Tatalaksana pemerintahan adalah sistem, proses, dan prosedur kerja yang digunakan oleh organisasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik¹. Tatalaksana pemerintahan berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi birokrasi, yaitu kemampuan birokrasi untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan sumber daya secara optimal².
Permasalahan yang Terjadi
Tatalaksana pemerintahan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti:
- Tidak sesuainya tatalaksana pemerintahan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintahan.
- Tidak terpadunya dan terkoordinasinya tatalaksana pemerintahan antara unit-unit kerja di dalam organisasi pemerintahan.
- Tidak sederhananya dan fleksibelnya tatalaksana pemerintahan dalam penempatan dan pergerakan personel di organisasi pemerintahan.
- Tidak terbukanya dan transparannya tatalaksana pemerintahan dalam proses komunikasi dan informasi di organisasi pemerintahan.
- Tidak pastinya dan akuntabelnya tatalaksana pemerintahan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab di organisasi pemerintahan.
Cara Mengatasinya
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan penataan tatalaksana pemerintahan yang lebih optimal agar birokrasi bekerja lebih efektif dan efisien. Penataan tatalaksana pemerintahan adalah proses perubahan dan penyempurnaan sistem, proses, dan prosedur kerja organisasi pemerintahan³.
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan penataan tatalaksana pemerintahan yang lebih optimal:
Melakukan analisis kebutuhan tatalaksana pemerintahan
Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) yang dihadapi oleh tatalaksana pemerintahan. Analisis ini juga dapat membantu menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan indikator kinerja tatalaksana pemerintahan.
Melakukan penyusunan desain tatalaksana pemerintahan
Desain tatalaksana pemerintahan adalah rancangan sistem, proses, dan prosedur kerja organisasi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Desain tatalaksana pemerintahan harus memperhatikan aspek-aspek seperti:
- Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintahan.
- Keterpaduan dan koordinasi antara unit-unit kerja di dalam organisasi pemerintahan.
- Kesederhanaan dan fleksibilitas dalam penempatan dan pergerakan personel di organisasi pemerintahan.
- Keterbukaan dan transparansi dalam proses komunikasi dan informasi di organisasi pemerintahan.
- Kepastian dan akuntabilitas dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab di organisasi pemerintahan.
Melakukan implementasi desain tatalaksana pemerintahan
Implementasi desain tatalaksana pemerintahan adalah proses penerapan dan pelaksanaan desain tatalaksana pemerintahan yang telah disusun. Implementasi desain tatalaksana pemerintahan meliputi tahap-tahap seperti:
- Menyusun dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tatalaksana pemerintahan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan lain-lain.
- Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan tatalaksana pemerintahan, seperti aparatur sipil negara, masyarakat, media, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
- Melakukan penyesuaian dan penempatan personel sesuai dengan sistem, proses, dan prosedur kerja tatalaksana pemerintahan yang baru.
- Melakukan pengembangan kapasitas dan kompetensi personel melalui berbagai program, seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konseling, rotasi dan mutasi, insentif dan sanksi, dan lain-lain.
- Melakukan pengadaan dan penataan sarana dan prasarana yang mendukung tatalaksana pemerintahan, seperti gedung, ruang, peralatan, teknologi informasi, dan lain-lain.
Melakukan monitoring dan evaluasi tatalaksana pemerintahan
Monitoring dan evaluasi tatalaksana pemerintahan adalah kegiatan untuk mengukur dan menilai kinerja dan dampak tatalaksana pemerintahan yang telah diimplementasikan. Monitoring dan evaluasi tatalaksana pemerintahan dapat memberikan umpan balik dan rekomendasi untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan tatalaksana pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang berubah.
Dengan melakukan penataan tatalaksana pemerintahan yang lebih optimal, diharapkan birokrasi dapat bekerja lebih optimal pula. Birokrasi yang optimal adalah birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat⁴. Birokrasi yang optimal juga dapat meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi di Indonesia.
Referensi
https://jabar.bpk.go.id/files/2010/04/PERMENPAN-2011-No.-012-Buku-6-Pedoman-Penataan-Tatalaksana.pdf
https://www.menpan.go.id/site/cerita-sukses-rb/transformasi-organisasi-pemerintahan-melalui-penataan-struktur-dan-pengembangan-badaya-kerja
https://adoc.pub/penataan-tatalaksana-di-instansi-pemerintah-kementerian-pend.html
https://rb.bmkg.go.id/area-perubahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_operasional_prosedur_administrasi_pemerintahan_%28SOP_AP%29
https://lldikti3.kemdikbud.go.id/html/wp-content/uploads/2011/04/permenpan2012_035.pdf
