Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan 5 pihak yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PT Taspen (Persero) dan Universitas Islam Nusantara (Uninus). Penandatanganan tersebut dilakukan di Aula Prona Lantai 7, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (15/4).
Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa penandatanganan dengan Kemendagri bertujuan untuk melancarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah. Sofyan A. Djalil menyadari bahwa kerja maksimal jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PTSL didukung oleh peran serta Pemerintahan Daerah (Pemda) setempat. “Kami memiliki target utama, yakni paling lambat pada tahun 2025, seluruh tanah di wilayah Indonesia sudah terdaftar,” ujar Sofyan A. Djalil.
Sofyan A. Djalil juga mengungkapkan bahwa hingga dua tahun terakhir PTSL mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, terutama masyarakat di daerah pedesaan dan transmigrasi. “Kemarin, saya mengunjungi Kabupaten Bener Meriah, salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Pada kesempatan tersebut, Saya berkesempatan menyerahkan sertipikat tanah di sana. Tak disangka salah satu cucu transmigran menerima sertipikat tanah, dia senang sekali. Dia bilang bahwa pada masa kakeknya hidup dulu sulit sekali para transmigran mendapat sertipikat tanah, sekarang bisa,” ujar Sofyan A. Djalil.
Lebih lanjut, pada tahun 2018 serta awal 2019 ini, telah terjadi bencana. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN menandatangani MoU dengan BNPB. MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dengan Kepala BNPB, Doni Monardo.
“Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk melakukan mitigasi bencana alam serta penanggulangan bencana alam. Kami berkomitmen mengurangi risiko bencana melalui perencanaan detail tata ruang (RDTR) dan instrumen pengendalian dan pemanfaatan ruang,” kata Sofyan A. Djalil.
Sementara Penandatanganan MoU dengan PT Taspen (Persero) bertujuan untuk menciptakan sinergi pelayanan berbasis elektronik. “Presiden RI, Joko Widodo sudah menegaskan bahwa ke depannya setiap pelayanan berbasis digital dan untuk itu kami saat ini juga sedang membangun sistem pelayanan berbasis digital,” kata Sofyan A. Djalil.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menyadari bahwa seluruh program kerja Kementerian ATR/BPN tidaklah berjalan lancar tanpa bantuan semua pihak, terutama Universitas. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN menggandeng Uninus. “Tujuan ditandatanganinya MoU ini untuk mendukung program nasional di bidang agraria dan tata ruang. Selain itu, kami harapkan agar Uninus dapat berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan di bidang agraria serta tata ruang,” kata Sofyan A. Djalil.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo mengapresiasi hasil kerja Kementerian ATR/BPN. “Kini Kementerian ATR/BPN telah mampu menerbitkan 7-9 juta sertipikat tanah. Selain itu banyak juga masyarakat di pedesaan mampu mengembangkan usaha di desa mereka berkat sertipikat tanah,” ujar Menteri Desa. (RH/AF/LS).
Sumber : Kementerian Argraria dan Tata Ruang/BPN
