Dahulu, kalau ada orang bilang bisa kerja sambil duduk di pinggir pantai atau di warung kopi tanpa harus ke kantor, orang akan bilang: “Itu pasti bos besar, atau pengusaha sukses.” Tapi pandemi kemarin mengubah segalanya. Tiba-tiba, ASN kita—yang biasanya identik dengan absen sidik jari pukul 07.30 tajam—harus belajar kerja dari rumah.
Sekarang, setelah badai lewat, muncul wacana baru: Work From Anywhere (WFA). Kerja dari mana saja. Secara permanen.
Bagi ASN milenial, ini adalah berita surga. Tapi bagi golongan “tua” dan masyarakat umum, ini bisa jadi berita horor. Mari kita bedah pakai logika yang jernih, tanpa perlu emosi.
Melawan Mitos: Kerja Itu di Kantor atau Kerja Itu Menghasilkan?
Masalah terbesar birokrasi kita adalah cara pandang terhadap “kerja”. Selama puluhan tahun, kerja itu ya datang ke kantor, pakai seragam, duduk di meja, lalu pulang sore. Kalau sudah datang dan absen, berarti sudah kerja. Perkara di meja hanya main game atau baca koran, itu urusan nomor dua.
WFA menantang cara pandang kolot ini. WFA menuntut pergeseran dari “kehadiran fisik” menjadi “kehadiran hasil”.
Bagi saya, tidak masalah seorang ASN mau kerja dari gunung atau dari kafe, asalkan target hariannya tercapai. Laporannya beres. Pelayanannya jalan. Masalahnya: sistem pengawasan kita sudah siap belum? Atau jangan-jangan, tanpa diawasi langsung di depan mata, birokrasi kita malah “hanyut” dalam kenyamanan rumah sendiri?
Infrastruktur Digital: Senjata Utama yang Masih Tumpul
Kita harus jujur, tidak semua daerah di Indonesia itu Jakarta. Di Jakarta, sinyal melimpah. Di pelosok? Urus surat satu lembar saja harus nunggu sinyal “naik” dulu ke atas pohon.
WFA hanya bisa jalan kalau infrastruktur digitalnya merata. Jangan sampai judulnya WFA, tapi begitu masyarakat butuh tanda tangan cepat, jawabannya: “Maaf, internet di rumah Pak Kabid lagi gangguan.”
Selain itu, keamanan data. Ini yang krusial. Server pemerintah kita seringkali masih rapuh. Kalau ribuan ASN mengakses data sensitif dari jaringan WiFi warung kopi yang tidak aman, itu namanya mengundang bencana siber. WFA butuh investasi teknologi yang mahal. Bukan sekadar modal kuota internet pribadi.
Paradoks Pelayanan: Ada yang Bisa WFA, Ada yang Tidak
Inilah potensi kecemburuan sosial di internal birokrasi. Tidak semua jabatan bisa WFA.
Seorang analis kebijakan atau penyusun draf peraturan, sangat mungkin kerja dari mana saja. Tapi bagaimana dengan perawat di RSUD? Guru di kelas? Petugas pemadam kebakaran? Atau petugas loket KTP?
Kalau tidak diatur dengan adil, WFA bisa menciptakan kasta baru di birokrasi. Kasta “orang kantor” yang harus tetap berkeringat di lapangan, dan kasta “orang digital” yang bisa santai di rumah. Ini bisa merusak kekompakan organisasi. Kepemimpinan kepala daerah diuji di sini: bagaimana membagi keadilan di tengah tuntutan fleksibilitas?
Budaya Kerja: Siapkah Mental ASN Kita?
Bekerja dari mana saja butuh disiplin tingkat dewa. Di rumah, gangguannya banyak. Ada anak minta main, ada tukang bakso lewat, ada godaan rebahan di kasur.
ASN kita sudah terbiasa dengan budaya instruksi. Kalau tidak ada perintah di depan mata, seringkali bingung mau mengerjakan apa. WFA membutuhkan ASN yang mandiri, yang tahu kewajibannya tanpa perlu dipelototi atasan.
Tanpa perubahan budaya kerja, WFA hanya akan jadi ajang “makan gaji buta” versi digital. Kita butuh sistem penilaian kinerja (e-Kinerja) yang sangat ketat dan transparan. Kalau kerjaan tidak beres, tunjangan langsung potong saat itu juga. Tanpa ampun.
Penutup: Jangan Terburu-Buru, Tapi Jangan Menolak Maju
Mungkinkah WFA diterapkan permanen? Jawabannya: mungkin, tapi tidak untuk semua orang.
WFA harusnya menjadi reward bagi mereka yang berprestasi dan punya integritas tinggi. Bukan hak otomatis bagi semua yang menyandang status ASN. Hanya mereka yang kinerjanya sudah teruji dan jenis pekerjaannya memang bersifat administratif-analitis yang boleh “terbang” bebas.
Pada akhirnya, rakyat tidak peduli ASN itu kerja di kantor yang megah atau di teras rumah yang sederhana. Rakyat hanya peduli satu hal: urusan mereka beres tepat waktu.
Kalau WFA justru membuat pelayanan jadi lebih lambat karena alasan “susah koordinasi”, maka lebih baik kembali ke cara lama saja. Tapi kalau WFA bisa membuat birokrasi lebih lincah dan hemat anggaran operasional kantor, mengapa tidak?
Mari kita mulai dengan uji coba yang terbatas dan terukur. Karena perubahan itu pasti, tapi jangan sampai demi mengikuti tren “kekinian”, kita malah mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
Begitulah. Mau kerja di mana saja boleh, yang penting jangan “tidak kerja di mana-mana” tapi gaji tetap jalan. Itu namanya korupsi waktu.
Bagaimana, sudah siap kerja dari mana saja besok pagi? Atau masih rindu kopi di kantin kantor?
