Mari kita seduh kopi yang paling kental, barangkali tanpa gula, karena topik kali ini adalah tentang sebuah kegilaan massal yang terjadi setiap tahun secara presisi. Jika Anda melihat hotel-hotel mendadak penuh, aspal jalanan tiba-tiba dibongkar padahal masih mulus, dan wajah para bendahara kantor sudah seperti mayat hidup dengan kantung mata sebesar kantung belanjaan, maka selamat datang di bulan Desember.
Inilah esai tentang “Kegawatdaruratan Administratif”. Sebuah telaah tentang bagaimana uang rakyat dipaksa habis dalam waktu tiga puluh hari, demi sebuah angka di laporan keuangan yang bernama “Realisasi Anggaran”.
Ritual “Menghabiskan Anggaran”
Bagi orang awam, Desember adalah bulan liburan, bulan perayaan, dan bulan untuk merenung menyambut tahun baru. Namun, bagi para penghuni gedung-gedung pemerintahan, Desember adalah bulan “Perang Barata Yudha” melawan waktu. Di bulan ini, logika terbalik berlaku: jika di bulan-bulan lain kita diajarkan untuk berhemat, di bulan Desember kita dipaksa untuk menjadi boros sesingkat-singkatnya dan dalam tempo yang secepat-cepatnya.
Fenomena ini adalah penyakit kronis birokrasi kita yang bernama “Penyerapan Anggaran”. Kita memiliki sistem yang aneh: jika anggaran tidak habis di akhir tahun, maka tahun depan anggaran kita akan dipotong karena dianggap “tidak mampu bekerja”. Akibatnya, daripada anggaran dipotong, lebih baik uang itu dihabiskan untuk apa saja—meskipun kegiatannya sering kali dipaksakan, tidak substansial, dan hanya menguras emosi para pelaksananya.
Drama SPJ: Antara Hidup dan Mati di Depan Laptop
Tokoh utama dalam drama Desember bukanlah Kepala Dinas atau para Pejabat Eselon, melainkan para bendahara dan staf administrasi. Merekalah “martir” yang sesungguhnya. Di bulan Desember, kantor-kantor dinas sering kali masih menyala lampunya hingga pukul tiga pagi.
Suasana kantor berubah menjadi seperti instalasi gawat darurat. Di atas meja berserakan kwitansi, nota-nota kosong yang minta distempel, foto-foto kegiatan yang harus ditempel di laporan, dan ribuan lembar kertas SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang menanti untuk ditandatangani. Emosi berada di titik nadir. Sedikit saja ada salah ketik pada nomor rekening vendor, atau ada selisih seratus perak antara nota dan laporan, maka air mata bisa tumpah seketika.
Bayangkan, mereka harus mempertanggungjawabkan uang miliaran rupiah dalam waktu yang sangat mepet. Di sisi lain, aplikasi keuangan (yang kita bahas sering kali error itu) biasanya mendadak lelet karena diakses oleh jutaan orang secara bersamaan di seluruh Indonesia. Inilah “neraka administratif” yang diciptakan oleh ketidakmampuan kita merencanakan anggaran dengan merata sepanjang tahun.
Rapat-Rapat Estafet di Hotel: Mengejar Target “Output”
Desember adalah masa panen bagi industri perhotelan. Mengapa? Karena birokrasi kita punya hobi unik: Rapat Dalam Kota. Jika di bulan Januari sampai Oktober mereka jarang rapat, maka di bulan Desember, rapat bisa dilakukan setiap hari secara estafet.
Pagi rapat soal evaluasi, siang rapat soal rencana tahun depan, malam rapat soal koordinasi lintas sektoral. Tempatnya? Harus di hotel berbintang. Kenapa harus di hotel? Jawabannya sederhana: agar anggaran “Paket Meeting” bisa terserap. Rakyat mungkin melihat ini sebagai kemewahan, tapi bagi para pesertanya, ini adalah siksaan.
Mereka harus duduk berjam-jam mendengarkan paparan yang itu-itu saja, hanya demi memenuhi syarat administrasi bahwa “kegiatan telah dilaksanakan”. Sering kali, peserta rapat hanya duduk sambil terkantuk-kantuk atau asyik dengan ponselnya, sementara di depan sana narasumber bicara pada dinding. Yang penting adalah daftar hadir terisi, foto dokumentasi sudah diambil dari berbagai sudut (depan, belakang, samping), dan nasi kotak atau prasmanan sudah dihabiskan. Inilah yang disebut “Gizi Anggaran”: perut kenyang, laporan aman, tapi manfaat bagi rakyat tetap nol besar.
Aspal “Ajaib” dan Proyek-Proyek Simsalabim
Jika Anda melihat jalanan di depan rumah Anda tiba-tiba dibongkar dan diaspal ulang di tengah hujan lebat bulan Desember, janganlah heran. Itu bukan karena pemerintah sangat peduli pada kenyamanan Anda, tapi karena anggaran proyek fisik itu harus cair sebelum tanggal 15 Desember—batas akhir pengajuan surat perintah membayar (SPM).
Mengerjakan proyek fisik di bulan Desember adalah perjudian melawan cuaca. Namun, karena takut anggaran “hangus” dan kembali ke kas negara, pengerjaan tetap dipaksakan. Hasilnya? Anda sudah bisa menebak. Aspal yang dibuat saat hujan biasanya akan berlubang lagi dalam waktu tiga bulan. Tapi bagi birokrasi, itu urusan tahun depan. Yang penting tahun ini anggaran terserap 100%, laporan menunjukkan “Pekerjaan Selesai”, dan vendor sudah dibayar lunas.
Logika ini sangat merusak. Kita mengutamakan kuantitas penyerapan daripada kualitas hasil. Kita lebih takut pada sisa anggaran (Silpa) daripada takut pada hasil kerja yang amburadul. Rakyat mendapatkan jalan yang cepat rusak, tapi birokrasi mendapatkan nilai rapor yang “hijau” karena berhasil menghabiskan uang tepat waktu.
Kenapa Kita Tidak Bisa Merencanakan dengan Benar?
Pertanyaan besarnya: Kenapa setiap tahun polanya selalu sama? Kenapa tidak dicicil sejak Januari? Jawabannya ada pada kerumitan prosedur kita sendiri.
Anggaran sering kali baru benar-benar bisa digunakan (cair) pada bulan Maret atau April karena proses administrasi di awal tahun yang sangat lamban. Lalu, ada rasa takut dari pejabat untuk memulai proyek di awal tahun karena takut ada perubahan kebijakan atau takut diaudit terlalu cepat. Akibatnya, semua orang saling tunggu. Begitu masuk bulan September, mereka baru sadar kalau uangnya masih numpuk. Akhirnya, terjadilah “balapan” menghabiskan uang di tiga bulan terakhir.
Sistem kita tidak memberikan penghargaan bagi mereka yang berhemat. Justru, yang berhemat dianggap tidak mampu mengelola program. Ini adalah insentif bagi pemborosan. Kita dipaksa menghabiskan uang bukan karena butuh, tapi karena aturan. Jika Anda punya uang sisa dan mengembalikannya ke negara, Anda dianggap bodoh. Jika Anda menghabiskannya untuk hal yang tidak berguna, Anda dianggap sukses.
Dampak Psikologis: Stres Masal dan Hilangnya Konsentrasi
Ritual Desember ini menguras emosi secara luar biasa. Di bulan ini, tingkat stres ASN berada di puncaknya. Tidak ada lagi senyum ramah di loket-loket pelayanan karena pikiran mereka semua ada di meja bendahara. Hubungan keluarga terganggu karena harus lembur setiap hari.
Bahkan, banyak ASN yang jatuh sakit di bulan Januari setelah “perang” Desember usai. Mereka mengalami kelelahan fisik dan mental yang luar biasa demi sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari jika sistem perencanaan kita lebih sehat. Kita sedang membakar sumber daya manusia kita hanya untuk memenuhi tuntutan administratif yang kaku.
Bayangkan, berapa banyak ide brilian yang hilang karena otak para pegawai kita hanya diisi oleh ketakutan akan salah input angka di aplikasi? Berapa banyak kebijakan strategis yang dibuat asal-asalan karena yang penting “anggarannya habis dulu”? Kita sedang menukar kualitas masa depan bangsa dengan kelancaran administrasi jangka pendek.
“Kwitansi Lebih Suci dari Niat”
Di bulan Desember, kwitansi menjadi benda paling suci di kantor dinas. Selembar kertas kecil yang bertuliskan angka dan dibubuhi stempel toko adalah bukti kebenaran yang mutlak. Tidak peduli apakah barangnya benar-benar ada atau tidak, yang penting kwitansinya sah.
Sering kali muncul praktik “pinjam bendera” atau “nota fiktif” yang dilakukan demi menutupi kekurangan-kekurangan administratif. Orang-orang yang biasanya jujur dipaksa menjadi kreatif dalam hal-hal yang menyerempet bahaya hukum. Semua dilakukan dengan satu alasan yang sama: “Demi kelancaran penyerapan anggaran, Mas.”
Budaya ini menciptakan mentalitas yang korup secara sistemik. Kita terbiasa memaklumi “kebohongan-kebohongan kecil” demi tujuan yang dianggap lebih besar (penyerapan). Padahal, dari kebohongan kecil itulah pintu bagi korupsi besar terbuka lebar. Jika administrasi sudah tidak lagi berpijak pada realitas, maka hukum tinggal menunggu waktu untuk dilanggar.
Menuju Perencanaan yang Lebih Manusiawi
Sudah saatnya kita mengubah aturan main. Penyerapan anggaran tidak boleh lagi dijadikan satu-satunya indikator kinerja. Kita harus mulai melihat outcome atau dampak nyata dari uang yang dikeluarkan. Jika sebuah dinas bisa mencapai target dengan uang yang lebih sedikit dan sisa uangnya dikembalikan ke negara, mereka harusnya diberi penghargaan, bukan justru dipotong anggarannya tahun depan.
Digitalisasi yang benar (bukan aplikasi gonta-ganti nama itu) seharusnya membantu meratakan penyerapan sejak awal tahun. Sistem harus bisa memberikan peringatan jika ada anggaran yang tidak bergerak selama tiga bulan berturut-turut. Kita butuh sistem yang lebih fleksibel, yang tidak memaksa orang untuk menjadi boros di akhir tahun.
Tapi yang paling penting adalah perubahan mentalitas pimpinan. Pemimpin harus berani menolak kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya “buang-buang uang” di akhir tahun. Lebih baik punya Silpa yang jujur daripada punya realisasi 100% yang penuh dengan kepalsuan dan proyek asal jadi.
Desember yang Harusnya Teduh
Pada akhirnya, Desember harusnya menjadi bulan yang teduh bagi semua orang, termasuk bagi para birokrat. Harusnya mereka bisa pulang ke rumah tepat waktu, merayakan akhir tahun dengan keluarga, dan merenungkan apa yang sudah mereka capai untuk rakyat selama setahun ini.
Namun, selama ritual “menghabiskan anggaran” ini masih dipelihara, maka Desember akan tetap menjadi bulan yang horor. Bulan di mana kertas lebih dihargai daripada manusia, dan di mana angka realisasi lebih dikejar daripada kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya.
Selebihnya? Ya sudah, mari kita doakan para bendahara di luar sana agar tetap sehat dan tidak kurang satu rupiah pun dalam laporannya. Bagi Anda yang sedang terjebak di rapat hotel hari ini, nikmatilah sotonya, meskipun rasanya mungkin hambar karena pikiran Anda masih tertinggal di tumpukan kwitansi yang belum distempel. Selamat berjuang di penghujung tahun! Amin.
