Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau sumber daya oleh aparatur sipil negara (ASN) untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah, tidak etis, atau tidak sesuai dengan hukum¹. Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang menghambat kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Korupsi merugikan kepentingan publik, mengganggu kinerja birokrasi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi juga melanggar nilai-nilai moral, etika, dan hukum yang seharusnya menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk mencegah korupsi di birokrasi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif. Upaya preventif adalah upaya yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab atau pemicu terjadinya korupsi. Upaya represif adalah upaya yang bertujuan untuk menghukum atau memberantas pelaku-pelaku korupsi yang telah terbukti bersalah. Namun, meskipun demikian, masih banyak contoh kegagalan dalam mencegah korupsi di birokrasi Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh kegagalan tersebut:
Kasus korupsi e-KTP
Kasus korupsi e-KTP adalah kasus korupsi yang melibatkan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2011-2012². Kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dari total anggaran proyek sebesar Rp 5,9 triliun². Kasus ini menyeret sejumlah pejabat tinggi negara, seperti mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Irman, dan mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini². Kasus ini menunjukkan kegagalan reformasi birokrasi di Kemendagri, terutama dalam hal penataan tatalaksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan penguatan kultur³. Kasus ini juga menunjukkan lemahnya koordinasi dan sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus korupsi⁴.
Kasus jual beli jabatan
Kasus jual beli jabatan adalah kasus korupsi yang melibatkan praktik penjualan atau pembelian jabatan di lingkungan birokrasi, baik di pusat maupun di daerah⁵. Kasus ini diduga dilakukan oleh sejumlah kepala daerah, seperti mantan Bupati Klaten Sri Hartini, mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, dan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola⁵. Kasus ini menunjukkan kegagalan sistem merit dalam birokrasi, terutama dalam hal penataan sistem manajemen sumber daya manusia, seperti rekrutmen, pengembangan karir, penilaian, insentif, dan disiplin ASN³. Kasus ini juga menunjukkan rendahnya integritas, profesionalisme, dan netralitas ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi birokrasi⁵.
Kasus korupsi bansos Covid-19
Kasus korupsi bansos Covid-19 adalah kasus korupsi yang melibatkan pengadaan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2020⁶. Kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 16,8 miliar dari total anggaran bansos sebesar Rp 5,9 triliun⁶. Kasus ini menyeret sejumlah pejabat Kemensos, seperti mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, mantan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Matheus Joko Santoso, dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adi Wahyono⁶. Kasus ini menunjukkan kegagalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam birokrasi, terutama dalam hal meningkatkan kualitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik³. Kasus ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara⁶.
Referensi
https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/234/pdf
https://antikorupsi.org/id/article/kegagalan-reformasi-birokrasi
https://www.kompasiana.com/magrizaapriansyah9266/646a46cb08a8b575857f06b4/korupsi-birokrasi-di-indonesia-studi-analisa-korupsi-dan-hukum-di-indonesia
https://www.hukumonline.com/berita/a/bris–kasus-korupsi-e-ktp–bukti-gagalnya-reformasi-birokrasi-lt58c922556cb22
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c03k96w6djdo
https://kumparan.com/53-mp-b-05-annisa-fourkhani/reformasi-birokrasi-sebagai-upaya-mengubah-budaya-korupsi-di-indonesia-1wYNnPExUeZ
