Sistem birokrasi yang efektif dan efisien adalah sistem birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, relevan, responsif, dan akuntabel kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang hemat dan optimal. Sistem birokrasi yang efektif dan efisien juga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan mengikuti prinsip-prinsip good governance, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, hukum, konsensus, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi¹.
Beberapa negara di dunia telah berhasil menciptakan sistem birokrasi yang efektif dan efisien dengan melakukan reformasi birokrasi yang komprehensif, inovatif, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa contoh negara yang berhasil menciptakan sistem birokrasi yang efektif dan efisien:
Singapura
Singapura adalah salah satu negara yang memiliki sistem birokrasi yang efektif dan efisien, yang mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan sosial. Singapura melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem merit, yaitu sistem yang mengutamakan kualitas, kompetensi, dan kinerja dalam proses rekrutmen, pengembangan karir, penilaian, insentif, dan disiplin aparatur sipil negara (ASN)². Singapura juga menerapkan sistem e-government, yaitu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik³. Singapura juga menerapkan sistem zero tolerance, yaitu sistem yang menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di birokrasi⁴.
Denmark
Denmark adalah salah satu negara yang memiliki sistem birokrasi yang efektif dan efisien, yang mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Denmark melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem desentralisasi, yaitu sistem yang memberikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya kepada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat⁵. Denmark juga menerapkan sistem partisipasi, yaitu sistem yang menghargai dan mengakomodasi aspirasi, informasi, saran, dan kritik dari masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Denmark juga menerapkan sistem integritas, yaitu sistem yang menumbuhkan budaya yang menghargai dan menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma-norma moral, etika, dan hukum di birokrasi.
Jepang
Jepang adalah salah satu negara yang memiliki sistem birokrasi yang efektif dan efisien, yang mendukung inovasi, kompetitivitas, dan kerjasama. Jepang melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem wirausaha, yaitu sistem yang mendorong birokrasi untuk mencari sumber pendapatan alternatif, menghemat pengeluaran, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Jepang juga menerapkan sistem kompetitif, yaitu sistem yang mensyaratkan persaingan di antara para penyampai jasa untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Jepang juga menerapkan sistem antisipatif, yaitu sistem yang mendorong birokrasi untuk berfikir ke depan, menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan dan mencegah masalah sebelum terjadi.
Referensi
Model-Model Birokrasi dan Good Governance Di Berbagai Negara
https://www.kompasiana.com/febriyandi/55018256a33311be0b511bbf/mewujudkan-proses-birokrasi-yang-efektif-dann-efisien-dalam-pelayanan-publik-terhadap-masyarakat
https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/download/146/110
https://bpsdm.pu.go.id/v2/bacaberita/perbaikan-proses-administrasi-wujudkan-birokrasi-yang-efektif-efisien-dan-ekonomis1
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6023495/birokrasi-adalah-pengertian-jenis-dan-contohnya
