalam jurang pelanggaran hukum yang jauh lebih besar di kemudian hari.

Langkah kedua adalah memperbaiki desain sistem anggaran dan prosedur kerja agar tidak memaksa orang baik melakukan kecurangan administratif.

Kita harus jujur mengakui bahwa sebagian penyimpangan kecil di kantor pemerintahan lahir karena sistem perencanaan anggaran kita terlalu kaku. Jika di lapangan memang ada kebutuhan operasional yang sah dan mendesak—seperti biaya transportasi petugas lapangan atau biaya konsumsi kegiatan mendadak—maka aturan anggaran harus menyediakan ruang yang fleksibel, wajar, dan transparan untuk membiayainya secara resmi.

Jangan sampai pegawai di lapangan dihadapkan pada pilihan sulit antara membiarkan layanan masyarakat macet atau memalsukan nota pertanggungjawaban demi menutupi biaya operasional yang tidak diakomodasi oleh sistem.

Langkah ketiga adalah membangun ekosistem digital yang menutup celah transaksi tunai dan tatap muka yang rawan kompromi.

Semakin sedikit uang tunai yang berpindah tangan di kantor pemerintahan, semakin kecil pula peluang terjadinya penyimpangan kecil. Penggunaan kartu kredit pemerintah untuk belanja operasional kantor, transaksi nontunai secara langsung ke rekening penyedia barang yang sah, serta pengadaan barang melalui sistem katalog digital yang transparan harga pasarnya akan memotong habis kebiasaan menaikkan nominal kuitansi secara manual.

Langkah keempat adalah melindungi dan memberi panggung kepada para pegawai yang berani menjaga integritas.

Orang-orang jujur di dalam birokrasi tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian dalam kesunyian. Pimpinan daerah dan pimpinan instansi harus memberikan perlindungan nyata, ruang promosi karier yang jelas, serta penghargaan terbuka bagi para ASN yang berani menolak suap, menolak manipulasi laporan, dan menjaga kebersihan pengelolaan anggaran. Ketika kejujuran terbukti membawa kemajuan karier, maka budaya integritas akan tumbuh menggantikan budaya permisif.

Pada akhirnya, kehancuran sebuah institusi atau kemunduran sebuah daerah jarang sekali disebabkan oleh satu ledakan skandal besar yang datang secara tiba-tiba. Ia lebih sering terjadi akibat pengikisan perlahan yang dilakukan oleh ribuan kompromi kecil setiap hari—kompromi yang kita anggap wajar, lumrah, dan manusiawi.

Sejarah selalu membuktikan bahwa bangsa dan daerah yang maju bukanlah tempat di mana manusianya terbebas sepenuhnya dari godaan untuk menyimpang, melainkan tempat di mana setiap penyimpangan kecil langsung ditegur, diperbaiki, dan tidak pernah diberi ruang untuk tumbuh menjadi kebiasaan.

Menjaga integritas birokrasi sejatinya dimulai dari keberanian sederhana di meja kerja kita masing-masing hari ini: berani menolak satu rupiah pun yang bukan hak kita, berani menulis angka apa adanya di atas selembar kuitansi, dan berani berkata tidak pada kebiasaan salah yang sudah terlanjur dianggap biasa.

Loading