Satu hal yang paling sering bikin pusing kepala daerah saat rapat koordinasi adalah ketika harus menyodorkan angka kemiskinan. Di meja sebelah kiri, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bilang angkanya sekian. Di meja sebelah kanan, data dari Dinas Sosial (DTKS) bilang angkanya jauh di atas itu. Lalu, muncul lagi data dari Kementerian Desa atau hasil pendataan mandiri desa yang angkanya beda lagi.
Rakyat pun bingung. Si miskin yang seharusnya dapat bantuan malah gigit jari, sementara tetangganya yang punya motor mentereng justru terdaftar sebagai penerima bansos.
Kenapa di negeri ini, urusan menghitung perut yang lapar saja bisa punya banyak versi? Mari kita bedah pakai logika kejujuran birokrasi.
Beda Kacamata, Beda Hasil Pandangan
Masalah pertama adalah soal “definisi”. Di birokrasi kita, kacamata yang dipakai tiap lembaga itu tidak sama ukurannya.
BPS biasanya pakai pendekatan makro. Mereka melihat kemiskinan dari sisi pengeluaran per kapita. Kalau pengeluaran Anda di bawah garis sekian rupiah, Anda masuk kategori miskin. Ini data untuk kebijakan besar, bukan untuk membagi beras satu-satu ke rumah warga.
Sementara itu, kementerian sektor seperti Dinas Sosial pakai data mikro—by name by address. Mereka melihat kondisi fisik rumah, lantai tanah atau semen, sampai urusan punya aset apa.
Persoalannya, ketika kedua data ini diadu di lapangan, seringkali tidak “ketemu”. Data makro bilang kemiskinan turun, tapi data di desa bilang warga yang minta bantuan malah nambah. Inilah yang saya sebut sebagai “perang angka” yang korbannya adalah efektivitas anggaran negara.
Penyakit “Data Titipan” di Akar Rumput
Kita harus berani jujur pada satu hal yang sangat manusiawi tapi merusak: kepentingan politik lokal.
Seringkali, pendataan di tingkat RT/RW atau Desa itu tidak objektif. Ada budaya “sungkan” atau malah “pilih kasih”. Si A dimasukkan daftar miskin karena dia kerabat perangkat desa atau tim sukses saat pemilihan lalu. Si B yang benar-benar janda tua dan sakit-sakitan malah terlewat karena tidak punya “jalur” komunikasi ke atas.
Akibatnya, data kemiskinan kita seringkali “gemuk” oleh orang-orang yang sebenarnya mampu tapi mengaku miskin demi mendapatkan subsidi. Di sisi lain, ada fenomena exclusion error—orang miskin yang asli justru “terbuang” dari sistem. Kalau datanya sudah cacat sejak dari pintu rumah warga, maka aplikasi secanggih apa pun di kementerian tidak akan bisa memperbaikinya.
Pemutakhiran Data yang “Mati Suri”
Dunia itu dinamis. Hari ini seseorang mungkin miskin, tapi bulan depan anaknya dapat kerja dan ekonominya naik. Atau sebaliknya, hari ini dia mampu, besok kena PHK atau sakit keras lalu jatuh miskin.
Masalahnya, birokrasi kita seringkali memperlakukan data kemiskinan seperti “prasasti” yang dipahat di batu. Sekali terdaftar, namanya ada di sana selamanya. Pemutakhiran data (verifikasi dan validasi) seringkali hanya jadi ritual administratif di atas kertas karena tidak ada anggaran untuk turun ke lapangan setiap bulan.
Banyak pemerintah daerah yang malas melakukan pemutakhiran data mandiri karena takut kalau angka kemiskinannya turun, kucuran dana bantuan dari pusat juga ikut turun. Ini mentalitas yang aneh: bangga kalau warganya terlihat tetap miskin agar terus dapat bantuan.
Satu Data Indonesia: Mimpi Besar yang Masih Jauh
Pemerintah pusat sudah teriak-teriak soal “Satu Data Indonesia”. Niatnya bagus, agar tidak ada lagi ego sektoral. Satu pintu, satu angka, satu sasaran.
Tapi di lapangan, tembok ego itu tebal sekali. Setiap instansi merasa metodenya paling benar. Belum lagi urusan sinkronisasi sistem IT yang seringkali tidak nyambung antar kementerian. Kita punya ribuan aplikasi, tapi datanya seringkali tidak saling bicara satu sama lain.
Birokrasi kita harus sadar, akurasi data itu soal nyawa. Salah data berarti salah sasaran. Salah sasaran berarti uang negara terbuang sia-sia, sementara rakyat yang benar-benar butuh bantuan tetap menderita.
Kejujuran Adalah Basis Data Terbaik
Pada akhirnya, akurasi data kemiskinan bukan soal kecanggihan komputer atau algoritma AI. Ini soal kejujuran. Kejujuran dari warga untuk tidak mengaku miskin kalau mampu, dan kejujuran dari petugas untuk mencatat apa adanya tanpa titipan kepentingan.
Data yang akurat adalah kompas pembangunan. Kalau kompasnya saja sudah ngaco, jangan harap perahu besar bernama Indonesia ini bisa sampai ke pelabuhan kesejahteraan tepat waktu.
Mari kita berhenti berdebat soal siapa yang paling benar datanya, dan mulailah bekerja sama untuk membersihkan data itu dari tumpukan kepentingan pribadi dan golongan. Karena kemiskinan itu nyata, bukan sekadar angka-angka di atas meja rapat yang dingin.
Begitulah. Mau data versi mana pun boleh, yang penting Bansosnya sampai ke tangan yang benar-benar butuh. Bukan ke tangan yang paling jago “acting” miskin.
Bagaimana, data warga miskin di lingkungan Anda sudah jujur belum?
