Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama jajaran menteri meninjau pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pagi ini (14/1), pasca pelimpahan sistemnya dari Kemenko Perekonomian ke BKPM per 2 Januari 2019.
Dalam kunjungan ini, Presiden Joko Widodo secara langsung meninjau dan berinteraksi dengan para investor yang sedang mengurus perizinan di Gedung Pelayanan Satu Atap, yang berlokasi di Gedung Ismail Saleh, Jakarta. Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.
“Dalam sistem ini, pengusaha dapat langsung memulai investasinya setelah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha. Setelah itu, pengusaha bisa menunggu service letter agreement kurang lebih 1 bulan untuk mendapatkan izin lokasi, izin lingkungan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Saya kira kecepatan ini yang kita perlukan untuk mempercepat kemudahan berusaha” kata Presiden Jokowi saat berbincang dengan awak media di Gedung Ismail Saleh, Jakarta (14/1).
Di sisi lain, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan konsisten mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk mempermudah perizinan usaha di daerah. Untuk itu, Presiden berencana mengumpulkan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke kantor BKPM untuk memberi arahan terkait sinergi pemerintah pusat dan daerah terkait OSS.
“Koordinasi dengan pemerintah daerah ini yang masih harus dikelola. Akhir bulan Januari, kami akan mengumpulkan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan integrasi secara keseluruhan” tambah Presiden Jokowi.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan migrasi telah berjalan dengan lancar dan sangat baik. “Migrasi berjalan dengan sangat baik, tidak ada masalah. Walaupun begitu, kami terus mencari jalan keluar untuk beberapa perizinan yang masih dilakukan secara offline” tambah Darmin.
Selain itu, menurut Darmin, Kemenko Perekonomian juga akan membantu BKPM untuk mengumpulkan kepala daerah untuk mendengarkan arahan dari Presiden Jokowi terkait peningkatan sinergisitas OSS ini.
“Nanti kita akan membicarakan rencana Presiden ini dengan BKPM. Pemerintah daerah perlu tahu bahwa faktor penting untuk koordinasi OSS ini adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)” tambah Darmin.
Di sisi lain, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menyampaikan kinerja layanan OSS pasca dilimpahkan ke BKPM yang dinilai cukup optimal dan akan terus ditingkatkan. “Dari laporan yang saya terima, rata-rata Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah diterbitkan sebanyak 1.239 per hari, dengan total PMDN sebanyak 8.895 NIB, Total UKM 541 NIB dan PMA 486 NIB,” ungkap Tom. Tom juga menambahkan BKPM akan terus berupaya meningkatkan layanan OSS di antaranya dengan melakukan penyempurnaan sistem OSS, meningkatkan integrasi dengan pemerintah daerah, melakukan komunikasi dengan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait serta terus menerus melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh masyarakat khususnya pengguna OSS.
Sumber : Kementerian koordianator bidang perekonomian
