Mari kita duduk kembali, luruskan kaki, dan siapkan kopi yang mungkin sudah gelas ketiga untuk hari ini. Kali ini, kita akan membicarakan sebuah siklus abadi dalam birokrasi kita yang lebih pasti daripada datangnya musim hujan: yaitu siklus ganti pimpinan, ganti spanduk, dan tentu saja—yang paling krusial bagi anggaran—ganti nama aplikasi.
Inilah esai tentang “Digitalisasi Narsistik”. Sebuah telaah tentang mengapa inovasi di negeri ini sering kali hanya seumur jagung, atau lebih tepatnya, hanya seumur masa jabatan sang Kepala Dinas.
Jika Anda sempat mampir ke gudang digital Play Store atau App Store milik pemerintah daerah di Indonesia, Anda akan menemukan pemandangan yang menyedihkan. Di sana berjejer aplikasi-aplikasi dengan nama yang mirip, fungsi yang sama, tapi logo dan singkatan yang berbeda-beda. Ada yang namanya “Si-Kepal”, lalu setahun kemudian muncul “e-Dinas”, lalu muncul lagi “Sim-Pro”.
Begitu Anda cek, ternyata fungsinya cuma satu: tempat menginput absensi atau melaporkan jalan berlubang. Pertanyaannya sederhana: Kenapa tidak memakai yang lama saja? Jawabannya klasik, serumit rumus fisika, tapi sesederhana urusan gengsi: “Oh, itu kan aplikasinya Bapak yang dulu. Sekarang zamannya Bapak yang baru, jadi kita butuh inovasi yang lebih ‘kekinian’.”
Di sinilah letak tragedi digitalisasi kita. Aplikasi tidak lagi dipandang sebagai alat bantu kerja, melainkan sebagai prasasti digital bagi sang pejabat yang sedang berkuasa.
Inovasi sebagai Etalase Karier
Dalam sistem penilaian kinerja birokrasi kita, ada sebuah jebakan Batman bernama “Indikator Inovasi”. Seorang kepala dinas akan dianggap berprestasi jika dia berhasil menciptakan “sesuatu yang baru”. Masalahnya, mendefinisikan “baru” bagi birokrat kita itu sangat dangkal. Mereka merasa tidak berinovasi kalau hanya melanjutkan program pendahulunya, meskipun program itu bagus dan berjalan lancar.
Melanjutkan program orang lain itu dianggap tidak punya visi. Dianggap hanya menjadi “penumpang” di kapal orang lama. Maka, demi terlihat punya kerja nyata, sang pejabat baru akan memanggil tim IT—yang biasanya vendor langganan baru juga—lalu berkata, “Buatkan saya aplikasi yang lebih hebat dari yang kemarin. Namanya harus ada unsur ‘Smart’ atau ‘Fast’-nya ya!”
Maka, matilah aplikasi lama yang sudah susah payah dipelajari oleh staf dan warga. Dan lahirlah bayi digital baru yang sebenarnya hanya ganti baju, ganti warna latar belakang, dan tentu saja, ganti nomor kontrak pengadaan.
Politik Anggaran di Balik Re-Branding
Mari kita bicara soal dapur. Mengembangkan aplikasi baru itu butuh anggaran. Memelihara aplikasi lama itu membosankan. Bagi kacamata proyek, “Pemeliharaan” itu nilainya kecil. Tapi “Pengembangan Sistem Baru”? Wah, itu angka nolnya bisa berderet panjang seperti antrean bansos.
Setiap kali ganti nama aplikasi, di sana ada anggaran pembuatan modul, anggaran sosialisasi (yang isinya rapat di hotel lagi), anggaran pengadaan server baru (padahal server lama masih kosong melompong), hingga anggaran bimbingan teknis untuk para operator yang sudah bosan melihat tampilan login yang itu-itu saja.
Ganti nama aplikasi adalah cara paling legal untuk “membakar” anggaran dengan alasan transformasi digital. Kita tidak sedang membangun sistem yang berkelanjutan, kita sedang membangun monumen-monumen digital yang akan roboh dan terlupakan begitu sang pejabat mutasi ke dinas lain. Rakyat dipaksa menjadi kelinci percobaan dari ego birokrasi yang ingin selalu terlihat “baru” tapi sebenarnya jalan di tempat.
Korban Sebenarnya: User Experience yang Berdarah-darah
Pihak yang paling menderita dari hobi ganti aplikasi ini adalah pengguna, alias rakyat dan para staf bawahannya. Bayangkan seorang warga yang baru saja paham cara memakai aplikasi “Lapor Pak” untuk mengadu soal sampah. Begitu dia sudah mahir, tiba-tiba aplikasinya tidak bisa dibuka. Begitu tanya ke kantor dinas, jawabannya: “Oh, sekarang pakainya aplikasi ‘Sapa Warga’ ya, Bu. Yang kemarin sudah tidak dipakai karena servernya sudah beda.”
Warga harus registrasi ulang, unggah foto KTP lagi (yang kita bahas di tulisan sebelumnya masih jadi syarat), dan mempelajari alur yang sebenarnya sama saja. Ini adalah bentuk “kekejaman administratif”. Kita membuang waktu dan energi rakyat hanya demi ego branding seorang pejabat.
Di level staf, kondisinya lebih parah. Mereka harus menginput data yang sama ke aplikasi yang berbeda-beda setiap tahun. Data dari aplikasi tahun 2024 sering kali tidak bisa ditarik ke aplikasi tahun 2025 karena vendornya beda, struktur datanya beda, dan semangat “Satu Data”-nya cuma ada di judul pidato. Akhirnya? Staf disuruh entri ulang secara manual. Inilah yang saya sebut sebagai “Digitalisasi Manual”: alatnya digital, tapi kerjanya tetap pakai tenaga kerja “kuda beban” honorer untuk mengetik ulang.
Kenapa Kita Alergi dengan Kontinuitas?
Masalah mendasar birokrasi kita adalah ketiadaan legacy yang sehat. Di negara maju, sebuah sistem dibangun untuk bertahan puluhan tahun, siapapun pemimpinnya. Di sini, setiap pemimpin merasa dirinya adalah “Mesias” yang harus menyelamatkan dinas dari kegelapan masa lalu.
Kita punya budaya “Asal Bukan yang Lama”. Kebijakan lama dianggap beban, aplikasi lama dianggap kuno. Padahal, inovasi yang sejati adalah menyempurnakan yang sudah ada, bukan menghancurkan yang lama untuk membangun yang baru dari nol. Memperbaiki bug di aplikasi lama itu tidak keren untuk masuk koran. Tapi meluncurkan aplikasi baru dengan seremoni potong pita dan kembang api? Itu baru namanya “Kepala Dinas yang Inovatif”.
Kita lebih suka memulai daripada menyelesaikan. Kita lebih suka menanam bibit baru daripada menyiram pohon yang sudah besar. Akibatnya, hutan digital birokrasi kita penuh dengan semak belukar aplikasi mati yang hanya meninggalkan sisa-sisa anggaran yang menguap ke langit.
Vendor-Sentris vs Citizen-Sentris
Hobi ganti aplikasi ini juga dipelihara oleh ekosistem vendor nakal. Vendor tahu kalau mereka menawarkan perbaikan pada aplikasi buatan vendor lain, urusannya bakal rumit soal hak cipta dan kode sumber. Maka, mereka akan merayu pejabat baru: “Pak, aplikasi yang lama itu kodenya berantakan, susah dikembangkan. Lebih baik kita bikin baru saja, pakai teknologi AI dan Cloud yang terbaru. Harganya cuma beda tipis kok.”
Pejabat yang tidak paham teknis, tapi ingin terlihat canggih, akan langsung manggut-manggut. Jadilah proyek baru. Vendor kenyang, pejabat senang punya bahan presentasi, rakyat pusing. Kita membangun aplikasi bukan berdasarkan kebutuhan warga (citizen-centric), tapi berdasarkan apa yang bisa dijual oleh vendor dan apa yang bisa dipamerkan oleh pejabat (ego-centric).
Kapan terakhir kali pemerintah bertanya kepada warga: “Bapak/Ibu lebih suka aplikasi yang mana?” Hampir tidak pernah. Yang ada adalah instruksi: “Mulai besok, semua urusan harus lewat aplikasi X!” Suka tidak suka, rakyat harus ikut, karena birokrasi punya kuasa untuk memaksa.
Menuju Kedewasaan Digital: Berhenti Ganti Nama, Mulailah Ganti Kinerja
Digitalisasi yang benar tidak butuh nama-nama yang puitis atau singkatan yang dipaksakan. Google tetap bernama Google selama puluhan tahun, tapi fiturnya berubah total. WhatsApp tetap WhatsApp, tapi fungsinya terus berkembang. Mereka tidak perlu ganti nama jadi “SmartChat” atau “e-Talk” setiap kali CEO-nya berganti.
Birokrasi kita butuh kedewasaan. Seorang kepala dinas yang hebat adalah dia yang berani berkata: “Aplikasi buatan pendahulu saya sudah bagus, saya akan fokus memperbaiki kualitas layanannya, bukan mengganti namanya.” Tapi sayangnya, pemimpin seperti ini langka seperti badak bercula satu.
Kita butuh standar baku sistem informasi nasional. Sehingga siapapun vendornya, siapapun pimpinannya, datanya tetap satu, sistemnya tetap itu-itu saja, hanya kapasitas dan fiturnya yang ditambah. Jangan biarkan setiap dinas menjadi “kerajaan digital” sendiri-sendiri yang tidak bisa saling bicara.
Jangan Jadikan Rakyat sebagai Kolektor Ikon Aplikasi
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah dinas tidak diukur dari berapa banyak ikon aplikasi yang terpasang di HP rakyat. Keberhasilan itu diukur dari berapa banyak masalah rakyat yang selesai tanpa harus mereka pusing memikirkan aplikasi apa yang harus dipakai hari ini.
Cukup sudah drama ganti nama aplikasi ini. Berhentilah memboroskan uang pajak untuk sesuatu yang hanya bertujuan memoles citra pribadi. Rakyat butuh solusi yang stabil, bukan inovasi yang gonta-ganti baju setiap musim mutasi jabatan tiba.
Selebihnya? Ya sudah, mari kita cek HP lagi. Wah, baru saja ada notifikasi, aplikasi absensi kantor saya baru saja berganti nama lagi. Katanya lebih “smart”. Tapi kok pas saya buka, tetap saja tertulis: “Maaf, server sedang dalam perbaikan.” Ternyata, yang ganti cuma namanya, penyakitnya tetap sama. Mari kita ngopi saja, barangkali kopinya bisa membantu kita mengunduh kesabaran yang lebih besar. Amin.
